A. Data Umum Organisasi

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007

I. PENDAHULUAN A. Data Umum Organisasi Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2002, Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang tugas pokoknya adalah : Menyelenggarakan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 2. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 3. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 4. Pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 5. Pengkoordinasian pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 6. Pemberian izin tempat usaha tertentu 7. Pengelolaan dukungan teknis dan administratif 8. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Suku Dinas 9. Pembinaan personil Polisi Pamong Praja

B. Struktur Organisasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang didampingi Wakil Kepala Dinas, sedangkan struktur di bawahnya sesuai ruang lingkup tupoksi di wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Bagian Tata Usaha Melaksanakan fungsi-fungsi staf dalam rangka mendukung kegiatankegiatan operasional penyelenggaraan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan pelaporan.

1

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 2. Sub Dinas Ketertiban Masyarakat Unsur operasional yang secara teknis menyelenggarakan pengendalian operasional, penertiban dan pengamanan acara protokoler dan obyek vital, menangani pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa serta kerjasama antar Aparat Ketertiban dan Instansi terkait lainnya. 3. Sub Dinas Pembinaan dan Pelatihan Unsur pelaksana teknis dalam menyelenggarakan perencanaan, menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pelatihan Sat. Pol PP dan Sat. Linmas serta melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian pembinaan dan pelatihan. 4. Sub Dinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan Unsur operasional yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penertiban fasilitas sosial, sarana umum dan sarana/prasarana pemukiman serta lepas pantai. 5. Sub Dinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha Unsur pelaksana teknis dan operasional yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan tempat usaha, inventarisasi, dokumentasi, evaluasi tempat izin usaha, pengawasan tempat usaha, hiburan dan rekreasi dan melakukan penenteraman penertiban tempat usaha termasuk penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. 6. Sub Dinas Kesiagaan Unsur pelaksana teknis dalam penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan kesiagaan menghadapi gangguan ancaman, bahaya serta bencana dalam rangka perlindungan masyarakat. 7. Sub Dinas Penanggulangan Unsur pelaksana teknis dalam penyiapan perumusan kebijakan pengerahan potensi masyarakat, penyelamatan, rehabilitasi, pengendalian bantuan dan koordinasi, relokasi serta rekonstruksi penanggulangan bencana. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Unsur staf guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. 9. UPT Sat Pol PP Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pelaksana teknis dan operasional Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban dan penegakkan Peraturan Daerah secara preventif. 10. UPT Sat Linmas Satuan Perlindungan Masyarakat Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat merupakan pelaksana teknis dan operasional dalam melakukan kegiatan perlindungan masyarakat.

2

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 11. Suku Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Suku Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan penyelenggaraan pembinaan, ketertiban masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

C. Aspek Strategis Organisasi Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi, Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya akan mendukung PEMPROV di dalam menjalankan peran strategisnya menuju pemerintah yang akuntabel, yaitu melalui implementasi core business Dinas Tramtib dan Linmas : Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

Pemerintahan yang Akuntabel

Pemerintah Provinsi DKI

Dinas Tramtib dan Linmas

D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas selama tahun 2007. Dalam hal ini, capaian kinerja (performance results) 2007 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) 2007 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas tahun 2007 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

3


Referensi Bab

Rencana Strategis 2003-2007

Bab II

Rencana Stratejik 2007

Rencana Kinerja 2007

Capaian Kinerja 2007

Bab III

Analisis Capaian Kinerja 2007

Simpulan & Saran

4

Bab IV


II. RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2007

S

esuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta memiliki rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2003-2007) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

A. Pernyataan Visi Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Visi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta adalah :

Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan nyaman demi menciptakan kota Jakarta sejajar dengan kota-kota besar maju lainnya di dunia Pernyataan Visi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya mengacu pada pernyataan Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat Dinas Tramtib dan Linmas merupakan bagian integral dari Pemerintah Provinsi sehingga sudah selayaknya Visi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya mendukung pemenuhan Visi Pemerintah Provinsi. Di masa mendatang, sama seperti Pemerintah Provinsi, Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta berkeinginan menjadi unsur penunjang yang penting dalam bidang tramtib dan linmas yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta, penunjang penting ini dapat dikerangkakan pada diwujudkannya masyarakat kota Jakarta yang tenteram, tertib dan nyaman. Dalam hal ini, tenteram adalah kondisi dimana segala kegiatan berjalan tanpa gangguan dan ancaman; tertib adalah kondisi dimana setiap orang melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada; nyaman adalah kondisi dimana setiap orang merasa senang, aman dan tanpa gangguan dalam menjalankan aktivitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimana Kota Jakarta merupakan barometer dari Negara Republik Indonesia, maka kondisi Jakarta yang tersebut di atas dapat menggambarkan kondisi umum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, menciptakan kota Jakarta sejajar dengan kota-kota besar maju lainnya di dunia dapat dikerangkakan 5

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 sebagai visi untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang sama kondisinya dengan Ibukota negara-negara yang telah maju sehingga menjadi acuan atau cerminan kepada pihak luar bahwa Indonesia secara umum adalah negara maju. Dengan demikian, Visi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta memaklumatkan bahwa Dinas Tramtib dan Linmas akan secara harmonis mewujudkan visi PEMPROV melalui koridor core business-nya, yakni ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat kota Jakarta.

B. Pernyataan Misi Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah Misi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana. Lebih jauh, pernyataan Misi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dapat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan dimaksud. Adapun Misi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan tenaga dan prasarana dalam penanganan kamtibmas. 2. Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan. 3. Mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta dunia usaha. 4. Meningkatkan kemampuan dan kesiagaan dalam menghadapi bencana alam, banjir, kebakaran, pengungsi dan sejenisnya. 5. Meningkatkan secara optimal peran serta masyarakat secara terpadu dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya aparatur yang bersih dan berakuntabilitas, serta terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Dinas Tramtib dan Linmas, yakni melalui upaya mewujudkan peningkatan kemampuan Dinas Tramtib dan Linmas secara keseluruhan. Pemenuhan kebutuhan dimaksud dilakukan oleh Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dengan jalan mengimplementasikan sistem pendidikan dan pelatihan SDM yang berkelanjutan serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung setiap kegiatan operasional Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta.

6

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Aspek peningkatan dan pengembangan kemampuan dalam Misi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta tersebut juga sebagai upaya organisasi untuk membantu pihak manajemen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan Dinas Tramtib dan Linmas di bidang penyelenggaraan Tramtib dan Linmas kepada PEMPROV. Secara singkat, Misi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta sudah secara tegas merepresentasikan core business Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta : ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

C. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis tersebut juga akan memungkinkan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya 2. 3. 4.

5.

kemampuan tenaga dan prasarana dalam penanganan kamtibmas. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta dunia usaha. Meningkatnya kemampuan dan kesiapan dalam menghadapi bencana alam, banjir, kebakaran, pengungsi dan sejenisnya. Meningkatnya secara optimal peran serta masyarakat secara terpadu dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tramtib dan Linmas.

7


D. Sasaran dan Program 2003-2007 Sasaran Strategis Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta, serta merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga dapat dicapai. Pada masing-masing sasaran tersebut di atas, kemudian ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan, sasaran dan program Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada form Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penjabaran singkat mengenai sasaran dan program pada masing-masing tujuan strategis Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat sebagai berikut : Tujuan 1: Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat serta dunia usaha Program

Sasaran

peraturan 1. Peningkatan ketenteraman 1.1. Dihasilkannya dan ketertiban perundang-undangan yang dapat menunjang Dinas Tramtib dan Linmas 1.2. Pembinaan Kamtibmas (Tramtib dan Linmas) 1.3. Terwujudnya sistem pelayanan prima dalam bidang perizinan dan pengawasan tempat usaha

8


Tujuan 2 : Meningkatnya kemampuan dan kesiapan dalam menghadapi bencana alam, banjir, kebakaran, pengungsi dan sejenisnya Program

Sasaran

peran serta 2. Peningkatan Peran Serta 2.1. Meningkatnya Masyarakat dalam masyarakat dalam penanganan Tramtibmas dan gangguan kamtibmas (Tramtib Penanggulangan Bencana dan Linmas) 2.2. Tersedianya tenaga, sistem dan fasilitas penanggulangan bencana yang ada

Tujuan 3 : Meningkatnya kemampuan tenaga dan prasarana dalam penanganan kamtibmas Program 3.

Pengembangan sarana dan prasarana Tramtib dan penanggulangan bencana

Sasaran 3.1. Tersedianya personil Tramtib dan Linmas Profesional

Dinas yang

3.2. Tersedianya sarana prasarana yang memadai bagi operasional Kamtibmas (Tramtib dan Linmas)l

E. Program 2003-2007 Setiap sasaran strategis Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dengan dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program yang bersangkutan. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Program ini bertujuan untuk meningkatkan penegakkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tertib usaha sehingga seluruh lapisan masyarakat dari gangguan keamanan, lebih tertib dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 II. Program Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Tramtibmas dan Penanggulangan Bencana Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wilayah hukum dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan mendayagunakan secara optimal peran serta masyarakat secara terpadu dengan komponen utama penegakkan ketenteraman ketertiban. Selain itu, melalui program ini diharapkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dapat meningkat dalam mencegah, menghadapi, mengantisipasi serta menanggulangi gangguan kamtibmas dan timbulnya bencana alam, banjir, kebakaran atau sejenisnya. III. Program pengembangan sarana dan prasarana Tramtib dan Penanggulangan Bencana Program ini bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembangkan sistem serta sarana san prasarana untuk mencegah, menghadapi, mengantisipasi serta menanggulangi gangguan kamtibmas dan timbulnya bencana alam, banjir, kebakaran atau sejenisnya.

F. Rencana Strategis 2007 Untuk tahun 2007, implementasi Rencana Strategis 2003-2007 mencakup pelaksanaan 3 (tiga) program untuk mendukung 8 (delapan) sasaran strategis. Adapun uraian lengkap Rencana Strategis 2007 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis

Program

Kegiatan

1.

1. Peningkatan Dihasilkannya 1. Pengamanan Tamu Negara dan Ketenteraman dan peraturan Gubernur perundangKetertiban 2. Apel Besar Satuan Polisi Pamong undangan yang Praja dapat menunjang 3. Pengamanan pada Hari Besar Dinas Tramtib Nasional dan Keagamaan dan Linmas

2.

Pembinaan Kamtibmas (Tramtib Linmas)

3.

4.

