BAB I PENDAHULUAN
A. DATA UMUM ORGANISASI 1. Kedudukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen. Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Sragen, maka Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara Terpadu, sehingga mempunyai arti penting bagi unit kerja / instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. 2. Tugas dan Fungsi Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pelayanan perijinan, non perijinan dan penanaman modal secara Terpadu Fungsi Badan. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perijinan; 2. Pengkoordinasian penyusunan teknis perijinan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. B. ASPEK STRATEJIK. Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan waktu, peluang, dan kendala yang mungkin timbul, maka perencanaan strategis yang disusun adalah merupakan langkah awal untuk melaksanakan kinerja sekaligus merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumberdaya lain yang dimiliki Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat Sragen, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan di bidang usaha dengan cara mempermudah perijinan kepada masyarakat. Adapun program Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada tahun 2012 adalah sebagai berikut ini : 1. Program : pelayanan administrasi perkantoran 2. Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program : peningkatan disiplin aparatur
1
4. Program : peningkatan promosi dan kerjasama investasi 5. Program : peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi C. STRUKTUR ORGANISASI. 1. Susunan Organisasi. Susunan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen sesuai Perda No. 5 Tahun 2011 terdiri dari Kepala Badan, 4 (tiga) Kepala Bidang dan 1 (satu) Sekretaris, serta 8 Kepala Sub Bidang dan 3 Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Bidang Perijinan Umum dan Pengaduan, terdiri dari : 1. Sub bidang Perijinan KTP, KK dan Akta Capil 2. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan penanganan Pengaduan d. Bidang Perijinan Jasa Usaha, terdiri dari: 1. Sub Bidang Perijianan Industri Perdagangan, koperasi dan reklame 2. Sub Bidang Perijinan Pertanian, perhubungan, pariwisata, SIUJK, K3 e. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari : 1. Sub Bidang perijinan prinsip, lokasi, IMB dan HO 2. Sub Bidang perijinan pendidikan dan kesehatan f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan g. Kelompok Jabatan Fungsional Sesuai tugas dan fungsi tersebut, keberadaan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai arti yang penting bagi terwujudnya investasi yang sejuk dikabupaten Sragen utamanya dalam kemudahan-kemudahan mengurus ijin bagi investor untuk berivestasi di bumi sukowati di era globalisasi, serta keberadaan BPTPM mempunyai arti yang penting bagi unit kerja/intansi/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai lembaga daerah yang berfungsi sebagai mitra kerja yang dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan dan dalam membantu di dalam evaluasi kinerjanya. 2. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal didukung oleh 36 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari pegawai struktural 16 orang, 20 orang staf dan 1 orang tenaga honorer kategori II. Adapun kondisi pegawai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen tahun 2012 adalah sebagai berikut :
2
1.
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural No . 1. 2. 3. 4.
Uraian Kepala Dinas Sekretaris Kabid Ka Sub Bidang/ Kasubag Staf
5. 2.
II 1 -
Struktural III IV Staf 1 4 10 -
-
-
-
Fungsiona l
Ket.
20
Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan Golongan Status Jml Pegawai Peg I II III Struktural 36 - 2 27 Fungsional - - Jumlah 36 - 2 27
I V 7 7
Pendidikan C Sa Ket P SL SL r SD S1 S2 N TP TA m S ud 5 1 21 9 - 5 1 21 9
D. SISTEMATIKA LAKIP. LAKIP Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN Memuat dasar hukum pembentukan Badan (PERDA), Tupoksi, Peran Badan dalam pembangunan daerah, struktur organisasi dan jumlah karyawan/pegawai
BAB II
:
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Memuat Visi dan Misi Badan beserta penjelasannya, tujuan stratejik, sasaran, program, kebijakan badan, rencana kinerja tahun 2012 dan anggaran rutin serta anggaran pembangunan.
