BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Structural Adjustment Programs (SAPs) adalah sebuah program pemberian pinjaman yang dicanangkan oleh IMF. SAPs pada mulanya dirumuskan untuk membendung bencana ekonomi global pada tahun 1970an seperti krisis minyak, krisis hutang, depresi ekonomi internasional, dan stagnasi ekonomi negara-negara Dunia Ketiga.1 Untuk mendapatkan pinjaman, negara-negara penerima bantuan diharuskan untuk melaksanakan beberapa persyaratan yang diajukan oleh IMF. Persyaratan ini diajukan untuk memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan digunakan sesuai dengan tujuan dari IMF. SAPs dibuat dengan tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal di negara-negara penerima bantuan dengan cara membuat negara-negara tersebut menjadi lebih market-oriented dan berkonsentrasi pada perdagangan dan produksi, sehingga mampu meningkatkan ekonomi secara cepat.2 Terdapat dua momentum pada sistem internasional dan Zimbabwe yang saling berkaitan satu sama lain pada masa itu, yang mendukung masuknya SAPs ke dalam negaranegara Dunia Ketiga, khususnya Zimbabwe. Yang pertama adalah meningkatnya harga minyak yang diprakarsai oleh OECD pada periode 1970an. Pada periode ini, harga minyak meningkat sebanyak empat kali lipat dari yang sebelumnya 3 USD per barrel menjadi 12 USD per barrel pada tahun 1974.3 Kondisi ini menyebabkan negara-negara Dunia Ketiga yang memiliki tingkat ekonomi yang cenderung menengah ke bawah membutuhkan lebih banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan negaranya. IMF dan institusi ekonomi internasional lain melihat fenomena ini sebagai kesempatan untuk memberikan banyak pinjaman pada negara-negara Dunia Ketiga yang membutuhkan. Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Zimbabwe, yang baru saja mendapatkan kemerdekaan dari Inggris dan Rhodesia pada tahun 1980. Zimbabwe pada masa itu membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk memulihkan diri dari sisa-sisa perang revolusi, dan untuk menjalankan program yang sangat bertitik berat pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan besarnya beban yang harus disangga oleh pemerintah, pada puncaknya, sumberdaya ekonomi yang 1
http://wwwnew.towson.edu/polsci/ppp/sp97/imf/POLSAP1.HTM#Historical%20Backdrop%20of Greenberg, James B. A Political Ecology of Structural-Adjustment Policies: The Case of the Dominican Republic. Culture & Agriculture. 1983. Hlm. 85-93 3 http://www.theguardian.com/environment/2011/mar/03/1970s-oil-price-shock 2
1
dimiliki oleh Zimbabwe tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan negaranya secara utuh. Pada saat itulah, IMF masuk ke Zimbabwe dengan memberikan pinjaman beserta syaratsyarat SAPs. Zimbabwe menandatangani perjanjian dengan IMF pada tahun 1991 untuk mendapatkan pinjaman sebesar 484 juta dolar, dengan syarat bahwa pemerintah Zimbabwe harus melaksanakan Structural Adjustment Programs (SAPs) yang dicanangkan oleh IMF. Pemerintah melakukan upaya ini dengan tujuan untuk memberikan “shock therapy” bagi perekonomian Zimbabwe yang mengalami stagnasi selama beberapa tahun terakhir. SAPs ini dilaksanakan oleh pemerintah Zimbabwe mulai dari tahun 1991 dan berakhir pada tahun 2000.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin menjawab pertanyaan seperti berikut : Bagaimana Implementasi Structural Adjustment Programs di Zimbabwe? Bagaimana Implikasi Structural Adjustment Programs dalam mengatasi stagnasi ekonomi di Zimbabwe? 1.3 Landasan Konseptual Untuk menganalisa rumusan masalah yang telah diajukan, penulis akan memakai beberapa konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional, khusunya berkaitan dengan globalisasi dan ekonomi politik. Yang pertama adalah teori neoliberalisme. Konsep ini penting untuk memahami apa sebenarnya tujuan dari SAPs sendiri dan bagaimana neoliberalisme mencoba membuat negara-negara miskin mampu bersaing dengan negara-negara maju. Konsep yang kedua adalah mengenai SAPs sendiri. Di sini, penulis akan menjabarkan secara detail mengenai sejarah SAPs dan syarat-syarat yang diajukan bagi negara-negara penerima bantuan. Konsep yang ketiga adalah Development as Expansion of Freedom dari Amartya Sen, yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan Structural Adjustment Programs. 1. Teori Neo-liberalisme 2
Liberalisme ekonomi berasal dari tradisi intelektual karya Adam Smith dan David Ricardo. Asumsi-asumsi dasar liberalisme klasik pada abad XIX adalah bahwa pada saatnya nanti, keuntungan akan diperoleh oleh semua pihak jika pasar dibiarkan bekerja dengan bebas dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena pasar dilihat sebagai alat yang paling efisien untuk mengatur produksi dan pertukaran yang dilakukan manusia, yang bekerja hampir seperti The Invisible Hands yang mengkoordinasi aktivitas perekonomian.4 Berangkat dari asumsi dasar yang telah disebutkan di atas, beberapa tahun kemudian, teori ekonomi neo-klasik atau neo-liberal muncul dan sangat berpengaruh dalam praktik pembangunan negara-negara di dunia, terutama di negara-negara yang disebut negara Dunia Ketiga. Neo-liberalisme percaya bahwa perekonomian pasar bebas merupakan penyedia sumber daya yang paling efisien, dan sarana yang paling efektif bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini didukung dengan sangat kuat oleh adanya organisasi-organisasi ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalisme Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus), yang bertujuan untuk mendorong negara-negara Dunia Ketiga untuk terjun dalam persaingan bebas ekonomi internasional. Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut.5 2. Structural Adjustment Programs Program pemberian pinjaman kepada negara-negara di Dunia Ketiga sudah ada sejak periode 1950-an. Hingga saat ini, dua lembaga internasional Bretton Woods yaitu IMF dan Bank Dunia masih melaksanakan program-program tersebut. SAPs pada mulanya dirumuskan untuk membendung bencana ekonomi global pada tahun 1970an seperti
4
Steans & Pettiford. Hubungan Internasional, Perspektif dan Tema. 2009. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 102 5 Steans & Pettiford, Hlm. 113.