4. Penertiban terhadap Perda 11 Tahun 1988 dan

Pelanggar

5. Pengamanan Unjuk Rasa dalam Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Terwujudnya sistem pelayanan prima dalam bidang perizinan dan pengawasan tempat usaha

6. Penertiban Media Informasi dan Promosi 7. Pengawasan dan Penertiban PKL 8. Pengawasan dan Penertiban Angkutan Liar dan terminal Bayangan

Tersedianya Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tramtib dan Linmas

9. Penertiban PMKS dan sejenisnya 10. Penertiban sejenisnya

10

WTS,

Waria

dan

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Sasaran Strategis

Program

Kegiatan 11. Pengawasan Rumah Kost

dan

Penertiban

12. Forum Dialogis Kemasyarakatan 13. Koordinasi Penertiban terhadap Judi / Undian Liar di Masyarakat 14. Penertiban Kegiatan Pembuatan dan Penjualan Minuman Keras 15. Pemusnahan Barang-barang Hasil Operasi Penertiban antara lain Miras, VCD dll 16. Penertiban, Pengamanan dan Pengawalan Acara Protokoler 17. Koordinasi Pengamanan dan Antisipasi Situasi Kambtibmas pada Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Lainnya 18. Penyelesaian dan Penertiban Sengketa Tanah dan Bangunan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta 19. Penyusunan Telaahan Staf terhadap Kinerja Operasional Pembinaan Tramtibmas Tugas Polisi Pamong Praja dan Linmas 20. Penyusunan Jurnal-jurnal Gangguan Kamtibmas 21. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemberitaan Mass Media mengenai Gangguan Tempat Usaha 22. Wasriktib Kegiatan Tempat Usaha Hiburan pada Hari-hari Besar Keagamaan dan Menjelang Tahun Baru 23. Wasriktib Penyelenggaraan Pertunjukan Temporer

terhadap Kegiatan

24. Wasriktib Tempat Usaha Hiburan sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2004 dan Tempat Usaha sesuai Ho STBLD Nomor 226 Tahun 1926 25. Pemeriksaan / Peninjauan ke Lokasi Tempat Usaha yang Mengajukan Permohonan Izin Baru UUG dan Perluasan Tempat Usaha

11


Program

Kegiatan 26. Pemeriksaan / Peninjauan ke Lokasi Tempat Usaha yang Mengajukan Permohonan Daftar Ulang, Balik Nama / Ganti Merek 27. Tim Pertimbangan Izin UUG 28. Inventarisasi dan Perawatan Data/Berkas Izin UUG (Fumigasi) 29. Penyuluhan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan UUG 30. Pembangunan Citra Ketertiban 31. Koordinasi Armabar TNI AL 32. Koordinasi TNI Angkatan Udara 33. Koordinasi Polda Metro 34. Koordinasi Kejati DKI Jakarta 35. Koordinasi Pengadilan Tinggi 36. Koordinasi Jakarta

Kodam

Jaya

37. Koordinasi Pengadilan Usaha Negara (PTUN) 38. Badan Narkotika Jakarta

DKI Tata

Provinsi

DKI

39. Praja Wibawa Dinas Tramtib dan Linmas 40. Biaya Sarana dan Prasarana Pembangunan Kantor Kodim 0505 41. Biaya Operasional Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat 42. Penyuluhan Antisipasi Teroris bagi Aparat

Bom

/

43. Sosialisasi Gerakan Nasional (GDN)

Disiplin

44. Gerakan Tertib Sejak Dini 45. Sosialisasi Penggunaan Senjata di Lingkungan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta (5 Wilayah Kotamadya) 46. Diklat Selam Tingkat Lanjutan 47. Diklat Suskalak (Khusus Kader Pelaksana) Linmas 48. Diklat Pembentukan Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar

12


Program

Kegiatan 49. Peningkatan, Pembinaan Pelatihan MFD

dan

50. Test Kebugaran Kesamapataan dan Kesehatan Pejabat dan Aparat 51. Apel Komandan Satuan (Dansat) 52. Operasional Pembinaan Resimen Mahasiswa 53. Modul dan Silabus Diklat Pol PP Tingkat Lanjutan 54. Modul dan Silabus Diklat Suskalak Linmas 55. Evaluasi Pembinaan dan Diklat 56. Diklat Dasar Resimen Mahasiswa 57. Diklat Dalmas Pol PP dan Linmas 58. Monitoring Diklat

dan

Evaluasi

Hasil

59. Pengerahan Anggota Linmas pada Hari-hari Besar Nasional, Sidang Tahunan Gubernur dan Kegiatan Insidentil Khusus 60. Pembinaan Anggota Linmas dan Pemberian Bantuan Perlengkapan Anggota Linmas RT/RW dan Satlinmas Obyek Vital 61. Pengerahan Anggota Linmas untuk Antisipasi Bencana di Provinsi DKI Jakarta 62. Pengawasan dan Pengamanan Gudang Induk Cakung, Rumah Dinas Gubernur dan Piket Operator 29 63. Bimbingan Imbas Satminkal (Dinas dan 5 Wilayah Kota Administrasi) 64. Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis Dinas dan 5 Wilayah 65. Kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 66. Penyusunan LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta

13


Program

Kegiatan 67. Penyusunan DUK Karyawan dan Evaluasi Kinerja PTT Banpol PP dan Linmas Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 68. Studi Perbandingan Pembinaan Tramtibmas 69. Evaluasi Administrasi Keuangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 70. Penataan Arsip Keuangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 71. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tramtib dan Linmas 72. Penyusunan RASK Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 73. Penyusunan RKBU dan DKBU Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 74. Pendistribusian Barang atau Perlengkapan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 75. Pendataan Barang atau Perlengkapan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 76. Pemeriksaan Barang Inventaris Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 77. Penyusunan Rancangan Renstra 2007 – 2012 Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 78. Workshop Mutu SDM Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 79. Penilaian Kinerja / Pembinaan Psikologi PTT Banpol PP dan Linmas 80. Workshop Penanggulangan Konflik di DKI Jakarta 81. Neraca Awal Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 82. Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja 2002 – 2007 Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta

14


Program

Kegiatan 83. Diklat SAR (Search and Rescue) 84. Honorarium Pegawai Tidak Tetap Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 85. Penyusunan Renstra SKPD 20072012 86. Wastib dan Pam Ijo Royo-royo 87. Pengamanan Pilkada 2007

Pelaksanaan

88. Penertiban Lokasi Pembangunan Busway Koridor 8, 9 dan 10 5.

6.

Meningkatnya 2. Peningkatan peran serta masy Peran serta dalam dlm penanganan Tramtibmas dan gangguan kamPenanggulangan tibmas (tramtib Bencana dan linmas)

1. Pengendalian dan Pemantauan Lokasi Rawan Bencana 2. Pengkajian Perumusan Kebijakan Bantuan Sosial 3. Pemantauan dan Pengendalian Bantuan Sosial Akibat Bencana 4. Pembuatan Buku Renops Banjir dan Kemarau

Tersedianya tenaga, sistem dan fasilitas penanggulangan bencana yang handal

5. PAM Lokasi dan Evakuasi Korban Bencana 6. Koordinasi Penanganan Pengungsi Antar Daerah 7. Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Antar Daerah 8. Kajian Dampak Bencana dengan 5 Perguruan Tinggi 9. Rehabilitasi Bencana

Moril

Korban

10. Penanganan Bencana di Wilayah Kepulauan Seribu 11. Penyelenggaraan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Banjir bagi Aparat 12. Penyelenggaraan Sosialisasi Gempa / Tsunami bagi Aparat 13. Operasional Satkorlak PBP 14. Sosialisasi Crisis Center Aparatur dan Masyarakat 15. Penanganan Penanggulangan Bencana

15

bagi

Crisis Gejolak


Program

Kegiatan 16. Penanganan Crisis Penanggulangan Gejolak Massa 17. Operasional Crisis Center 18. Pelaksanaan Piket Crisis Center 19. Geladi Lapang dan Geladi Posko 20. Pekan Sadar Bencana Tramtib dan Linmas

Dinas

21. Monitoring Pemantauan Unjuk Rasa, Bencana, Kerusuhan, Kebakaran dan Masalah Sosial lainnya 7.

8

Tersedianya 3. Pengembangan personil Dinas Sarana dan Tramtib dan Prasarana linmas yang Tramtib dan Penanggulangan profesional Bencana. Tersedianya sarana prasarana memadai operasional Kamtibmas (Tramtib Linmas)

1. Pengadaan Alat Tenda Pleton

Penyimpan

/

2. Pengadaan Alat Keamanan 3. Pengadaan Truk Belalai untuk Pemeliharaan 4. Pengadaan Laptop Dinas Tramtib dan Linmas

dan yang bagi

5. Pengadaan LCD Proyektor Dinas Tramtib dan Linmas 6. Pengadaan Kamera Digital 7. Pengadaan Pelampung Tramtib dan Linmas

dan

Dinas

8. Pengadaan Gergaji Rantai 9. Pengadaan Mesin Tramtib dan Linmas

Fax

Dinas

10. Pengadaan Pelbet Dinas Tramtib dan Linmas 11. Pengadaan Perahu Karet 12. Pengadaan Motor Tempel 13. Pengadaan Printer HP Deskjet 1280 14. Pengembangan Tahap III

Call

Center

15. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Diklat Pol PP

16


G. Rencana Kinerja 2007 Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2007 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2007. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2007 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya. Dalam hal ini, target kinerja pada tiap tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2007 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan. Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut:

No.

Sasaran Strategis

1.

Tersedianya personel Dinas Tramtib dan Linmas yang profesional

Indikator Kinerja

- Jumlah pelatihan pembinaan yang dilaksanakan

Target Kinerja 2007

7.343 orang Aparatur dan PTT / Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta

- Jumlah personel Polisi Pamong Praja, Banpol PP dan Linmas yang sesuai klasifikasi 2.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi operasional kamtibmas (Tramtib dan Linmas)

Pengadaan - Tersusunnya telaahan staf, sarana jurnal, kajian materi dan juklak pendukung serta tersedianya data-data kegiatan / tugas lokasi pelanggaran Perda dan operasional di lokasi rawan bencana yang bidang tramtib dapat mendukung kegiatan dan linmas operasional Dinas - Tersusunnya DUK dan Evaluasi Kinerja Aparatur/PTT - Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas - Pengembangan call center tahap III

17


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja 2007

3.

Dihasilkannya peraturan perundangundangan yang dapat menunjang Dinas Tramtib dan Linmas

Penerbitan / persetujuan peraturan tentang tramtib dan linmas

- Perbaikan Perda Nomor 11 / 1988

4.

Pembinaan Kamtibmas (Tramtib dan Linmas)

Kegiatan pengawasan, pengamanan dan penertiban di wilayah Prov. DKI Jakarta

- Operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda secara rutin dan berkelanjutan - Pemusnahan barang-barang hasil operasi penertiban sebanyak 1 kali/tahun - Penertiban terhadap sengketa tanah&bangunan serta penyelesaiannya - Pengawasan & pengamanan acara-acara protokoler Gubernur & tamu-tamu negara, hari-hari besar nasional& keagamaan - Penertiban terhadap lokasi pembangunan jalur busway koridor 8, 9 dan 10

5.


- Standar pelayanan prima - Jumlah berkas izin usaha yang dikeluarkan - Peningkatan pendapatan retsibusi

- Pemeriksaan & peninjauan lokasi tempat-tempat usaha guna pengeluaran izin UUG - Penyuluhan mengenai perizinan UUG - Penertiban terhadap tempattempat usaha yang melanggar perizinan UUG (HO.STBLD 226 Tahun 1926) - Target pencapaian retribusi sebesar Rp 3.500.000.000,-

6.

Tersedianya tenaga, sistem dan fasilitas penanggulangan bencana yang

- Tersedianya protap penanggulangan bencana

18

- Pengerahan dan pembinaan/pemberdayaan Anggota Linmas & Resimen Mahasiswa.


No.

Sasaran Strategis handal

Indikator Kinerja - Beroperasinya Crisis Center - Kesiap siagaan Satkorlak, Satlak PBP, unit operasional dan Sat.Linmas dalam penanggulangan bencana dan pasca bencana

Target Kinerja 2007 - Adanya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana di 78 lokasi - Geladi Lapang dan Geladi Posko Dinas Tramtib dan Linmas Prov. DKI Jakarta - Pekan Sadar Bencana Tahun 2007 - Kegiatan sosialisasi mengenai antisipasi dan penanggulangan bencana - Operasional Satkorlak PBP. - Monitoring kejadian-kejadian unjuk rasa, bencana, kerusuhan dan masalah sosial lainnya setiap hari

7.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan kamtibmas (Tramtib dan Linmas )

- Peran serta - Terlaksananya forum dialogis potmas dalam kemasyarakatan mengenai penanganan tramtib dan linmas gangguan - Tertampungnya pengaduan kamtibmas masyarakat atas gangguan ketertiban umum sepanjang - Peran potmas dalam tahun 2007 penanggulangan bencana

8.


