BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan bernegara yang semakin menuntut keterbukaan
informasi dari pemerintahnya, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi
informasi.
Dengan
demikian
akan
mendorong
terwujudnya
pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan tersendiri pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing, hal ini dikarenakan perkembangan
minimnya teknologi
pemanfataan informasi
teknologi
informasi.
yang demikian
pesat,
Mengingat maka
upaya
pengembangan dan penguasaan teknologi informasi yang didasarkan pada kebutuhan haruslah mendapat perhatian dan prioritas yang utama agar menjadi masyarakat yang mandiri. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (kemendagri.go.id). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, dibuat sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian dan referensi serta proses komunikasi data atau
informasi
keuangan
daerah
1
antara
Departemen
Keuangan
2
dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bagian penerimaan referensi loket pada sistem yang telah ada kurang maksimal dalam memberikan pelayanan pada proses pembayaran retribusi dan pengembalian belanja serta dalam proses mengelola loket masih ada beberapa loket yang belum terdata dengan lengkap. Sehingga petugas harus mendata loket secara manual. Sedangkan pada proses pembayaran retribusi dan pengembalian belanja yang telah ada pada sistem sebelumnya mempunyai desain tabel yang kurang maksimal. Desain tabel yang dimaksud adalah desain tabel yang ada pada tampilan sistem. Pembayaran retribusi dan setoran pengembalian belanja yang telah ada pada sistem sebelumnya, proses validasi data sering terlambat pengirimannya. Sebab, proses validasi tidak dilakukan di loket yang sama, melainkan harus pindah loket untuk melakukan proses validasi dan mengambil bukti tanda validasi. Hal ini menyebabkan terlambatnya pengiriman data validasi untuk setiap transaksi. Referensi yang digunakan dalam pengembangan sistem dan penyusunan laporan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan kebutuhan yang menuntut untuk memproses data dengan cepat, maka perlu adanya peningkatan performa sistem dengan pengembangan sistem. Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitas dari Kementrian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan presepsi sistem dan prosedur pengelolaan
3
keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.
1.2
Rumusan Masalah Penelitian Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang
dibahas dalam penelitian kali ini adalah bagaimana membangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Bagian Penerimaan Loket, Retribusi, dan Pengembalian Belanja yang dapat mengelola loket di daerah DKI Jakarta, mempermudah dalam proses pembayaran retribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan pada proses pengembalian belanja sehingga dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.
1.3
Batasan Masalah Penelitian Batasan-batasan masalah pada perancangan sistem ini adalah sebagai
berikut: 1. Sistem dapat mengelola data loket untuk dijadikan referensi dalam aplikasi penerimaan, dalam hal ini penerimaan pengembalian belanja dan penerimaan retribusi. 2. Referensi loket tidak dapat menentukan lokasi loket untuk setiap petugas loket. 3. Sistem hanya melayani pada proses pengembalian sisa belanja tahun lalu dan tahun ini. 4. Sistem hanya melayani pada proses penerimaan retribusi daerah pada tahun ini. 5. Sistem tidak dapat menambah pengguna baru, pendaftaran pengguna baru berada diluar sistem ini.
1.4
Tujuan Sistem Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengembangkan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Bagian Penerimaan Referensi Loket, Retribusi, dan Pengembalian Belanja. Sistem ini diharapkan
4
dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola loket yang berada di daerah DKI Jakarta, mempermudah dalam proses pembayaran retribusi daerah dan mempermudah dalam merekap sisa uang dari belanja daerah setiap tahunnya sehingga terjuwud pemerintahan yang transparan.
