BAB I PENDAHULUAN
A. DATA UMUM ORGANISASI 1. Kedudukan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Sragen. Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Sragen, maka Badan Perijinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perijinan Terpadu, sehingga mempunyai arti penting bagi unit kerja / instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. 2. Tugas dan Fungsi Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perijinan Terpadu Fungsi Badan. Badan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perijinan Terpadu ; 2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perijinan Terpadu; 3. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. B. ASPEK STRATEJIK. Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan waktu, peluang, dan kendala yang mungkin timbul, maka perencanaan strategis yang disusun adalah merupakan langkah awal untuk melaksanakan kinerja sekaligus merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumberdaya lain yang dimiliki Badan Perijinan Terpadu yang diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan rakyat Sragen, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah melalui perluasan kesempatan di bidang usaha dengan cara mempermudah perijinan kepada masyarakat. Adapun program Badan Perijinan Terpadu pada tahun 2010 adalah sebagai berikut ini : 1. Program : pelayanan administrasi umum 2. Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program : peningkatan peningkatan disiplin aparatur 4. Program : peningkatan promosi dan kerjasama investasi 5. Program : peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 6. Program : memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
1
C. STRUKTUR ORGANISASI. 1. Susunan Organisasi. Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sesuai Perda No. 15 Tahun 2008 terdiri dari Kepala Badan, 4 (tiga) Kepala Bidang dan 1 (satu) Sekretaris, serta 8 Kepala Sub Bidang dan 3 Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Bidang Perijinan Umum dan Pengaduan, terdiri dari : 1. Sub bidang Perijinan KTP, KK dan Akta Capil 2. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan penanganan Pengaduan d. Bidang Perijinan Jasa Usaha, terdiri dari: 1. Sub Bidang Perijianan Industri Perdagangan, koperasi dan reklame 2. Sub Bidang Perijinan Pertanian, perhubungan, pariwisata, SIUJK, K3 e. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari : 1. Sub Bidang perijinan prinsip, lokasi, IMB dan HO 2. Sub Bidang perijinan pendidikan dan kesehatan f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan g. Kelompok Jabatan Fungsional Sesuai tugas dan fungsi tersebut, keberadaan Badan Perijinan Terpadu mempunyai arti yang penting bagi terwujudnya investasi yang sejuk dikabupaten Sragen utamanya dalam kemudahan-kemudahan mengurus ijin bagi investor untuk berivestasi di bumi sukowati di era globalisasi, serta keberadaan BPT mempunyai arti yang penting bagi unit kerja/intansi/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai lembaga daerah yang berfungsi sebagai mitra kerja yang dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan dan dalam membantu di dalam evaluasi kinerjanya. 2. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Badan Perijinan Terpadu didukung oleh 38 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari pegawai struktural 17 orang, 21 orang staf dan 4 orang tenaga kontrak. Adapun kondisi pegawai Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 2010 adalah sebagai berikut :
2
1.
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural No.
Uraian
1. 2. 3. 4.
Kepala Dinas Sekretaris Kabid Ka Sub Bidang/ Kasubag Staf
5. 2.
Struktural III IV Staf
II
1 -
1 4 -
11
-
-
-
-
21
Fungsional
Ket.
Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan Golongan Status Jml Pegawai Peg I II III
Struktural 38 - 3 29 Fungsional - - Jumlah 38 - 3 29
I V
C P N S
SD
6 6
4 4
-
Pendidikan Sa Ket SL SL r S1 S2 TP TA mu d
-
5 5
2 22 - 2 22
9 9
D. SISTEMATIKA LAKIP. LAKIP Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN Memuat dasar hukum pembentukan Badan (PERDA), Tupoksi, Peran Dinas dalam pembangunan daerah, struktur organisasi dan jumlah karyawan/pegawai
BAB II
:
PERENCANAAN STRATEJIK ( RENSTRA 2006 – 2011 ). Memuat Visi dan Misi Badan beserta penjelasannya, tujuan stratejik, sasaran, program, kebijakan badan, rencana kinerja tahun 2010 dan anggaran rutin serta anggaran pembangunan.
