BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, salah satu hukum
yang harus ditaati di negara ini yaitu hukum pajak. Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia dan berbagai negara lainnya. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan. Perjalanan Tax Reform sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian dalam rangka mendukung kemandirian bangsa Indonesia untuk memenuhi tuntutan APBN yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, yaitu penerimaan pajak memegang peranan 70%-80% dari target yang dicantumkan dalam APBN. Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan maupun dalam pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak. PengertianPajakmenurutUndang-undangNomor
28
Tahun
2007
TentangKetentuanUmumdan Tata Cara PerpajakanPasal 1 ayat 1 menyebutkan: “Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang dan peraturanperaturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh wajib pajak.” Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah saat ini telah menyediakan
sistem
pemungutan pajak yang lebih mudah bagi masyarakat, yaitu dengan Self Assessment System artinya masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam menghitung, 1
2
memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. Dengan adanya sistem seperti ini, pemerintah mengharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih dan mudah dipahami oleh masyarakat wajib pajak. Undang-undangPerpajakanmembagijenispajak yang dipungutmenjadi 5 (lima)
jenispajak,
diantaranyaPajakPertambahanNilai
PajakPenjualanatasBarangMewah
(PPnBM),
(PPN),
PajakPenghasilan
(PPh),
PajakBumidanBangunan (PBB), Bea PerolehanHakatas Tanah (BPHTB) dan Bea Materai.
PajakPenghasilan
(PPh)
diaturdalamUndag-
undangperpajakanyaituUndang-undang No. 36 Tahun 2008.Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa : “Pajak
Penghasilan
dikenakan
terhadap
Subjek
Pajak
atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.” Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK 46 (2010:46.8) : “Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.” Salah
satu
jenis
dipotongyaituPajakPenghasilanPasal merupakanpajakpenghasilan
pajak 23.
yang
penghasilan PajakPenghasilanPasal
dipotongataspenghasilan
yang 23 yang
diterimaataudiperolehWajibPajakdalamnegeridanBentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasaldari modal, penyerahanjasa, ataupenyelenggaraankegiatan yang telahdipotongPajakPenghasilanPasal
21,
yang
dibayarkanatauterutangolehbadanpemerintahatausubjekpajakdalamnegeri, penyelenggarakegiatan,
Bentuk
Usaha
Tetapatauperwakilanperusahaannegerilainnya. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada mulanya adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, namun demikian undang-undang ini terus
3
mengalami revisi. Revisi terakhir yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Salah
satujasa
yang
dikenakanPajakPenghasilanPasal
yaitujasateknik.JasateknikmenurutSuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor 35/PJ/2010
merupakanpemberianjasadalambentukpemberianinformasi
berkenaandenganpengalaman
di
23 SEyang
bidangindustri,
perdagangandanilmupengetahuan.Jasateknikiniseringdibutuhkandandimanfaatkan salahsatunyaoleh
PT.PLN
(Persero)
untukpembangunankonstruksidangardu-
gardulistrik. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) DistribusiJawa Barat danBanten Area Garut yang selanjutnya disebut PT. PLNsebagaibadanusahamilik Negara yang
berbentukperusahaanperseroan
(Persero)
yang
menyediakantenagalistrikbagikepentinganumumdengantetapmemperhatikantujuan perusahaanyaitumenghasilkankeuntungansesuaidenganUndang-Undang No.19/2000. PT.PLN (Persero) pun banyakmelakukankerjasamadenganpihak lain untukkepentinganperusahaan, terutamauntukmendapatkanjasadaripihak lain.Salah satujasa
yang
paling
