1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Program transmigrasi di Indonesia mulai nampak memperoleh perhatian semenjak dasawarsa tujuh puluhan, dimana studi tentang transmigrasi ini masih menekankan pada aspek-aspek pergerakan penduduk. Tujuan dari transmigrasi sendiri adalah suatu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa dan pulau Bali. Memberikan kesempatan bekerja bagi orang yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau seperti pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma sebagai berikut: mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan, mendukung kebijakan energi dan alternatif, mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia, mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan. Menurut Singarimbun (1984) transmigrasi merupakan program pionir dalam menerobos untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dari luar kota bahkan di daerah pedalaman di seluruh Provinsi di luar Jawa, Bali dan Lombok. Sebagian rencana pembangunan daerah telah bergerak melalui program transmigrasi yang pada suatu ketika diharapkan akan merupakan suatu titik pusat pengembangan wilayah. Kesadaran untuk menyelanggarakan transmigrasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak tahun 1902 yaitu dengan ditunjuknya H.G.
2
Heyting untuk menyusun rencana pemindahan penduduk yang akhirnya terkenal dengan istilah kolonialisasi pada masa pemerintahan Belanda. Daerah-daerah yang termasuk daerah pengirim transmigran adalah Jawa, Madura, Bali dan sebagian daerah Nusa Tenggara, sedangkan daerah lainya termasuk daerah penerima penempatan transmigran pada daerah yang baru. Di dalam pelaksanaanya para transmigran telah disiapkan rumah dan lahan pertanian yang telah disusun dengan model-model yang sama terbentuknya enclave desa tranmigrasi
untuk menghindari
yang didasarkan pada kelompok etnis
tertentu. Bertemunya kelompok-kelompok masyarakat transmigran dari daerah dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda dengan kelompok masyarakat setempat kiranya hal ini menuntut dari masing masing kelompok untuk dapat saling mengadaptasikan prilakunya. Dengan berlakunya otonomi daerah, setiap wilayah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelolah wilayahnya sendiri. Dengan disahkanya undangundang otonomi daerah juga diikuti oleh pemberlakuan peraturan-peraturan tentang perimbangan keungan antara pusat dan daerah. Dengan adanya perimbangan keuangan tersebut diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing masing. Pola baru transmigrasi di era otonomi daerah saat ini membuat program transmigrasi lebih selektif dalam menerima calon-calon transmigran karena pemerintah daerah berhak untuk menyetujui atau tidaknya para transmigran yang akan dikirim sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di daerah tersebut. dengan menggunakan kerja sama antar daerah diharapkan dapat menghapus rumor yang dahulu sering terdengar
3
bahwa transmigrasi memicu konflik karena kurangnya pemahaman masyarakat lokal akan program transmigrasi sehingga sering menimbulkan kecemburuan ketika para transmigran berhasil memperbaiki taraf hidupnya bahkan lebih baik daripada masyarakat lokal. Sesuai dengan amanat Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan segala urusan pemerintah yang menjadi kewenanganya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelanggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam era otonomi daerah kebijakan penempatan transmigrasi harus melalui kerja sama antar daerah (KSAD) yang menghubungkan antar Pemprov dan pemerintah Kabupaten-Kota sebagai daerah asal dan daerah penempatan tranmigrasi. Melalui mekanisme KSAD, program transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing masing daerah dimana Pemerintah daerah asal transmigran bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah penempatan untuk membicarakan penempatan transmigran. Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Provinsi yang mendukung berjalanya program transmigrasi sampai saat ini, hal ini dapat dilihat dari 526 tujuan transmigrasi di berbagai Provinsi yang ditetapkan oleh Kementrian transmigrasi 26 wilayah diantaranya ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan wilayah yang luas dan potensi sumber daya alam yang melimpah masih sangat
