1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pertumbuhan ekonomi dunia saat ini adalah sangat lambat. Banyak faktor
yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah terjadinya krisis di Amerika. Krisis yang terjadi di Amerika serikat pada tahun 2007-2009 merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan global. Krisis keuangan global ini membawa
dampak
secara
langsung
maupun
tidak
langsung
terhadap
perekonomian negara-negara yang ada di dunia ini. Indonesia secara tidak langsung terkena dampak krisis keuangan global ini. Namun dampaknya tidak begitu besar bagi perekonomian Indonesia. Walaupun krisis keuangan global tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah tetap melakukan berbagai kebijakan bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan negara Amerika Serikat merupakan salah satu negara mitra dagang Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan makro yang dijalankan oleh pemerintah bersama dengan kebijakan moneter dan sektoral. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah dapat terlihat melalui kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran di Indonesia mendukung
kegiatan
ekonomi
nasional
dalam
ditujukan untuk
memacu
pertumbuhan,
menciptakan dan memperluas lapangan kerja meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan anggaran memiliki instrumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara negara untuk kurun waktu satu tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar
sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Indikator makroekonomi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran (APBN) adalah
2
sebagai berikut : Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Nilai tukar, Suku bunga SBI, Harga minyak internasional, Produksi minyak Indonesia. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat
Jenderal Anggaran, pada tahun 2007 jumlah belanja negara Indonesia sebesar 757,6 triliun rupiah meningkat menjadi 1320,8 triliun rupiah pada tahun 2011. Pendapatan negara dan hibah juga mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 707,8 triliun rupiah menjadi
1169,9 triliun rupiah. Dari data yang
diperoleh jumlah pendapatan dan hibah negara selalu lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara setiap tahunnya. Belanja negara/pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan penerimaan negara menyebabkan defisit anggaran. Tabel 1.1 Ringkasan APBN Indonesia 2007 - 2011 Tahun Pendapatan dan Hibah (triliun Rupiah) 2007 707,8 2008 981,6
Belanja Negara Surplus /Defisit Utang Luar (triliun Rupiah) anggaran (triliun Negeri Rupiah) (Miliar US$) 757,6 -49,8 62,25 985,7 -4,1 66,69
2009 2010
848,8 995,3
937,4 1.042,1
-88,6 -46,8
65,02 68,10
2011
1.169,9
1.320,8
-150,8
68,41
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, 2012
Dari Tabel 1.1 dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah pendapatan dan hibah negara Indonesia selalu lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara/pengeluaran negara. Hal ini membuktikan bahwa dari tahun 2007 hingga 2011 anggaran negara Indonesia mengalami defisit anggaran. Kebijakan anggaran di suatu negara dalam prakteknya memiliki tiga kondisi, antara lain berimbang, surplus, dan defisit. Anggaran negara berimbang adalah anggaran negara dimana penerimaan negara jumlahnya sama dengan pengeluaran pemerintah, sementara anggaran surplus adalah penerimaan negara lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pengeluaran negara. Banyak hal yang menjadi penyebab peningkatan belanja pemerintah, salah satunya kenaikan harga minyak mentah dunia. Belanja pemerintah meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Hal ini terjadi pada tahun 2010. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada APBN 2010 mengalami perubahan
3
yakni mengalami kenaikan hingga lebih dari 20 triliun rupiah. Akibatnya, anggaran belanja negara dalam APBN 2010 naik dari target awal yakni menjadi 1042,1 triliun. Tahun 2012 dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) jumlah belanja pemerintah menjadi 1058,31 triliun rupiah dari asumsi sebelumnya
964,997