BAB III
: AKUNTABILITAS KINERJA. Memuat capaian kinerja tahun 2012 yang meliputi target, sasaran dan realisasinya, kendala / permasalahan yang dihadapi dan upaya - upaya mengatasi masalah serta akuntabilitas kinerja keuangan yang mencakup tentang penyerapan dana dari masing–masing sasaran dan kegiatan.
BAB IV
LAMPIRAN
: PENUTUP Memuat kesimpulan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja dinas, hambatan utama yang dihadapi serta strategi peningkatan kinerja. : a) Formulir Rencana Kinerja Tahunan b) Formulir Pengukuran Kinerja
3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK Pada era globalisasi sekarang ini persaingan dunia usaha sangat ketat,sehingga kabupaten / kota berlomba-lomba untuk menarik investor masuk kewilayah masing-masing daerah dalam rangka untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD),sehingga banyak cara yang dilakukan ada yang mengeksploitasi kekayaan alam atau menaikkan retribusi ada juga dengan cara memudahkan ijin bagi investor yang mau menanamkan modalnya didaerah, di kabupaten dengan cara membentuk Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang melayani bagi para investor untuk mengurus ijin dengan cepat transparan cepat tanpa pungli. 1. Visi Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan didepan, maka pelayanan dalam bidang perijinan bagi investor terus ditingkatkan dengan pengembangan sumber daya manusia dan informasi teknologi hal ini sesuai dengan visi BPTPM yaitu “Unggul Dalam Pelayanan “. Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa BPTPM Sragen melayani dengan suatu sistem yang selalu unggul dalam segala hal, kecepatan, transparansi mudah, Untuk mewujudkan kondisi dalam visi tersebut agar pembangunan bidang Pelayanan perijinan dapat terlaksana dengan baik. 2. Misi Misi merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai Visi yang dicita – citakan dan misi ini mencerminkan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen, maka ditetapkan misi BPTPM “Mewujudkan Pelayanan Profesional dan Kepuasan Pelanggan”, dengan langkah: a. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perijinan dan non perijinan c. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan Perijinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Perijinan. 3. Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program Tahun 2011 - 2016 Tujuan dan sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu pendek guna mendorong tercapainya visi dan misi. Adapun tujuan dan sasaran Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Stratejik 2011–2016 terbagi dalam 23 sasaran, 8 program yang merupakan penjabaran dari 1 misi BPTPM.
4
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Tahun 2012 merupakan tahun pertama dari pelaksanan Rencana Stratejik/Renstra Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen tahun 2011-2016. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya sasaran-sasaran pada Rapetada 2012 dan Propeda tahun 20112016 yang diharapkan terwujud pada tahun 2012. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan tahun 2012 diharapkan akan mampu mempercepat terwujudnya visi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen. Setiap sasaran stratejik Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. PROGRAM
KEGIATAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik 2. Penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan makanan dan minuman kantor 8. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9. Penyediaan jasa perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Peningkatan Iklim Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang Investasi dan Realisasi investasi dan perijinan (Pengecekan dan kajian Investasi tehnis lapangan oleh Tim Ahli Perijinan)
5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENCAPAIAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen tahun 2012 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi badan seperti yang tertuang dalm Perencanaan Stratejik (Renstra). LAKIP Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen tahun 2012 menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Repetada Kabupaten Sragen tahun 2012 maupun Renstra Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 2011–2016 Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasinya. Selain pencapaian setiap sasaran, LAKIP Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen tahun 2012 juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (out-come), masingmasing sebagai berikut : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material,waktu, tehnologi dan sebagainya. b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) dari kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan Formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2012 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul dianalisis guna menetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa datang (Performance Improvement). Capaian kinerja setiap indikator selanjutnya dikategorikan kedalam empat kategori sebagai berikut :
6
Urutan I. II III. IV.