Tersedianya Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Tramtib dan Linmas Prov. DKI Jakarta Tahun 2007

19

Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Tramtib dan Linmas Prov. DKI Jakarta Tahun 2007


H. Capaian Kinerja 2007 Implementasi Rencana Strategis Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003-2007 mencakup pelaksanaan 124 kegiatan dalam 3 (tiga) program untuk mendukung 8 (delapan) sasaran strategis. Dalam hal ini, capaian kinerja (performance results) selama tahun 2007 dapat diikhtisarkan sebagai berikut: No. 1.

Sasaran Strategis Tersedianya personel Dinas Tramtib dan Linmas yang professional

Indikator Kinerja


- Jumlah pelatihan / pembinaan yang dilaksanakan - Jumlah personel Polisi Pamong Praja, Banpol PP dan Linmas yang sesuai klasifikasi

- Pembinaan 2.705 Anggota Linmas RT/RW, Kelurahan, Kabupaten dan Provinsi - Pengerahan 78 Anggota Linmas setiap bulannya untuk penanggulangan bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta - Diklat Selam Tk. Lanjutan bagi 20 orang Pejabat Dinas Tramtib dan Linmas Prov. DKI Jakarta - Penyelenggaraan diklat, workshop dan pembinaan MFD serta monitoring pasca kegiatan bagi Anggota Sat.Pol PP, Banpol PP dan Linmas - Pelaksanaan Apel Satuan Dansat yang diikuti oleh 75 anggota - Bimbingan Imbas Satminkal dan Teknis Kearsipan terhadap unitunit pengelola kearsipan di Dinas Tramtib dan Linmas Prov. DKI Jakarta - Penerimaan tamu-tamu daerah dalam rangka studi banding sebanyak 17 instansi / unit

- Penerimaan tamu-tamu daerah dalam rangka studi banding

2.

Pengadaan Tersedianya sarana dan sarana prasarana yang pendukung memadai bagi kegiatan / tugas operasional operasional di bidang tramtib kamtibmas (Tramtib dan dan linmas Linmas)

- Tersusunnya telaahan staf (4 paket/triwulan), jurnal (1paket/triwulan), kajian materi (2 paket) serta tersedianya data-data lokasi pelanggaran Perda rawan bencana yang dapat mendukung kegiatan operasional Dinas - Terdatanya, terdistribusikannya dan terpenuhinya sarana prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan ops. Dinas.

20


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja 2007 - Pengembangan call center tahap III sebanyak 1 paket - Dokumen DUK dan Evaluasi Kinerja Aparatur/PTT Tahun 2007

3.


4.

Pembinaan Kamtibmas (Tramtib Linmas)

Penerbitan / persetujuan peraturan tentang tramtib dan linmas

Kegiatan pengawasan, dan pengamanan dan penertiban di wilayah Prov. DKI Jakarta

- Perbaikan Perda Nomor 11 / 1988

Penertiban terhadap : - 209 lokasi judi/undian liar (168 keg) - 33.358 miras (168 keg) - 6.187 orang PMKS (96 kegiatan) - 60.726 keping/embar media informasi dan promosi (360 kegiatan) - 571 orang WTS (48 kegiatan) - 335 unit rumah kost (72 kegiatan) - 24 sengketa tanah&bangunan Pemusnahan 35.063 botol miras hasil penertiban (1.705 botol sisa tahun 2006) Pengawasan, pengamanan, pengawalan dan penertiban terhadap : - 136 kegiatan hari-hari besar nasional&keagamaan - 105 kegiatan protokoler yang dihadiri Gubernur dan Wagub - Lokasi pembangunan jalur busway koridor 8, 9 dan 10

5.

- Standar Terwujudnya pelayanan prima sistem pelayanan prima dalam bidang perizinan - Jumlah berkas izin usaha yang dan pengawasan dikeluarkan tempat usaha - Peningkatan pendapatan retribusi

21

- Pendapatan retribusi sebesar Rp 4.999.527.750,- atau 142,84 % dari target yang ditetapkan - Diterbitkannya 1.307 izin UUG baru, 1.556 perpanjangan izin UUG dan balik nama 226


No. 6.

Sasaran Strategis Tersedianya tenaga, sistem dan fasilitas penanggulangan bencana yang handal

Indikator Kinerja


- Tersedianya protap penanggulangan bencana

- Termonitornya 78 titik lokasi bencana

- Beroperasinya Crisis Center

- Pemantauan dan penyaluran bantuan ke 1.250 lokasi bencana

- Kesiapsiagaan Satkorlak, Satlak PBP, unit operasional dan Sat.Linmas dalam penanggulangan bencana dan pasca bencana

- Geladi Lapang, Geladi Posko, Sosialisasi Penanggulangan Bencana, Sosialisasi Antisipasi Gempa/Tsunami, Sosialisasi Antsipasi Bom/Teroris, dan Pekan Sadar Bencana Tahun 2007

- Operasi penyelamatan korban bencana di 78 lokasi.

- Operasional Satkorlak PBP Provinsi DKI Jakarta - Monitoring kejadian-kejadian unjuk rasa, kerusuhan, bencana dan masalah sosial lainnya setiap hari - Piket Asistensi Crisis Center setiap hari

7.

Meningkatnya - Peran serta - Pelaksanaan forum dialogis peran serta potmas dalam kemasyarakatan masyarakat dalam penanganan - Pelaksanaan pelayanan penanganan gangguan pengaduan masyarakat atas gangguan kamtibmas gangguan ketertiban umum kamtibmas Peran potmas (Tramtib dan - Workshop pembangunan citra dalam Linmas ) ketertiban penanggulangan bencana

8.


Tersedianya Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Tramtib dan Linmas Prov. DKI Jakarta Tahun 2007

22

Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Tramtib dan Linmas Prov. DKI Jakarta Tahun 2007


III. AKUNTABILITAS KINERJA

P

encapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2007 merupakan pencerminan bahwa dapat terpenuhinya tugas pokok dan fungsi yang ada, walaupun masih ditemui beberapa hambatan pada proses pelaksanaannya. Adapun beberapa hambatan tersebut antara lain adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta, baik secara kualitas maupun kuantitas, serta terkait dengan kebijakan anggaran yang tidak memungkinkan Dinas melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal dan leluasa. Ikhtisar pencapaian dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: Pencapaian Tidak Tercapai Tercapai

No.

Sasaran Strategis

1.

Tersedianya personel Dinas Tramtib dan Linmas yang profesional

√

2.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi operasional kamtibmas (Tramtib dan Linmas)

√

3.


√

4.

Pembinaan Linmas)

dan

√

5.


√

6.

Tersedianya tenaga, sistem dan fasilitas penanggulangan bencana yang handal

√

7.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan kamtibmas (Tramtib dan Linmas )

√

8.

Tersedianya Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tramtib dan Linmas Tahun 2007

√

Kamtibmas

(Tramtib

23


Indikator Kinerja Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan.

Capaian Kinerja

Tersedianya personel yang profesional

Dinas

Tramtib

dan Linmas

Dinas Tramtib dan Linmas mewujudkan peningkatan keterampilan dan keahlian aparatur melalui pendidikan dan latihan berkelanjutan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penilaian kinerja aparatur yang mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja, peningkatan dedikasi dan disiplin aparatur serta pelayanan kepada masyarakat sesuai sistem dan prosedur yang cepat, murah dan transparan. Pada tahun 2007, diharapkan dapat tersedia personel Dinas Tramtib dan Linmas yang profesional. Sasaran ini dapat dicapai di tahun 2007 melalui pembinaan dan pelatihan anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta ketahanan fisik aparatur ketertiban dengan dilaksanakannya pendidikan, latihan-latihan, sosialisasi/penyuluhan, workshop dan pemantapan baik yang dilaksanakan sendiri secara langsung maupun koordinatif, sehingga didapat personil yang terampil dan siap pakai. Program-program utama yang dilaksanakan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut : Pembinaan Anggota Linmas dan Pemberian Bantuan Perlengkapan Anggota Linmas RT/RW dan Satlinmas Obyek Vital Pembinaan anggota Linmas tingkat RT/RW dan Satlinmas Obyek Vital dilaksanakan di Lapangan Silang Monas Barat – Jakarta Pusat dan Taman Angsa Taman Impian Jaya Ancol - Jakarta Utara. Adapun biaya untuk kegiatan ini sebesar Rp. 376.132.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh 2.705 orang anggota Linmas dengan muatan materi sebagai berikut : • Teknik pengaturan lalulintas 24

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 • • • • • •

Teknik dayung Teknik tim reaksi cepat Teknik bongkar pasang tenda Teknik dapur umum Teknik P3K Pengenalan bencana gempa bumi dan tsunami

Melalui kegiatan ini, para Anggota Linmas dapat lebih memahami serta menguasai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya sekaligus ilmu dan keterampilan dasar yang merupakan penunjang tugas-tugasnya di lapangan. Pembinaan Satminkal Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Dilaksanakan oleh Pembina dari Biro Umum Provinsi DKI Jakarta selaku Pusminda terhadap 2 orang pejabat Induk Tata Usaha dan 5 orang Cabang Tata Usaha serta 9 orang petugas pengelola kearsipan dinamis pada Bagian dan Bidang-Bidang, untuk terlaksananya tertib administrasi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta. Pembinaan Imbas Satminkal Sudin Tramtib Wilayah Kota Administrasi Dilaksanakan oleh pembina dari Biro Umum selaku Pusminda dan Induk Tata Usaha terhadap 5 Sudin Tramtib Kota Administrasi selaku Satminkal dengan cara mendatangi para Sudin secara bergiliran 1 bulan 4 kali kegiatan yang diikuti dengan baik oleh para Sudin dan diharapkan terjadi perbaikan pengelolaan administrasi Sudin Kota Administrasi. Bimbingan Teknik Kearsipan Dinamis Dilaksanakan secara rutin berkesinambungan terhadap Petugas Kearsipan. Petugas kearsipan dinamis yaitu 5 petugas Sekretaris Pengelola ( Sekpeng / CTU ) dan 6 orang petugas pengelola kearsipan dinamis di Induk Tata Usaha.

Beberapa kegiatan pembinaan lainnya yang turut menunjang keberhasilan sasaran ini adalah : • Kegiatan apel mingguan setiap hari Senin anggota Linmas, Banpol PP, Satpol PP dan seluruh karyawan-karyawati Dinas Tramtib dan Linmas Prov. DKI Jakarta • Kegiatan Apel anggota Linmas, Banpol PP dan Satpol PP

25

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Disamping pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan di atas, pada tahun 2007, Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan Kegiatan Pelatihan Berkelanjutan bagi SDM Dinas Tramtib dan Linmas sebagai berikut: I.

MFD( Mental, Fisik dan Disiplin) Terlaksananya pelatihan beladiri anggota Satpol PP dan Banpol PP dengan kegiatan sebagai berikut : - Karate : 195 orang - Mahatma : 175 orang - Tarung Derajat : 200 orang - Tinju : 16 orang - Tapak Suci : 100 orang - Anggota yang tidak termasuk anggota salah satu cabang beladiri tersebut di atas, yang pada umumnya adalah Anggota Sat.Pol PP melakukan olahraga jogging dan lain-lain. Dana yang dikeluarkan untuk kegiatan ini selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah). Melalui kegiatan rutin ini, diharapkan para anggota dapat menjaga kebugaran serta meningkatkan kualitas fisik dan disiplin. Pelatihan tersebut di atas dilaksanakan di Monas pada setiap hari Selasa dan Kamis selama satu tahun.