triliun rupiah sehingga mengalami kenaikan sebesar 93,313 triliun rupiah. Salah satu penyebab kenaikan belanja pemerintah karena anggaran belanja subsidi energi membengkak. Anggaran belanja subsidi energi naik dari 168,55 triliun rupiah menjadi 230,43 triliun rupiah. Sedangkan, belanja subsidi non energi naik sekitar 2 triliun rupiah, menjadi 42,72 triliun rupiah. Alhasil, pos belanja subsidi menjadi pos pengeluaran yang terbesar yakni 273,155 triliun rupiah. Kenaikan belanja pemerintah Indonesia setiap tahunnya juga disebabkan oleh perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut Teori pengeluaran negara Musgrave dan Rostow lebih menekankan pada proporsi belanja suatu negara dalam memandang perkembangan ekonomi. Tahap perkembangan ekonomi lebih dinilai dari pertanyaan apa saja sektor yang dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan belanja pemerintah. Dari hal tersebut akan terlihat jelas perbedaan arah pembangunan suatu negara. Negara pada tahap awal perkembangan, karena masih minim infrastruktur, tentu akan lebih menekankan anggaran negara untuk investasi modal yang lebih bersifat starting development, seperti pembangunan gedung perkantoran daerah, gedung pendidikan, pasar, jalan umum, maupun gedung pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat masih bergantung pada peran sentral pemerintah dalam segala kegiatan pemenuhan kebutuhan, peran swasta masih belum begitu dirasakan. Hal ini dapa menunjukkan sektor swasta masih memulai investasi atau sudah relatif lama berdiri namun belum berkembang sehingga belum dominan dalam sistem perekonomian. Menurut teori ekonomi dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow pada tahap lanjut ekonomi, pengeluaran negara lebih bersifat meningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pemanfaatan teknologi mutakhir dalam pelayanan kesehatan. Bisa juga dengan meningkatkan standar pendidikan menuju ruang lingkup yang lebih luas, seperti Sekolah Bertaraf Internasional. Muncul
4
juga kebutuhan baru akan adanya program perawatan lingkungan maupun penyediaan sarana rekreasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memfokuskan anggaran untuk pembangunan gedung dan pengadaan prasarana melainkan bersifat memperbaharui dan memelihara fasilitas pemerintah tersebut. Indonesia memiliki wilayah negara yang amat luas. Tidak mudah mengklasifikasikan Indonesia termasuk negara dalam tahap awal perkembangan ekonomi, tahap menengah, atau tahap lanjut pembangunan ekonomi. Ini disebabkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan yang cukup signifikan di masing-masing wilayah. Ini juga menyangkut tingkat kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2005-2009 ( Miliar Rupiah) 2006 LKPP 283.343
2007 LKPP 316.078,7
2008 APBN 518.241,5
2009 APBN 494.766,2
21.562,2 dan 15.617,3
24.426,1 23.743,1
30.685,9 28.315,9
10.489,7 12.306,8
12.278,6 14.451,3
23.504,0
38.295,6
42.221,9
57.239,0
56.852,6
1.333,9
2.664,5
4.952,6
6.353,1
7.035,1
Perumahan dan 4.216,5 Fasilitas Umum Kesehatan 5.836,9
5.457,2
9.134,6
12.993,4
18.135,0
12.189,7
16.004,5
15.985,6
17.301,9
Pariwisata Budaya Agama
905,4
1.851,2
1.393,2
1.489,7
1.312,3
1.411,2
1.884,2
791,1
830,3
29.307,9 2.272,5
45.303,9 2.292,2
50.843,3 2.650,4
57.960,2 3.317,3
89.918,1 3.317,5
361.155,2
440.032,1
504.623,3
697.071,0
716.376,3
FUNGSI Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban keamanan Ekonomi
Lingkungan Hidup
Pendidikan Perlindungan Sosial Jumlah
2005 LKPP 255.603,2
dan 588,6
Sumber data: BI, Laporan Tahunan Indonesia
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa total belanja pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tabel Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi memberikan gambaran yang cukup jelas dalam menilai preferensi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran negara. Pada tahun 2009, fungsi pemerintah dengan alokasi dana terbesar antara lain pelayanan umum, pendidikan,
5
ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, dan kesehatan. Terjadi pergeseran prioritas alokasi dana yang cukup signifikan pada peralihan tahun 2007-2008. Alokasi dana terhadap fungsi pertahanan dan ketertiban berkurang secara signifikan pada tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 2007. 1.2
Perumusan Masalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah
penduduk yang besar. Indonesia adalah salah satu negara kawasan ASEAN yang pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari Gambar dibawah ini. PERTUMBUHAN PDB ASIA TENGGARA TAHUN 2000 - 2010
Sumber : Direktorat Perencanaan Makro (Bappenas)
Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2000 - 2010 Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dari beberapa negara di kawasan ASEAN, yang paling konstan pertumbuhan PDB nya adalah negara Indonesia. Sementara negara lainnya memiliki pertumbuhan PDB yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2008, dimana saat terjadinya krisis keuangan dunia, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami penurunan paling sedikit dibandingkan negara-negara lainnya. Hal ini dikarenakan
pengaruh konsumsi Indonesia yamg memiliki
pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia.
