BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Survei-survei perusahaan (enterprise survey) yang di lakukan Bank Dunia menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia mengidentifikasi dua dari 10 hambatan terbesar kegiatan investasi perusahaan adalah tidak memadainya jumlah tenaga kerja
terdidik dan tingginya tingkat informalitas. Hal ini
disebabkan oleh tingginya beban yang harus ditanggung perusahaan akibat kebijakan yang berlaku. Bahkan 30% dari perusahaan–perusahaan di Indonesia memulai kegiatan usahanya tanpa mendaftarkan diri secara formal. 1 Survei yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( BAPPENAS) dan Lembaga Pendidikan Ekonomi Dan
Masyarakat Universitas Indonesia
(LPEM UI) memberikan laporan bahwa peraturan daerah (termasuk laporan yang mendukung
reformasi lembaga pelayanan perizinan) memberikan
pengaruh terhadap iklim usaha. Survei yang dilakukan pada tahun 2008 ini mengidentifikasi ada 6 ( enam ) faktor yang mempengauhi iklim investasi. Urutan faktor dari yang paling besar pengaruhnya sampai yang paling kecil yaitu
1
World Bank.”Doing Bussiness di Indonesia 2012, Memperbandingkan Kebijakan Usaha di 20 kota dan 183 Perekonomian”.
1
prosedur ekspor –impor, kondisi makro, infrastruktur, tenaga kerja, peraturan lokal, dan perpajakan.2
Walaupun tidak menjadi faktor terpenting, peraturan lokal yang pro terhadap perbaikan terhadap perbaikan pelayanan perizinan investasi menjadi salah satu kunci bagi kelangsungan iklim usaha. Ada tiga (3) hal yang dijadikan pertimbagan pentingnya proses dan prosedur perizinan dibenahi :
1.
Perizinan merupakan entry point bagi masuknya investor kedaerah baik lokal maupun manca,
2.
Proses pengurusan izin yang transparan, tepat dan pasti dapat mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Banyak praktik perizinan yang berlangsung saat ini merupakan lahan subur bagi pungutan liar,
3.
Pembenahan proses dan prosedur perizinan adalah merupakan keterpihakan kepada usaha kecil dan menengah. 3
Sayangnya, reformasi perizinan di beberapa daerah tidak berjalan secara maksimal. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan birokrasi yang berbelit2
Tirta Nugraha Mursitama,et al. Refomasi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota ( Purbalingga, Makasar , Dan Banjarbaru). Masyarakat Transparasnsi Indonesia (MTI) :2010 hal :12 3
Nina Darmayanti .Tesis.2010. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PPTSP) Studi Pada Unit Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Yogyakarta: Program studi MAP UGM
2
belit, serta menciptakan ketidakpaastian biaya dan lamanya waktu untuk berurusan dengan birokrasi dan perizinan. Rumitnya alur perizinan yang harus ditempuh, kurang lebih tergambar dalam bagan1.1
Bagan 1.1 Ilustrasi Rumitnya Perizinan di Indonesia
Sumber: Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat,2010
Untuk mengatasi permasalahan ini pada tanggal 12 April 2004 diterbitkan KEPPRES No.29 mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal (PMDN/PMA) melalui sistem pelayanan satu atap (one roof service). Konsekuensi dari KEPPRES ini , penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal dalam
3
rangka PMA/PMDN dilakukan oleh BKPM ( Badan Koordinasi Penanaman Modal). Hal ini berarti Gubernur/bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagai mana dimaksud kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.
Menyadari kelemahan- kelemahan yang ada, maka belum tiga tahun peraturan ini berjalan, pemerintah kembali mengeluarkan keputusan baru. Pada tanggal 6 Juli 2006, Menteri Dalam Negeri, Moh Ma’ruf mengeluarkan Permendagri No.24 tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Salah satu harapannya adalah menghapuskan sistem perizinan berlapis yang memakan waktu lama untuk proses pengurusannya. 4
Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perdagangan, Menteri dalam Negeri, Menteri Tenanga kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM , serta Kepala BKPM untuk mempercepat proes pembuatan izin usaha dari 60 hari menjadi 17 hari mulai awal Januari 2010 menjadi angin segar bagi 4
Ramora Edward Sitorus.2007.” Tinjauan Kelembagaan Sistem Perizinan Investasi Terpaddu(one-stop Shop) dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Administrasi daerah pasca Desentralisasi. Lomba Karya Tulis Ilmiah FSDE 2007.
