BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk membangun dan
mengembangkan wilayah berdasarkan pendekatan keruangan (spasial) dengan mempertimbangkan segala aspek baik sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik dan juga kelembagaan. Pengembangan wilayah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi kesenjangan wilayah. Kesenjangan wilayah dapat berarti ketidakmerataan kemajuan pembangunan antar wilayah yang terjadi akibat perbedaan kecepatan pertumbuhan. Pengembangan wilayah pasti akan berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan yang dilakukan adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam mencapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat salah satunya adalah dengan menyediakan fasiltas pelayanan yang memadai bagi masyarakatnya (Kurniasih dan Kustiwan, 2009). Perencanaan fasilitas pelayanan bagi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dari aspek perencanaan wilayah. Hal ini karena dalam merencanakan fasilitas pelayanan merupakan sebuah tujuan untuk pemerataan suatu wilayah sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Perencanaan fasilitas pelayanan bila dikaitkan dengan pendekatan ilmu geografi dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan yang digunakan dapat meninjau dari aspek pendistribusian ketersediaan fasilitas pelayanan dan penyebaran fasilitas pelayanan yang tersedia serta karakteristik keruangan terhadap aspek sosial ekonomi dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan puskesmas di perkotaan dan perdesaan. Pemenuhan
kebutuhan
masyarakat
menjadi
sangat
penting
dalam
pembangunan sebuah wilayah. Hal tersebut disebabkan dalam merencanakan suatu kota sangatlah perlu untuk memahami kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan dalam melayani masyarakat serta dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut (Lang, 1994). Kebutuhan dapat dilihat 1
dari banyak segi, seperti sosial, ekonomi, infrastruktur. Salah satu contoh kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adalah kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (UU Kesehatan No.36/2009). Tujuan dari sebuah pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2006). Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk Indonesia agar dapat diwujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pelayanan
kesehatan
merupakan
bagian
persoalan-persoalan
dalam
masyarakat yang harus diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Wujud pelayanan publik yang dibentuk untuk merespon berbagai tuntutan masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan perangkat sarana pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat yang berperan penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat (Depkes,1984). Puskesmas
menyediakan
pelayanan
kesehatan
tingkat
dasar,
berfungsi
menjembatani antara mayarakat dan rumah sakit. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pelayanan kesehatan sangatlah diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan dasar secara tepat dan cepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat dapat diatasi. Untuk dapat mengetahui bagaimana fasilitas pelayanan tersebut dapat diakses secara efisien adalah dengan melihat apakah fasilitas pelayanan tersebut sudah dapat diakses oleh semua lapisan dengan murah dan memadai. Pelayanan kesehatan di Indonesia sendiri telah mengalami kemajuan, namun untuk kualitasnya sendiri masih kurang. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan kualitas ini. Selain itu, adanya keseimbangan antara kejadian lahir dan mati, sehingga laju pertumbuhan penduduk terlalu signifikan dan dapat
2
dikendalikan dapat juga menunjukkan bahwa kondisi atau kualitas kesehatan cukup baik. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis. Hal tersebut disebabkan karena kabupaten ini dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara pulau Jawa, seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Dengan adanya fenomena ini maka tidak heran jika seiring berjalannya waktu kabupaten ini mengalami perkembangan sifat kekotaan yang signifikan. Suatu kota akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan aktivitas dan sosial budaya, ekonomi dan politik yang melatar belakanginya. Sebagai inti dari sebuah kota, pusat kota memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat perekonomian, pusat budaya dan hiburan, pusat transportasi, dll. Seperti halnya Kecamatan Pati yang terletak di pusat Kabupaten Pati juga mengalami perkembangan kegiatan. Kecamatan Pati yang menjadi pusat kegiatan seperti pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, maupun pelayanan umum menjadikan Kecamatan ini memiliki karakter tersendiri dengan Kecamatan lain di Kabupaten Pati. Perkembangan sifat kekotaan yang terjadi juga dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten ini. Jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perhitungan didasarkan pada hasil sensus tahun 1990, 2000, dan 2010, diperoleh nilai rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun sebesar 0,36 % (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pati, 2012). Melihat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka kebutuhan fasilitas pelayanan juga semakin meningkat. Kebutuhan fasilitas kesehatan tidak hanya terkait kuantitas tetapi juga kualitas sebuah fasilitas tersebut. Kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan yang tersedia ini sangat berpengaruh kepada kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pati ini. Distribusi dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pati ini belum merata di setiap daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah dari fasilitas yang tersebar di setiap Kecamatan belum merata, di mana fasilitas kesehatan
