BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan
mutu
pendidikan
nasional,
seperti misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan
mutu
manajemen
sekolah.
Namum
demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Sehingga dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas berupaya melakukan perubahan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikian adalah melalui implementasi MBS di sekolah. Penerapan MBS dimulai tahun 1999, sejak dilaksanakannya Undang-undang nomor 22 dan 25 tentang otonomi daerah dan diikuti oleh penyempurnaan sistem pendidikan nasional, sedangkan implementasinya pada sekolah-sekolah dimulai pada tahun pelajaran 2003/2004. Secara yuridis model Mana1
jemen
Berbasis
Sekolah
(MBS)
tertuang
dalam
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat 1 yang menyatakan: Pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan
standar
pelayanan
minimal
dengan
prinsip mamajemen berbasis sekolah/madrasah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan hasil kebijakan desentralisasi otonomi pendidikan, lazim disebut School Based Management. MBS merupakan model pengelolaan manajemen sekolah yang memberikan fleksibilitas,
keleluasaan, mendorong partisipasi langsung
warga sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan dari manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efesiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, keluwesan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme pendidik, adanya penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) sebagai kontrol. Secara
yuridis
model
Manajemen
Berbasis
Sekolah (MBS) tertuang dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2
pasal 51 ayat 1, yakni: Pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip mamajemen berbasis sekolah/ madrasah. MBS dilaksanakan di sekolah sebagai model manajemen yang dipandang tepat sebagai dasar pengelolaan pendidikan di sekolah untuk mencapai mutu yang diharapkan. Manajemen pengelolaan pendidikan melibatkan berbagai kepentingan utamanya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Manajemen pengelolaan pendidikan tersebut sejalan dengan pendapat Bafadal (2006), yang menyatakan bahwa peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar hanya akan terjadi secara efektif bilamana dikelola melalui manajemen yang tepat. Peningkatan mutu sekolah sangat bergantung pada stakeholder yang ada di sekolah. Stakeholder di sekolah melliputi kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi di sekolah mempunyai kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan tupoksi kepala sekolah dan melaksanakan EMASLIM. Guru sebagai pelaksana pembelajaran dituntut mampu melaksanakan empat kompetensi, termasuk sikap profesionalisme guru dalam mengembangkan kurikulum dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). Komite Sekolah dituntut mampu 3
berperan aktif sebagai pemberi pertimbangan, saran, pendukung layanan, pengontrol, sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah. Kecamatan Bulu terdiri dari 25 Sekolah Dasar Negeri, satu diantaranya adalah SDN Ngimbrang. SDN Ngimbrang merupakan Sekolah Dasar Inti yang tergabung dalam satu gugus dan terdiri dari 7 sekolah dasar negeri. Sebelum tahun 2007 di Desa Ngimbrang terdapat 2 sekolah yang saling berdekatan yaitu SDN Ngimbrang 1 dan SDN Ngimbrang 2 dan pada tanggal 8 Agustus tahun 2007 diregroup menjadi satu sekolah yakni SDN Ngimbrang. Peningkatan mutu SDN Ngimbrang dapat diketahui dari perolehan jumlah siswa masuk (input), prestasi
akademik,
dan
prestasi
non
akademik.
Prestasi akademik diketahui dari perolehan nilai ujian dan dari perolehan kejuaraan lomba mata pelajaran. Sedangkan prestasi non akademik diperoleh dari berbagai kejuaraan lomba yaitu olah raga (OR), seni, agama, dan pramuka. Input, output, dan perolehan nilai rata-rata ujian dapat dilihat pada Tabel 1.1.