BAB III
: AKUNTABILITAS KINERJA. Memuat capaian kinerja tahun 2010 yang meliputi target, sasaran dan realisasinya, kendala / permasalahan yang dihadapi dan upaya - upaya mengatasi masalah serta akuntabilitas kinerja keuangan yang mencakup tentang penyerapan dana dari masing–masing sasaran dan kegiatan.
BAB IV
: PENUTUP Memuat kesimpulan tentang keberhasilan dan kegagalan kinerja dinas, hambatan utama yang dihadapi serta strategi peningkatan kinerja. 3
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK
A. RENCANA STRATEJIK Pada era globalisasi sekarang ini persaingan dunia usaha sangat ketat,sehingga kabupaten / kota berlomba-lomba untuk menarik investor masuk kewilayah masing-masing daerah dalam rangka untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD),sehingga banyak cara yang dilakukan ada yang mengeksploitasi kekayaan alam atau menaikkan retribusi ada juga dengan cara memudahkan ijin bagi investor yang mau menanamkan modalnya didaerah, di kabupaten dengan cara membentuk Badan Perijinan Terpadu yang melayani bagi para investor untuk mengurus ijin dengan cepat transparan cepat tanpa pungli. 1. Visi Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan didepan, maka pelayanan dalam bidang perijinan bagi investor terus ditingkatkan dengan pengembangan sumber daya manusia dan informasi teknologi hal ini sesuai dengan visi BPT yaitu “Unggul Dalam Pelayanan “. Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa BPT Sragen melayani dengan suatu sistem yang selalu unggul dalam segala hal, kecepatan, transparansi mudah, Untuk mewujudkan kondisi dalam visi tersebut agar pembangunan bidang Pelayanan perijinan dapat terlaksana dengan baik. 2. Misi Misi merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai Visi yang dicita – citakan dan misi ini mencerminkan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen, maka ditetapkan misi-misi, yaitu : a. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perijinan dan non perijinan c. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan Perijinan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Perijinan. 3. Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program Tahun 2006 - 2011 Tujuan dan sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu pendek guna mendorong tercapainya visi dan misi. Adapun tujuan dan sasaran Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Stratejik 2006 – 2011 terbagi dalam 20 sasaran, 4 program yang 4
merupakan penjabaran dari 1 misi BPT. Rincian tujuan dan sasaran terurai lebih lanjut dalam lampiran (Rencana Stratejik 2006 – 2011 ). B. RENCANA KINERJA TAHUN 2010 Tahun 2010 merupakan tahun kelima dari pelaksanan Rencana Stratejik/Renstra Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 20062011. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya sasaran-sasaran pada Rapetada 2010 dan Propeda tahun 2006 – 2011 yang diharapkan terwujud pada tahun 2010. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan tahun 2010 diharapkan akan mampu mempercepat terwujudnya visi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen. Setiap sasaran stratejik Badan Perijinan Terpadu dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. PROGRAM
KEGIATAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman kantor 9. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10. Penyediaan tenaga pendukung administrasi/ tehnis perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan bermotor 2. Pemeliharaan rutin / berkala mebelair
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Penyelenggaraan pameran investasi 2. Pembuatan buku dan VCD potensi produk unggulan Kab. Sragen
Peningkatan Iklim Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang Investasi dan Realisasi investasi dan perijinan (Pengecekan dan kajian Investasi tehnis lapangan oleh Tim Ahli Perijinan) 5
Memfasilitasi Pembentukan unit khusus penangangan Penanganan pengaduan masyarakat (Survey Kepuasan Pengaduan Masyarakat Pelanggan)
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENCAPAIAN KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 2010 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi badan seperti yang tertuang dalm Perencanaan Stratejik (Renstra). LAKIP Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 2010 menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Repetada Kabupaten Sragen tahun 2010 maupun Renstra Badan Perijinan Terpadu 2006– 2011 Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasinya. Selain pencapaian setiap sasaran, LAKIP Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen tahun 2010 juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (out-come), masing-masing sebagai berikut : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material,waktu, tehnologi dan sebagainya. b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa ( fisik dan/atau non fisik ) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan ( input ) yang digunakan. c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) dari kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS ( Pengukuran Pencapaian Sasaran ). Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2010 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul dianalisis guna menetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa datang (Performance Improvement). 7
Capaian kinerja setiap indikator selanjutnya dikategorikan kedalam empat kategori sebagai berikut : Urutan I. II III. IV.
