BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Berbagai bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…….” Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif ( Sumaryadi, 2005 : 87 ). Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat ( Sumaryadi, 2005 : 87 ) . Salah satu ukuran yang menunjukkan kesejahteraan umum / rakyat dapat dilihat apabila kondisi kemiskinan dapat dikurangi, sehingga tepat jika yang harus dilakukan adalah melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Indonesia pada masa sekarang ini membutuhkan keseriusan dalam penanganannya demi mendukung pembangunan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, mengingat faktor kemiskinan sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya laju pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di pedesaan saja tetapi juga di perkotaan saja, dan selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain – lain, namun masih belum menyentuh sampai akarnya. Akan tetapi apapun alasannya, masalah kemiskinan harus diselesaikan dengan langkah 1
nyata yang dimulai dengan menyelesaikan akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Dari data yang ada, saat ini tahun 2010 jumlah kemiskinan di Indonesia sekitar 13.5%. Kalau jumlah penduduk di Indonesia saat ini sebanyak 238 juta jiwa, maka 13.5% dari 238 juta adalah sekitar 55 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan1 Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan di berbagai sektor kehidupan secara merata dan berkesinambungan baik di pedesaan maupun di perkotaan di Perkotaan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk demi kepentingan masyarakat ( Budiarjo, 1993 : 4 ) . Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara melalui pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dalam bentuk suatu program kegiatan adalah dengan menciptakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau disebut PNPM MP. Kebijakan program PNPM MP ini merupakan pembangunan yang bersifat partisipasif kerena melibatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan daya upaya untuk mencapai tujuan program.. Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan
langkah-langkah
untuk
mempersiapkan
masyarakat
guna
memperkuat
kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat ( Sumaryadi, 2005 :111 ) . Selama ini banyak program – program kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, yang antara antara lain : a. Program
pemerintah
(Jaring
Pengaman
Sosial/
JPS,
Evaluasi Program Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa Nelayan / P3EMDN, Program
Program Perencanaan
Persalinan
dan
Pencegahan
Komplikasi / P4K, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat / PPKM, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman / PPSP, Pusat Informasi dan Konseling 1
Diunduh dari http://www.jawapos.com/ mengutip dari data BPS tahun 2010, dikutip tanggal 17 Februari 2012
2
Kesehatan Reproduksi Remaja / PIK - KKR, Inpres Desa Tertinggal / IDT, Pemberdayaan
ekonomi
kerakyatan,
Usaha
Ekonomi
Desa,
Program
pengentasan kemiskinan daerah pantai, dan Program pemulihan keberdayaan masyarakat). b. Program penyertaan partisipasi masyarakat / dunia usaha ( Tabungan Keluarga Sejahtera / Takesra, Keluarga Pra Sjahtera dan Keluarga Sejahtera/ Kukesra,Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha Prokesra / KPKU Prokesra, dan Program kredit Pengentasan Kemiskinan / Taskin, Dana Karya Abadi / DAKAB, Pengembangan Sumber Daya Manusia. c. Program Bantuan Luar Negeri ( Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan / P2KP dan Program Pengembangan Kecamatan / PPK ). d. Skim Kredit ( Kredit Usaha Tani / KUT, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan / KKOP, Kredit Modal Kerja Badan perkreditan Rakyat Syari’ah / KMKBPR/Syari’ah, Kredit modal kerja usaha kecil menengah KMK-UKM, kredit penerapan teknologi tepat guna / KPTTG, dan Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah / KPTPUD).2 Program – program penanggulangan kemiskinan tersebut masih dirasakan kurang dalam merespon akar penyebab kemiskinan. Untuk itu pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum dengan sub bidang direktorat jendral Cipta Karya sebagai penyelenggara kegiatan / program PNPM MP. Sebenarnya PNPM MP ini bukan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang baru, namun program ini adalah kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan ( P2KP ) yang telah dimulai sejak tahun 1999, kemudian pada tahun 2008 program ini diperluas dan dikemas lagi dalam suatu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang karena sasaran programnya adalah masyarakat miskin di perkotaan maka dinamakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan ini adalah program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
2
Buku Pedoman PMPM Mandiri Perkotaan edisi Juli 2009
3