II.

Diklat Pengendalian Massa (Dalmas) Diklat Dalmas bagi anggota Pol PP, Banpol PP dan Linmas dilaksanakan di Silang Monas Barat Jakarta Pusat pada bulan Nopember 2007 selama 10 hari yang diikuti oleh 100 anggota Pol PP, Banpol PP dan Linmas Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dengan biaya sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah). Dengan dilaksanakannya Diklat Dalmas tersebut diharapkan para anggota Banpol PP dan Linmas yang telah lulus dapat menjadi satuan Dalmas yang mampu menghadapi, mengantisipasi serta menangani gangguan kamtibmas, khususnya yang menimbulkan kerawanan kerusuhan massa.

III. Diklat Suskalak anggota PTT Linmas - Diklat Suskalak ditujukan bagi anggota Linmas di tingkat kotamadya, dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 13 Agustus s.d 11 September 2007 bertempat di Rindam Jaya Jakarta Timur dengan peserta sebanyak 100 orang. - Materi diklat ini lebih ditekankan kepada ilmu dan teknik/keterampilan serta pembinaan mental, fisik dan disiplin yang dapat menunjang kegiatan operasional saat menghadapi dan mengantisipasi gejolak massa yang mengganggu ketertiban umum. Peserta diklat suskalak ini diharapkan dapat menjadi lini depan yang tangguh pada kegiatan-kegiatan operasional. Adapun biaya kegiatan ini sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). 26

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 IV. Diklat Dasar Resimen Mahasiswa - Diklat pembinaan Menwa dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 15 Nopember 2007 dengan peserta sebanyak 50 orang di Rindam Jaya dilaksanakan selama 10 hari kalender dengan biaya sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). - Pembinaan Menwa dimaksudkan sebagai upaya mensosialisasikan kegiatan Dinas Tramtib dan Linmas dalam masalah perlindungan masyarakat.

V. Diklat Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar -

Diklat pembentukan Sat Pol PP tingkat dasar dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus s.d 10 September 2007 dengan peserta sebanyak 50 orang bertempat di Diklat Departemen Dalam Negeri Semplak Parung-Bogor selama 30 hari kalender dengan biaya Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), dilaksanakannya Diklat Sat Pol PP dengan maksud sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, disiplin dan loyalitas.

VI. Apel Satuan Dansat (Binsat) Diklat Pembinaan Satuan (Binsat) dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Desember 2007 bertempat di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dengan jumlah peserta 75 orang yang dilaksanakan selama 3 hari kalender dengan biaya sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

VII. Diklat Selam Tingkat Lanjut Pendidikan dan latihan selam lanjutan dilaksanakan pada bulan Nopember tahun 2007 yang dilaksanakan selama 10 hari dengan perincian sebagai berikut :

3 hari teori praktis bertempat di Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta. 3 hari teori di kolam renang Istora Senayan Jakarta 4 hari paktek menyelam di Pulau Pramuka Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

Diklat selam lanjutan diikuti oleh 20 orang pejabat di Jajaran Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta, dengan maksud untuk melatih aparat Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta agar mampu menyelam sehingga dalam melaksanakan tugas didaerah perairan menimbulkan rasa cinta bahari dengan biaya sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

27

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Beberapa kegiatan pembinaan lainnya yang turut menunjang keberhasilan sasaran pertama adalah : •

Pembinaan Anggota Linmas untuk penanggulangan bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta

•

Bimbingan Pengelola Kearsipan Dinamis

•

Kegiatan apel mingguan setiap hari Senin anggota Linmas, Banpol PP, Satpol PP dan seluruh karyawan-karyawati Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta

•

Kegiatan Apel anggota Linmas, Banpol PP dan Satpol PP dalam rangka tugas operasional

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi operasional kamtibmas (Tramtib dan Linmas) Dalam tahun 2007, Dinas Tramtib dan Linmas telah berhasil mencapai sasaran ini dengan melaksanakan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kamtibmas, yang bertujuan untuk memenuhi standar minimal dari sarana dan prasarana Kamtibmas. Hal juga dimaksudkan agar masyarakat lebih tenteram dan nyaman karena meyakini bahwa para aparat mampu mengantisipasi serta menangani setiap gangguan yang muncul. Adapun kegiatan-kegiatan utama dari program tersebut adalah sebagai berikut : Pembelian Truk Belalai Untuk Pemeliharaan : Jumlah

: 1 (satu) unit

Biaya

: Rp. 661.860.000,-

Kegunaan / Manfaat

: sebagai dukungan alat pemeliharaan untuk kegiatan operasional dinas.

Pengadaan Perahu Karet : Jumlah

: 50 (lima puluh) unit

Biaya

: Rp. 4.121.515.000,-

Kegunaan / Manfaat

: sebagai sarana prasarana penanggulangan bencana.

Pengadaan Motor Tempel : Jumlah

: 50 (lima puluh) unit

Biaya

: Rp. 2.013.604.000,-

Kegunaan / Manfaat

: sebagai alat transportasi kegiatan operasional dinas.

28

air

guna

mendukung

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Pengadaan Alat Penyimpanan / Tenda Pleton : Jumlah : 26 unit Biaya : Rp. 195.805.000,Kegunaan / Manfaat : sebagai alat pendukung dalam penanganan pengungsi pada penanggulangan bencana. Pengadaan Pelampung : Jumlah : 400 (empat ratus) buah Biaya : Rp. 76.240.000,Kegunaan / Manfaat : sebagai alat pendukung dalam evakuasi korban bencana banjir.

Pengadaan Alat Keamanan : Jenis barang : Tameng, baju pelindung dan helm dakura Jumlah : 566 unit per jenis barang Biaya : Rp. 3.819.835.000,Kegunaan / Manfaat : sebagai alat pendukung untuk kegiatan operasional dinas.

Pengadaan Pelbed : Jumlah Biaya Kegunaan / Manfaat

: 200 unit : Rp. 85.580.000,: sebagai alat pendukung dalam penanggulangan bencana.

Pengadaan Alat Keamanan dari ABT (Full spec) : Jumlah

: - Baju pelindung, tongkat elektrik, tameng dakura dan helm dakura dengan jumlah masing-masing 200 unit - Net Gun dari USA 150 unit - Sprayer 350 unit - Tectical Button dari RRC 425 unit

Biaya Kegunaan / Manfaat

: Rp. 5.287.131.000,: sebagai alat pelindung dalam rangka menghadapi huru hara.

Pengembangan Call Center Tahap III DKI Jakarta : Jumlah : 1 (satu) paket. Biaya : Rp. 7.137.512.000,Kegunaan / Manfaat : penunjang kegiatan pelayanan di bidang monitoring dan penanganan gejolak massa serta gejolak bencana.

29


Dihasilkannya peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang Dinas Tramtib dan Linmas Tuntutan kebutuhan Hukum oleh masyarakat dan kebutuhan peraturan bagi pelaksanaan Otonomi Daerah yang melandasi kegiatan pembangunan di masa depan, di satu sisi mengharuskan dilakukan pengkajian ulang atas materi-materi peraturan daerah yang ada, dan disisi lain mengharuskan penerbitan berbagai peraturan daerah yang baru. Hal ini bertujuan untuk melengkapi berbagai peraturan daerah yang memberi rasa aman dan adil bagi masyarakat, mendukung dan mengamankan pembangunan di segala bidang serta antisipatif terhadap perkembangan di masa depan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Keinginan masyarakat agar lebih mengedepankan upaya preemtif dan preventif bukan berarti meninggalkan upaya represif, tetapi lebih kepada harapan, agar cara-cara kekerasan dapat dihindarkan. Beberapa pertimbangan yang kegiatan-kegiatan di atas adalah :

menjadi

alasan

dilaksanakannya

a. Peraturan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial saat ini atau bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi b. Duplikasi dengan ketentuan dan substansi yang sama c. Melampaui batas wewenang d. Menambah simpul-simpul birokrasi e. Bertentangan dengan kepentingan umum dan semangat Otonomi Daerah f. Tidak Akomodatif terhadap tuntutan reformasi Salah satu tugas yang diemban oleh Dinas Tramtib dan Linmas adalah perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat serta penyusunan pedoman dan petunjuk operasional bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat. Perumusan kebijakan demikian penting mengingat kondisi nyata di lapangan, pelaksanaan operasional penegakkan ketertiban belum sepenuhnya dapat mewujudkan kondisi aman dan tertib dalam kehidupan warga kota Jakarta. Berbagai bentuk tindakan-tindakan penertiban, pencegahan dampak bencana terhadap masyarakat telah dilakukan, namun terdapat berbagai kendala-kendala antara lain adanya Peraturan-peraturan yang belum sepenuhnya mengatur penindakan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi di masyarakat sejalan dengan perkembangan yang ada. Dalam tahun 2007, telah dapat direalisasikan konsep-konsep tentang ketentuan peraturan dan kajian-kajian di bidang Tramtib dan Linmas antara lain: a. Permasalahan Kejahatan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta b. Permasalahan Premanisme c. Kinerja Operasional Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta

30

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 d. Kebijaksanaan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Sedangkan beberapa kajian/naskah yang dihasilkan untuk dijadikan sebagai bahan paparan adalah : •

Strategi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta;

•

Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

•

Upaya Pencegahan Konflik antar Kelompok Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta

•

Sistem Penyediaan Air Bersih – Air Minum pada Kondisi Darurat

•

Implementasi Kebijakan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

•

Kebijakan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Menciptakan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tenteram dan Nyaman

•

Perizinan Undang-undang Gangguan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

•

Kondisi Banjir Kota Jakarta Tahun 2007

31


Pembinaan Kamtibmas (Tramtib dan Linmas) Sikap dan pandangan masyarakat sangat variatif dalam menanggapi, menilai serta merespon kegiatan-kegiatan penertiban dan penanggulangan gangguan kamtibmas dan bencana. Masih terdapat sekelompok masyarakat yang berpandangan dan bersikap skeptis dan sinis terhadap kegiatan-kegiatan pengamanan dan penertiban oleh Aparatur Penegak ketertiban. Tidak jarang terjadi benturan-benturan, bahkan mengarah pada pertentangan fisik antara kelompok masyarakat dengan aparatur penertiban. Demikian juga dalam penanggulangan dampak bencana, kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan lebih memfokuskan fungsinya pada kegiatan monitoring dan mengevaluasi langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur dalam penanggulangan dampak bencana. Berikut ini adalah beberapa masalah sosial yang mendominasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah Provinsi DKI Jakarta : Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai Dampak Negatif Usaha Sektor Informal Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari usaha sektor informal merupakan kegiatan usaha yang paling dominan di antara usaha-usaha informal yang pada umumnya menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan bagi warga kota Jakarta. Adapun faktor-faktor penyebab timbul dan berkembangnya usaha PKL ini adalah : • • • • • •

Bias dari penampungan PKL pada lokasi formal Akumulasi dari terjadinya PHK Tingginya arus urbanisasi Krisis ekonomi yang masih berlangsung Masih banyaknya pengangguran Kurangnya lapangan pekerjaan