Rentang Capaian Lebih dari 100 % 75 % sampai 100 % 55 % Sampai 75 % Kurang dar 55 %
Kategori Capaian Sangat Baik Baik Cukup Kurang
B. CAPAIAN KINERJA Analisis Capaian Kinerja Sasaran “ Pelayanan Administrasi Perkantoran “ dicapai melalui kegiatan-kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanga-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa perkantoran Capaian kinerja sasaran tampak sebagai berikut : INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI % KINERJA - Terpenuhinya Telephone bulan 12 12 100 sarana pelayanan - Perawatan Komputer buah 35 35 100 sarana kerja AC 10 10 - Lancarnya Gaji Kontrak bulan 13 1 8 pelaksanaan (4 orang) tugas Tamu BPTPM bulan 12 12 100 - Lancarnya Perjalanan tujuan 8 8 100 Koordinasi Dinas Luar antar Daerah Daerah Tercapainya sasaran sesuai dengan target 100% ini disebabkan karena didukung kesiapan SDM yang memadai di BPTPM dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan untuk gaji kontrak tidak sesuai target karena tidak diperpanjangnya kontrak tenaga kontrak. SASARAN
Sasaran “Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur“ dicapai melalui kegiatan: Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut :
7
SASARAN - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
INDIKATOR SATUAN TARGE REALISAS % KINERJA T I Jasa Service unit 3 3 100 kendaraan
Sasaran ” Peningkatan Disiplin Aparatur” dicapai melalui kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN - Peningkatan image masyarakat terhadap pelayanan
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % Jumlah SK ijin 2.000 12.987 649 perijinan yang telah dikeluarkan
Sasaran “Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi“ dicapai melalui kegiatan : Penyelenggaraan pameran investasi Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI % KINERJA - Meningkatkan Terselenggaranya kali 1 1 100 penyediaan pameran potensi informasi dan dan peluang promosi tentang investasi potensi dan peluang investasi SASARAN
Sasaran ”Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi” dicapai melalui kegiatan :
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi dan perijinan Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN - Peningkatan investasi
INDIKATOR KINERJA Jumlah nilai investasi yang masuk
TARGET 1.000.000.000.000
REALISASI 1.078.629.770.362
% 108
1. Sasaran Optimalisasi Pelayanan Perijinan Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen, BPTPM melayani 73 perizinan dan 2 non perizinan.
8
Perijinan perijinan yang mudah, cepat, transparan dan menjamin adanya kepastian waktu serta kepastian biaya merupakan dambaan dan harapan masyarakat. Untuk itu BPTPM melalui perombakan system, pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi maju maka perijinan dapat dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dari sisi waktu masyarakat bisa mengontrol atau memonitor status perijinan sampai di mana melalui tracking document yang bisa di akses melalui internet. Dari sisi akuntabilitas keuangan, uang yang diterima kasir bisa diakses oleh dinas teknis atau pimpinan yang lebih tinggi setiap hari (daily report) sehingga sangat akuntabel, daftar selengkapnya sebagai mana tabel berikut ini: 2011 NO
JENIS PERIJINAN
Jml Pemohon
2012
Jumlah Retribusi
Jml Pemohon
Jumlah Retribusi
1
Ijin Prinsip
9
0
27
2
Ijin Lokasi
5
0
2
0 0
3
IMB
533
652.765.880
614
670.621.112
4
HO
413
452.527.000
429
443.658.476
5
Ijin Praktek Dokter Spesialis
25
5.000.000
10
0
6
Ijin Praktek Dokter Umum
57
2.500.000
101
0
7
Ijin Praktek Dokter Gigi
8
Ijin Praktek Bidan
9
0
0
7
0
17
0
33
0
Ijin Praktek Perawat
3
200.000
9
0
10
Ijin Praktek Perawat Gigi
0
0
0
0
11
Ijin Praktek Asisten Apoteker
2
100.000
0
0
12
Ijin Praktek Fisioterapi