Rentang Capaian Lebih dari 100 % 75 % sampai 100 % 55 % Sampai 75 % Kurang dar 55 %
Kategori Capaian Sangat Baik Baik Cukup Kurang
B. CAPAIAN KINERJA Analisis Capaian Kinerja Sasaran “ Pelayanan Administrasi Perkantoran “ dicapai melalui kegiatan-kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan tenaga pendukung administrasi/ tehnis perkantoran Capaian kinerja sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
%
- Terpenuhiny Materai, buah 275 275 100 a sarana perangko pelayanan Telephone bulan 12 12 100 Surat Kabar bulan 12 12 100 - Perawatan Service AC buah 10 10 100 sarana kerja Komputer buah 25 25 100 Server set 1 1 100 - Lancarnya Gaji Kontrak orang 4 4 100 pelaksanaan Tamu BPT orang 1100 1100 100 tugas - Lancarnya Perjalanan orang 28 28 100 Koordinasi Dinas Luar antar Daerah Daerah Tercapainya sasaran sesuai dengan target 100% ini disebabkan karena didukung kesiapan SDM yang memadai di BPT dan sarana prasarana yang memadai. Sasaran “Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur“ dicapai melalui kegiatan: 8
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
%
Jasa Servise kendaraan
buah
4
4
100
Pemeliharaan mebelair
unit
20
20
100
Sasaran “ Peningkatan disiplin aparatur“ dicapai melalui kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN
- Peningkatan image masyarakat terhadap pelayanan
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Seragam wanita 16 stel, pria 27 stel
stel
REALISASI
%
43
100
43
Sasaran “Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi“ dicapai melalui kegiatan : Penyelenggaraan pameran investasi Pembuatan VCD potensi produk unggulan Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
- Penyelenggaraan X-banner pameran investasi Back Drop Cetak Leaflet Cetak Tas Promosi Investasi Sewa stand Dekorasi stand
unit unit buah buah
3 1 1000 500
3 1 1000 500
100 100 100 100
stand keg
1 1
1 1
100 100
40
40
100
1
1
100
500
500
100
Dokumentasi Buah Foto - Pembuatan buku Pembuatan VCD paket dan VCD promosi dan Buku investasi Pengandaan buah VCD dan cetak buku 9
%
Sasaran ”Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi” dicapai melalui kegiatan : Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi dan perijinan (Pengecekan dan kajian tehnis lapangan oleh Tim Ahli Perijinan) Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
- Pengecekan dan Pengecekan 58 ijin kajian tehnis jenis perijinan lapangan Pengecekan Ijin ijin HO
%
2.400
4425
185
320
355
111
Sasaran ”Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat” dicapai melalui kegiatan : Pembentukan unit khusus penangangan pengaduan masyarakat (Survey Kepuasan Pelanggan) Capaian Kinerja Sasaran tampak sebagai berikut : SASARAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
- Penangangan Pembuatan buku pengaduan servey kepuasan masyarakat (Survey pelanggan Kepuasan Pelanggan)
buku
16
16
%
100
1. Sasaran Optimalisasi Pelayanan Perijinan Perijinan perijinan yang mudah, cepat, transparan dan menjamin adanya kepastian waktu serta kepastian biaya merupakan dambaan dan harapan masyarakat. Untuk itu BPT melalui perombakan system, pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi maju maka Perijinan perijinan dapat dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dari sisi waktu masyarakat bisa mengontrol atau memonitor status perijinan sampai di mana melalui tracking document yang bisa di akses melalui internet, dari hasil evaluasi internal waktu penyelesaian perijinan 68% lebih cepat dari waktu standar. Dari sisi akuntabilitas keuangan, uang yang diterima kasir bisa diakses oleh dinas teknis atau pimpinan yang lebih tinggi setiap hari (daily report) sehingga sangat akuntabel, daftar selengkapnya sebagai mana tabel berikut ini: NO 1 2 3