4
pelaku bisnis, apalagi bagi calon investor. Pemangkasann waktu yang sangat sangat besar tersebut memang layak diapresiasi. Hal tersebut akan meningkatkan peringkat Indonesia di mata investor.5
Di tingkat daerah , upaya memujudkan perizinan terpadu masih banyak menghadapi kendala. Selain membutuhkan dana yang tidak sedikit, political will dari kepala daerah juga merupakan kunci utama bagi darah dalam menyelenggarakan perizinan usaha. Terselenggaranya perizinan usaha yang baik akan menjadi driving force bagi kemajuan ekonomi daerah. Investasi diharapkan akan mampu mengahasilkan banyak dampak ganda (multuplier effects) dan memberi mafaat bagi banyak pihak: perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertambahan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya dampak yang ditimbulkannya. 6
Sebagai daerah yang juga sedang membangun, Kabupaten Bantul giat dan gencar mengundang investor untuk datang dan menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha mempermudah birokrasi dan perizinan investasi didaerahnya. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bantul memutuskan untuk membentuk Dinas Perizinan. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul merupakan lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas yang beroperasi sejak tanggal 2 Januari 2008 itu
5 6
Tirta Nugraha Mursitama,et al. op.cit., hal 15 KPPOD-BKPM.” Pemeringkatan Iklim Investasi 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008’’.
5
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007.
Sebelum dibentuk Dinas Perijinan, pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul dipusatkan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Namun demikian, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan UPTSA tersebut dirasa masih kurang mampu memenuhi tuntutan pelayanan perizinan yang semakin prima. Sementara di sisi lain, kualitas pelayanan perizinan dalam era otonomi daerah dan persaingan global saat ini, bisa sangat menentukan eksistensi dan daya saing suatu daerah7.
Sesuai dengan visi Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis, spirit pembentukan Dinas Perijinan
adalah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, bersih dan akurat. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan membuka peluang
7
investasi
sebanyak-banyaknya
www.perijinan.bantulkab.go.id
6
di
Kabupaten
Bantul.
Apalagi perekonomian Yogyakarta yang relatif stabil dari tahun ke tahun menunjukan adanya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi di Yogyakarta. Dari hasil penelitian Jogyakarta Incorporate sebanyak 69,5 % responden menganggap bahwa saat ini perekonomian Provinsi DIY secara makro berada pada kondisi yang cukup baik, namun kurang optimal. Bahkan, sebanyak 40,7% responden memperkirakan kondisi yang sama akan masih dialami oleh Provinsi DIY pada lima tahun mendatang. 8
Masih prospektifnya sektor perekonomian mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan deregulasi di bidang perizinan. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menarik retribusi 79 jenis perizinan, terhitung 14 Januari 2011. "Kami menangani 84 jenis perizinan. Hanya lima jenis perizinan yang dikenai retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, izin tempat penjualan minuman beralkohol,” ujar Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul,HelmiJamharis(31/1).9
Sejak 23 Febuari 2009 Dinas perizinan mengeluarkan sebuah produk yang dinamakan dengan produk perizinan pararel. Dengan perizinan pararel maka warga dapat mengurus lebih dari satu produk perizinan baik izin teknis maupun operasional secara bersamaan. Dengan deminkian diharapkan pemohon tidak menghabiskan banyak waktu, sekaligus biaya yang dibutuhkan untuk pemrosesan izin dapat ditekan seminimal mungkin.
Bagan1. 2
8
Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta 2010. Hal 19 Tribun Jogya.com. 79 Perizinan di Bantul Bebas retribusi. Dlam http://jogja.tribunnews.com/2011/01/31/79jenis-perizinan-di-bantul-bebas-retribusi/diakses pada 29 Januari 2013 9
7
Proses Perizinan Investor PMA/PMDN Non Perumahan dengan Fasilitas di Kabupaten Bantul 10
Sumber : Dinas Perizinan Kabupaten Bantul,2013
Dengan demikian penting kiranya untuk mengetengahkan topik mengenai kinerja sistem pelayanan perizinan pararel di Kabupaten Bantul. Topik ini penting karena keberhasilan pelaksanaan sistem perizinan pararel memberikan dampak yang cukup besar bagi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul yang akan berimplikasi terhadap banyak aspek salah satunya adalah pada
peningkatan investasi daerah. Diharapkan deregulasi
perizinan
investasi ini akan menumbuhkan iklim investasi di kabupaten Bantul baik dari segi waktu , transaparansi biaya sampai pada kepastian hukum dalam melakukan investasi. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kinerja PTSP khususnya dengan diimplementasikan sistem perizinan pararel di dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
10
Dinas Perizinan Kabupaten Bantul , Petunjuk Alur Pengurusan Izin
8
Untuk itu penelitian ini mengambil judul :“ Implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Pararel (Studi Kasus Dinas Perizinan Kabupaten Bantul)
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kinerja implementasi sistem pelayanan perizinan secara pararel di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul ?
2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi kinerja implementasi sistem pelayanan perizinan secara pararel di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul ?
1.3 .Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari sistem pelayanan perizinan pararel di dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Serta factor – factor apa saja yang mempengaruhinya
1.4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Terhadap Dunia Akademis
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang administrasi publik.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
referensi bagi penelitian lebih lanjut pada topik yang serupa dengan aspek yang berbeda
9
baik di Kabupaten Bantul maupun didaerah- daerah lain dimana dinas perizinan masih memerlukan banyak perbaikan kinerja.
b. Manfaat Terhadap Dunia Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat disumbangkan saran- saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
10