banyakdimanfaatkanyaitupenggunaanJasaTeknik.BerikutinimerupakandaftarPajak PenghasilanPasal 23 yang dipotongoleh PT.PLN(Persero)selamaperiodetahun 2010. Tabel 1.1 DaftarPajakPenghasilanPasal 23 yang Dipotong PT.PLN (Persero) Area GarutPeriodeTahun 2010 No JenisPenghasilan 1 Dividen 2 Bunga *) BungaSimpanan yang 3 dibayarkanolehKoperasi 4 Bunga/ DiskontoObligasi 5 Royalti 6 HadiahdanPenghargaan SewadanPenghasilan Lain 7 sehubungandenganpenggunaanharta**) JasaTeknik, JasaManajemen, 8 JasaKontruksikecualiKonsultanKonstruksi Jasa Lain ex SK DirjenPajak No. KEP9 305/PJ/2001 : ***)
JumlahPenghasilanBruto -
-
-
-
PPhPasal 23
Rp
1,625,749,500
Rp
109,000,610
Rp
6,962,553,475
Rp
298,006,110
Rp
315,271,850
Rp
8,111,412
4
Sumber : PT. PLN BagianKeuangandiolahkembali Berdasarkantabel
1.1
dapatdilihatbahwapemotonganPajakPenghasilanPasal 23 yang dilakukanoleh PT. PLN
(Persero)
yang
paling
besarPajakPenghasilanPasal
dipotongselamaperiodetahun
23
yang
2010yaituJasaTeknik,
JasaManajemendanJasaKonstruksi. Hal initerjadikarena PT. PLN (Persero) banyakmelakukankerjasamadenganpihakrekanandalambidangJasaTeknik. Adapunsalahsatusyaratprokuremen yang dilakukanterhadap vendor yang dilakukanoleh PT.PLN yaitu vendor harusmemilikiNomorPokokWajibPajak (NPWP).DalamhaliniPT.PLN
(Persero)
memilikikewajibansebagaiWajibPajakBadanuntukmelakukanperhitungan, pemotongan,
penyetorandanpelaporanPajakPenghasilanPasal
23
yang
sehubungandenganjasapihak lain. Selainitu
PT
PLN
(Persero)
pun
harusdapatmemperhatikanbagaimanapencatatansecaraAkuntansiPajaksesuaidenga n
PSAK
No.
46
tentangPajakPenghasilandanpelaksanaan
yang
sesuaidenganperaturanperundang-undanganperpajakan.Pelaksanaanpemotongan, pembayarandanpelaporanPajakPenghasilanPasal 23 merupakanhal yang penting demi terjaganyahubungankerjasamaantara PT. PLN (Persero) denganpihak lain ataurekanan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang masalah bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada perusahaan yaitu, sebagai wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penulis mengambil laporan tugas akhir ini dengan judul : “TINJAUAN ATAS PELAKSANAANPEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) AREA GARUT PERIODE TAHUN 2010.”
1.2.Identifikasi Masalah
5
Adapun beberapa identifikasi masalah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetorandanpelaporan Pajak
Penghasilan
(PPh)
Pasal
23ataspenghasilan
lain
sehubungandenganpihakjasateknikyang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Area Garut? 2.
BagaimanapenerapanAkuntansiPajakterhadapPajakPenghasilanPasal 23 yang dilakukanoleh PT. PLN (Persero) Area Garut?
3.
Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Garut?
1.3.
Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai
berikut : 1.
Untukmengetahui
pelaksanaan
penyetorandanpelaporanPajak
perhitungan, Penghasilan
pemotongan, (PPh)
23ataspenghasilanlainsehubungandenganpihakjasateknikyang
Pasal dilakukan
oleh PT. PLN (Persero) Area Garut. 2.
UntukmengetahuipenerapanAkuntansiPajakterhadapPajakPenghasilanPasa l 23 yang dilakukanoleh PT.PLN (Persero) Area Garut.
3.
Untukmengetahui
kendala-kendala
apa
saja
yang
timbul
dalam
pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Area Garut.
1.4.
Kegunaan Laporan Tugas Akhir Hasil penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan
kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain : 1.
Perusahaan Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pengahasilan (PPh) Pasal 23PT. PLN (Persero) Area Garut.
6
2.
Penulis Selain untuk memenuhi laporan tugas akhir sebagai syarat kelulusan pendidikan Akuntansi D3, penulis dapat mengetahui ilmu yang lebih banyak dan dapat lebih memahami Akuntansi dalam bidang perpajakan serta perkembangan perpajakan di Indonesia.
3.
Pihak Lain Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini menjadi sumber wawasan dalam perpajakan dan dapat dijadikan sebagai bahan literatur serta kajian lebih lanjut.
1.5.
Lokasi dan Waktu KerjaPraktik KerjaPraktikinidilakukan di kantor PT. Perusahaan Listrik Negara
(Persero)
DistribusiJabardanBanten
JalanOtistaNomor
140A
Area
Garut
yang
TarogongGarut
berlokasi
di
44151
denganwaktukerjapraktikmulaidaritanggal 1 Agustussampaidengan 31 Agustus 2012.
