1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan titik berat pembangunan dalam memasuki era global. Era globalisasi dan pasar bebas tingkat AFTA dan AFLA tahun 2003 dan APEC tahun 2010 membawa dampak persaingan yang semakin ketat di samping membuka peluang kerjasama. Untuk menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang kerjasama, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menjadi pelakunya. Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, tidak bisa menghindari segala konsekuensi dari era tersebut. Keunggulan komparatif yang selama ini dimiliki, seperti tenaga buruh murah, ketersediaan bahan baku/mentah, kemudahan berinvestasi dan lainnya, sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan andalan. Persaingan bebas pada tingkat mancanegara lebih banyak menuntut keunggulan kompetitif, dimana faktor kualitas menjadi ukuran keunggulan. Karena itulah, ketersediaan SDM berkualitas yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional menjadi alternatif
jawaban
untuk
memenangkan
(Depdiknas, 2005) Oleh karena itu, membawa
manusia
berkeunggulan
persaingan
global
tersebut.
diperlukan pendidikan yang mampu kompetitif,
lepas
dari
berbagai
keterbelakangan dan ketertinggalan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualtas SDM telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 1 dan 2 yang menekankan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi (DEPDIKNAS, 2003). Untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional maka pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional
2
pendidikan, yang secara lebih rinci dioperasionalkan
dalam berbagai
peraturan menteri pendidikan nasional di setiap standar nasional pendidikan. Bila konteks upaya mengembangkan keunggulan SDM dikaitkan dengan tantangan tersebut serta implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah (saat ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan pusat dan daerah, maka upaya tersebut jelas harus dilakukan secara lebih intensif, terencana, dan sistematis. Untuk itu, maka perumusan kebijakan pengembangan SDM melalui jalur pendidikan harus dilakukan secara komprehensif dan mengakomodasi aneka ragam kebutuhan yang berkembang. Mengantisipasi tantangan dan peluang tersebut, Dikmenjur sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional berusaha mengembangkan program-program yang diharapkan akan mampu menjawab tantangan sekaligus mengisi peluang tersebut. Program-program tersebut antara lain ReEngineering SMK, pengembangan SMK sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Terpadu (PPKT), Internetisasi SMK, pemberdayaan SMK serta reposisi dan refitalisasi SMK. Sementara itu untuk memacu peningkatan mutu secara lebih fokus, diluncurkan kebijakan pengembangan SMK bersatandar Nasional. Program ini merupakan prioritas dalam upaya meningkatkan mutu SDM yang memiliki keunggulan kompetitif sebagaimana kebijakan-kebijakan terdahulu yang masih berlaku tentang peningkatan mutu lulusan SMK dalam memasuki dunia usaha (Depdiknas, 2006) Pengembangan
mutu
dan
keunggulan
Sekolah
Menengah
diarahkan pada paling tidak pada setiap kabupaten/kota terdapat SMK yang berkeunggulan
lokal,
nasional
dan
internasional
pada
tahun
2009
(DEPDIKNAS, Renstra 2005-2009). Dengan demikian berbagai problem yang dihadapi Sekolah Menengah Kejuruan seperti kurang terkelolanya program pendidikan kejuruan dengan baik, besarnya kontribusi SMK terhadap pengangguran angkatan kerja, kurang sesuainya latar belakang program keahlian dengan bidang pekerjaan yang dilakukan, rendahnya produktifitas tenaga kerja serta kurang relevannya pengetahuan dan ketrampilan yang
3
diberikan kepada anak didik, dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, dapat terantisipasi dan terpecahkan. Secara konseptual, Djojonegoro (1999) menyatakan bahwa tolok ukur pendidikan kejuruan yang efesien adalah (a) mempersiapkan siswanya untuk jenis pekerjaan yang didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja dan (b) siswa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang telah dilatihkan. Konsideran seperti itu mengisyaratkan betapa pentingnya pengelolaan sistem pendidikan
menengah
kejuruan
yang
dilaksanakan
dengan
prinsip
pengembangan dan standar nasional sehingga penyiapan program keahlian dan penyelenggaraannyapun diharuskan memiliki standar kompetensi nasional, dengan demikian ada keterkaitan erat antara kompetensi lulusan dengan dunia industri sebagai sasaran dunia kerja alumni SMK alias lulusan dapat diterima di dunia industri berstandar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok SMK adalah sesuatu yang mempunyai implikasi penting dari sistem dan mekanisme kebijakan pendidikan, khususnya berkenaan dengan aspek implementasi kebijakan pendidikan kejuruan yang berlangsung dalam dekade terakhir di Indonesia. Dilihat dari perspektif pendekatan kajian implementasi kebijakan, diasumsikan bahwa kebijakan pengembangan SMK berstandar nasional dan internasional dalam rangka peningkatan mutu lulusan belum dapat menghasilkan dampak kebijakan yang diharapkan. Kajian ini lebih dipahami sebagai adanya berbagai faktor yang turut menentukan keberhasilan capaian dampak program yang relevan dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan SMK berstandar nasional dan internasional. Malang sebagai salah satu kota pendidikan yang menjadi barometer pengelolaan pendidikan di Jawa Timur dan sekaligus sebagai kota vokasi , tiga tahun terakhir ini telah mengeluarkan kebijakan penambahan SMK Negeri dari 6 menjadi 12 SMK Negeri dan berbagai kebijakan peningkatan kualitas khususnya di pendidikan kejuruan seperti sekolah akselerasi, sekolah standar nasional dan sekolah standar internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa SMK Negeri di Kota Malang yang telah
4
menerima subsidi imbal swadaya SMK bertaraf nasional dan tiga SMK Negeri yang sering disebut sebagai SMK berstandar internasional (Dinas Pendidikan Kota Malang). Keterangan di atas menunjukkan betapa jelas upaya keras Dinas Pendidikan
Kota
mengimplementasikan
Malang
dalam
Standar
mengembangkan
Nasional
Pendidikan
SMK, dan
mengimplementasikan rencana strategis yang menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional guna mempersiapkan SDM dan peserta didik/siswa yang memiliki daya keunggulan kompetitif untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional di era persaingan global. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang implementasi kebijakan Pengembangan SMK Negeri menuju SMK berstandar nasional di Kota Malang. 1.2. Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah yang akan dibahas pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Bagaimana proses implementasi kebijakan pengembangan SMK Negeri menuju SMK berstandar nasional di Kota Malang ?. 2. Bagaimana hasil dan dampak kebijakan pengembangan SMK Negeri menuju SMK berstandar nasional di Kota Malang ?. 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan pengembangan SMK Negeri menuju SMK Negeri berstandar nasional di Kota Malang?. 4. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam mengatasi hambatan dalam proses implementasi kebijakan pengembangan SMK Negeri menuju SMK berstandar nasional di Kota Malang?
