BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional
secara bertahap ke arah yang dimaksudkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan
pengembangan
dan
nasional, sekaligus
harus
dilakukan
membangun
sistem
pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu: standarisasi pendidikan, evaluasi mutu
sekolah,
akreditasi
sekolah,
dan
sertifikasi
peningkatan mutu pendidik. Standarisasi pendidikan haruslah dimaknai sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasaan dan sekaligus
keluwesan
dalam
implementasinya.Untuk
mencapai kualitas yang optimal maka Standar pendidikan harus dijadikan pedoman oleh stickholderpendidikan yang menjadi penggerak tumbuhnya ide dan kreativitas dalam mencapai standar nasional yang ditentukan. Badan
akreditasi
sekolah
merupakan
badan
pelaksana akreditasi menjadi tanggung jawab yang merupakan badan struktural yang secara teknis terdiri dari 1
1
unsur-unsur
masyarakat,
organisasi
penyelenggaraan
pendidikan, perguruan tinggi dan organisasi yang relevan. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah baik formal maupun non formal, pemerintah juga telah membentuk suatu badan yang dinamakan badan Akreditasi Nasional Sekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 ketentuan umum Pasal 1 Nomor 25-26 sebagai berikut: Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang
selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menerapkan kesesuaian program dan satuan pendidikan tingkat pendidikan dasar dan menengah jalur formal
dengan
Pendidikan.
mengarah
Badan
pada
Akreditasi
Standar
Nasional
Nasional pendidikan
Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah Badan evaluasi mandiri yang memutuskan kesesuaian program dan jenjang
pendidikan jalur
nonformal dengan mengarah
pendidikan
pada Standar Nasional
Pendidikan. Akreditasi Sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan terhadap keserasian maupun kinerja dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi yang mandiri dan profesional. Sebagai
implikasinya hanya sekolah yang terakreditasi yang berhak mengeluarkan
ijasah
atau
sertifikat
kelulusan.
Akuntabilitasi dilakukan dalam rangka (1) memberi informasi bahwa sebuah sekolah atau sebuah program dalam suatu sekolah telah atau belum memenuhi standar dan kinerja yang telah ditentukan. (2) membantu sekolah melakukan evaluasi diri dan menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu, (3) membimbing calon peserta didik, orang tua
dan masyarakat untuk
mengidentifikasi sekolah bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan individual terhadap pendidikan termasuk mengidentifikasi sekolah yang memiliki prestasi dalam suatu
bidang
tertentu
yang
mendapat
pengakuan
masyarakat, (4) membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan kerjasama yang
saling
menguntungkan,
(5)
membantu
mengidentifikasi sekolah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan yang dilakukan sebagai
bentuk akuntabilitas publik. Di dalam proses akreditasi sebuah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah institusi belajar. Walaupun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi antar sekolah tetapi sekolah dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Beberapa upaya atau strategi yang perlu dilakukan dalam persiapan akreditasi adalah sebagai berikut: (a) pemantapan
rencana
pengembangan
sekolah
dan
komponen akreditasi, (b) pembentukan/pemantapan tim penjamin mutu sekolah, (c) pemantapan sistem informasi manajemen, (d) pra-evaluasi diri untuk mengetahui kesiapan sekolah, (e) pengembangan dan pemantapan komponen sekolah, (f) evaluasi diri dan penyiapan aplikasi akreditasi.
Strategi
sekolah
atau
madrasah
dalam
pelaksanaan akreditasi antara lain dapat ditempuh dengan : (a) penyiapan warga sekolah, (b) penyiapan dokumen dan komponen akreditasi, (c) pendampingan dan penjelasan selama visitasi, dan (d) klarifikasi temuan. Hasil akreditasi
sekolah atau madrasah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Peringkat tersebut terdiri atas tiga klasifikasi berdasarkan skor keseluruhan komponen yang diperoleh, yaitu A (Amat Baik); B (Baik); C (Cukup), dinyatakan tidak terakreditasi. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 ada tiga maksud utama dilaksanakannya akreditasi sekolah yaitu : 1. Untuk kepentingan pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait,
dengan
ditetapkan
mengacu
secara
pada
nasional
standar
beserta
yang
berbagai
indikatornya. 2. Untuk kepentingan akuntabilitas, yakni sebagai bentuk
pertanggungjawaban
sekolah
kepada
masyarakat, apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau keinginan mereka. 3. Untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu, yakni sebagai dasar bagi pihak-pihak terkait, baik sekolah, pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan mutu sekolah.
Dari ketiga maksud utama diadakan akreditasi, dapat disimpulkan bahwa agar mutu pendidikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh pihak-pihak pengguna, maka harus ada yang dijadikan pagu. Setiap lembaga pendidikan secara bertahap berusaha untuk dikembangkan menuju pada pencapaian standar yang menjadi model acuan.Apabila suatu lembaga pendidikan telah mencapai standar mutu yang bersifat nasional, diharapkan lembaga pendidikan tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang kompetitif secara nasional.Jadi pada dasarnya standar pendidikan nasional merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan.PP No. 19 tahun 2005 mengungkapkan bahwa akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86 ayat 3). Upaya pencapaian akreditasi menjadi kunci yang sangat penting pada SDNegeri Tlogorejo 1 UPTD DIKPORA
Kecamatan
Guntur
Kabupaten
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Demak.
Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi
dasar dalam rangka menciptakan dan mewujudkan pendidikan
yang
berkualitas.
Pemerintah
membuat
kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan yang salah satunya adalah kebijakan akreditasi sekolah pada setiap jenjang dan satuan pendidikan guna penjaminan mutu dari sekolah. Pengawas sekolah dan penilik sekolah (kemudian bernama pengawas sekolah) murni menjadi pejabat fungsional. Jabatan struktural yang melekat padanya dilepaskan oleh keputusan itu. Sejak itulah pengawas sekolah bertugas sebagai penilai dan pembina bidang teknik edukatif dan teknik adminisitratif di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, (PP 19 Tahun 2005). Sebagai pejabat fungsional dan sesuai dengan nama jabatannya, pengawas sekolah bertugas melakukan pengawasan.Setiap Pengawas Sekolah wajib melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial dan tidak memilih salah satu dari keduanya.Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah
melaksanakan
pengawasan
akademik
dan
pengawasan manajerial pada satuan pendidikan.Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspekaspek pelaksanaan proses pembelajaran. Itulah sebabnya supervisi manajerial sasarannya adalah kepala sekolah dan
staf
sekolah
lainnya,sedangkan
supervisi
akademik
sasarannya adalah guru.(Mulyasa,2009:28). Pelaksanaan pengawasan
tugas
pengawasan
akademik
dan
tersebut
pengawasan
yakni
manajerial
meliputi: 1. Menyusun program pengawasan manajerial. 2. Melaksanakan pengawasan manajerial berdasarkan program yang telah disusun. 3. Mengevaluasi
pelaksanaan
program
pengawasan
pengawasan manajerial agar diketahui keberhasilan dan
kegagalan
pengawasan
yang
telah
dilaksanakannya, 4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru
berdasarkan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
pengawasan atau kita sebut pembinaan, 5. Menyusun pelaporan hasil pengawasan manajerial serta menindaklanjutinya
untuk
penyusunan
program
pengawasan berikutnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah Supervisi
melaksanakan
fungsi
supervisi,
manajerial.
manajerial adalah fungsi supervisi yang
berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengelolaan kepala sekolah.
Pendampingan pengawas dilakukan terus-menerus dan sistematis dalam memfasilitasi kelompok maupun komunitas di sekolah untuk mencapai perubahan yang baik. Pendampingan adalah pembimbingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada guru dan kepala sekolah ditingkat satuan pendidikan melalui kegiatan pemantauan, konsultasi, penyampaian informasi, modeling, mentoring dan coading (Permendikbud 104tahun 2014). Pendampingan kepala sekolah dalam supervisi manajerial dilakukan oleh pengawas secara konsisten terjadwal,
untuk
mencapai
tujuan
yang
telah
di
programkan. 1.2.
Rumusan Masalah Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan
kualitas sekolah adalah dengan melakukan akreditasi sekolah. Sebelum dilaksanakannya akreditasi sekolah ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sekolah dalam penyelenggaraan akreditasi tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut. 1.2.1. Bagaimanakah
strategi
yang
ditempuh
untuk
persiapan pelaksanaan akreditasi sekolah di SD
Negeri Tlogorejo 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak? 1.2.2. Bagaimanakah
pendampingan
partisipatifdalam
persiapan pelaksanaan akreditasi sekolah di SD Negeri Tlogorejo 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak? 1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1.3.1. Untuk menjalankan strategi pendampingan partisipatif akreditasi
dalam di
persiapan
SD
Negeri
pelaksanaan Tlogorejo
1
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. 1.3.2. Untuk
menyiapkan
sekolah
dalam
menghadapi pelaksanaan akreditasi sekolah melalui Negeri
pendampingan Tlogorejo
1
partisipatifdi Kecamatan
SD
Guntur
Kabupaten Demak. 1.4.
Manfaat Penelitian Pelaksanaan penelitian tentang penyelenggaraan
akreditasi sekolah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :
1.4.1. Manfaat Teoritis 1.4.1.1.
Diharapkan dapat memperdalam kajian pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui akreditasi sekolah.
1.4.1.2.
Sebagai rujukan informasi bagi peneliti lain dalam
memecahkan
masalah
yang
berhubungan dengan penelitian ini. 1.4.2. Manfaat Praktis 1.4.2.1. Sekolah diharapkan dapat memberikan informasi persiapan, pelaksanaan, bahan kajian tentang akreditasi sekolah. 1.4.2.2. Bagi dinas pendidikan diharapkan dapat menjadi
bahan
kegiatan
evaluasi
keputusan
pertimbangan dan
berkaitan
dalam
pengambilan
dengan
upaya
peningkatan mutu pendidikan. 1.4.2.3. Bagi komite sekolah dan masyarakat diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi pendidikan.
untuk
peningkatan
mutu