Pendanaan dari program ini sebelumnya ( pada program P2KP ) hanya bersumber dari hibah dan pinjaman lunak dari Bank Dunia, tetapi pada program PNPM MP sekarang berasal dari berbagai sumber yaitu selain dari hibah dan pinjaman dari bank dunia juga berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai suatu program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat adalah sejalan dengan konsep Negara kesejahteraan ( Welfate State ) yang dianut oleh Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD’45 pada alinea ke 4 dengan landasan falsafah pancasila dimana tujuan akhir yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan negara. Sehubungan dengan konsep negara sejahtera tersebut, maka
tugas-tugas
pemerintah menjadi semakin luas dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk mengurus dalam menata berbagai fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam kehidupan bersama (kepentingan umum / public service ). Sehingga dapat dikatakan bahwa negara merupakan pihak yang harus bertanggungjawab atas segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ( Ridwan, 1990 : 20 ) . Selaras dengan hal tersebut, kondisi masyarakat Indonesia yang semakin modern tidak dapat terlepas dari masalah – masalah sosial yang selalu menyertainya seperti masalah lingkungan, pengangguran, kemiskinan, sumber daya, kerawanan sosial dan lain sebagainya. Kesemua permasalahan yang timbul di dalam masyarakat tersebut merupakan agenda politik pemerintah untuk mendapatkan penyelesaiannya dengan menuangkannya
melalui
proses
politik
guna
menghasilkan
kebijaksanaan-
kebijaksanaan politik pemerintah yang dibuatnya. Kebijakan pemerintah atau sering disebut kebijaksanaan publik adalah tindakan – tindakan atau keputusan – keputusan yang dibuat oleh pemerintah ( Bambang, 1994 : 25 ) . Suatu kebijakan pemerintah didasari dari adanya kondisi sosio – politik yang berkembang dan menuntut adanya penyelesaian secara komprehensif. Tujuan – tujuan penting kebijaksanaan pemerintah pada umumnya sebagai fungsi sentral dari negara bagi seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya adalah : 1. Memelihara ketertiban umum 2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal 3. Memperpadukan berbagai aktivitas 4. Menunjuk dan membagi berbagai benda material maupun non material 4
Dapat dikatakan bahwa prinsip dari kebijaksanaan pemerintah adalah kepentingan umum ( publik ) yang merupakan implementasi dari suatu cita – cita politik ( Bambang, 1994 : 12 ) . Dengan demikian cukup dapat dipahami bahwa kebijaksanaan pemerintah merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijaksanaan pemerintah itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang – undangan atau dalam bentuk pidato – pidato pejabat pemerintah atau juga berupa program – program dan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ( Bambang, 1994 : 22 ) . Ditetapkannya Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri
Perkotaan ( PNPM MP ) sebagai suatu kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi masalah sosial yaitu kemiskinan khususnya dengan sasaran masyarakat yang tinggal di perkotaan adalah salah satu langkah yang diharapkan mampu menekan sampai semaksimal mungkin angka kemiskinan agar laju pembangunan dapat terus berlanjut mencapai tujuan negara. Legitimasi yang mendasari pelaksanaan Kebijakan Program PNPM MP adalah Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal yaitu :
Pasal 27 ayat (2) " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan " ;
Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta memperoleh pelayanan
kesehatan ; Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat ; Ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun. 5
Pasal 34 menyebutkan " fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pada Pasal 34 tersebut diatas yang semula ayat tunggal, pada amandemen
keempat UUD 45 dipertegas lagi dengan menambah ayat-ayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi " negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Selain itu, landasan legitimasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut juga diperkuat dengan tingkatan yang lebih implementatif dalam Undang – Undang No. 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), dimana substansinya disebutkan empat strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu : 1.
Penciptaan kesempatan (create opportunity) melalui pemulihan
ekonomi
makro, pembangunan yang baik, dan peningkatan pelayanan umum. 2. Pemberdayaan masyarakat (people empowerment) dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. 3. Peningkatan kemampuan (increasing capacity) melaui pendidikan dan perumahan. 4. Perlindungan sosial (social protection) untuk mereka yang memiliki cacat fisik, fakir miskin, kelompok masyarakat yang terisolir, serta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan korban konflik sosial. Sejalan dengan komitmen penanggulangan kemiskinan di Indonesia tersebut selaras dengan himbauan dari
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah
disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di Perserikatan BangsaBangsa (PBB), New York tahun 2000 yang menetapkan upaya mengurangi separuh dari kemiskinan di dunia sebagai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals) yang harus dicapai pada tahun 2015.