0
0
2
0
13
Ijin Praktek Refraksionis Optisien
0
0
1
0
14
Izin Praktek Apoteker
0
0
98
0
15
Ijin Praktek Tukang Gigi
0
0
0
0
16
0
0
0
0
17
Ijin Praktek Bersama Dokter Spesialis Ijin Praktek Bersama Dokter Umum
1
100.000
0
0
18
Ijin Praktek Bersama Dokter Gigi
0
0
0
0
Ijin Pendirian Rumah Sakit Swasta
3
1.000.000
0
0
0
0
19
Izin Operasional Rumah Sakit
20
Ijin Pendirian Rumah Bersalin
0
0
1
0
21
Ijin Pendirian Balai Pengobatan
3
0
0
0
22
0
0
0
0
23
Ijin Pendirian Laboratorium Kesehatan Ijin Pendirian Apotik
6
800.000
14
0
24
Ijin Pendirian Optik
1
150.000
1
0
25
Ijin Pendirian Toko Obat
0
0
0
0
26
Ijin Pendirian Klinik Kecantikan
2
0
0
0
27
Ijin Pendirian Pusat Kebugaran
28
Ijin Produksi Makanan dan Minuman
29
Ijin Pengobatan Tradisional
30 31 32
0
0
0
0
102
4.200.000
64
0
4
0
4
0
Ijin Depot Air Minum Isi Ulang
53
1.350.000
40
0
Rekomendasi Penyelenggaraan Rumah Sakit Rekomendasi Industri Rokok
0
0
-
-
0
0
-
-
9
33
Ijin Laik Higiene Sanitasi
0
0
-
-
-
-
1
0
34
Ijin Laik Higiene Restoran/ Rumah Makan Ijin Laik Higiene Jasa Boga/ Katering
-
-
1
0
35
Ijin Air Minum Dalam Kemasan
0
0
-
-
33
Izin Operasional Unit Tranfusi Darah
-
-
0
0
34
Ijin Kursus
4
0
7
35
3
0
0
0
36
Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan SIUP
1.126
87.255.000
1.098
0
37
IUI
8
2.405.000
6
0
38
TDP
1.141
83.206.000
1.117
0
45
TDI
35
1.610.000
29
0
46
TDG
47
Pajak Reklame
48
SIU huller
49
Sk Trayek
50
KP Dan KJP
51
0
0
0
0
805
137.939.799
7.595
229.444.739
29
0
27
99
12.870.000
84
11.450.000
548
13.650.000
739
29.020.000
Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
0
0
0
0
52
Usaha Rumah Makan
5
100.000
2
0
53
Usaha Salon Kecantikan
9
250.000
0
0
54
Hotel
0
0
0
0
55
Agen Perjalanan Wisata
1
0
5
0
56
Usaha Pondok Wisata
0
0
0
0
57
Penutupan Jalan
62
1.660.000
3
90.000
58
SIUJK
73
0
39
0
59
Penggunaan Ketel Uap
0
0
0
0
60
Penggunaan Bejana Uap
5
1.250.000
0
0
61
Penggunaan Bejana Tekan
23
780.000
14
0
62
Penggunaan Botol Baja
0
0
0
0
63
Penggunaan Pesawat Angkat Dan Angkut Penggunaan Pesawat Tenaga Dan Produksi Penggunaan Instalasi Kebakaran
16
790.000
20
0
35
1.925.000
27
0
2
125.000
2
0
Penggunaan Instalasi Listrik
11
340.000
10
0
66
Penggunaan Instalasi Penyalur Petir
11
460.000
15
0
67
Usaha Pemotongan Hewan
5
0
5
0
68
Izin Pendirian Keramba Apung
0
0
0
0
69
Pendaftaran Penanaman Modal
75
0
0
0
70
Izin Prinsip Penanaman Modal
-
-
0
0
71
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Izin Usaha Penanaman Modal
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
29
0
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger) JUMLAH
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
0
5.370
1.467.308.679
12.897
1.384.284.327
64 65
72 73 74 75 76
10
Dari loket pengaduan yang kami siapkan selama tahun 2012 tidak ada komplain karena kesalahan petugas BPTPM. 2. Sasaran Optimalisasi pelayanan Non Perijinan Berdasarkan Instruksi Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pencatatan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), maka mulai tanggal 1 Desember 2011 Pelayanan Akta Pencatatan Sipil yang selama ini dilayani di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen diserahkan kembali kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen. Sedangkan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat diwilayah Kecamatan Sragen yang selama ini dilayani Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen diserahkan kembali ke Kantor Kecamatan Sragen. Pelayanan Non Perizinan yang dilayani di BPTPM berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2012, antara lain : SASARAN Terlaksananya pelayanan Non Perijinan yang prima
