BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah salah
satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan
dan
keadilan,
serta
memperhatikan
potensi
dan
keanekaragaman daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diakui oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkaitan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya,
agar
dapat
mendorong
timbulnya
prakarsa
dan
pelaksanaan
pembangunan. Kota Bandung adalah salah satu kota dan Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah pusat. Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu tindakan atau usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan lebih ketat dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai ciri utama yaitu usaha untuk memungut sepenuhnya dan dalam batasbatas ketentuan yang ada. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah usaha untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah baru atau belum ada.
Untuk meningkatkan pelaksanakan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan adanya penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Pembiayaan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dapat ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah didaerah dapat terwujud. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber-sumber tersebut dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak, serta pemberian kebebasan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya dari sector pajak daerah. Seperti dinyatakan dalam undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah merupakan sumber yang sangat penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Pajak Daerah berdasakan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2001 tentang pajak daerah adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daearh dan Pembangunan Daerah. Menurut Undang-undang nomor 34 Tahun 2004, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.Jenis pajak daerah Kota/Kabupaten menurut Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 2 adalah sebagai berikut : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir
Masalah yang dihadapi sekarang ini adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan pajak restoran dibandingkan dengan jenis pajak lainnya sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah, pajak restoran diperoleh hanya sebesar Rp.56,622,686,965 suatu jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan pajak hotel yang sebesar Rp.64,302,218,863 sehingga Upaya Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) berusaha untuk melakukan koordinasi dan intensifikasi dengan pihak-pihak terkait. Pajak Restoran memberikan kontribusi rata – rata sebesar 14,89% terhadap PAD. Upaya yang harus dilakukan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Bandung untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan Pajak Restoran serta meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Maka karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang kontribusi Pajak Restoran di dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung . Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak restoran di Kota Bandung terutama mengenai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Berapa besar jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. 2. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Sehubungan dengan masalah yang telah diidentifikasikan dan keadaan yang menjadi latar belakang, maksud dan tujannya adalah untuk: 1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini
diharapkana akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 1.
Bagi Pemerintah Daerah Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah baik penetapan peraturan daerah yang berhubungan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) maupun efisiensi dan efektivitas kinerja Pemerintah daerah.
2.
Bagi penulis Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman penulis mengenai manfaat anggaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mengetahui bagaimana kesesuaian teori-teori yang telah diterima pada masa perkuliahan dengan keadaan actual dan untuk memenuhi salah satu pesyaratan dalam menempuh sidang sarjana ekonomi guna memperoleh gelar strata satu jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama.
3.
Bagi pihak lain Penulis berharap hasil penelitian ini mempunyai pengaruh positif sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang objek yang diteliti, maupun untuk dikembangkan dengan melakukan penelitian lebih lanjut.
1.5
Kerangka Pemikiran Sesuai dengan system keuangan negara, pajak telah menjadi bagian potensial
sebagai penerimaan negara dalam suatu anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan yang paling besar bagi negara. Oleh karena itu pajak diusahakan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Menyimak pengertian pajak daerah dan retribusi daerah dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2006;1) pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timble (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut P.A.Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2002;1), pengertian pajak adalah: “ Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (UU) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berlangsung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh setiap warga negara kepada negara namun tidak ada jasa balik, sebagai gantinya pemerintah memberikan jasa umum kepada semua warga termasuk mereka yang tidak membayar pajak dalam bentuk fasilitas umum.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari: a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1. Hasil pajak daerah; 2. Hasil retribusi daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4. Lain-lain PAD yang sah b. Dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dari berbagai sumber pendapatan daerah tersebut, Pajak Restoran merupakan factor yang sangat vital dalam menyelenggarakan pemerintah di daerahnya, terutama dalam menggali pajak daerah, sehingga daerah dapat menyelenggarakan roda pemerintahan secara lebih bebas. Jadi, untuk dapat membiayai pembangunan daerah pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan cara meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan demikian diharapkan dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah akan dapat meningkatkan besarnya pembiayaan belanja daerah dari hasil pendapatan asli daerah sendiri, sehingga dapat meningkatkan pembangunan pemerintah daerah itu sendiri. Penelitian mengenai pajak daerah ini pernah dilakukan oleh Mirna Sri Utami (2007), mahasiswa Universitas Widyatama, dengan mengambil judul skripsi “Pengaruh Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak.” Dengan objek penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung. Dari hasil penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
1.6
Metodologi Penelitian Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dimana menurut Nasir (1999:63). “Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam metode ini data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung dan mengamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data primer maupun sekunder. Data-data yang diperileh tersebut akan diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat disimpulkan mengenai masalah yang diteliti. Untuk
melaksanakan
penelitian
ini,
penulis
menggunakan
teknik
pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian lapangan (field research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data promer, yaitu data yang diperoleh mengenai: a. Pengamatan (observation), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. b. Wawancara (interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan/pihak yang berwenag/bagian langsung yang berhubungan langsung dengan objek yang penulis teliti. 2. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang merupakan factor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan.
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini penulis lakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota
Bandung yang berlokasi di Jln. Wastukencana No2. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian dari bulan Oktober 2009 sampai dengan Desember 2009.