JENIS PERIJINAN Ijin Prinsip Ijin Lokasi IMB
JUMLAH Jml Jumlah Pemohon Retribusi 25 2 523
10
0 0 583.745.005
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 33 34 35 36 37 38 39 40 41 45 46 47 48 49 50
HO Ijin Praktek Dokter Spesialis Ijin Praktek Dokter Umum Ijin Praktek Dokter Gigi Ijin Praktek Bidan Ijin Praktek Perawat Ijin Praktek Perawat Gigi Ijin Praktek Asisten Apoteker Ijin Praktek Fisioterapi Ijin Praktek Refraksionis Optisien Ijin Praktek Tukang Gigi Ijin Praktek Bersama Dokter Spesialis Ijin Praktek Bersama Dokter Umum Ijin Praktek Bersama Dokter Gigi Ijin Pendirian Rumah Sakit Swasta Ijin Pendirian Rumah Bersalin Ijin Pendirian Balai Pengobatan Ijin Pendirian Laboratorium Kesehatan Ijin Pendirian Apotik Ijin Pendirian Optik Ijin Pendirian Toko Obat Ijin Pendirian Klinik Kecantikan Ijin Pendirian Pusat Kebugaran Ijin Produksi Makanan dan Minuman Ijin Pengobatan Tradisional Ijin Depot Air Minum Isi Ulang Rekomendasi Penyelenggaraan Rumah Sakit Rekomendasi Industri Rokok Ijin Laik Higiene Sanitasi Ijin Air Minum Dalam Kemasan Ijin Kursus Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan SIUP IUI TDP TDI TDG Reklame Kain Reklame Papan Reklame Melekat Reklame Selebaran SIU huller Sk Trayek KP Dan KJP Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum Usaha Rumah Makan Usaha Salon Kecantikan
11
355 20 49 9 3 15 0 14 1 0 0 0 0 0 2 4 6 1 9 0 2 2 0 34 5 61 0 0 15 0 8 0 878 7 900 80 0 285 518 2 0 38 38 518 2 13 7
313.000.500 10.500.000 4.650.000 850.000 300.000 1.400.000 0 1.400.000 100.000 0 0 0 0 0 0 1.900.000 3.200.000 0 1.800.000 0 300.000 0 0 1.700.000 250.000 2.900.000 0 0 500.000 0 0 0 109.145.000 1.215.000 101.559.000 7.240.000 0 34.176.780 101.733.356 320.000 0 0 5.045.000 12.425.000 200.000 650.000 350.000
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Hotel Agen Perjalanan Wisata Usaha Pondok Wisata Penutupan Jalan SIUJK Penggunaan Ketel Uap Penggunaan Bejana Uap Penggunaan Bejana Tekan Penggunaan Botol Baja Penggunaan Pesawat Angkat Dan Angkut Penggunaan Pesawat Tenaga Dan Produksi Penggunaan Instalasi Kebakaran Penggunaan Instalasi Listrik Penggunaan Instalasi Penyalur Petir Usaha Pemotongan Hewan JUMLAH
0 6 2 92 118 4 0 25 0 14 35 1 5 24 3 4.780
0 0 0 2.345.000 0 955.000 0 2.070.000 0 770.000 2.660.000 50.000 365.000 1.575.000 0 1.313.344.641
Dari loket pengaduan yang kami siapkan selama tahun 2010 tidak ada komplain karena kesalahan petugas BPT 2. Sasaran Optimalisasi pelayanan Non Perijinan SASARAN Terlaksananya pelayanan Non Perijinan yang prima
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Terselesainya layanan non perijinan dengan baik sesuai ketentuan : KTP 70.000.000 94.490.000 134,99 KK 14.400.000 20.043.000 139,19 Capil 163.770.000 665.645.000 406,45
Tercapainya sasaran ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada di BPT mempunyai kompetensi yang sangat tinggi 3. Strategi Pemecahan Masalah Dari capaian kinerja tersebut diatas, maka perbaikan dimasa mendatang perlu dilakukan agar visi dan misi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen dapat segera tercapai. Hasil analisis dari capaian kinerja menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan pada tahun 2010 seperti : a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengecekan lapangan b. E-Lisence dengan dukungan software dan komputer c. Pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM d. Penggantian komputer yang sudah mulai usang Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi yang akan diambil antara lain : 1. Koordinasi dengan Bagian Pengelola barang daerah untuk mengganggarkan mobil,kendaraan dan komputer dan mebelair 2. Pelatihan / pengembangan SDM secara terus menerus 12