INDIKATOR KINERJA Terselesainya layanan non perijinan dengan baik sesuai ketentuan, pelayanan Non Perijinan antara lain : 1. Insentif Daerah 2. Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan
Tercapainya sasaran ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada di BPTPM mempunyai kompetensi yang sangat tinggi 3. Strategi Pemecahan Masalah Dari capaian kinerja tersebut diatas, maka perbaikan dimasa mendatang perlu dilakukan agar visi dan misi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dapat segera tercapai. Hasil analisis dari capaian kinerja menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan pada tahun 2012 seperti : a. birokrasi prosedur/ undang-undang/ regulasi tentang perizinan dari pusat yang sering diganti serta adanya tumpang tindih regulasi antar lembaga. b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengecekan lapangan. c. Perlu pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM. d. Penggantian komputer yang sudah mulai usang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi yang akan diambil antara lain : 1. Konsultasi dengan instansi pusat yang terkait perihal pelaksanaan prosedur/ undang-undang/ regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di daerah. 2. Koordinasi dengan Bagian Pengelola barang daerah untuk mengganggarkan mobil, kendaraan serta komputer dan mebelair untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Pelatihan / pengembangan SDM secara terus menerus.
11
4. Akuntabilitas Keuangan PROGRAM / KEGIATAN I PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan bahan peralatan kebersihan dan pembersih Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran II PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operaional III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu IV PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI Penyelenggaraan pameran investasi
NO
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
%
7.500.000
4.996.364
66,62
3.000.000
2.959.500
98,65
24.500.000
100
45.000.000
44.953.500
100
2.050.000
2.050.000
100
51.850.000
51.764.500
100
3.000.000
3.000.000
100
1.200.000
1.200.000
100
14.500.000
14.200.000
98
26.000.000
2.000.000
8
53.300.000
51.202.700
96
16.950.000
15.355.000
91
25.000.000
21.000.000
84
24.500.000
12
V
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Pengecekan dan kajian tehnis lapangan
100.000.000
553.405.000
453,40
Beberapa mata anggaran seperti biaya telepon dan perbaikan sarana kantor harus dilakukan secara efisien sehingga target fisik bisa selesai 100 % namun realisasi keuangan bisa diefisienkan. Untuk Pengecekan dan kajian tehnis lapangan ada peningkatan karena dilakukan sesuai jumlah permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu sesuai indek, jumlah dana yang ada hanya cukup untuk Pengecekan lapangan 70 ijin sebanyak 10.253 orang x Rp. 50.000,- = Rp. 512.550.000,- dan Ijin HO sebanyak 429 ijin x Rp. 95.000,- = 40.755.000,Adapun Permohonan yang masuk untuk 70 jenis perijinan yaitu 10.253 permohonan Ijin x Rp. 50.000,- = Rp. 512.550.000,- dan Perijinan HO (Ijin Gangguan ) yaitu 429 permohonan ijin x Rp. 95.000,- = Rp. 40.755.000,- Jadi jumlah ijin yang diperiksa dan kajian tehnis lapangan oleh tim tehnis tidak dapat biaya pemeriksaan sebesar Rp. 553.405.000,- (–) Rp 100.000.000,- = Rp. 453.405.000,5. Hasil retribusi / pajak selama tahun 2012 Berdasarkan Instruksi Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Daerah, terdapat beberapa perizinan yang tidak ditarik retribusi, antara lain : 1. Retribusi Penyelenggaraan Sarana Kesehatan 2. Retribusi Izin Perhelatan 3. Penggantian Biaya Cetak dan Pemberian Nomor Rumah 4. Retribusi Pelayanan Administrasi 5. Retribusi Ketenagakerjaan 6. Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 7. Retribusi Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri 8. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan 9. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan 10. Retribusi Izin Perubahan Status Penggunaan Tanah dan/atau Peruntukkan Penggunaan Tanah 11. Retribusi Pembuangan Limbah Cair