Keberadaan dan kegiatan usaha PKL pada umumnya menggunakan atau menempati sarana-sarana umum perkotaan seperti : badan-badan jalan, trotoar-trotoar, jalur hijau, halte serta tempat umum lainnya. Keberadaan dan aktivitas pada tempat-tempat dan lokasi tersebut berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, kebersihan lingkungan dan rawan berbagai tindakan kriminal. Kondisi sekarang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan PKL yang meningkat di hampir seluruh wilayah kota Jakarta.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari gelandangan, Pengemis, Pengamen, Psykotik, Pengelap mobil, Anak Jalanan, WTS dan Waria juga merupakan salah satu sumber utama gangguan terhadap ketertiban di masyarakat Ibukota. Hampir seluruh Perempatan-perempatan utama, perputaran jalan yang ada di wilayah DKI Jakarta menjadi ajang tempat kegiatan PMKS, istilah Pak Ogah sangat meresahkan warga Kota Jakarta 32

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 karena tindakan-tindakannya yang kasar, melakukan pemerasan dengan ancaman perusakan yang menimbulkan pandangan citra buruk kehidupan sosial sebagian warga Jakarta. Bangunan Gubug Liar Keberadaan bangunan dan gubug liar pada bantaran-bantaran kali, lapanganlapangan terbuka dan tanah-tanah kosong merupakan sumber kerawanan tindak kejahatan maupun kebakaran yang meresahkan kehidupan masyarakat warga kota Jakarta. Selain itu, keberadaan bangunan tersebut dapat merusak keindahan dan estetika tata ruang maupun lingkungan. Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dewasa ini terdapat sekelompok masyarakat menjadi pemakai, pengedar bahkan menjadi produsen obat-obat terlarang seperti: ekstasi, heroin dan obatobat psikotropik lainnya. Keadaan ini sangat merusak generasi muda bangsa dan merisaukan masyarakat. Pengedar dan konsumen obat-obat terlarang tidak hanya pada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi tetapi juga menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tawuran/ Perkelahian Warga Persaingan hidup yang keras, heterogenitas pekerjaan, pluralitas penduduk kota Jakarta dan adanya konsentrasi-konsentrasi pemukiman etnik-etnik tertentu pada lahan-lahan garapan serta masih rendahnya tingkat toleransi maupun pandangan stereotip yang ekstrim terhadap etnis yang satu kepada etnis yang lainnya, dapat memicu sentimen-sentimen negatif yang mewujud dalam bentuk konflik-konflik antar etnis, warga maupun konflik antar Agama dalam warga kota Jakarta.

Pada tahun 2007 diharapkan adanya penurunan tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat seperti di atas. Sebagai Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam otonomi daerah, Jakarta sangat membutuhkan suasana aman dan tertib yang kondusif. Dengan terciptanya kondisi dimaksud, dapat dipastikan Pemerintah dapat melakukan aktifitas-aktifitasnya tanpa adanya gangguan-gangguan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam hal pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi segala bentuk aktifitas sosial warga masyarakat Ibukota DKI Jakarta, Dinas Tramtib dan Linmas menetapkan beberapa program kegiatan pendukung sebagai berikut :

33

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 PENGAMANAN PILKADA TAHUN 2007 Dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007, dilaksanakan kegiatan Penataran dan Pelatihan Anggota PAM TPS Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007 yang berlangsung secara serentak di tingkat 5 (lima) wilayah kota administrasi se-DKI, di tingkat Kab.Kep. Seribu dan di tingkat kecamatan se-DKI Jakarta. Pelaksanaan berlangsung dari tanggal 9 s.d 17 Juli 2007 dengan hasil sbb : a.

Jumlah TPS Jumlah TPS yang ada di wilayah DKI Jakarta baik TPS tetap yang ada di tiap-tiap RT/RW maupun TPS mobile (TPS Keliling) yang tersebar di berbagai sarana umum seperti rumah sakit, LP,serta sarana umum lainnya sebanyak 11.278 TPS rincian sbb : Jakarta Pusat : 1.180 TPS Jakarta Utara : 1.847 TPS Jakarta Barat : 2.410 TPS Jakarta Selatan : 2.457 TPS Jakarta Timur : 3.306 TPS Kab. Adm Kep. Seribu : 78 TPS

b. Jumlah Petugas PAM PILKADA Jumlah petugas Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PAM PILKADA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 yang telah diberikan Penataran dan Pelatihan serta Pembekalan sejumlah 28.490 orang dengan rincian sebagai berikut : 1. PAM SUNG (PAM TPS) Petugas pengamanan TPS adalah anggota Hansip/ Linmas yang ada di tiap-tiap RT/RW serta masyarakat lain yang telah direkrut oleh Sat. Linmas Provinsi DKI Jakarta sebagai petugas pengamanan sejumlah 21.484 rincian sbb: Jakarta Pusat : 2.360 orang Jakarta Utara : 2.694 orang Jakarta Barat : 4.820 orang Jakarta Selatan : 4.914 orang Jakarta Timur : 6.612 orang Kab. Adm Kep. Seribu : 84 orang 2. PAM TAK SUNG (PAM SIAGA) Petugas Pengamanan Keliling (PAM SIAGA) di ambil dari PTT Banpol PP dan Linmas yang ada di tingkat wilayah Prov.Jkt yaitu masingmasing di tingkat Kota Administrasi sebanyak 100 org, tingkat kecamatan 35 orang dan tingkat kelurahan 15 org dengan rincian sbb : Jakarta Pusat : 1.040 orang Jakarta Utara : 775 orang Jakarta Barat : 1.220 orang Jakarta Selatan : 1.426 orang Jakarta Timur : 1.385 orang Kab. Adm Kep. Seribu : 160 orang 34

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 PELAKSANAAN KOORDINASI PENERTIBAN TERHADAP JUDI ATAU UNDIAN LIAR DI MASYARAKAT Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 14 x / bulan (168 kegiatan/tahun) dengan menggunakan dana sebesar Rp. 169.890.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun lokasi yang berhasil ditertibkan selama tahun 2007 adalah sebanyak 252 lokasi. PENERTIBAN KEGIATAN DAN PENJUALAN MINUMAN KERAS Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 14 x / bulan (168 kegiatan/tahun) dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 263.918.400,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah). Adapun miras hasil penertiban dimaksud sebanyak 33.358 botol selama tahun 2007. PEMUSNAHAN BARANG-BARANG HASIL OPERASI PENERTIBAN ANTARA LAIN MIRAS, VCD DLL. Kegiatan pemusnahan barang-barang hasil operasi penertiban Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan 1x pada tahun 2007, dengan jumlah barang yang dimusnahkan sebanyak 35.063 botol, 1.705 botol diantaranya merupakan sisa tahun 2006. Pemusnahan dilaksanakan di IRTI Monas – Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pejabat Pemda DKI Jakarta dan instansi terkait diantaranya Polda Metro Jaya. Adapun biaya untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp. 103.310.000,- (Seratus tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) PENYELESAIAN DAN PENERTIBAN SENGKETA TANAH DAN BANGUNAN SERTA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA Kegiatan penyelesaian dan penertiban sengketa tanah dan bangunan serta penyerobotan tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2007 menggunakan biaya sebesar Rp. 106.080.000,- (Seratus enam juta delapan puluh ribu rupiah), dengan kasus yang telah tuntas berjumlah 47 kasus dan yang masih dalam proses berjumlah 75 kasus, di antaranya dalam proses koordinasi dengan beberapa instansi terkait (Dinas Perumahan, Dinas Tata Kota, Dinas P2B, Biro Hukum, Walikota Administrasi, Sudin Tramtib dan Linmas Kota Administrasi) berjumlah 7 kasus. Adapun kasus-kasus yang telah terselesaikan secara tuntas antara lain adalah : 1. Penertiban bangunan-bangunan tanpa IMB dan Menara BTS Pro XL di Rusun Apron Kemayoran – Jakarta Pusat. 2. Perlindungan atas penyerobotan tanah di Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan – Jakarta Utara. 3. Peringatan untuk pembongkaran bangunan bedeng / gubuk di atas tanah perkavlingan Polri atas nama orang lain (Yjahjadi Winata) di Kav. Polri Blok H No.1842 Rt.007/06 – Jakarta Barat. 4. Pemblokiran terhadap tindakan atau upaya pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan hak atas tanah yang terletak di Rt.10 Rw.02 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak – Jakarta Selatan. 35

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 5. Penertiban bangunan liar tanpa IMB di atas tanah TNI AU eks. Cipinang Melayu – Jakarta Timur. Kasus-kasus yang masih dalam proses antara lain adalah : 1. Permohonan pemblokiran pembayaran atas Hotel Jawa Sumatera SHM No.12/1960 a.n Tan Soon Thye yang dikelola oleh Sdr. Budiman Sidabutar. 2. Tindak lanjut laporan tentang pembongkaran akal-akalan bangunan yang melanggar IMB di Kec. Penjaringan – Jakarta Utara. 3. Bantuan pengamanan dan pengukuran tanah di lokasi Kebon Bibit Cengkareng – Jakarta Barat. 4. Proses tukar menukar SLTPN 56 Melawai. 5. Bantuan penertiban di atas lahan HPI No. 2 Tahun 1997 yang dikelola BPLIP Pulo Gadung – Jakarta Timur. Kegiatan-kegiatan lainnya guna mencapai sasaran di bidang pembinaan kamtibmas adalah sebagai berikut : •

Pelaksanaan koordinasi dan monitoring penertiban pedagang kaki lima di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi setiap hari, dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,-

•

Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 96 kegiatan ( 8 x / bulan ) sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

•

Penertiban Media Informasi dan promosi sebanyak 360 kegiatan (30/bulan) sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

•

Penertiban WTS dan sejenisnya sebanyak 48 kegiatan (4x/bulan) sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

•

Penertiban rumah kost sebanyak 72 kegiatan (6x/seminggu) sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

•

Penertiban, pengamanan, pengawalan acara protokoler sebanyak 168 kegiatan (14x/bulan) sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 178.152.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)

•

Pelaksanaan Koordinasi pengamanan dan antisipasi situasi kamtibmas pada peringatan hari besar keagamaan dan hari besar lainnya sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 173.297.600,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratu rupiah)

•

Pengamanan dan penertiban kegiatan tempat usaha hiburan pada harihari besar keagamaan menjelang tahun baru sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 248.250.500,- (Dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

36

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 •

Penertiban terhadap penyelenggaraan kegiatan pertunjukan temporer sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 50.565.000,- (Lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

•

Pengamanan tamu-tamu Negara dan Gubernur sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah)

•

Pengamanan hari-hari besar nasional dan keagamaan sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

•

Operasional penertiban terhadap pelanggaran Perda 11/1988 sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

•

Koordinasi pengamanan unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

•

Penertiban lokasi pembangunan jalur busway koridor 8,9 dan 10 dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

•

Pengawasan dan pengamanan gudang Induk Cakung, rumah dinas Gubernur dan piket operator 29 sepanjang tahun 2007, dengan biaya sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta)

•

Apel besar Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2007 dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

•

Penertiban Penjualan Miras tanpa izin dengan hasil 33.358 botol dari berbagai merk

•

Pengamanan dan penjagaan Pedagang Kaki Lima dan Parkir Liar disepanjang Jl.Medan Merdeka Selatan, Jl.Kebon Sirih dan sekitar Monas