4. Akuntabilitas Keuangan PROGRAM / ANGGARAN KEGIATAN (Rp) I PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa surat menyurat 1.550.000 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik 9.000.000 Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja (Service AC dan Komputer) 33.350.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan 65.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1.200.000 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 13.800.000 Penyediaan tenaga pendukung administrasi/tehnis perkantoran 26.000.000 II PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 49.400.000 operaional Pemeliharaan rutin/ berkala Mebelair 3.000.000 III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas khusus hari-hari tertentu 16.650.000 IV PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA INVESTASI Penyelenggaraan pameran investasi 76.000.000
NO
Pembuatan Buku dan VCD
50.000.000 13
REALISASI (Rp)
%
1.550.000
100
7.633.962
84,82
33.350.000
100
45.000.000
100
65.000.000
100
1.200.000
100
30.000.000
100
13.800.000
100
26.000.000
100
49.400.000
100
3.000.000
100
16.650.000
100
76.000.000
100
50.000.000
100
promosi investasi V
VI
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI Pengecekan dan kajian tehnis lapangan PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENGADUAN MASYARAKAT Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
174.400.000
299.225.000 171,57
10.000.000
10.000.000
100
Beberapa mata anggaran seperti biaya telepon dan perbaikan sarana kantor harus dilakukan secara efisien sehingga target fisik bisa selesai 100 % namun realisasi keuangan bisa diefisienkan. Untuk Pengecekan dan kajian tehnis lapangan ada peningkatan karena dilakukan sesuai jumlah permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu Sesuai indek, jumlah dana yang ada hanya cukup untuk Pengecekan lapangan 58 ijin sebanyak 2.400 permohonan ijin x Rp. 60.000,- = Rp. 144.000.000,- dan Ijin HO sebanyak 320 permohonan ijin x Rp. 95.000,= 30.400.000,Adapun Permohonan yang masuk untuk 58 jenis perijinan yaitu 4.425 permohonan Ijin x Rp. 60.000,- = Rp. 265.500.000,- dan Perijinan HO (Ijin Gangguan ) yaitu 355 permohonan ijin x Rp. 95.000,- = Rp. 33.725.000,- Jadi jumlah ijin yang diperiksa dan kajian tehnis lapangan oleh tim tehnis tidak dapat biaya pemeriksaan sebesar Rp. 299.225.000,(–) Rp 174.400.000,- = Rp. 124.825.000,5. Hasil retribusi / pajak selama tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian Kode Rekening Retribusi Beaya Cetak Akta Capil Leges Capil Pajak Reklame Papan Pajak Reklame Kain Pajak Reklame Selebaran SP3 Pajak Reklame Retribusi ijin Penutup Jalan Retribusi Ijin Usaha Rumah Makan SP3 DISHUBPARSENIBUD
Target Anggaran
Penerimaan brutto
Penyetoran brutto
163.770.000 25.000.000
665.645.000 54.388.000
665.645.000 54.388.000
406,45 217,55
95.800.000 34.000.000
101.733.356 34.176.780
101.733.356 34.176.780
106,19 100,52
200.000 0
320.000 51.800.000
320.000 51.800.000
160,00 0
4.000.000
2.345.000
2.345.000
58,63
1.100.000
1.200.000
1.200.000
109,09
0
1.500.000
1.500.000
0
14
Ket %
10 Retribusi IMB Retribusi Ijin 11 Gangguan 12 Leges Dinas LH SP3 Lingkungan 13 Hidup Retribusi Tanda 14 Daftar Industri Retribusi tanda 15 Daftar Perusahaan Retribusi Ijin Usaha 16 Perdagangan 17 Leges INDAGKOP 18 Leges BPT 19 Leges IMB SP3 Surat Ijin Usaha jasa 20 Konstruksi 21 Ijin Trayek 22 Kartu Pengawasan 23 Ijin Kesehatan 24 SP3 DKK 25 KTP Ijin Keselamatan 26 kerja 27 KK SP3 Dinas 28 Pendidikan 29 Leges KK 30 SP3 Peternakan JUMLAH
579.000.000
583.745.005