4
Tabel 1.1 Input, out put, dan perolehan nilai ujian tahun 2010 s/d tahun 2012 Tahu n
Siswa
Jumlah input
PA
PI
2010
13
19
2011
19
2012
23
Kelulusan
Jumlah out put
Ratarata ujian
Kelulus an (%)
PA
PI
36
17
17
34
8.16
100
12
34
22
12
34
8.21
100
20
43
21
18
39
8.47
100
Sumber Data: Tata Usaha SDN Ngimbrang
Data pada Tabel 1. dapat didiskripsikan bahwa perolehan rata-rata nilai ujian SDN Ngimbrang Tahun Pelajaran Th 2010 s/d Th 2012 adalah 8.28 dengan prosentase kelulusan mancapai 100%. Input diperoleh siswa masuk mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2012, yakni memperoleh 43 siswa yang terdiri dari 23 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Berdasarkan data pada Tabel 1. nilai rata-rata ujian siswa SDN Ngimbrang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sekolah negeri lain di sekitarnya, yang rata-rata mendapatkan nilai di bawah pencapaian SDN Ngimbrang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah diperoleh informasi bahwa keberhasilan peningkatan mutu SDN Ngimbrang dikarenakan sekolah melaksanakan
Manajemen
Peningkatan
Mutu
Pendidikan
Berbasis Sekolah (MPMBS) yang menitikberatkan pada peran stakeholder di sekolah. 5
Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yakni antara lain: penelitian Nuraniyah (2012), tentang strategi peningkatan mutu pendidikan, hasilnya adalah: (1) perencanaan program yang berkelanjutan, (2) peningkatan mutu akademis dan non akademis dengan mengefektifkan waktu pembelajaran, dan pembelajaran PAKEM serta pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan, (3) memberdayakan dan meningkatkan profesionalisme guru serta karyawan, (4) memberdayakan potensi peserta didik, melalui tambahan pelajaran, pendampingan belajar, ekstra kurikuler, dan kegiatan pengembangan diri, (5) menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pada manajemen pelaksanaan pendidikan. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian Sukmawati (2011), tentang peningkatan mutu pendidikan melalui MBS disimpulkan bahwa konsep mutu bersifat dinamis dan seharusnya merespon tuntutan pelanggan pendidikan dan stakeholder lainnya. Berdasarkan hasil penilitian kedua peneliti tersebut di atas dapat disimpulkan terdapat keterkaitan antara strategi peningkatan mutu dan pelaksanaan MBS di sekolah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui strategi peningkatan mutu pendidikan melalui MBS; sejauh mana peran dan kompetensi kepala sekolah, guru, dan komite sekolah; dan dukungan serta kendala yang muncul dalam melaksanakan strategi peningkatan 6
mutu yang dilaksanakan di SDN Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
1.2 Permasalahan Berdasarkan
latar
belakang
tersebut,
maka
dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan, sebagai berikut: 1. Bagaimana strategi peningkatan mutu pendidikan melalui MBS yang dilaksanakan di SDN Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung? 2. Bagaimana peran stakeholder di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SDN
Ngimbrang
Kecamatan
Bulu
Kabupaten
Temanggung? 3. Dukungan dan Kendala apa yang muncul dalam melaksanakan strategi peningkatan mutu melalui MBS di SDN Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mendiskripsikan strategi peningkatan mutu melalui MBS sebagai usaha meningkatkan mutu sekolah di SDN
Ngimbrang
Kecamatan
Bulu
Kabupaten
Temanggung; 7
2. Mengetahui sejauh mana peran stakeholder di sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di SDN Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung; 3. Mengidentifikasi dukungan dan kendala dalam melaksanakan strategi peningkatan mutu melalui MBS di SDN Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan literature yang berkaitan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 1.
Memberi masukan kepada kepala sekolah mengenai strategi peningkatan mutu melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan melaksanakan EMASLIM dan meningkatkan kompetensi kepala sekolah;
2.
Memberi
masukan
kepada
guru
tentang
standar kompetensi guru, kurikulum dan pengembangannya, serta KBM yang berbasis PAKEM.
8
3.
Memberi masukan kepada komite sekolah berkaitan dengan tugas dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen di sekolah.
9