3
tersebut masih didominasi oleh keberadaan fasilitas di dekat kota yaitu di Kecamatan Pati. Fasilitas tersebut seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan lain-lain. Dari data daerah dalam angka Kabupaten Pati Tahun 2010 diketahui untuk Kecamatan Pati sendiri mempunyai jumlah fasilitas kesehatan terbanyak yaitu 143 sarana kesehatan, yang terdiri atas puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu dengan hirarkinya, puskesmas keliling, dan puskesmas desa. Sementara untuk penyebaran fasilitas-fasilitas tersebut belum tersebar secara merata di setiap kecamatan. Sebagai contoh Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan ini merupakan kecamatan yang masih bersifat perdesaan. Di Kecamatan Dukuhseti sendiri memiliki 91 sarana kesehatan yang terdiri atas puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu dengan hirarkinya, puskesmas keliling, dan puskesmas desa. Walaupun fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah tersedia di salah satu kecamatan dengan beberapa jumlah fasilitas, namun untuk pemanfaatannya sendiri belum efisien. Sehingga efektivitas dari sejumlah fasilitas yang tersedia belum maksimal. Efektivitas yang kurang maksimal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi kualitas fasilitas itu sendiri. Pemanfaatan dalam memperoleh fasilitas kesehatan oleh masyarakat lebih dipengaruhi oleh adanya aspek prestise yaitu sisi gengsi dari masyarakat tersebut, sehingga mereka lebih cenderung untuk memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di pusat kota yang jauh daripada pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang ada di setiap kecamatan. Tidak hanya aspek prestise saja yang dapat mempengaruhi seorang pasien untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan yang tersedia tetapi juga aspek sosial ekonomi lainnya yang tentunya turut mendorong pilihan seorang pasien dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan tersebut, sepertia waktu, biaya, jarak yang harus pasien tempuh dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan. Oleh karena itu, penulis mengambil pokok permasalahan terkait dengan pengkajian mengenai pemanfaatan dan efektivitas fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dengan harapan dapat melihat karakteristik pemanfaatan dan efektivitas fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas yang berada di dua kecamatan berbeda. Dengan
4
melihat karakteristik ini maka dapat disajikan sebuah saran pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.
1.2. Perumusan Masalah Seiring dengan perjalanan waktu, kota mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertambahan penduduk, perubahan sosio-ekonomi dan budaya serta interaksi dengan kota-kota lain di sekitarnya. Secara fisik, perkembangan suatu kota dapat dicirikan dari penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, bangunan-bangunannya yang semakin rapat dan wilayah terbangun terutama pemukiman yang cenderung semakin luas, serta semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota. Permasalahan sebagai konsekuensi dari perkembangan kota yang telah terjadi adalah meningkatnya aktivitas penduduk sehingga kebutuhan akan fasilitas sebagai pendukung aktivitas penduduk akan meningkat pula. Fasilitas sosial yang merupakan bagian dari fasilitas kota memegang peranan penting bagi pertumbuhan aktivitas kota, salah satunya fasilitas kesehatan. Bagi penduduk di perkotaan dan perdesaan sangatlah membutuhkan sebuah pelayanan seperti pelayanan kesehatan yang memadai. Sayangnya, kondisi ini mungkin tidak terjadi di beberapa wilayah. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kuantitas dan kualitas dari fasilitas pelayanan ini dapat mempengaruhi hal tersebut terutama di daerah perdesaan dan pinggiran. Hal ini tercermin pada sebagian penduduk perdesaan dan yang berada di daerah pinggiran lebih memilih menuju fasilitas pelayanan yang berada di kota. Oleh karena itu, untuk mengukur bagaimana karakteristik pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati, maka dibutuhkan penelitian yang dapat memecahkan sebuah masalah dan memberikan solusi terbaik terkait dengan permasalahan ini. Dengan melihat permasalahan yang ada, maka dirumuskan beberapa hal berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu : 1.