13
TAHUN 2012
TAHUN 2011 No 1 2
Uraian Kode Rekening Retribusi Beaya Cetak Akta Capil Leges Capil
3
Pajak Reklame Papan
4
Pajak Reklame Kain
5
Pajak Reklame Selebaran
Target Anggaran
Penerimaan brutto
Penyetoran brutto
Ket %
Target Anggaran
Penerimaan brutto
Penyetoran brutto
Ket %
Berdasarkan Instruksi Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2011 diserahkan kembali kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen 108.000.000 188.764.803 188.764.803 174,78
120.335.000
179.967.500
179.967.500
149,56
10.751.000
10.751.000
10.751.000
100,00
100.800.000
102.319.799
102.319.799
101,51
34.000.000
35.420.000
35.420.000
104,18
34.000.000
40.376.936
40.376.936
118,76
200.000
200.000
200.000
100,00
200.000
303.000
303.000
151,50
0
30.350.000
30.350.000
0,00
4.000.000
1.660.000
1.660.000
41,50
4.000.000
90.000
90.000
2,25
350.000
350.000
350.000
100,00
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0,00
0
0
0
0
6
SP3 Pajak Reklame
7
Retribusi ijin Penutup Jalan
8
Retribusi Ijin Usaha Rumah Makan
9
SP3 DISHUBPARSENIBUD
10
Retribusi IMB
587.500.000
652.765.520
652.765.520
111,11
587.500.000
670.621.112
670.621.112
114,15
11
Retribusi Ijin Gangguan
385.000.000
452.527.000
452.527.000
117,54
455.000.000
443.658.476
443.658.476
97,51
12
Leges Dinas LH
835.000
835.000
835.000
100,00
0
0
0
0
3.300.000
3.300.000
100,00
0
0
0
0
13
SP3 Lingkungan Hidup
3.300.000
14
Retribusi Tanda Daftar Industri
4.015.000
4.015.000
4.015.000
100,00
0
0
0
0
15
Retribusi tanda Daftar Perusahaan
83.206.000
83.206.000
83.206.000
100,00
0
0
0
0
16
Retribusi Ijin Usaha Perdagangan
86.505.000
87.255.000
87.255.000
100,87
0
0
0
0
17
Leges INDAGKOP
8.420.000
8.420.000
8.420.000
100,00
0
0
0
0
18
Leges BPTPM
0
2.000.000
2.000.000
0,00
0
0
0
0
19
Leges IMB
1.540.000
1.540.000
1.540.000
100,00
0
0
0
0
20
SP3 SIUJK
11.650.000
11.650.000
11.650.000
100,00
0
0
0
0
21
Ijin Trayek
4.500.000
12.870.000
12.870.000
286,00
10.000.000
11.450.000
11.450.000
114,50
22
Kartu Pengawasan
10.000.000
13.650.000
13.650.000
136,50
18.000.000
29.020.000
29.020.000
161,22
23
Ijin Kesehatan
15.400.000
15.400.000
15.400.000
100,00
0
0
0
0
24
SP3 DKK
5.750.000
5.750.000
5.750.000
100,00
0
0
0
0
25
KTP
70.000.000
95.330.000
95.330.000
136,19
26
KK
14.400.000
17.886.000
17.886.000
124,21
27
Ijin Keselamatan kerja
5.670.000
5.670.000
5.670.000
100,00
0
0
0
0
KK SP3 Dinas Pendidikan
14.400.000 0 3.814.000
17.886.000 250.000 3.814.000
17.886.000 250.000 3.814.000
124,21 0,00 100,00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
27 28 29 30
Leges KK SP3 Peternakan
1
Berdasarkan Instruksi Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2011 diserahkan kembali kepada KecamatanSragen
JUMLAH
1.571.941.000
2.839.651.819
1.839.651.819
117,03
1.216.700.000
1.384.284.327
1.384.284.327
113,77
2
Hasil retribusi dan atau pajak tersebut pembayarannya dilakukan di kasir bukan di loket karena untuk menghindari pungli dan kami setiap hari setelah jam kerja menyetorkan hasil retribusi dan atau pajak tersebut ke kas daerah, kasir tidak boleh memegang uang retribusi dan atau pajak lebih dari 24 jam, ini merupakan wujud transparansi masalah keuangan dari retribusi/pajak di samping itu setiap hari melaporkan hasil retribusi ke Bapak Bupati (daily report) dan ke dinas teknis, juga laporan tiap minggu, bulanan dan akhir tahun sehingga semua pihak bisa mengakses hasil retribusi/pajak yang ada di BPTPM.
