BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Menurut
Undang-Undang
Sistem
Pendidikan
Nasional No. 20 tahun 2003, pendidikan anak usia dini sebagai
langkah
menuju
pendidikan
dasar
dan
ditetapkan bahwa ini dapat di organisasi secara formal, non
formal
atau
informal.
Walaupun
beberapa
ketidakkonsistenan di dalam undang-undang mengenai status
pendidikan
anak
usia
dini
dalam
sistem
pendidikan, jalannya telah disediakan di Indonesia dengan pondasi yang lebih kuat untuk menjalankan Pendidikan Anak Usia Dini. Undang-undang
Sistem
Pendidikan
Nasional
Pasal 5, ayat 4 mengamanatkan antara lain bahwa "warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa
berhak
memperoleh
pendidikan
khusus". Di samping itu juga dikatakan bahwa pada pasal 12, ayat 1b "setiap anak didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya". Hal ini pasti merupakan berita yang menggembirakan bagi warga negara yang memiliki bakat khusus dan tingkat
1
kecerdasan yang istimewa untuk mendapat pelayanan pendidikan sebaik-baiknya. Dalam semua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini, terutama jika dikaitkan dengan peran dan fungsi pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa.
Pendidikan
nasional
berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban
bangsa
yang
bermartabat
dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi
peserta
didik
agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang
Maha
Esa,
berakhlak
mulia,
sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan perkataan lain, pendidikan nasional berfungsi sebagai
alat
utama
untuk
mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa (Wahyudi, 2009). Faktor kontribusi
pendidikan yang
sangat
diyakini tinggi
memiliki
bagi
nilai
produktivitas
nasional. Berbagai penelitian di sejumlah negara telah membuktikan
bahwa
berimplikasi
positif
peningkatan
national
peningkatan dan
pendidikan
signifikan
income.
Sebagai
terhadap contoh,
peningkatan pendidikan di Amerika Latin telah mampu
2
mengatrol tersebut
peningkatan hingga
25%
“national
income”
wilayah
(Wahyudi,
2009).
Sebagai
implikasi nyata dari pengembangan dan peningkatan pendidikan,
di
Columbia
terjadi
peningkatan
pendapatan nasional dari 7,1% menjadi 11,7%; di Honduras dari 9,4% menjadi 15,6%; dan di Venezuela terjadi
peningkatan
dari
4,4%
menjadi
9,2%
(Wahjoetomo, 1993). Peran
pendidikan
dalam
peningkatan
produktivitas nasional yang ditunjukkan oleh data-data estimasi di atas cukup beralasan. Hal ini terutama jika ditinjau
dari
keberadaan
pendidikan
yang
pada
hakikatnya merupakan indirect invesment bagi proses produksi dan direct ivesment bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (human quality). Pendidikan akan meningkatkan dan/atau mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan tersedianya angkatan kerja yang lebih trampil, handal, dan sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Hampir pembangunan dalam
semua
bangsa
pendidikan
sebagai
program
pembangunan
menempatkan prioritas
nasional
utama mereka.