583.745.005
100,82
300.000.000 2.750.000
313.000.500 3.310.000
313.000.500 3.310.000
104,33 120,36
185.000.000
195.070.000
195.070.000
105,44
7.860.000
8.255.000
8.255.000
105,03
91.065.000
101.559.000
101.559.000
111,52
98.300.000 10.500.000 0 2.500.000
109.145.000 10.600.000 9.040.000 2.635.000
109.145.000 10.600.000 9.040.000 2.635.000
111,03 100,95 0 105,40
50.000.000 5.200.000 9.500.000 21.500.000 45.000.000 70.000.000
66.000.000 5.045.000 14.425.000 31.750.000 50.050.000 94.490.000
66.000.000 5.045.000 14.425.000 31.750.000 50.050.000 94.490.000
132,00 100,90 130,79 147,67 111,22 134,99
8.240.000 14.400.000
8.445.000 20.043.000
8.445.000 20.043.000
102,49 139,19
0 4.800.000 0
1.070.000 6.681.000 700.000
1.070.000 6.681.000 700.000
0 139,19 0
1.829.285.000 2.546.166.6412.546.166.641 139,19
Hasil retribusi dan atau pajak tersebut pembayarannya dilakukan di kasir bukan di loket karena untuk menghindari pungli dan kami setiap hari setelah jam kerja menyetorkan hasil retribusi dan atau pajak tersebut ke kas daerah, kasir tidak boleh memegang uang retribusi dan atau pajak lebih dari 24 jam, ini merupakan wujud transparansi masalah keuangan dari retribusi/pajak di samping itu setiap hari melaporkan hasil retribusi ke Bapak Bupati (daily report) dan ke dinas teknis, juga laporan tiap minggu, bulanan dan akhir tahun sehingga semua pihak bisa mengakses hasil retribusi/pajak yang ada di BPT.
15
BAB IV PENUTUP
Pelaksanaan pembangunan Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana tertuang dalam Rencana Stratejik terdapat 4 tujuan dan 4 sasaran yang pada tahun 2010 dilaksanakan dengan indikator kinerja dengan 17 kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten. Meski indikator kinerja sasaran rata-rata dapat tercapai 100 % dengan ketegori baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang masih perlu ditingkatkan dan dicukupi seperti, kurangnya sarana prasarana untuk pengecekan kelapangan seperti mobil dan kendaraan roda dua, pengembangan perijinan berbasis web (E-Lisensi) Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi yang telah dan akan dilaksanakan antara lain meningkatkan SDM karyawan/wati BPT dan penganggaran untuk pembelian mobil dan kendaraan roda dua. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen yang telah tersusun ini merupakan pertanggung-jawaban kegiatan BPT selama tahun 2010 dan untuk tahun – tahun yang akan datang masih diperlukan penyempurnaan, baik dalam penetapan rencana kerja maupun pengumpulan data kinerjanya.
16
LAMPIRAN
17
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SRAGEN KEPALA (TUGIYONO, SH)
SEKRETARIS (SUWANDI, S.Sos, MM)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (HENRI SUMARNA, SE)
BIDANG PELAYANAN DAN PENGADUAN (DRS. SUKAMDI, MM)
SUB BAGIAN KEUANGAN (MI. ANIEK WINDARSIH, SH. MM)
SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN (DHIAN SH, SSTP)
BIDANG PERIJINAN JASA USAHA (AWIK PRABANTARI, SH. MM)
BIDANG PERIJINAN TERTENTU (JUMINTARSIH, S.Sos)
BIDANG PENANAMAN MODAL (Drs. HARI KUNTJORO, S.Sos,m.sI
SUB BIDANG PELAYANAN KTP, KK & AKTA CAPIL (DRS. CATUR EDHY MEIYANTO, MM)
SUB BIDANG PERIJINAN INDAKOP DAN REKLAME (BAMBANG SUTRISNO)
SUB BIDANG PERIJINAN PRINSIP, LOKASI, IMB, DAN HO (SUHARYONO, SH)
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PROMOSI (ATIKAH YULIANA, S.S)
SUB BIDANG INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PENANGANAN PENGADUAN (ERWAN A.S, SH. MM)
SUB BIDANG PERIJINAN PERTANIAN, HUB, PAR, SIUJK, K3 (AGUS SETIADI, BSc)
SUB BIDANG PERIJINAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (SUHARTI, SKM, MKes)
SUB BIDANG KERJASAMA DAN PENGAWASAN (HANDOKO, S.Sos, M.Si)
18