1
BAB IV PENUTUP
Pelaksanaan pembangunan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang dalam Rencana Stratejik terdapat 23 sasaran, 8 program yang didanai dari APBD Kabupaten. Meski indikator kinerja sasaran rata-rata dapat tercapai 100 % dengan ketegori baik, namun masih ada beberapa permasalahan seperti, birokrasi prosedur/ undang-undang/ regulasi tentang perizinan dari pusat yang sering diganti serta adanya tumpang tindih regulasi antar lembaga, sarana dan prasarana untuk pengecekan lapangan, perlu pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM, serta penggantian komputer yang sudah mulai usang Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi yang telah dan akan dilaksanakan antara lain konsultasi dengan instansi pusat yang terkait perihal pelaksanaan prosedur/ undang-undang/ regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di daerah, koordinasi dengan Bagian Pengelola barang daerah untuk mengganggarkan mobil, kendaraan serta komputer dan mebelair untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta mengadakan pelatihan/ pengembangan SDM secara terus menerus. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen yang telah tersusun ini merupakan pertanggung-jawaban kegiatan BPTPM selama tahun 2012 dan untuk tahun – tahun yang akan datang masih diperlukan penyempurnaan, baik dalam penetapan rencana kerja maupun pengumpulan data kinerjanya.
2
LAMPIRAN
3
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN KEPALA (TUGIYONO, SH)
SEKRETARIS (Dra. YUNIARTI, MH)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (HENRY SUMARNA, SE)
BIDANG PELAYANAN DAN PENGADUAN (SUPARTO, BA, S.Sos, MM)
BIDANG PERIJINAN JASA USAHA (AWIK PRABANTARI, SH. MM)
SUB BAGIAN KEUANGAN (MI. ANIEK WINDARSIH, SH. MM)
BIDANG PERIJINAN TERTENTU (JUMINTARSIH, S.Sos)
SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN (DHIAN SH, SSTP)
BIDANG PENANAMAN MODAL (Drs. HARI KUNTJORO, S.Sos,M.SI
SUB BIDANG PELAYANAN KTP, KK & AKTA CAPIL
SUB BIDANG PERIJINAN INDAKOP DAN REKLAME (BAMBANG SUTRISNO)
SUB BIDANG PERIJINAN PRINSIP, LOKASI, IMB, DAN HO (SUHARYONO, SH)
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PROMOSI (ATIKAH YULIANA, S.S)
SUB BIDANG INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PENANGANAN PENGADUAN (ERWAN A.S, SH. MM)
SUB BIDANG PERIJINAN PERTANIAN, HUB, PAR, SIUJK, K3 (AGUS SETIADI, BSc)
SUB BIDANG PERIJINAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (SUHARTI, SKM, MKes)
SUB BIDANG KERJASAMA DAN PENGAWASAN (DRS. CATUR EDHY MEIYANTO, MM)
4
SASARAN - Peningkatan image masyarakat terhadap pelayanan
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % Tersedianya stel 43 39 91% pakaian dinas/ pakaian khusus seragam pegawai