Bagaimana pemanfaatan fasilitas puskesmas yang tersedia di Kecamatan Pati dan Dukuhseti ?
5
2.
Bagaimana efektivitas pemanfaatan fasilitas puskesmas yang tersedia bagi masyarakat di Kecamatan Pati dan Dukuhseti ?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 1.
Mendeskripsi pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti.
2.
Mengidentifikasi
efektivitas
pemanfaatan
fasilitas
pelayanan
kesehatan puskesmas yang tersedia bagi masyarakat di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti.
1.4. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini antara lain : 1.
Sebagai karya penelitian ilmiah (skripsi) untuk memenuhi persyaratan ujian akhir jenjang studi S1 di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2.
Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Program Studi Pembangunan Wilayah pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Geografi pada umumnya.
3.
Sumbangan informasi bagi pengambil kebijakan pengembangan wilayah dan sumber informasi bagi penelitian sejenis.
4.
Dapat digunakan sebagai bahan pembanding kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Pati dan terutama bagi unit pelayanan kesehatan di Kabupaten ini.
1.5. Landasan Teori 1.5.1.
Fasilitas Pelayanan Sosial
Menurut jenisnya, Conyers (1994 : 22-23) pelayanan dibagi menjadi dua yaitu pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi. Pelayanan sosial adalah pelayanan yang mempunyai tujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas
6
hidup yang dimaksud berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan sosial umumnya memiliki arti segalanya yang diberikan dan diarahkan oleh pemerintah untuk memperbaiki tingkat kehidupan penduduk (Huisman, 1987). Arti definisi/pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya. Fasilitas sosial adalah milik bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum fasos sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah. Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Fasilitas sosial buatan pemerintah yang dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikan masyarakat secara umum. Fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas sosial merupakan milik masyarakat umum. Pencapaian
pembangunan
untuk
meningkatkan
kualitas
kehidupan
masyarakat dapat dilakukan salah satunya dengan Perencanaan Sosial. Istilah perencanaan sosial yang paling utama ditujukan pada penyediaan pelayananpelayanan pokok di bidang sosial, bukan semata-mata bertalian dengan sifat ekonomisnya. Pelayanan yang semacam ini merupakan jenis pelayanan yang memberikan sumbangan terhadap kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, suplai air domestik dan sanitasi, serta berbagai macam pelayanan rekreasi. Sebuah kota atau pusat merupakan inti dari berbagai pelayanan, sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah daerah yang harus dilayaninya. Sebuah pusat yang kecil akan memberikan penawaran pelayanan yang lebih
7
terbatas jika dibandingkan dengan pusat yang lebih besar. Perencanaan sosial seringkali kurang mengena sasarannya, dalam artian hanya beberapa golongan masyarakat tertentu yang dapat menikmati. Hal ini disebabkan karena keterbatasan infrastruktur dan masih rendahnya kondisi sosial ekonomi penduduk, sehingga masih sulit menjangkau pusat-pusat pelayanan yang biasanya terletak di kota, yang di daerah tersebut sudah dapat dikatakan maju. Penyebaran pelayanan sosial harus menyangkut aspek spasial dan sosial. Aspek spasial merupakan aspek yang berkaitan dengan tingkat kemudahan dicapai perwilayah atau daerah, sedangkan aspek sosial merupakan aspek yang berkaitan dengan tingkat kemudahan pencapaian fasilitas pelayanan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. Fasilitas pelayanan bila ditinjau dari jenisnya juga menurut Conyers (1982), dibagi menjadi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi. Pengelompokan ini berdasarkan pada pengaruh langsung atau pengaruh nyata dari pelayanan tersebut terhadap penggunaannya. Khusus pelayanan yang melibatkan pengaruh sosial maupun ekonomi dikelompokkan pada pelayanan prasarana (infrastruktur pelayanan sosial ekonomi). Fasilitas pelayanan adalah fungsi dari kebijaksanaan pemerintah yaitu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti puskesmas, sekolah
negeri,
bank
pemerintah
serta
pelayanan-pelayanan
yang
perkembangannya dilakukan sendiri seperti warung, toko, dan bengkel (ESCAP,1979). Menurut Jayadinata (1986) infrastruktur (prasarana) terdiri dari ruang dan jaringan (space and network), pengelompokkan tersebut terdiri dari: 1.