4
memungkinkan Provinsi Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan program transmigrasi guna mempercepat laju pertumbuhan daerah terpencil dan memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan oleh penduduk lokal. Kabupaten Musi Rawas sendiri adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi tujuan program transmigrasi yang akan dijalankan pemerintah, Jumlah penduduknya pada tahun 2010 adalah 525.508 jiwa. Luasnya adalah 12.185,43 km² dan kepadatan penduduknya adalah 43,12 jiwa/km². kandungan alam sebagai sumber kegiatan ekonomi di Kababupaten Musi Rawas, 5 sumber alam potensial yang sekaligus melambangkan kemakmuran masyarakat dan daerah yaitu: Karet (Perkebunan Rakyat), Emas (Potensial), Batu Bara (Potensial), Minyak Bumi (Potensial), Alumunium (Potensial). Pada saaat ini telah banyak penduduk transmigran yang berasal dari berbagai Provinsi walaupun mereka sudah berstatus eks transmigran tetapi hal ini tetap menjadi persoalan bagi penduduk lokal yang kehidupan ekonominya jauh tertinggal dengan penduduk eks transmigran. Ketika pemerintah menetapkan bahwa wilayah Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu daerah penempatan transmigrasi dengan pola transmigrasi saat ini maka jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak mampu menjelaskan tentang program transmigrasi yang akan berjalan serta manfaatnya apa bagi penduduk lokal maka penolakan akan program transmigrasi oleh penduduk lokal akan terjadi. Penolakan penduduk lokal akan program transmigrasi disebabkan banyak faktor sehingga kadang dapat memicu konflik antar penduduk lokal dengan masyarakat transmigran. Hal inilah
5
yang menjadi polemik saat ini karena untuk melaksanakan program transmigrasi sikap arogansi akan penempatan penduduk tidak dapat lagi dilaksanakan karena konflik berkepanjangan akan terus terjadi jika itu dilaksanakan. Kecemburuan akan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap para transmigran menjadi salah satu penyebab banyaknya warga menolak program transmigrasi. Karena selama ini kurangnya manfaat yang diterima masyarakat lokal terhadap program tansmigrasi di daerahnya serta perbedaan keadaaan ekonomi, sosial dan budaya yang membuat permasalahan transmigrasi semakin banyak. Program transmigrasi penduduk sering dianggap penduduk lokal sebagai jawanisasi yang menggeser budaya lokal asli sehingga kekhawatiran penduduk lokal akan keberlangsungan hidup serta pergeseran budaya terus terjadi. Untuk di Kecamata BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas transmigrasi telah berlangsung dari tahun 1980 an, asal transmigrasi di Kaecamatan BTS Ulu ini pun sangat beragam dari berbagai wilayah yang ada di Pulau Jawa, Masyarakat lokal di Kecamatan BTS Ulu tentunya memiliki penilaian tersendiri tentang bagaimana para masyarakat transmigran dalam berbaur dengan mereka, karena faktor perbedaan budaya dan kebiasaan membuat konflik-konfilk antara masyarakat lokal dengan masyarakat transmigran sering terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksut mengadakan penlitian tentang transmigran asal daerah mana yang diinginkan oleh masyarakat lokal di Kabupaten Musirawas saat ini karena masyarakat lokal memiliki penilaian tersendiri tentang para transmigran yang saat ini berada di daerahnya, tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan penduduk lokal, cara hidup mereka
6
dan manfaaat apa yang didapatkan oleh penduduk lokal akan kehadiran mereka. Mengingat saat ini masyarakat lokal di Kabupaten Musi Rawas khususnya di Kecamatan BTS Ulu ekonominya malah tertinggal dengan penduduk eks transmigran sehingga diperlukan masukan dari masyarakat lokal tentang bagaimana transmigrasi yang akan berjalan juga menguntungkan mereka sebagai masyarakat lokal dan transmigran dari daerah mana yang lebih mereka inginkan untuk datang ke tempat mereka sehingga mendatangkan keuntungan demi kemajuan daerah mereka.