Sumber daya manusia yang bermutu, yang merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Menyadari hal tersebut, Pemerintah
Republik
Indonesia
secara
terstruktur
melaksanakan Program Wajib Belajar. Program dimulai dengan Wajib Belajar 6 Tahun yang secara resmi dicanangkan pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan
3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dimulai pada tahun 1994. Program ini menargetkan pada tahun 2008, semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik (Depdikbud, 1996). Dengan bekal itu, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut sehingga mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan
serta
dalam
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Menjelang
terminal
akhir
tuntasnya
Wajib
Belajar 9 Tahun, fokus pembangunan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah mulai bergeser pada pilar peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, mulai tahun ini (2008) pemerintah mulai mengurangi program perluasan dan pemerataan akses dan menambah anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilakukan karena terjadi kesenjangan yang merisaukan antara upaya
perluasan
akses
dan
peningkatan
mutu
pendidikan. Realita di masyarakat saat ini, walaupun kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat SD sudah di atas 96% dan SMP sudah di atas 92%, namun ternyata kehidupan bangsa yang cerdas masih jauh dari terwujud (Depdiknas, 2009). Perkembangan jumlah siswa dan guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Bergas seiring dengan bertambahnya
4
jumlah
penduduk
juga
mengalami
peningkatan. Bertambahnya jumlah siswa dikarenakan perkembangan
wilayah
Kecamatan
Bergas
sebagai
lingkungan industri, sehingga banyak pendatang yang akhirnya menetap di lingkungan tersebut. Namun demikian hal tersebut belum didukung oleh kualitas guru maupun sarana prasarana yang memadai. Hal tersebut
dapat
digambarkan
dalam
tabel
sebagai
berikut: Tabel 1. 1 Jumlah Siswa dan Guru TK di Kecamatan Bergas Tahun Pelajaran
Jumlah Siswa
Jumlah Guru
2010/2011
1461
89
2009/2010
1434
89
2008/2009
1416
87
Sumber: Pengawas TK/SD Kec. Bergas 2011 Demikian halnya dengan pendidikan di tingkat Taman Kanak-kanak yang ada di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Seiring dengan adanya otonomi daerah, keberadaan TK di tiap desa/kelurahan seolah kurang
mendapatkan
perhatian
dari
pemerintah,
bahkan TK "berdiri atas inisiatif masyarakat" tanpa dukungan
pendanaan
yang
berarti.
Disisi
lain,
pendanaan yang terbatas, juga berdampak pada tenaga guru yang ada. Tenaga guru yang ada lebih banyak bersifat mengabdi
sukarela, untuk
boleh
dikatakan
pendidikan.
Hal
benar-benar
tersebut
tentu
berdampak pada kualitas hasil belajar siswa yang ada (Wawancara dengan salah seorang Pengawas TK/SD Kec. Bergas). 5
Selain itu, di Kecamatan Bergas terdapat 1 TK Negeri yang dibentuk oleh pemerintah daerah pada tahun 1999. Perkembangan TK Negeri ini sejak berdiri sampai
tahun
2011
ini
tidak
menunjukkan
peningkatan kualitas yang signifikan, dibandingkan TK lainnya di kecamatan Ungaran. Indikator yang nampak dalam berbagai lomba baik ditingkat kabupaten dan provinsi banyak dimenangkan oleh TK dari Kecamatan Ungaran.
Dari
hasil
wawancara
dengan
Dinas
Pendidikan Kab. Semarang, Bidang PNFI didapatkan informasi sebagai berikut; ... sedangkan dari hasil akreditas TK Negeri Kecamatan Bergas memperoleh nilai A, demikian halnya dengan TK lain dari Kecamatan Ungaran. Namun jika dilihat dari total perolehan skor TK Negeri Kec. Bergas lebih rendah dari TK lain. Sedangkan dari aspek manajemen, perencanaan, fungsi layanan dan kualitas pendidikan secara umum nampak masih rendah dari TK lainnya.
Nampak Kabupaten
bahwa Semarang
TK
di
Kecamatan
membutuhkan
Bergas, banyak
perbaikan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagimana kondisi standar layanan yang ada selama ini dan kendala yang dihadapi.
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,
masalah-masalah yang dibahas adalah 1. Bagaimana standar kualitas pendidikan di Taman
6
Kanak-Kanak
di
Kecamatan
Bergas
Kabupaten
Semarang? 2. Apa
saja
yang
meningkatkan Taman
menjadi
standar
Kanak-Kanak
kendala
kualitas di
dalam
pendidikan
Kecamatan
di
Bergas
Kabupaten Semarang?
1.3.
Tujuan Penulisan Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk
mendeskripsikan
standar
kualitas
pendidikan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. 2. Untuk Taman
mendiskripsikan Kanak-kanak
kendala di
yang
dihadapi
Kecamatan
Bergas
Kabupaten Semarang dalam meningkatkan standar kualitas pendidikan.
1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: a) Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis maupun sebagai salah satu bahan pustaka dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan kajian kualitaskualitas pendidikan. b) Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi pemerintah, kepala sekolah, 7
dan
guru
dalam
menjalankan
tugasnya
sebagai
pemimpin dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
8