Bentuk prasarana a. yang berbentuk ruang dan waktu b. yang berbentuk jaringan
2.
Macam prasarana Prasarana yang berbentuk ruang dan waktu a. Perlindungan rumah b. Pelayanan umum, yaitu kesehatan dan keamanan misalnya balai pengobatan, rumah sakit dan sebagainya.
8
c. Akses
kebudayaan
pada
umumnya.
Misalnya
bangunan
pemerintah, bangunan bank, museum, dan sebagainya. Huisman
(1987),
mengemukakan
beberapa
faktor
yang
dapat
mempengaruhi perkembangan fasilitas pelayanan sosial yaitu: 1)
Pengadaan pelayanan dalam jarak yang layak dari konsumen
2)
Daya beli masyarakat
3)
Kebutuhan masyarakat
4)
Kemudahan dijangkau (aksesibilitas)
Fasilitas
pelayanan
bila
ditinjau
atas
dasar
pendiriannya
dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, pelayanan yang merupakan fungsi kebijakan pemerintah (policy function), seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kedua, pelayanan yang berasal dari non pemerintah (non policy), seperti pelayanan reparasi, pertokoan, dan peribatan. Menurut Muta’ali (2000 : 14), metode penilaian ketersediaan fasilitas pelayanan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: 1)
Ketersediaan pelayanan (availability service), adalah mengukur ada atau tidaknya fasilitas pelayanan. Apabila fasilitas pelayanan tersedia diberi nilai satu dan jika tidak tersedia diberi nilai nol. Metode ini disebut dengan Gutman Scalling Method.
2)
Tingkat ketersediaan (size of availability) adalah mengukur jumlah unit suatu fasilitas pelayanan yang tersedia. Metode yang sering digunakan skalogram.
3)
Fungsi pelayanan/daya layan (function of availability) adalah perbandingan antara ketersediaan fasilitas pelayanan dengan variabel pembanding seperti besarnya pengguna aktual, pengguna potensial, penduduk keseluruh, dan dengan pembanding standar.