6
Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh tingginya konsumsi yang berasal dari penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia adalah tergolong cukup besar, dimana pada kawasan ASEAN Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk yang paling banyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memiliki hubungan dengan kebijakan fiskal. Hal ini terlihat dari instrumen instrumen kebijakan
fiskal antara lain :
pengeluaran pemerintah,
penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berbanding lurus dengan pengeluaran pemerintah indonesia. Pengeluaran pemerintah Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah Indonesia terjadi setiap tahunnya terutama dari tahun 2000 – 2008. Hal ini terlihat seperti dalam gambar dibawah ini.
250 200 150 100 50 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tahun Sumber data: Statistik Keuangan Ekonomi Indonesia (data diolah)
Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Indonesia tahun 2000-2011 Peningkatan pengeluaran pemerintah Indonesia setiap tahunnya bahkan menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami defisit anggaran. Dimana pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan pendapatan pemerintah. Besarnya penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak tidak mampu membiayai besarnya pengeluaran pemerintah. Pemerintah melakukan pinjaman luar negeri guna membiayai defisit anggaran tersebut.
7
Pinjaman luar negeri tersebut berpengaruh besar terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, pinjaman luar negeri ini dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya tambahan pengeluaran pemerintah untuk membiayai cicilan pokok pinjaman tersebut beserta bunganya. Peningkatan
pengeluaran
pemerintah
berbanding
lurus/searah
dengan
pertumbuhan pinjaman luar negeri (Andini, 2012). 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2005
2006
2007 Tahun
Pengeluaran Pemerintah
2008
2009
Penerimaan Pajak
Sumber : World Development Indicators 2011 (data diolah)
Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak Indonesia 2005-2009 Gambar 1.3 menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dibarengi dengan peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak disebabkan penetapan pajak yang terus meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Hal ini menandakan bahwa negara Indonesia mengalami defisit anggaran. Untuk membiayai defisit anggaran ini pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Perlu diketahui bahwa pinjaman luar negeri menyebabkan penetapan pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang. Penetapan pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah,
baik
untuk
pembangunan
maupun
8
pengeluaran yang kurang produktif seperti cicilan pokok dan bunga pinjaman dari luar negeri (Andini, 2012). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah
hubungan
antara
penerimaan
pajak
dengan
pengeluaran/belanja pemerintah? 2.
Bagaimana hubungan antara investasi dengan pendapatan pemerintah ataupun belanja pemerintah?
3.
Faktor–faktor apa sajakah yang menyebabkan pengeluaran pemerintah Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya apabila dibandingkan dengan
tahun
sebelumnya? dan
bagaimana
faktor–faktor
tersebut
mempengaruhinya? 4.
Bagaimanakah saran dari kebijakan pengelolaan anggaran belanja pemerintah untuk menjadikan perekonomian yang lebih ke depannya?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
1.
Menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pengeluaran pemerintah Indonesia
2.
Menganalis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengeluaran pemerintah Indonesia
3.
Menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia.
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun
bagi para pembaca atau bagi pihak pihak lain yang berkepentingan. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis yaitu menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah Indonesia dengan menetapkan beberapa variabel ekonomi sebagai bahan penelitian. 1.
Manfaat Akademis Penelitian ini berhubungan erat dengan mata kuliah Makroekonomi,
kedijakan ekonomi Internasional, Ekonomi Keuangan Internasional, sehingga
9
dengan dengan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan lebih memahaminya. 2.
Manfaat dalam implementasi atau praktek Penelitian ini memfokuskan kepada kondisi perekonomian negara
Indonesia sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil keputusan atau kebijakan ataupun pihak yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 3.
Bagi penulis, penelitian ini dapat memberi wawasan baru mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah Indonesia.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis faktor–faktor yang
mempengaruhi pengeluaran/belanja pemerintah, dimana studi kasusnya adalah negara Indonesia. Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel penerimaan pajak (TR), ekspor bersih (NE), inflasi (INF), investasi (INV), pertumbuhan ekonomi melalui persentasi pertumbuhan PDB Indonesia setiap tahunnya (GW), nilai tukar rupiah (ER) terhadap dolar Amerika Serikat (ER) dan varibel pengeluaran/belanja pemerintah Indonesia itu sendiri (G). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data periode dari tahun 1984 hingga tahun 2011.