1.5
Manfaat Sistem Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tugas akhir ini,
yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses pengembalian sisa uang belanja belanja daerah sehingga lebih mudah dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses penerimaan retribusi daerah. 3. Membantu meningkatkan kinerja dan pengembangan pengelolaan keuangan melalui penerapan teknologi dan informasi tepat guna, dalam konteks ini adalah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah bagian penerimaan loket, retribusi, dan pengembalian sisa uang belanja daerah. 4. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah bagian penerimaan loket, retribusi, dan pengembalian belanja, dalam studi kasus ini adalah Pemerintah DKI Jakarta. 5. Bagi peneliti sendiri, bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keahlian dalam pembuatan sistem informasi terutama sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
1.6
Metodologi Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data Merupakan model pengumpulan data dengan melihat proses sistem yang akan dihadapi dengan cara observasi dan wawancara. Dalam hal ini
5
adalah proses aliran informasi yang menunjang dalam proses usaha. Penulis tidak mengamati langsung namun bertanya-tanya mengenai proses tersebut kepada pihak PT. Dirgantara Indonesia sebagai perantara dengan Pemerintah DKI Jakarta. Observasi tidak dilakukan secara langsung, karena kendala jarak yang jauh. Penulis melakukan observasi dengan mempelajari data yang diberikan oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia sebagai perantara dengan Pemerintah DKI Jakarta. Dengan data tersebut penulis mengambil kesimpulan yang juga telah disepakati oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia dan Pemerintah DKI Jakarta mengenai sistem yang akan dibuat dan kendala-kendala yang di hadapi. Tujuan dari observasi ini untuk mengakomodasi kebutuhan sistem, juga memperoleh informasi yang akan bermanfaat bagi penelitian ini.
2. Studi Literatur Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari referensi informasi pustaka yang berhubungan dengan penulisan, termasuk perancangan, analisis, dan implementasi sistem serta mengenai sistem yang mirip atau pernah dibuat yang berkaitan dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dilakukan di perpustakaan.
3. Pengembangan Sistem Metode ini di dasarkan sebagai tahap realisasi dari tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun tahapan-tahapannya adalah: a. Analisis Sistem Analisis untuk mencari kebutuhan sistem, kegiatan ini difokuskan untuk mencari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari sistem yang akan dirancang.
6
b. Perancangan Sistem Merancang proses-proses yang dapat dikerjakan sistem kemudian merancang data yang dibutuhkan dalam proses tersebut ke dalam basis data sistem serta merancang antar muka pengguna sistem. c. Implementasi Sistem Mengimplementasikan hasil perancangan sistem menjadi sebuah aplikasi dengan cara kode dan pengetesan. Implementasi bertujuan untuk membangun sistem berdasarkan perancangan sistem yang telah disusun menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan. d. Pengujian Sistem Melakukan pengujian terhadap sistem yang telah diimplementasikan kepada pengguna. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji proses-proses pada aplikasi yang sudah dibangun agar sesuai dengan kebutuhan dan mencari kesalahan/kekurangan dari sistem untuk meminimalisir cacat program.
1.7
Sistematika Penulisan Agar gambaran pembahasan penulisan penelitian beserta permasalahan
mudah di mengerti, maka sistematika penulisan di bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan uraian informasi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian berikut tentang metodologi penelitian serta sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi uraian tentang informasi hasil penelitian yang di peroleh dari data pustaka dan mengaitkan dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
7
BAB III LANDASAN TEORI Pada bab ini berisi kumpulan konsep, teori, prinsip dan pendapat yang mendukung proses pengembangan sistem serta pengetahuan tentang bahasa pemrograman, dan sumber daya yang digunakan dalam pengembangan sistem. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini berisi analisi berikut perancangan sistem yang akan dibangun dan digunakan dalam pengimplementasian aplikasi sistem. Tahapan analisis dan perancangan sistem ini terdiri dari analisis kebutuhan sistem, perancangan model basis data, dan perancangan antar muka pengguna. BAB V IMPLEMENTASI SISTEM Pada bab ini berisi penjelasan dari implementasi analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat menjadi aplikasi sistem beserta antar muka aplikasi. BAB VI PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN SISTEM Pada
bab
ini
menjabarkan
hasil
uji
dari
sistem
yang
telah
diimplementasikan kepada para pengguna sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah kinerja dari sistem telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. BAB VII PENUTUP Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari laporan tugas akhir. Uraian saran juga terdapat dalam bab ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan apabila sistem akan dikembangkan lebih lanjut.