1.5.2.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang tejadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan pegawai atau hal-hal lain yang disediakan oleh
9
perusahaan
pemberi
pelayanan
yang
dimaksudkan
untuk
memecahkan
permasalahan konsumen/pelanggan. (Gronroos dalam Ratminto, 2009). Pelayanan dan kualitas pelayanan menurut pakar, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, pelayanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan dalam Kep.MenPan No. 81/93 dinyatakan, pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah pusat/ daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan peerundangundangan yang berlaku. Perkembangan kota yang semakin intensif yang ditandai dengan pembangunan fisik yang lebih intens membuat para perencana harus memutar otak untuk merencanakan kebutuhan-kebutuhan lahan agar berkelanjutan. Menurut UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan didefinisikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian. Kegiatan tersebut dapat berupa tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pelayanan kebutuhan dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah. Sarana dan prasarana mempunyai peranan ganda yaitu memadukan antara menunjang pertumbuhan ekonomi dan menunjang pemerataan hasil-hasil pembangunan dan sekaligus memberi dampak positif yaitu meningkatkan kualitas hidup. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa peran prasarana dan sarana sangat penting bagi perkembangan wilayah yang dinamis, interaktif, maupun responsif agar tercipta suatu wilayah yang mandiri serta pembangunan yang berkelanjutan. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena apabila kdua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan dalam hal ini pelayanan publik tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
10
Pelayanan kesehatan merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memberikan layanan bagi masyarakat demi kesejahteraan mereka. Pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah upaya yang dilakukan secara individu atau berkelompok untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, keluarga, ataupun masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut para ahli, jenis pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kedokteran merupakan
pelayanan
kesehatan
yang
tujuan
utamanya
adalah
untuk
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya adalah untuk perseorangan dan keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan kesehatan yang mempunyai tujuan utama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasarannya adalah untuk kelompok dan masyarakat. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah pengunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu. Pemanfaatan pelayanan kesehatan dapat diukur dengan melihat kuantitas dan kualitas dari fasilitas tersebut. Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima. Menurut Zeithami (dalam bukunya yang berjudul “Delivering quality service
balancing
customer
perceptions
and
expectations,
1990:21-22)
menyatakan bahwa tolok ukur kualitas pelayanan dapat diukur dari 10 sub variabel (dimensi), yaitu tangibles, reliability, responsivenss, competence, coutesy, credibility, security, access, communications, undestanding the customer.
11
Kebutuhan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, namun masalah yang kerap muncul dalam dunia kesehatan adalah kurangnya sumberdaya. Kebijkasanaan di sektor kesehatan bukanlah suatu proses pembuatan keputusan, namun harus mengacu pada perubahan penyembuhan menjadi pendekatan pencegahan agar masalah-masalah kesehatan dapat ditangani secara efektif. Pendekatan pencegahan atau perawatan kesehatan primer menitikberatkan pada program peningkatan kesehatan, seperti imunisasi, perawatan anak, pendidikan kesehatan dan gizi. Aspek-aspek tersebut walaupun terbatas, menunjukkan bahwa perencanaan untuk meningkatkan kesehatan di negara-negara berkembang tidak akan berhasil diwujudkan jika dilaksanakan secara terpisah. Kesehatan adalah contoh khas dari suatu sektor yang pendekatan perencanaannya akan menghadapi kegagalan jika dilaksanakan tanpa kaitan dengan sektor-sektor yang lain. Sarana kesehatan bukan saja penting untuk kesehatan
penduduk
melainkan
juga
berfungsi
untuk
mengendalikan
perkembangan penduduk.
1.5.3.
Puskesmas
Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang tinggal di wilayah kerja puskesmas. Tujuan pembangunan kesehatan yang diselengggarakan puskemas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setingg-tingginya. Selain itu puskesmas menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang merupakan pusat pelayanan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat pribadi dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan
12
kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan publik dengan tujuan utamanya memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit. Puskesmas
memiliki
tiga
fungsi,
yaitu
sebagai
pusat
penggerak
pembangunan yang berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama. Sebagai langkah awal dari program keperawatan kesehatan masyarakat, fungsi dan peran puskesmas bukan saja persoalan teknis medis tetapi juga berbagai keterampilan sumber daya manusia yang mampu mengorganisir model sosial yang ada di masyarakat, juga sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat di wilayah terkecil dan membutuhkan strategi
dalam
hal
pengorganisasian
masyarakat
untuk
terlibat
dalam
penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas melakukan beberapa cara, yaitu merangsang masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri, memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, memberikan bantuan yang bersifat bimbingan dan rujukan medis kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan tidak menimbulkan ketergantungan, memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada msyarakat, bekerjasama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program kesehatan.
1.5.4.
Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pemanfaatan secara umum diartikan sebagai penggunaan suatu barang, alat, atau jasa, atau fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dan mengambil keuntungan (manfaat) dari nilai barang, atau alat, atau jasa, atau fasilitas yang ada. Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa penagruh, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang peraturan). Secara umum pengertian efektivitas adalah seberapa jauh tujuan yang telah
13
ditetapkan dapat tercapai dengan menggunkan semaksimal mungkin semua alatalat dan sumberdaya yang tersedia (Gibson dalam Basri, 2005). Emerson (dalam Basri, 2005) memberikan definisi efektivitas adalah sebuah pengukuran artinya tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial dalam penelitian ini adalah menilai daya guna dari pemanfaatan suatu fasilitas pelayanan. Pemanfaatan fasilitas dikatakan efektif apabila pengguna fasilitas sesuai dengan peraturanperaturan yang berlaku, seperti jarak jangkauan ideal untuk mencapai fasilitas, kriteria kinerja pelayanan dan peraturan daerah tentang kesehatan.
1.6. Penelitian Sebelumnya Penelitian yang terkait diantaranya pada tahun 1996 Chriswardani dengan judul penelitiannya Pemanfataan Pelayanan Kesehatan pada Keluarga Nelayan di Kabupaten Jepara memperoleh hasil bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh keluarga nelayan dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan, perekonomian keluarga dan lingkungan sosial mereka diantaranya lingkungan sehat disekitar tempat bermukim. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh bahwa persepsi dari keluarga nelayan terhadap pelayanan kesehatan puskesmas lebih baik daripada pelayanan kesehatan rumah sakit. Persepsi mayarakat ini lebih didominasi karena faktor ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Penelitian tahun 1996 ini menggunakan teknik analisis multivariat untuk menganalisis hasil data yang diperoleh. Dari penelitian terkait yang dapat digunakan sebagai dasar acuan adalah metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu wawancara mendalam. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhita Kusuma (2004) dengan judul Kondisi Pelayanan Fasilitas Sosial Kecamatan Banyumanik-Semarang Berdasarkan Persepsi Penduduk memperoleh hasil bahwa kondisi pelayanan sosial berdasar persepsi penduduk untuk empat jenis fasilitas sosial yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perbelanjaan dan niaga telah mencukupi kebutuhan penduduk dan sesuai dengan keinginan penduduk, namun untuk fasilitas taman dan olah raga memiliki kondisi pelayanan yang kurang menurut
14
penduduk. Kebutuhan penduduk terhadap fasilitas pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan perekonomian. Berdasarkan pola pemanfaatan, sebagian besar penduduk telah memanfaatkan fasilitas yang tersedia di dalam Kecamatan Banyumanik, kecuali untuk fasilitas pendidikan yang didominasi oleh pemanfaatan di dalam dan di luar Kecamatan Banyumanik. Masih sama dengan penelitian sebelumnya penenlitian pada tahun 2004 ini yang menjadi dasar acuan peneliti untuk menjawab beberapa perumusan masalah adalah metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu wawancara mendalam dan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan beberapa variabel penelitian yang digunakan seperti pendidikan dan perekonomian. Penelitian terkait yang terakhir adalah penelitian yang disusun oleh Heru Santoso pada tahun 2007 dengan judul penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Binjai Kota. Pada penenlitian tahun 2007 ini menggunakan metode wawancara mendalam dan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel penelitian yaitu tangibles, reliability, responsivenness, assurance, dan empathy. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti, kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dari berbagai dimensi pengukuran menunjukkan tahap yang relatip cukup tinggi atau bagus. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dimensi pengukuran yang perlu menjadi perhatian guna peningkatan dan pembaikan lebih lanjut adalah menyangkut: keterjangkuan lokasi, ketepatan kehadiran tenaga kesehatan perawat, kemampuan dokter dari tanggapan terhadap keluhan pasien, keramahan dan kesopanan, kesesuaian pelayanan dengan harapan pesakit. Dasar acuan yang digunakan untuk penelitian selanjuntnya adalah metode, teknik dan beberapa variabel yang digunakan dalam memperoleh dan mengolah data. Monica Puspa (2007) penelitian mengenai Kajian ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kecamatan Mungkid Kabupaten Malang mempunyai tujuan untuk mengkaji (1) tingkat ketersediaan, (2) Daya layan, (3) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi
di
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang. Penelitian ini
15
Tabel 1.1. Penelitian Sebelumnya Yang Berkaitan Dengan Tema Nama Peneliti (Tahun Terbit) Dra. Chriswardani Suryawati, M.Kes (1996)
Judul Penelitian
Tujuan Penelitian
Metode Penelitian
Hasil Penelitian
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Keluarga Nelayan Di Kabupaten Jepara
Menjawab masalah jangkauan pelayanan kesehatan kepada keluarga nelayan yang sebagian besar miskin dan berpendidikan rendah.
