BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pengelolaan disektor publik sering dinilai oleh masyarakat tidak
produktif, tidak efisien, rendah kualitasnya danbanyak kekurangan lainya. Hal tersebutmemunculkan kritik keras yang mendorong lahirnya berbagai gerakan reformasi disektor publik,yaitu reformasi birokrasi, reformasi keuangan negara dan reformasi manajemen sektor publik atau yang populer disebut New Public Management. Dengan adanya reformasi tersebut,diharapkan terjadi perubahan pengelolaan manajemen disektor publik untuk dapat mencapai kinerja yang baik serta terwujudnya akuntabilitas disektor publik. Reformasi keuangan negara dan pertanggungjawabannya merupakan hal yang penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan good governance. Titik awal lahirnya reformasi keuangan Negara di Indonesia ditandai dengan disahkannya tiga paket UndangUndang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebagai salah satu instrumen ekonomi yang penting, anggaran memiliki peran utama untuk mensejahterakan rakyat. Tatakelola anggaran yang baik menentukan arah kebijakan anggaran dalam mencapai tujuan bernegara. Oleh karena
itu,
sebagai
penanda
mengembalikan
anggaran
ke
tujuannya,
makaUndang-Undang paket Keuangan Negara tersebut dibuat. Penganggaran mengalami perubahan dari Line Item Budgeting atau tradisional memakai cara incrementaldalam pengalokasian anggarannya menjadi penganggaran berdasarkan kinerja. Perubahan inilah yang merubah orientasi
1
2
penyusunan anggaran yang semulahanya dititikberatkan pada input, tidak terkait pada rencana jangka panjang, kaku dan sentralis berubah menjadi sistem penganggaran baru yang berfokus pada input, output dan outcome(value for money), berdasarkan sasaran kinerja serta utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang. Perubahan
sistem
penganggaran
tersebut
dimaksudkan
untuk
memperbaiki proses penganggaran disektor publik. Perbaikan tersebut mendorong adanya akuntabilitas yang berorientasi hasil dan peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran. Selanjutnya,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)sebagai representasi dari masyarakat atau publik akan membahas dan menetapkan manfaat yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan beserta anggarannya sebagai kontrak kinerja pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerjamenjelaskan tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran yang mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat
proses
pengambilan
keputusan
sehingga
penekanan
dari
penganggaran berbasis kinerja adalah pada ketersediaan rencana kerja yang benarbenar
mencerminkan
komitmen
Kementerian
Negara/Lembaga
dalam
melaksanakan program-program yang menjadi prioritas. Penyusunan anggaran berbasis kinerja menekankan adanya keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian, hasil dan keluaran tersebut, mendorong peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi pengeluaran, mengurangi tingkat pemborosan keuangan negara dan meningkatkan manajemen pelayanan publik, karena setiap penyediaan alokasi dana akan selalu dikaitkan dengan kinerja yang akan dicapai sehingga dasar pengalokasian dana menjadi lebih obyektif. Penerapan anggaran berbasis kinerja membuka ruang untuk semakin mempertajam tujuan dan sasaran dalam pencapaian visi dan misi pemerintah yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga.
3
Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksaan program program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah salah satu Lembaga non-Kementerian yang menerapkan anggaran berbasis kinerja. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 52 tahun 2009, BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya, BKKBN mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional, pentapan norma, standar prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi,penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Setelah dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, BKKBN mulai menerapkan anggaran berbasis kinerja pada tahun 2011. Namun pada aplikasinya dari seluruh satuan kerja yang ada di BKKBN pusat terdapat salah satu satuan kerja yang realisasi anggarannya berada dibawah 90% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
4
Perkembangan realisasi anggaran Satuan KerjaDeputiX tersebut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 1.1 Perkembangan realisasi anggaran satuan kerja X Dari tahun 2011 – 2014 (dalam milyar) Tahun
2011
2012
2013
2014
Dana DIPA (Rp)
28,883
24,524
25,508
16,187
Realisasi (Rp)
22,618
19,895
21,414
14,149
Persentase (%)
78,31
81,12
83,95
87,41
Sumber: (LaporanRealisasiAnggaranBKKBN, 2011-2014, data telah diolah kembali)
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja semestinya berpengaruh baik pada Akuntabilitas Kinerja di instansi satuan kerja BKKBN, kondisi ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian. Atas dasar latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul“PengaruhPenerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Di Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Survey padaSatuanKerjaDeputi X)
1.2
Identifikasi Masalah Beradasarkan Latar Belakang yang telah diuraiakan diatas, maka rumusan
masalah pada penilitian ini adalah: 1.
Bagaimana Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Deputi Bidang X di BKKBN.
2.
Bagaimana Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja DeputiBidang X di BKKBN.
3.
Bagaimana pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Deputi Bidang X di BKKBN.
5
1.3
Maksud dan Tujuan Penilitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1.
Untuk mengetahui Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Deputi Bidang X di BKKBN.
2.
Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Deputi Bidang X di BKKBN.
3.
Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Deputi Bidang X di BKKBN.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan
bagi semua pihak antara lain : 1.
Kegunaan Praktis Dengan dibuatnya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait untuk dijadikan referensi serta masukan bagi Satuan Kerja DeputiBidang X padaBKKBN.
2.
Kegunaan Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta masukan atas pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi, khususnya mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik.
6
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam
penulisan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada Satuan Kerja Deputi Bidang X pada BKKBN yang berlokasi di Jalan Permata No.1 Halim Perdana Kusuma Jakarta. Waktu penelitian dilakukan dari bulan agusutus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016.