•

Penanggulangan Narkotika (bekerja sama dengan BNP) dengan biaya sebesar Rp. 27.968.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah). Hasil-hasil Penertiban

a. Penenteraman dan penertiban PMKS : Gelandangan

1.924

Orang

Pengemis

2.295

Orang

WTS/Waria

1. 111

Orang

811

Orang

26

Orang

Psykotik

1.643

Orang

Joki

2.182

Orang

Pedagang Asongan Pengedar Kotak Amal

37

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Pak Ogah

718

Orang

2.140

Orang

Tk Lap Mobil

85

Orang

Anak Jalanan

68

Orang

kusta

90

Orang

2.825

Orang

Pengamen

PMKS Lain (calo SIM, warga tanpa identitas KTP dll)

b. Penenteraman dan penertiban Sarana Umum : Reklame

8.464

Lembar

Spanduk

20.805

Lembar

1.034

Lembar

Keping

23.909

Lembar

Banner

997

Lembar

Baliho

89

Lembar

5458

Lembar

Umbul-umbul

Bendera

c. Penertiban Pedagang K-5 pada jalan Protokol dan Sarana Umum lainnya: Pedagang Kaki Lima

20.832

Orang

Gerobak PK – 5

1.092

Orang

Gubuk Liar

2.613

Orang

Di samping itu, Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta juga telah melaksanakan pendataan pelanggaran PERDA yang mengandung sanksi hukum. Hasil kegiatan tersebut:

Pendataan dan pemberkasan pelanggaran Perda yang mengandung sanksi hukum Terhimpunnya data sementara pelanggaran Perda

38


Terwujudnya sistem pelayanan prima dalam bidang perizinan dan pengawasan tempat usaha Sasaran strategis ini bertujuan membuka kesempatan berusaha seluasluasnya, menjamin kepastian usaha, penyederhanaan perizinan, birokrasi, Peraturan Daerah dan Retribusi serta peningkatan upaya penegakkan hukum dan perlindungan usaha terhadap persaingan yang tidak sehat. Indikator keberhasilan sasaran ini adalah jumlah izin usaha yang diterbitkan dan realisasi penerimaan retribusi. Sedangkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan : Pelayanan administrasi perizinan tempat usaha, inventarisasi dan dokumentasi serta pengawasan tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan termasuk penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. Selama tahun 2007 pelayanan administrasi Perizinan Tempat Usaha oleh Dinas Tramtib dan Linmas adalah sebagai berikut : Jenis Permohonan

Masuk

Diterbitkan

( berkas )

( berkas )

%

Izin Baru

1.665

1.307

78 %

Daftar Ulang

1.465

1.465

100 %

226

226

100 %

Balik Nama

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prosentase penyelesaian berkas izin mencapai tingkat capaian yang cukup tinggi. Apabila dilihat dari segi penerimaan retribusi, target PAD yang ditetapkan pada tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp 3.500.000.000,Realisasinya sebesar Rp 4.999.527.750,- atau 142,84 % dari target yang ditetapkan, hal ini diakibatkan adanya kenaikan target yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta. Disamping melakukan pelayanan perizinan, maka dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima ini Dinas Tramtib dan Linmas juga melakukan kegiatan pengawasan Tempat Usaha, berupa pemeriksaan dan pengecekan atas pengaduan masyarakat langsung melalui surat ke Pemda terhadap kegiatan tempat usaha yang menimbulkan gangguan dengan hasil sebagai berikut: a. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang diduga melanggar ketentuan perizinan, telah diperiksa 683 tempat usaha dengan hasil 27 diundang, 248 tempat usaha telah diperingatkan, dalam proses BAP sebanyak 408 tempat usaha.

39

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 b. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban terhadap tempattempat usaha (khusus hiburan) yang melanggar ketentuan telah dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 333 tempat usaha, dengan hasil : diundang sebanyak 1 tempat usaha, 67 tempat usaha diperingatkan, dalam proses BAP sebanyak 261 tempat usaha dan 4 tempat usaha ditutup sementara (segel). Selain berdasarkan pengaduan diatas, Dinas Tramtib dan Linmas juga pada tahun 2007 melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap 3.356 jenis usaha dari berbagai tempat usaha di Jakarta. Dari jumlah tersebut 2.998 buah jenis tempat usaha telah disetujui proses penerbitan izinnya, sedangkan sisanya ditolak karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

Tersedianya Tenaga, Sistem dan Penanggulangan Bencana yang handal

Fasilitas

Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota metropolitan dilihat dari aspek politik, ekonomi, geografi/topografi maupun demografi memiliki potensi yang tinggi terhadap munculnya sumber-sumber gangguan terhadap ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat kota Jakarta, termasuk dalam hal kerawanan bahaya banjir, gempa dan kebakaran. Khusus untuk bahaya banjir, saat ini tidak hanya diakibatkan oleh musim penghujan, namun juga dikarenakan gelombang laut pasang, sedangkan bahaya kebakaran pada umumnya terjadi saat musim kemarau. Terdapat sejumlah besar lokasi-lokasi rawan banjir di wilayah kota Jakarta yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat umumnya pada saat terjadi bencana banjir. Berbagai bentuk tindakan-tindakan pencegahan telah dilakukan, namun terdapat berbagai kendala-kendala antara lain seperti : terbatasnya jumlah aparatur, minimnya sarana dan prasarana untuk penertiban dan penanggulangan bencana dan masih lemahnya kesadaran masyarakat tentang adanya bencana serta kurangnya penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengetahun tentang antisipasi bencana. Sasaran strategis 2007 yang telah ditetapkan di atas merupakan wujud antisipasi Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan rasa tenteram, tertib dan perlindungan masyarakat dari akibat bencana. Indikator keberhasilan sasaran tersebut adalah tersedianya Protap (Prosedur Tetap) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Protap tentang penanggulangan banjir, kebakaran, bom, gempa/tsunami dan teroris), beroperasinya Crisis Center, beroperasinya CCTV di 160 titik, tersedianya Pola Sistem Informasi Penanggulangan Bencana, tersedianya Prosedur Kontigensi Plan guna Keterpaduan Penanggulangan Bencana, tersedianya data lokasi rawan bencana (banjir) di lima wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah:

40

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Pengerahan Anggota Linmas untuk Antisipasi Bencana di Provinsi DKI Jakarta Kegiatan ini meliputi beberapa bentuk, yaitu : • No

Monitoring terhadap kejadian kebakaran se-DKI Jakarta tahun 2007 : Wilayah

Jumlah Kejadian

Jumlah Korban Meninggal

Jumlah Korban Luka

Kerugian Materi

1.

Jakarta Pusat

134

8

13

24.330.000.000

2.

Jakarta Utara

185

4

10

35.126.700.000

3.

Jakarta Barat

200

2

6

2.555.689.420.000

4.

Jakarta Selatan

168

1

14

15.923.230.000

5.

Jakarta Timur

188

-

21

33.263.700.000

875

15

64

2.664.333.050.000

Jumlah •

Monitoring terhadap kejadian Gempa Bumi di wilayah Kota Administrasi dan Provinsi lainnya diantaranya : − Tanggal 12 September 2007 pukul 18.10 WIB terjadi gempa dengan kekuatan 7,9 Skala Richter di Sumatera Barat. Korban meninggal 10 orang, luka berat 12 orang, luka ringan 112 orang. Bangunan yang rusak berjumlh 20.493 unit, kerugian yang ditimbulkan akibat gempa tersebut adalah sebesar Rp. 1.006.117.000.000,- (Satu trilyun enam milyar seratus tujuh belas juta rupiah). Lokasi gempa berada di 10 kabupaten. − Tanggal 12 September 2007 pukul 18.10 WIB terjadi gempa dengan kekuatan 7,9 Skala Richter di Bengkulu. Korban meninggal 15 orang, luka berat 12 orang, luka ringan 26 orang. Bangunan yang rusak berjumlh 20.000 unit, Lokasi gempa berada di 7 kabupaten.

•

Monitoring terhadap lokasi banjir di 5 wilayah Kota Administrasi diantaranya :

Jakarta Pusat

=

Kec. Tanah Abang Kec. Kemayoran Kec. Menteng Kec. Gambir Kec. Sawah Besar Kec. Senen Kec. Cempaka Putih

(7 kelurahan) (6 kelurahan) (5 kelurahan) (4 kelurahan) (5 kelurahan) (4 kelurahan) (2 kelurahan)

Jakarta Utara

=

Kec. Cilincing Kec. Kelapa Gading Kec. Penjaringan

(7 kelurahan) (3 kelurahan) (5 kelurahan)

41

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Kec. Koja Kec. Tanjung Priok Kec. Pademangan

(6 kelurahan) (7 kelurahan) (3 kelurahan)

=

Kec. Cengkareng Kec. Kebon Jeruk Kec. Grogol Petamburan Kec. Pal Merah Kec. Kembangan Kec. Kalideres

(6 kelurahan) (7 kelurahan) (5 kelurahan) (5 kelurahan) (2 kelurahan) (4 kelurahan)

Jakarta Selatan =

Kec. Kebayoran Baru Kec. Kebayoran Lama Kec. Jagakarsa Kec. Pesanggrahan Kec. Cilandak Kec. Pancoran Kec. Tebet Kec. Setia Budi Kec. Mampang Prapatan Kec. Pasar Minggu

(3 kelurahan) (5 kelurahan) (2 kelurahan) (5 kelurahan) (5 kelurahan) (4 kelurahan) (3 kelurahan) (3 kelurahan) (5 kelurahan) (6 kelurahan)

Jakarta Timur

Kec. Jatinegara Kec. Pulo Gadung Kec. Matraman Kec. Kramat Jati Kec. Pasar Rebo Kec. Cakung Kec. Duren Sawit Kec. Makasar Kec. Cipayung Kec. Ciracas

(2 kelurahan) (2 kelurahan) (2 kelurahan) (2 kelurahan) (5 kelurahan) (5 kelurahan) (5 kelurahan) (4 kelurahan) (4 kelurahan) (4 kelurahan)

Jakarta Barat

=

Data Korban Banjir yang Meninggal di Wilayah DKI Jakarta pada Tahun 2007 : No

Wilayah

Jumlah Korban Meninggal

Penyebab

1.

Jakarta Pusat

3 orang

Tenggelam, tersengat listrik

2.

Jakarta Utara

11 orang

Sakit, tenggelam, hanyut, tersengat listrik

3.

Jakarta Barat

17 orang

Tenggelam, hipothermia, tersengat listrik, sakit

4.

Jakarta Selatan

1 orang

Hanyut

5.

Jakarta Timur

16 orang

Tersengat listrik, hanyut, sakit

Jumlah

48 orang 42

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Operasional Crisis Center Satkorlak PBP Provinsi DKI Jakarta berupa : a. Terlaksananya Operasionalisasi Cirisis Center dan penunjang Informasi Banjir (SMS, Call Center dan Acces Point Camera (CCTV) sebanyak 160 titik). b. Pengembangan fitur layanan Call Center. c. Tersedianya ruangan, sarana dan bahan data base crisis center Satkorlak PBP. d. Pelatihan tenaga Operasional Crisis Center yang diikuti oleh 50 orang peserta, tentang pengoperasian CCTV dan Call Center dilaksanakan selama 1 hari kerja. e. Tersedianya entry dan Up-date Data di Jaringan Internet Crisis Center. f. Terlaksananya Pekan Sadar Bencana dari tanggal 18 s/d 22 September 2006. Rehabilitasi Moril Korban Bencana Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi secara aktif kepada masyarakat agar berperan dalam lingkungannya masing-masing. Disamping itu dimaksudkan pula sebagai usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka memelihara dan membangun tempat-tempat atau sarana yang rusak karena bencana. Pemantauan dan Pengendalian Bantuan Sosial Akibat Bencana a. Pemantauan dan pengendalian penyaluran bantuan korban bencana, agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh korban bencana sesuai kebutuhan b. Pemantauan Kesiapan bantuan sosial dan obat-obatan untuk mengantisipasi bencana tahun 2007 Biaya kegiatan ini adalah sebesar Rp. 143.000.000,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah) kegiatan ini dilaksanakan di 210 lokasi. Adapun data penerimaan dan bantuan banjir pada Bulan Pebruari 2007 berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : No

Sumber Bantuan

Jenis Bantuan

01

Dinas Sosial

Beras Mie Instans Minyak Goreng Kecap Saos Sarden Selimut Telur Makanan siap saji Santunan uang duka kepada 46 korban yang meninggal 43

Jumlah 322 ton 6400 dus 1200 dus 14890 btl 14602 btl 16187 klng 1600 lbr 3000 peti 427.142 boks @ 2.000.000,= 92.000.000,-


02

Disperindag

Mie Instans Air Mineral Kue Kering

1500 dus 100 dus 180 klng

03

Kantor Jamsostek

Beras Mie Instans Telur Ayam Kaos Spray Selimut Ambulance

3 ton 300 dus 3 peti 1.000 lbr 100 lbr 100 lbr 1 unit

04

Menko Kesra

Selimut Sarung Air Mineral Nasi Boks Makanan MC.Donald Obat-obatan Makanan pengganti ASI Makanan siap saji kaleng

05.