Survei terhadap 20 sampel keluarga nelayan di Kecamatan Kedung dan Kecamatan Jepara
Pemanfaatan pelayanan dipengaruhi oleh kebutuhan, jumlah dan struktur keluarga, biaya, pendidikan, pengeluaran keluarga, waktu, dan jarak pelayanan.
Adhita Kusuma Dwi Cahyani (2004)
Kondisi Pelayanan Fasilitas Sosial Kecamatan Banyumanik-Semarang Berdasarkan Persepsi Penduduk
Melakukan analisis kondisi pelayanan fasilitas sosial di Kecamatan Banyumanik berdasarkan persepsi penduduk dan standar yang berlaku
Deskriptif
Kondisi pelayanan sosial berdasar persepsi penduduk diperoleh bahwa kondisi pelayanan telah mencukupi kebutuhan penduduk dan sesuai dengan keinginan penduduk
Heru Santosa (2007)
Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Binjai Kota
Mengetahui kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas berdasarkan persepsi masyarakat pengguna, Mengetahui faktor penyebab kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas baik faktor input, proses dan lingkungan, Mengetahui demand dan need masyarakat akan keinginan pelayanan kesehatan masa depan.
Wawancara Mendalam
Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dari berbagai dimensi pengukuran menunjukkan tahap yang relatip cukup tinggi atau bagus. dimensi-dimensi penting yang perlu mendapat perhatian guna peningkatan dan pembaikan lebih lanjut adalah menyangkut: keterjangkuan lokasi, ketepatan kehadiran tenaga kesehatan perawat, kemampuan dokter dari tanggapan terhadap keluhan pasien, keramahan dan kesopanan, kesesuaian pelayanan dengan harapan pesakit.
16
menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder yang telah didapatkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di daerah administrasi desa lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah administratif kota. Daya layan fasilitas pelayanan yang ada sudah baik meskipun ada beberapa yang fasilitas berdaya layan kurang. Persepsi masyarakat menunjukkan pemanfaatan fasilitas pelayanan sosial ekonomi oleh pengguna di wilayah perdesaan lebih efisien daripada di wilayah perkotaan. Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada (1) pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dan (2) efektivitas pemanfaatan puskesmas di daerah perdesaan dan perkotaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan metode kualitatif.
1.7. Kerangka Pemikiran Pemenuhan
kebutuhan
masyarakat
menjadi
sangat
penting
dalam
pembangunan sebuah wilayah. Hal tersebut disebabkan dalam merencanakan suatu kota sangatlah perlu untuk memahami kebutuhan masyarakat guna mencapai tujuan dalam melayani masyarakat serta dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut (Lang, 1994). Pengembangan wilayah selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam mencapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat salah satunya adalah dengan menyediakan fasiltas pelayanan yang memadai bagi masyarakatnya. (Kurniasih dan Kustiwan, 2009). Tujuan pembangunan salah satunya adalah meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, serta mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan cara meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas serta sarana kesehatan. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di suatu wilayah meningkat. Hal ini berpengaruh juga pada kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan yang semakin meningkat pula. Isu di perkotaan dan perdesaan mengenai penyediaan
17
. Jumlah Penduduk yang semakin meningkat
Perkotaan
Perdesaan
Pengembangan Kesehatan
Fisik Puskesmas
Non Fisik Pelayanan
Aspek Sosial-Ekonomi
Ketersediaan
Kualitas
Persepsi Positif/Suka
Memanfaatkan
Diadaptasi dari Su Ritohardoyo, 2006
Negatif/ Tidak Suka
Tidak Memanfaatkan
Memanfaatkan
Efektivitas Hasil Temuan Analisis
Kesimpulan dan Rekomendasi
Konsep/Kebijakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan meningkat
Gambar 1.1. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian
18
