BAB I PENDAHULUAN. (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

(1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem

perencanaan

daerah,

karena

Renja

SKPD

merupakan

produk

perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses

penyusunan

Renja

SKPD

dimulai

dengan

persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

1

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan

Renja

SKPD

bukan

kegiatan

yang

berdiri

sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan

dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.


2

1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Seni dan

Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah : 1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


3

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


4

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 13.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

5

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 Desember

2014

serta

menggambarkan

dan berakhir pada tanggal 31 capaian

kinerja

yang

dapat

ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau;


6

2.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


7

BAB III RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan

merupakan

suatu

Akuntabilitas bentuk

Kinerja

Pemerintah.

perwujudan

Akuntabilitas

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui

suatu

media

pertanggungjawaban

yang

dilaksanakan

secara

periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan

indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

8

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2013 Berdasarkan

analisis

evaluasi

kinerja

uraian

pencapaian

sasaran

Dinas

Pariwisata Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2013 adalah sebagai berikut : Sasaran 1: “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya”

Dapat dilihat dari capaian Indikator kinerja sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Jumlah grup kesenian/

buah

10

20

200

kali

3

2

66,67

sanggar seni 2.

Penyelenggaraan festival seni dan


9

budaya 3

Benda, situs dan

buah

2

8

400

event

8

4

50

unit

2

2

100

kawasan cagar budaya yang dilestarikan 4

Kegiatan penggalian bakat seni budaya masyarakat

5

Jumlah gedung sarana penyelenggaran seni dan budaya

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran 1 adalah sebesar 100 % atau dapat dikategorikan Berhasil. Sasaran ini diarahkan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah. Permasalahan yang dihadapi : 

Terbatasnya anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai hasil yang memenuhi target .

Solusi :  Pengusulan penambahan anggaran pada tahun selanjutnya  Pengajuan penambahan aparatur yang berkompeten dalam bidang pariwisata dan budaya


10

Sasaran 2 : “Meningkatkan pembangunan pariwisata”. Dapat dilihat dari capaian Indikator kinerja sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Kunjungan wisata

orang

350

195

55,71

2.

Sarana promosi pariwisata

jenis

3

2

66,67

3

Kuantitas event promosi pariwisata Kuantitas objek pariwisata Jenis dan jumlah bank Jenis, kelas dan jumlah restoran Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel

event

5

3

60

obyek

4

1

25

unit

3

3

100

buah

5

1

20

buah

11

9

81,81

4 5 6 7

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa

pencapaian

sasaran

2

adalah

sebesar 59,57

% atau

dapat

dikategorikan Cukup Berhasil.

C. ASPEK KEUANGAN Ikhtisar

realisasi

pencapaian

target

kinerja

APBD

pada

Dinas

Pariwisata Seni dan Budaya, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil analisa pengukuran menunjukan bahwa rata- rata setiap program dan kegiatan telah mencapai target yang ditunjukan pada tiap – tiap program dan kegiatan yang telah direalisasikan mencapai hampir 100 % secara keseluruhan, ini nampak pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Tahun Anggaran 2013. Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

11

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah direncanakan : 1. Prasarana dasar dari segi kualitas dan kuantitas belum memadai 2. Terbatasnya sumber daya dana, Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah dan

kurang serta penguasaan teknologi yang masih

rendah. 3. Dalam penyelenggaran urusan pemerintahan masih kurangnya pegawai pelaksana yang

mampu

dalam

bidang

kurangnya pejabat yang menangani bidang

urusannya

serta

dan

masih urusan

pemerintahan yang begitu banyak dan kompleksibilitas. 4. Keterbatasan waktu pelaksanaan pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan

dana anggaran APBD Daerah. PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN 1. Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan dinas a. Belanja Realisasi belanja pada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.5.162.458.324,- atau 88,28 % dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 5.488.362.500,- yang terdiri dari : 1) Belanja Tidak Langsung -

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan PNS ) sebesar Rp. 1.248.532.476,- ( satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah ) atau 98,97 % dari

Pagu Anggaran

sebesar

Rp.