5
1.3. Tujuan Penelitian Sejalan dengan fokus masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pengembangan SMK Negeri menuju SMK berstandar nasional di Kota Malang. 2. Mendeskripsikan hasil dan dampak kebijakan pengembangan SMK Negeri menuju SMK berstandar nasional di Kota Malang. 3. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan pengembangan SMK Negeri menuju SMK ber standar nasional di Kota Malang. 4. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Malang dalam mengatasi hambatan dalam proses implementasi kebijakan pengembangan SMK Negeri menuju SMK berstandar nasional di Kota Malang.
1.4. Penegasan Istilah Penegasan istilah merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk mengetahui dan memberi batasan pada makna yang dimaksud yang menyangkut operasional, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai indikator yang akan diteliti sesuai dengan judul penulis yaitu: “Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan SMK Negeri Menuju SMK Berstandar Nasional Di Kota Malang”. Definisi operasional tersebut adalah : 1. Analisis
adalah
suatu
proses
kegiatan
mengupas,
menguraikan,
menganalisis, dan memeriksa secara sistemik kebijakan pengembangan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang. 2. Imlementasi adalah penerapan pelaksanaan dari berbagai peraturan, kebijakan dalam bidang pendidikan dalam mengembangkan SMK Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang.
6
3. Analisis implementasi adalah suatu proses kegiatan sistemik dalam mengupas, menguraikan, menganalisis dan memeriksa pelaksanaan dari kebijakan pendidikan dalam mengembangkan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang. 4. Kebijakan pendidikan adalah semua keputusan atau ketentuan dalam bidang pendidikan untuk pembinaan pengembangan SMK Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mencapai standar nasional pendidikan, yang terdiri atas kebijakan standar isi; kebijakan standar proses; kebijakan standar kompetensi lulusan; kebijakan standar tenaga pendidik dan kependidikan; standar sarana prasarana; kebijakan standar pengelolaan; kebijakan standar pembiayaan; dan kebijakan standar penilaian. 5. Standar nasional pendidikan atau disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu serta bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP. Nomor 19 Tahun 2005). Standar nasional pendidikan terdiri atas: a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. b. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. c. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan
kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 6. Sekolah Menengah Kejuruan atau disingkat SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan menengah kejuruan kepada peserta didik di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang. 7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan yang bertanggung-jawab dalam penentuan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan bidang pendidikan di Pemerintah Kota Malang.
8
1.5. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini akan memberikan manfaat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait langsung dengan masalah implementasi kebijakan publik, yaitu dapat mengungkap program, proses, hasil dan hambatan implementasi kebijakan pendidikan
kejuruan,
khususnya
tentang
implementasi
kebijakan
pengembangan SMK Negeri menuju SMK Negeri berstandar nasional maupun internasional di Kota Malang maupun berbagai daerah lain di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dari segi teoritis, hasil penelitian ini merupakan rekontruksi dari teori implementasi kebijakan dalam konsepkonsep kebijakan publik, khususnya menyangkut berbagai faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan proses implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan. 2.
Manfaat Praktis Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi penulis dan berbagai pihak antara lain
SMK Negeri, Dinas Pendidikan Kota
Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas Republik Indonesia dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pencapaian sasaran program atau kebijakan pengembangan SMK berstandar nasional dan internasional yang diselenggarakan selama ini, yaitu dapat menguntungkan seluruh pihak, utamanya kelompok sasaran (target group) terhadap kebijakan pengembangan SMK berstandar nasional dan internasional yaitu guru, siswa, pengelola SMK dan Pemerintah Kota yang terlibat dalam skenario implementasi kebijakan pengembangan SMK berstandar nasional dan Internasional. Di samping itu penelitian ini menghasilkan model implementasi kebijakan pengembangan SMK berstandar nasional dan internasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, stakeholders dan juga instansi terkait dengan implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan.