3
krisis minyak, krisis hutang, depresi ekonomi internasional, dan stagnasi ekonomi negara-negara Dunia Ketiga.6 Untuk mendapatkan pinjaman, negara-negara penerima bantuan diharuskan untuk melaksanakan beberapa persyaratan yang diajukan oleh IMF dan Bank Dunia. Persyaratan ini diajukan untuk memastikan bahwa bantuan yang telah diberikan digunakan sesuai dengan tujuan dari IMF dan Bank Dunia. SAPs dibuat dengan tujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal di negara-negara penerima bantuan dengan cara membuat negara-negara tersebut menjadi lebih market-oriented dan berkonsentrasi pada perdagangan dan produksi, sehingga mampu meningkatkan ekonomi secara cepat.7 Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan adalah8: 1. Pemotongan anggaran belanja pemerintah. 2. Pemfokusan ekonomi output pada ekspor langsung dan ekstraksi sumber daya 3. Devaluasi mata uang 4. Liberalisasi perdagangan (penghapusan pembatasan impor dan ekspor) 5. Meningkatkan stabilitas investasi dengan cara membuka peluang investasi modal asing dan membuka saham bagi perusahaan negara 6. Menyeimbangkan pengeluaran dan tidak overspending 7. Privatisasi seluruh perusahaan milik negara 8. Memfasilitasi investor asing melalui konstitusi negara 9. Memperbaiki pemerintahan dan melawan korupsi. Dalam mengukur tingkat keberhasilan SAP ini, IMF memiliki beberapa target yang harus dicapai oleh negara pengadopsi. Dalam kasus Zimbabwe, beberapa indikator keberhasilan SAP adalah sebagai berikut9 : 6
http://wwwnew.towson.edu/polsci/ppp/sp97/imf/POLSAP1.HTM#Historical%20Backdrop%20of Greenberg, James B. A Political Ecology of Structural-Adjustment Policies: The Case of the Dominican Republic. Culture & Agriculture. 1983. Hlm. 85-93 8 Greenberg, Hlm. 90. 7
4
1. Meningkatkan rata-rata GDP sebanyak 5 persen dari kurun 1991-1995 2. Mengurangi defisit anggaran hingga 5 persen 3. Pertumbuhan ekspor harus mencapai 5.4 persen per tahun 4. Pertumbuhan sektor agrikultur sebanyak 3.2 persen per tahun 5. Penambahan lapangan kerja 6. Mencapai peningkatan rasio investasi sebanyak 14 persen 1.4 Argumentasi Utama Secara garis besar, pemerintah membuat beberapa kebijakan dalam enam sektor terpenting untuk mencapai target-target yang ada dalam Structural Adjustment Programs. Enam sektor yang mengalami perubahan adalah sektor perdagangan, dengan mempermudah jalannya ekspor dan impor, sektor finansial, dengan liberalisasi suku bunga, sektor BUMN dengan melakukan privatisasi dan komersialisasi, sektor ketenagakerjaan, sektor agrikultur, serta pengurangan anggaran di sektor pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Zimbabwe telah melaksanakan beberapa preskripsi yang diberikan oleh SAP. Akan tetapi, hasil akhir yang dicapai oleh pemerintah ternyata tidak mampu mencapai target yang dipatok sebelumnya. 1.5 Metode Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan dalam menganalisa masalah ini adalah metode penelitian studi literatur, dengan menggunakan data-data sekunder dari buku, jurnal, surat kabar, maupun situs-situs internet. Data-data yang dikumpulkan akan berfokus kepada SAP, globalisasi, kondisi politik dan ekonomi domestik Zimbabwe sebelum, selama, dan sesudah SAP diterapkan, serta atmosfer politik dan ekonomi sistem internasional selama SAP berlangsung di Zimbabwe, yaitu tahun 1991-2000.
9
African Development Bank Group, 1997, Zimbabwe Economic Structural Adjustment Programs, Project Performance Evaluation Report. Hal. 9
5
1.6 Sistematika Penulisan Bab I akan berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan Bab II akan berisi tentang deskripsi sistem politik dan struktur ekonomi Zimbabwe pra 1991. Hal ini penting untuk melihat mengapa IMF menyasar Zimbabwe sebagai penerima bantuan. Bab III akan berisi tentang deskripsi Structural Adjustment Programs yang ditawarkan oleh IMF dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah Zimbabwe yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip utama Structural Adjustment Programs. Bab IV akan berisi tentang Implikasi dari SAP dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi di Zimbabwe. Dalam bab ini akan diketahui bagaimana SAP sebagai sebuah upaya pembangunan ekonomi Zimbabwe justru membawa negara tersebut dalam keterpurukan. Bab V akan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yaitu implementai SAPs yang tidak berjalan dengan baik karena Zimbabwe kurang siap secara politik dan ekonomi, serta karena adanya ketidaktelitian dari IMF dan Bank Dunia dalam memilih kebijakan untuk suatu negara tertentu.
6