fasilitas adalah adanya kesenjangan ketersediaan dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di setiap Kecamatan. Isu lainnya adalah ketersediaan yang lebih memusat diperkotaan yang kemudian membuat masyarakat desa dan pinggiran lebih memilih pelayanan di kota daripada di daerah mereka berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Kurangnya kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan di setiap kecamatan, sehingga mempengaruhi pemilihan oleh masyarakat terhadap pemanfaatannya. Pemilihan pemanfaatan terhadap fasilitas puskesmas di setiap kecamatan akan dipengaruhi oleh persepsi individu yang berbeda-beda. Persepsi tersebut ditentukan oleh beberapa faktor yaitu karakteristik demografis, sosial ekonomis, sosial budaya individu serta keterjangkauan atau kemudahan (aksesibilitas). Persepsi yang dihasilkan oleh individu ini ada dua tipe yaitu positif dan negatif. Positif jika individu tersebut merasa suka memanfaatkan fasilitas puskesmas yang tersedia. Negatif jika individu yang bersangkutan merasa tidak suka terhadap pemanfaatan yang mereka lakukan. Namun ketidaksukaan individu atau persepsi negatif terhadap fasilitas yang ada tidak sepenuhnya mereka tetap tidak memanfaatkan tetapi tetap mereka memanfaatkan dengan mempunyai alternatif lain dalam fasilitas yang digunakan. Persepsi terhadap pemanfaatan pelayanan di perkotaan dan perdesaan tentunya akan menimbulkan hasil temuan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai analisis keruangan pemanfaatan fasilitas di perkotaan dan desa. Hasil temuan atas persepsi dan analisis mengenai ketersediaan serta kualitas fasilitas puskesmas dapat berguna untuk mengukur bagaimana tingkat keefektivitasan fasilitas puskesmas yang ada. Sehingga dari hasil ini dapat dijadikan dasar dalam membuat konsep kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
1.8.
Pertanyaan Penelitian Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai
berikut:
19
(1)
Bagaimana perbedaan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas yang dimanfaatkan di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti ?
(2)
Bagaimana perbedaan intensitas pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti tersebut ?
(3)
Bagaimana perbedaan jenis pengobatan yang dilayani oleh fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti ?
(4)
Bagaimana
perbedaan
akses
pemanfaatan
fasilitas
pelayanan
kesehatan puskesmas di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti ? (5)
Bagaimana perbedaan sosial ekonomi pemanfaat fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti ?
(6)
Bagaimana perbedaan efektivitas lokasi fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas yang tersedia di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti ?
(7)
Bagaimana perbedaan efektivitas pelayanan oleh tenaga medis fasilitas puskesmas di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti ?
(8)
Bagaimana perbedaan efektivitas biaya
pemanfaatan
fasilitas
pelayanan kesehatan puskesmas di Kecamatan Pati dan Kecamatan Dukuhseti ?
1.9. Batasan Operasional Pemanfaatan diartikan sebagai penggunaan suatu barang, alat, atau jasa, atau fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dan menagmbil keuntungan (manfaat) dari nilai barang, atau alat, atau jasa, atau fasilitas. Fasilitas Pelayanan adalah segala bentuk pelayanan baik berupa barang ataupun jasa yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keperluan penduduk (Conyers, 1994). Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
20
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorang, keluarga, dan ataupun masyarakat (Levey dan Lomba, 1973). Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta msayarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertamayang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Azrul Azwar, 1996). Aspek Sosial Ekonomi adalah segala aspek yang berkaitan dengan sosial ekonomi individu baik dari dalam maupun luar, seperti pendidikan, lingkungan keluarga, dan perekonomian. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa penagruh, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang peraturan).
21