Yayasan Budha Tzu-Chi

Beras Selimut Biskuit Mie Instans Air Mneral

2000 Kwintal 110 dus 100 klng 240 dus 40 dus

06.

Bazis Provinsi DKI Jakarta

Beras Biskuit Mie Instans Air Mineral

5 Kwintal 200 klng 200 dus 300 dus

07.

Malaysia dan Jepang

Selimut Handuk Terpal Matras Roll Plastik Pembalut Prostek Pasta Gigi Bubur Susu Bubur Bayi Mie Instans Susu Bubuk Sikat Gigi Drigen Plastik 44

2400 lbr 2400 lbr 500 dus 3000 boks 1500 boks 4 truk 1 truk 21000 klng

116 koli (@ 80 Pcs) 50 koli (@ 20 Pcs) 160 koli (@ 120 lbr) 20 koli (@ 6 Pcs) 42 koli 63 koli (@ 72 Pcs) 25 koli (@ 48 Pcs) 15 koli (@ 72 Pcs) 75 koli (@ 12 pak) 52 koli (@ 12 pak) 67 koli (@ 120 pak) 8 koli (@ 12 pak) 43 koli (@ 114 Pcs) 1 koli (@ 120 Pcs)

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 08.

India Club Jakarta

Obat-obatan Susu Minyak Sayur Roti/Snack Mie Instans Sarden Jeruk Bali Kue Kopi Bubuk Gula Pasir Kentang Goreng Saos Sambal Kecap Sarung Kain Panjang Selimut Pakaian Wanita / Bra Pakaian Dalam/CD

50 dus 18 dus 314 dus 1.725 dus 1.560 dus 10 dus 21 dus 320 dus 750 dus 5 dus 155 dus 158 dus 150 Pcs 150 Pcs 150 Pcs 132 Pcs 180 Pcs 180 Pcs

09.

Carefour

Air Mineral Susu segar Pop Mie Pembalut Biskuit Sarden Sumpit Obat nyamuk Sereal Selimut

400 dus 300 dus 700 dus 200 dus 200 klng 200 klng 5 karton 10 karton 20 dus 30 lbr

10.

Jepang

Blanked/Selimut Sleping/Matras Plastik Roll Jerigen Plastik

11.

Thailand

Sarden Beras Beras instans Telor

6 koli 40 koli 39 koli 14 koli

12.

Sdr. Fandi

Mie instan Air mineral

5 truck 5 truck

13.

Hendro Sumanpoy

Sarden Kokin

14.

TNI / POLRI

Perahu karet dan perlengkapan lainnya

15.

TNI AD

Tenda raksasa 45

20 koli 80 koli 100 koli 1 koli

150 kaleng 10 unit

1 tenda

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 16.

Putri Asih

Mie instans

5 box

17.

Ibu Tias

Pakaian anak-anak

1 dus

Hasil koordinasi dengan PAM Jaya mengenai bantuan air bersih untuk korban banjir Pebruari 2007 telah disalurkan sebanyak 11.263.000 liter dengan menggunakan 2.599 rit mobil tangki pada 1.250 lokasi. PEKAN SADAR BENCANA Pekan Sadar Bencana Tahun 2007 dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 31 Oktober 2007 bertempat di Silang Monas Selatan dengan rangkaian kegiatan: -

Apel Siaga Antisipasi Bencana yang diikuti oleh instansi terkait antara lain Dinas Kebakaran, Bakornas PB, Unsur TNI Polri, Tim SAR, TAGANA (Departemen Sosial), LSM dan unsur masyarakat

-

Pameran sarana prasarana penanggulangan bencana di Silang Monas Selatan Jakarta Pusat

-

Sosialisasi antisipasi penanggulangan bencana banjir, tsunami dan teroris/bom yang dilaksanakan di Taman Wiladatika Cibubur Jakarta Timur selama 2 (hari) yang diikuti oleh 100 orang anggota Banpol PP dan Linmas dari 5 (lima) wilayah Kota Administrasi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut adalah Rp. 268.425.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pada Pekan Sadar Bencana ini juga dilaksanakan Geladi Posko dan Geladi Lapang yang anggaran kegiatannya terpisah, yaitu sebesar Rp. 117.290.000,- (Seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Melalui pelaksanaan geladi ini, diharapkan tingkat kerugian pasca bencana akan diminimalkan berkat ketanggapan dan kesiapan para aparat dan instansi terkait dalam menghadapi serta menangani bencana yang ada. OPERASIONAL SATKORLAK PBP Kegiatan operasional Satkorlak PBP Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 217.950.000,- (Dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bertujuan untuk membentuk posko dan personil yang siaga dalam antisipasi berbagai bencana serta terkoordinirnya sistem informasi dan koordinasi serta pelayanan masyarakat dalam antisipasi bencana. Adapun wujud konkrit dari kegiatan penanggulangan bencana oleh Satorlak PBP ini antara lain adalah sebagai berikut : Penyediaan personil : - Dinas Tramtib & Linmas : 7.103 Orang - Unit Kerja Lainnya (Pemda) : 7.172 Orang - TNI : 4.500 Orang - POLRI : 6.500 Orang - PMI : 1.500 Orang - SAR : 130 Orang Penyediaan lokasi pengungsi : sebanyak 323 tempat 46

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 OPERASIONAL CRISIS CENTER Kegiatan operasional Crisis Center dilaksanakan selama 1x24 jam setiap hari. Adapun biaya untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Bentuk-bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut : • Terlaksananya operasionalisasi crisis center dan Penunjang Informasi Banjir (SMS, Call Center dan Access Point Camera (CCTV) sebanyak 160 titik. • Tersedianya entry dan Up-date data di jaringan internet Crisis Center. Kegiatan-kegiatan lainnya yang turut menunjang pencapaian sasaran dalam bidang penyediaan tenaga, sistem dan fasilitas yang handal dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut : • Monitoring / pemantauan unjuk rasa, bencana kerusuhan, kebakaran dan masalah sosial lainnya. • Piket Asistensi Crisis Center • Penanganan krisis Penanggulangan Gejolak Massa • Penanganan krisis Penanggulangan Gejolak Bencana • Penyelenggaraan sosialisasi penanggulangan bencana banjir bagi aparat • Penyelenggaraan sosialisasi antisipasi gempa dan tsunami bagi aparat • Penyelenggaraan sosialisasi antisipasi bom dan teroris bagi aparat • Penanganan pengungsi dan PAM lokasi penampungan pengungsi Disamping kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Dinas Tramtib dan Linmas telah melakukan pemantauan dan mitigasi bencana berupa monitoring dan piket siaga banjir terhadap sejumlah besar lokasi-lokasi rawan banjir di wilayah kota Jakarta yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Adapun lokasi banjir di wilayah kota Jakarta yang berhasil dihimpun datanya oleh pihak Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: NO

WILAYAH

LOKASI

1.

Jakarta Pusat

9

titik

2.

Jakarta Utara

22

titik

3.

Jakarta Barat

16

titik

4.

Jakarta Selatan

19

titik

5.

Jakarta Timur

12

titik

78

titik

Jumlah 47


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan Kamtibmas (Tramtib dan Linmas ) Salah satu tugas pokok Dinas Tramtib dan Linmas adalah melakukan pembinaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang tenteram dan tertib, meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum sehingga setiap warga Ibukota mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga, dan terhindar dari segala perilaku yang melanggar Hukum/ Perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan partisipasi warga Ibukota Jakarta dalam menunjang pembangunan di segala bidang, menunjang pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional dengan mengupayakan agar sarana maupun prasarana kota berfungsi sebagaimana mestinya, memasyarakatkan peraturan yang berlaku agar masyarakat merasa turut memiliki, serta bertanggung jawab terhadap kelestarian dan keamanan sarana kota dan fasilitas umum, menciptakan kelancaran lalu lintas dan keselamatan penumpang angkutan umum dalam rangka mengurangi penggunaan/pemakaian kendaraan pribadi dan beralih menggunakan angkutan umum. Tujuan penetapan sasaran strategis ke- 7 di atas adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan Kamtibmas, guna mewujudkan Jakarta yang aman, tenteram, tertib, bersih dan nyaman. Adapun indikator keberhasilan sasaran ini antara lain: Pembinaan Sat.Linmas dan mengoptimalkan peran serta Potmas dalam Kamtibmas (Tramtib dan Linmas). Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas selama tahun 2007 ini adalah sebagai berikut: 1. Pembinaan Satuan Linmas pada periode Januari s.d Desember 2007 : a. Pengamanan Lalu Lintas (PAM LALIN) sepanjang Blok M s/d Kota dan Jembatan Penyeberangan selama Tahun 2007 diambil dari anggota Linmas yang berada di UPT Sat. Linmas Prov. DKI Jakarta sebanyak 278 orang anggota yang bertugas di jalur Busway koridor I, II, IV dan V dengan hasil yang diperoleh antara lain : • • • • • •

Pejalan Kaki PKL Joki 3 in one Pencopet Asongan Ojek

: : : : : :

322 orang 299 orang 126 orang 15 orang 240 orang 156 orang

b. Piket anggota Sat. Linmas : Setiap hari ditugaskan 4 orang anggota Linmas bertempat di Posko yang bertugas selama 1 x 24 jam mulai pukul 07:00 s/d 07:00 keesokan harinya.

48

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 2. Menginventarisir anggota, sarana dan prasarana FKSD ( Forum Koordinasi SAR Daerah ) Provinsi Jakarta 3. Sosialisasi Crisis Center bagi Aparatur dan Masyarakat dengan dukungan biaya sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). 4. Melaksanakan Piket Crisis Center guna mengantisipasi penanggulangan bencana dan meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan. Piket 1x24 jam crisis center menghasilkan laporan-laporan kegiatan menonjol dan berita kebencanaan yang ditujukan kepada Gubernur, Wakil Gubenur, Sekda dan Kadis Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta. Adapun biaya untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 178.900.000,- (Seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Tersedianya Sistem Akuntabilitas Dinas Tramtib dan Linmas

Kinerja Pada

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Tramtib dan Linmas pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tramtib dan Linmas dengan baik beberapa hal yang menjadi perhatian pimpinan dan staf Dinas : a. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan dalam mendayagunakan secara optimal SDM yang ada disertai dengan dukungan sarana prasarana serta kebijakan yang obyektif b. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan c. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh d. Jujur, obyektif, transparan dan akurat e. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas serta penanganan dan perbaikan kinerja Dinas Tramtib dan Linmas 5 tahun mendatang, telah dilakukan pengkajian, penelitian dan diskusi dengan para pakar dan masyarakat mengenai strategi/arah kebijakan serta visi dan misi organisasi. Hasil dari pengkajian ini adalah tersusunnya draft rencana strategis Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 2007-2012. Sedangkan untuk membangun sistem laporan yang akuntabel, transparan menuju kepada akuntabilitas yang selaras dengan terwujudnya pemerintahan yang baik, maka Dinas Tramtib dan Linmas telah berhasil menyusun LAKIP Tahun 2007 ini sebagai patokan dalam penyesuaian laporan-laporan tahunan berikutnya.