1.2 Permasalahan Penelitian Didalam
pelaksanaan
program
transmigrasi
memiliki
banyak
permasalahan mulai dari kecemburuan ekonomi sampai konflik yang disebabkan perbedaan budaya dan kebiasaan sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik antar pemerintah daerah dalam penempatan transmigran agar sesuai dengan yang dibutuhkan dan dengan kerjasama yang baik akan meminimalkan terjadinya konflik antara masyarakat lokal dan transmigran. karena banyak di daerah lain yang melakukan penolakan terhadap kedatangan para transmigran yang mereka anggap hanya memindahkan kemiskinan kewilayah mereka. Kecamatan BTS Ulu merupakan daerah yang telah dihuni oleh para transmigran dari berbagai Provinsi di Indonesia sehingga telah banyak percampuran budaya dan munculnya kebiasaan baru sehingga jika di daerah ini kembali dijadikan tempat untuk penempatan transmigran tentu penduduk lokal memiliki penilaianya tersendiri mengenai transmigran, hal ini sangat berguna bagi kemudahan masyarakat transmigran dalam menyesuaikan diri dengan tempat yang
7
baru karena daya terima penduduk lokal terhadap kehadiran mereka juga akan mempengaruhi keberhasilan mereka di tanah perantauan. Berdasarkan perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana tingat daya terima penduduk lokal terhadap transmigran . 2. Bagaimana keinginan masyarakat lokal terhadap program transmigrasi di daerahnya. 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat daya terima masyarakat terhadap transmigran.
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui tingkat daya terima penduduk lokal terhadap program transmigrasi. 2. Mendeskripsikan keinginan masyarakat lokal terhadap program transmigrasi di daerahnya. 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat daya terima masyarakat terhadap transmigran.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna : 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengetahui transmigrasi seperti apa yang diinginkan oleh penduduk lokal.
8
2. Mampu memberikan informasi tentang bagaimana program transmigrasi yang sedang berjalan saat ini dapat diterima oleh penduduk lokal sehingga hasilnya dapat mengembangkan program transmigrasi berjalan lebih baik lagi.
1.5 Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran pustaka terkait tentang penelitian program transmigrasi beserta permasalahanya menunjukan transmigrasi telah banyak diteliti pada Provinsi yang ada di Indonesia baik yang dilakuakan oleh lembaga Universitas, Akademis maupun lembaga non Pemerintah (LSM). Berikut hasil penelitian sejenis tentang transmigrasi dapat dilihat di tabel 1.1 berikut
No 1
2
Nama Peneliti Ariono (Tesis, 2004)
David Kristian (Tesis, 2007)
Tabel 1.1 Penelitian Mengenai Program Transmigrasi Metode Hasil dan Judul Pendekatan Penelitian Kesimpulan Analisis Deskriptif Keruangan dan 1. Terjadinya komperatif kualitatif perbedaan kodisi ekologikal kondisi sosial ekonomi transmigran jati bali dengan transmigran abenggi dikabupaten konawe selatan sulawesi tenggara
dengan menggunaka n tabel frekuensi dan tabel silang
Interaksi desa transmigran SP6 Palembaja dengan desa sekitas di kabupaten Lahat
Deduktif rasionalistik kualitatif
sosial ekonomi transmigran dengan latar belakang budaya sebagai penentunya
2. faktor yang berperan dalam terbentuknya perbedaan kodisi sosial ekonomi di kedua lokasi transmigrasi adalah ketersediaan sarana dan prasarana Keruangan
Interaksi keruangan antara sp 6 palembaja dengan 3 desa non transmigrasi yang berada paling dekat yakni desa tanah pilih, pagar agung dan kota baru. Menunjukan
9
Lanjutan Tabel 1.1 Sumatera Selatan
3
Priyono (tesis,2006)
Paradoks program transmigrasi lokal di desa bugel, Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo
Induktif – kualitatif
Fenomenologi
4.