Tujuan tersebut
dilaksanakan melalui 8 jalur sasaran yang meliputi :
Memberantas kemiskinan dan kelaparan
Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Menurunkan angka kematian anak
Meningkatkan kesehatan ibu 6
Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain
Menjamin kelestarian lingkungan hidup
Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Komitmen atas sasaran dan target tersebut disepakati juga oleh pemerintah
Indonesia yang ikut menandatangani dokumen Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, bulan September 2002. Dengan demikian, konsensus bangsa Indonesia dan maupun komitmen internasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Faktor tersebut membutuhkan peran pemerintah dan semua perangkat negara bersama dengan berbagai unsur masyarakat memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus pengentasan kemiskinan paling lambat tahun 2015 ( Sutrisna, 2001 : 17 ) . Dalam penjabaran yang lebih jelas melalui Peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan secara legitimasi semakin memperkuat
pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan PNPM MP. Korelasi pentingnya pengorganisasian tersebut, dalam program PNPM MP ini secara organisatoris, birokrasi yang menjadi leading sector atau pelaksana program adalah Departemen Pekerjaan Umum yang menyerahkan pelaksanaan kegiatan secara operasional kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya di bawah atap Departemen Pekerjaan Umum. Dalam pengertian teknis operasional, ada 3 pokok tindakan / kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM MP kepada penerima sasaran program ini yaitu adalah masyarakat miskin di perkotaan yaitu berupa : 1. Bantuan Langsung Masyarakat 2. Pijaman Bergulir 3. Dana Pendampingan Dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan keterpaduan dari berbagai elemen yang terkait. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengikutsertakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berwawasan pemberdayaan. Masyarakat local ( setempat ) dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, 7
karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan 3 . Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Presiden Suharto sejak tahun 1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan sesuai dengan paradigma pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, seluruh kebijakan pembangunan dilakukan secara “topdown”. Inisiatif dalam menetapkan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat berwenang) tanpa melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Dalam kaitan ini, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam membantu dana maupun tenaga. Pada saat itu partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu penggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Meskipun model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan itu 4 . Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi yang biasanya bercirikan top down mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal. Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan
3
Diunduh dari http://rekompakjrf.org/download/pelembagaan_partisipasi_masyarakat_desa_
melalui_pembang unan_bkm.pdf. Diunduh pada hari Jum ‟at 17 januari 2012, pukul 14:22 Diunduh dari http://rekompakjrf.org/download/pelembagaan_partisipasi_masyarakat_desa_
4
melalui_pembang unan_bkm.pdf. Diunduh pada hari Jum‟at 18 Maret 2012, pukul 14:22
8
pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya ( Conyers, 1991 : 87 ) . Seiring dalam kerangka pemerintahan daerah yang mengutamakan prinsip desentralisasi, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana, sehingga pada intinya ada ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya 5. Penyertaan
masyarakat
sebagai
subjek
pembangunan
adalah
suatu
keniscaayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangun dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan. Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat central kepada pembangunan pedesaan. Hal ini disebabkan karena kurang lebih 80 % penduduk Indonesia berdiam di pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan negara RI yang diukur dalam kancah pembangunan nasional, serta keterkaitan dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang
5
Diunduh dari http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=ijptuncen-gdl-resjan-1046- pada tanggal 17 Januari 2012
1994-
9
merupakan tantangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata6 Program kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui PNPM MP juga dilaksanakan di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan melalui mekanisme yang ada pada pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Pelaksanaan program partisipatif ini melibatkan masyarakat untuk terlibat langsung mulai dari pembentukan kelembagaan program sampai pada pelaksanaan kegiatan – kegiatan program menurut standart operasional procedure ( SOP ) dalam PNPM MP.. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya, lembaga masyarakat yang terbentuk dalam program ini
mendapatkan pendampingan dari fasilitator
kelurahan dan pendamping dari petugas PNPM MP yang bertujuan untuk penyiapan, pengembangan, dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan. Dengan melihat upaya pengentasan kemiskinan dari pemerintah melalui PNPM MP di Desa Pulorejo ini perlu dilihat bagaimana dan sejauh mana partisipasi partisipasi masyarakat setempat terhadap pelaksanaan PNPM MP di wilayahnya, mengingat pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam PNPM MP ini cukup terkait dengan berbagai factor baik yang berasal pelaksana program ataupun penerima sasaran maupun dari para pemangku kepentingan yang lain ( Stake Holder ) lainnya. Dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat antara harapan dan ketidaksesuaian kenyataan dalam setiap pelaksanaan partisipasi masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah dalam kerangka pencapaian cita – cita politik negara, menyiratkan bahwa selalu ada permasalahan sosio politik yang mewarnainya dan menuntut adanya tindakan nyata untuk menyelesaikannya. Bertitik tolak dari permasalahan sebagaimana dalam latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN ( PNPM MP ) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN “ 6
Diunduh pada http://digilib.itb.ac.id/ pada tanggal 17 Februari 2012
10
( Studi Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ) 1.2.
Rumusan Masalah Dari fenomena masalah yang ada, penulis merumuskan masalah yang akan
diteliti sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ? 2. Apa saja yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ? 1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 2. Menjelaskan kendala - kendala pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
1.4.
Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Sosiologi pada khususnya. b. Untuk membuka kemungkinan dan menambah bahan referensi serta bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a.
Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan yang akan datang.
b.
Sebagai bahan masukan dalam rangka pemberdayaan sumberdaya masyarakat melalui kualitas partisipasi masyarakat yang ideal dalam pelaksanaan Program kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan.
1.5.
Batasan Penelitian
11
Untuk menghindari kekaburan masalah, dalam penelitian ini di berikan batasan dengan meliputi : 1.
Fokus penelitian Penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat Desa pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ( PNPM MP ).
2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini di ambil di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 3. Waktu Penelitian Waktu penelitian ini dibatasi hanya pada tahun 2011 yaitu pada siklus 1 (tahapan tahun pertama / awal ) dalam PNPM MP di Desa Pulorejo, dan data yang diambil dilakukan mulai Januari sampai Desember 2011.
12