49


Akuntabilitas Keuangan Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut : Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut berasal dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2007 yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut : Plafond anggaran tahun 2007

Rp. 248.174.339.324

a. Belanja Langsung : Rp. 185.210.785.586 (74,63%) b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 62.963.553.738 (25,37%) Penyerapan anggaran tahun 2007

Rp. 197.158.575.548 (79,44%)

a. Belanja Langsung : Rp. 145.511.003.978 (73,8%) b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 51.647.571.570 (26,2%) Untuk menekan penggunaan anggaran, maka pada tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah.

50


IV. PENUTUP Kesimpulan Dinas Tramtib dan Linmas telah cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2007. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan masing-masing sasaran tersebut. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Tramtib dan Linmas semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan para instansi terkait. Adapun beberapa indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Dinas antara lain adalah : a. Peningkatan, Pembinaan dan Pelatihan MFD secara rutin dan berkelanjutan terhadap para Anggota Pol PP serta Anggota Banpol PP dan Linmas b. Peningkatan kemampuan dan kemahiran menyelam Anggota Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta melalui Diklat Selam Tingkat Lanjutan c. Pembinaan Anggota Linmas dan pemberian bantuan perlengkapan Anggota Linmas Rt/Rw dan Sat.Linmas Obyek Vital d. Pembinaan/bimbingan teknis yang berkesinambungan terhadap pengelolaan kearsipan dinamis dan imbas Satminkal Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi ke Satminkal Sudin Tramtib Kodya e. Pembinaan/bimbingan teknis yang berkesinambungan terhadap para pengelola administrasi keuangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta f. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta g. Beroperasinya Crisis Center PBP Provinsi DKI Jakarta h. Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 11/1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta i. Pelaksanaan pengamanan/antisipasi situasi dan pengamanan pada hari-hari besar Nasional dan keagamaan serta terhadap tamu-tamu negara dan Gubernur j. Pengamanan dan penertiban terhadap lokasi pembangunan jalur busway koridor 8, 9 dan 10 k. Penertiban terhadap sengketa tanah dan bangunan serta penyelesaiannya l. Peningkatan penerimaan retribusi dari pengurusan Izin UUG yang didukung dengan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tempat-tempat usaha

51

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 m. Pembinaan Anggota Linmas dalam rangka antisipasi dan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta n. Keterlibatan peranserta masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana melalui pelaksanaan Geladi Posko dan Geladi Lapang serta Pekan Sadar Bencana o. Tersedianya data lokasi rawan pelanggaran Perda p. Tersedianya data-data lokasi rawan bencana dan tinggi muka air q. Koordinasi antara Anggota Satkorlak PBP Provinsi DKI Jakarta Adapun indikator kinerja yang menggambarkan ketidakberhasilan Dinas adalah : Jumlah personil Anggota Banpol PP dan Linmas yang sesuai klasifikasi, yang dalam hal ini belum mencukupi.

Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Tramtib dan Linmas selama pelaksanaan kinerja tahun 2007 : 1. Permasalahan Intern Organisasi a. Masih terdapatnya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan / tugas-tugas di antara unit-unit organisasi, seperti : •

Subdis Pembinaan dan Pelatihan dengan UPT Sat. Linmas dalam hal pendidikan dan pelatihan.

•

Seksi Pengendalian Operasi Subdis Ketertiban Masyarakat, Subdis Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan Seksi Operasional UPT Satpol PP, dimana Subdis-subdis dan Seksi dimaksud, berdasarkan disposisi pimpinan, sama-sama ditugaskan melaksanakan operasioperasi penertiban tertentu atau untuk sesuatu penugasan tertentu.

•

Seksi Sengketa Tanah Subdis Ketertiban Masyarakat dengan Subdis Sarana dan Prasarana Perkotaan, dimana tugas-tugas penanganan sengketa tanah juga ditugaskan kepada staf tertentu pada Subdis Sarana dan Prasarana Perkotaan berdasarkan diskresi pimpinan. Dalam hal ini, tugas ini sebenarnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Seksi Sengketa Tanah Subdis Ketertiban Masyarakat.

b. Belum adanya tindaklanjut terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dimana semestinya PP dimaksud dituangkan ke dalam sebuah Perda sebagai payung hukum terbaru Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta a. Organisasi belum mewujudkan keseimbangan kebutuhan aparatur sejalan dengan volume tugas-tugas atau kegiatan yang ditangani. Dalam hal ini, di satu unit organisasi terdapat jumlah pegawai yang relatif banyak, sedangkan di unit organisasi lainnya relatif sedikit. 52

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 b. Kurangnya analisis mendalam terhadap penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan SDM serta volume tugas yang ada c. Perlu adanya institusi serta tupoksi yang jelas bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) d. Disiplin moril, motivasi, kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugastugas kewajibannya belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja dinas secara keseluruhan e. Standar Kinerja untuk setiap program kerja belum disusun dan dituangkan dalam surat keputusan formal, sehingga sulit mengukur keberhasilan pelaksanaan program. f. Leadership dan pengawasan yang diperankan oleh pimpinan unit-unit organisasi belum sepenuhnya berjalan optimal di dalam pelaksanaan tugas wewenang dan tanggung jawab terhadap staf.

2.

Mekanisme Operasional Penertiban a. Belum tersusunnya secara baik sebuah mekanisme operasional penertiban yang terkoordinasi dan terintegrasi antar Subdis-subdis terkait, baik yang menyangkut perencanaan program dan pelaksanaannya belum terwujud dalam satu kesatuan sistem. b. Belum terintegrasinya secara optimal dalam hal mekanisme operasional penertiban mulai dari tingkat Provinsi hingga Kelurahan, baik menyangkut perencanaan program, pengawasan dan pengendalian dan pemeliharaan /pembinaan hasil-hasil penertiban. c. Belum terintegrasinya sistem pelaporan kegiatan operasional di bidang tramtib dan linmas, mulai dari tingkat Subdis / Bagian / UPT hingga tingkat wilayah Kelurahan. d. Belum tersedianya posko permanen dengan dukungan logistik yang memadai bagi personil Banpol PP dan Linmas sebagai pendukung operasional kegiatan tramtib dan linmas di tingkat wilayah, mulai dari Provinsi hingga Kelurahan.

Strategi Pemecahan Masalah Beberapa strategi yang direncanakan Dinas Tramtib dan Linmas dalam mengatasi masalah-masalah di atas: 1. Struktur a. Perlu dilakukan segera penataan ulang terhadap struktur organisasi Dinas Tramtib dan Linmas sejalan dengan PP No.8 Tahun 2003 dan PP No.32 Tahun 2004.

53

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 b. Konsep penataan ulang organisasi yang akan disusun perlu dioptimalkan sebagaimana tertuang di dalam UU RI No.32 Tahun 2004 dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat serta pembentukan dan susunan organisasi Polisi Pamong Praja. 2. Strategis a. Program-program tahunan yang disusun masing-masing unit organisasi harus sinkron dengan penjabaran dari rencana strategis Dinas Tramtib dan Linmas tahun 2003 sampai dengan 2007 yang berbasis kinerja. b. Perlu disusun standar-standar kinerja, out-put, implikasi maupun proses dari setiap program kerja tahunan yang akan dilaksanakan unit-unit organisasi, sehingga mudah untuk mengukur keberhasilannya. 3. Staf a.

Perlunya dilakukan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas staf yang ada yang ditindaklanjuti dengan penataan ulang terhadap penempatan para staf berdasarkan kemampuan SDM yang bersangkutan serta kebutuhan dan volume kegiatan masing-masing unit-unit organisasi.

b.

Penerapan reward and punishment system dalam organisasi secara obyektif dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kreativitas staf.

c.

Perlunya peningkatan profesionalisme dalam sistem penerapan kebijakan oleh pimpinan, termasuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap staf.

d.

Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan program-program workshop SDM atau diklat lainnya dalam rangka menggali kembali potensi dan inovasi guna meningkatkan profesionalisme

e.

Perlunya dilakukan kajian terlebih dahulu dalam penetapan obyek sasaran program-program tersebut pada point d guna optimalisasi penyerapan serta implementasi materi.

4. Shared value a.

Bahwa setiap pelaksanaan program haruslah dapat menciptakan nilai, manfaat bagi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

b.

Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan-dukungan sumber daya yang cukup bagi keperluan tercapainya shared value tersebut melalui pelaksanaan program.

5. Sistem a. Perlu disusun berbagai sistem-sistem yang menopang penyampaian pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Dinas Tramtib dan Linmas,

54

LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 seperti sistem informal ketenteraman dan ketertiban, sistem operasional penertiban, sistem administrasi dan dukungan logistik. b.

Perlu dibentuk sistem informasi yang terintegrasi antara Dinas Tramtib di tingkat provinsi dengan Suku Dinas di wilayah Kota Administrasi, bahkan hingga tingkat Kelurahan.

6. Skill a.

Kecerdasan intelektual, kemampuan konseptual, kemampuan teknis, kecerdasan emosional, dan dilengkapi dengan nilai-nilai spiritual perlu dimiliki setiap aparatur Dinas Tramtib utamanya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga didalam pelaksanaan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja lebih mengedepankan pendekatan persuasive, edukatif, normative, etis dan manusiawi kepada masyarakat dari pada pendekatan kewenangan/kekuasaan.

b.

Untuk mewujudkan ketiga kemampuan tersebut maka perlu dilakukan redesign kembali system, metode maupun kurikulum pelatihan dan pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), BANPOL PP dan LINMAS.

7. Style a.

Metode ataupun cara-cara pelaksanaan penertiban dilapangan perlu dilakukan pengayaan dan pengembangannya yang lebih manusiawi, normatife dan yuridis.

b.

Perlu disusun berbagai pedoman-pedoman berupa petunjuk-petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan operasi penertiban dan pengelolaan kegiatan-kegiatan administrasi.

Demikianlah beberapa pemikiran-pemikiran, upaya-upaya dan saran yang dapat disampaikan kepada pimpinan untuk dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta.

55


Saran 1. Dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif di bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, maka Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta perlu membangun kebersamaan dengan masyarakat melalui peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar kesadaran dan pemahaman masyarakat tersebut meningkat untuk berperan aktif menciptakan iklim lingkungan yang kondusif dan dinamis. Untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh instansi terkait Pemda Provinsi DKI Jakarta dan organisasi pemberdayaan masyarakat. 2. Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang Ke-Linmas-an dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Linmas di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 3. Perlunya dukungan Pemda Provinsi DKI Jakarta serta instansi terkait lainnya dan unsur-unsur masyarakat dalam sosialisasi dan penegakkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988.

56


LAMPIRAN 1. Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 3. Form Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

57

A. Data Umum Organisasi

Recommend Documents