Nasarudin Harahap (Disertasi, 2002)
Interaksi sosial transmigran dengan penduduk lokal studi tentang pola dan faktorfaktor yang mempengaruh i interaksi penduduk di kendari
Analisis kuantitatif
-Sosial keagamaan
interaksi keruangan antara sp 6 palembaja dengan pagar agung dalam hal ekonomi karena didukung besarnya aliran barang dan jasa sedangkan dalam hal sosial yang besar terjadi dengan desa kota baru Muncul paradogs dalam kesenjangan kemampuan transmigran untuk beradaptasi di pemukiman transmigran lokal dengan realita ketidak konsistenan implementasi program transmigrasi lokal Interaksi antara transmigran dengan penduduk lokal sudah berlangsung cukup terbuka , keakraban disemua kalangan telah mendorong interaksi budaya sehingga mampu mengintegrasikan unsur unsur kebudayaan antar kelompok penduduk
Sumber : Studi Pustaka
Berdasarkan tabel 1.1 yaitu mengenai penelitian penelitian sejenis yang pernah dilakukan, maka dapat dijelaskan perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian penelitian terdahulu tentang tingkat daya terima masyarakat lokal terhadap transmigran asal Provinsi Jawa Tengah dan Bali Penelitian oleh Ariono dengan judul “Analisis komperatif kondisi sosial ekonomi transmigran jati bali dengan transmigran abenggi Dikabupaten Konawe
10
Selatan Sulawesi Tenggara” pada tahun 2004 menekankan pada keberhasilan transmigran dalam hal ekonomi dan etos kerja yang tinggi sehingga terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi antara penduduk transmigran jati bali dengan transmigran abenggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya perbedaan kondisi sosial ekonomi transmigran dengan latar belakang budaya sebagai penentunya, faktor yang berperan dalam terbentuknya perbedaan kodisi sosial ekonomi mereka adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Penelitian yang dilakukan oleh David Kristian tahun 2007 dengan judul “Interaksi desa transmigran SP6 Palembaja dengan desa sekitar di kabupaten Lahat Sumatera Selatan” yang bertujuan untuk mengetahui interaksi apa saja yang terjadi antara desa transmigran sp6 palembaja dengan desa sekitar non transmigrasi di Kabupaten Lahat yang meliputi 3 desa terdekat deng desa tranmigrasi SP6 Palembaja. hasil analisinya menunujukan interaksi keruangan antara SP6 Palembaja dengan desa pagar agung terjadi dalam hal ekonomi karena didukung besarnya aliran barang dan jasa sedangkan dalam hal sosial yang besar terjadi dengan desa kota baru. Penelitian oleh Priono pada tahun 2006 dengan judul “Paradoks program transmigrasi lokal di desa bugel, Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo” tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana adaptasi yang terjadi antaran transmigran dengan transmigran lokal karena ketidak konsistenan impelementasi program
transmigrasi lokal. Hasil dari penelitian ini menunjukan Muncul
paradogs dalam kesenjangan kemampuan transmigran untuk beradaptasi di
11
pemukiman transmigran lokal dengan realita ketidak konsistenan implementasi program transmigrasi lokal. Nasarudin Harahap pada tahun 2002 meneliti tentang “Interaksi sosial transmigran dengan penduduk lokal studi tentang pola dan faktor- faktor yang mempengaruhi interaksi penduduk di kendari” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara masyarakat transmigran dengan penduduk lokal dan apa saja yang muncul dari interaksi yang terjadi, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Interaksi antara transmigran dengan penduduk lokal sudah berlangsung cukup terbuka, keakraban disemua kalangan telah mendorong interaksi budaya sehingga mampu mengintegrasikan unsur unsur kebudayaan antar kelompok penduduk. Berdasarkan penelitian sejenis terdahulu tentang program transmigrasi, maka dapat dijelaskan hal-hal yang membedakan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian mengenai tingkat daya terima masyarakat lokal terhadap transmigran asal Provinsi Jawa Tengah dan Bali meneliti tentang bagaimana masyarakat lokal menerima transmigran yang akan ditempatkan di daerahnya dan hal hal apa saja yang mempengaruhi tingkat daya terima masyarakat lokal tersebut sehingga penelitian ini menjadi referensi dalam pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.