1.261.500.000,- ( satu milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ).


12

2) Belanja Langsung -

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 375.734.200,- ( tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah ) atau 92,04 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 408.214.400,( empat ratus delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah ))

-

Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.982.092.268,- ( satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapanrupiah ) atau 88,33 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.244.085.600,- ( dua milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah ).

-

Belanja Modal Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.556.099.380,- ( satu milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah ) atau 98,83 % dari Pagu sebesar

Anggaran

Rp. 1.574.562.500,- ( satu milyar lima ratus tujuh puluh

empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah ). 3) Aset Nilai Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau sampai akhir periode tahun anggaran 2013 adalah

Rp. 3.449.833.380,- ( tiga milyar empat ratus empat puluh

sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : -

Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 843.243.000,- ( delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah )

-

Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.579.590.380,- ( dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah )

-

Aset tetap lainnya sebesar Rp. 27.000.000,- ( dua puluh tujuh juta rupiah)


13

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan ( APBD ) sebesar Rp.11.594.150.000,- terurai dalam 10 program dan 59 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a.

Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau. Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

14

d. Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga kemungkinan akan masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. e.

Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Pada tahun 2011, DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau telah menerima sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan

Pembangunan

Daerah

sari

BAPPEDA

Kabupaten

Lamandau yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan

disini

adalah

kurangnya

aparatur

dalam

mengaplikasikan sistem tersebut. f.

Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.

g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

15

koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Disparsenbud Tahun 2011 – 2013

disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisata Seni dan Budaya ( Disparsenbud ) Kabupaten Lamandau. Dalam menyusun

rencana

kerja

tahunan

Disparsenbud

juga

memperhatikan

lingkungan internal serta lingkungan eksternal suatu organisasi. Sehingga Rencana Kerja Tahunan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 1. Visi dan Misi Pada hakekatnya visi adalah gambaran bersama tentang masa depan yang lebih baik yang ingin dicapai, berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan, mampu menjadi akseleratur kegiatan, bersifat antisipatif dan inovatif. Dengan memperhatikan letak geografis daerah yang potensial serta dilandasi oleh visi Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau menetapkan visi sebagai berikut :


16

“Terwujudnya tata kelola kepariwisataan, seni dan budaya yang

baik

serta terwujudnya Kabupaten Lamandau sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing”

Penetapan visi tersebut merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau untuk mengelola, membangun dan mengembangkan potensi kepariwisataan daerah. Sangat disadari bahwa Kabupaten Lamandau kaya dengan potensi pariwisata khususnya wisata alam yang didukung oleh obyek dan atraksi wisata budaya. Sebagai tindak lanjut dari visi maka disusun misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara terukur, obyektif dan spesifik harus dipedomani sebagai landasan kerja. Guna mencapai visi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau tersebut maka ditetapkan misi yang meliputi : 1. Meningkatkan kualitas & kuantitas SDM untuk mengelola pariwisata, seni dan budaya Kabupaten Lamandau secara profesional 2. Meningkatkan kualitas & kuantitas produk pariwisata dengan mengedepankan prinsip skala prioritas 3. Melestarikan nilai – nilai seni budaya yang ada di Kabupaten Lamandau serta menumbuhkembangkannya sebagai wahana pembangunan pariwisata 4. Mendorong pelaksanaan sadar wisata secara berkesinambungan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat pada sektor pariwisata 5. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata secara efektif dan efisien

guna

menciptakan

angka

kunjungan

wisata

Kabupaten

Lamandau 2. Tujuan dan Sasaran Dari visi dan misi tersebut maka disusun suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :


17

a. Tujuan 1. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan prima dan pelayanan dengan standarisasi minimum oleh Aparatur Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dibidang pelayanan masyarakat guna meningkatkan Citra Budaya dan Pesona Wisata agar dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana dasar kebudayaan dan pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). 3. Meningkatkan

perluasan

kesempatan

kerja

dan

peran

serta

masyarakat dalam berusaha guna mengurangi pengangguran. 4. Mendorong peran serta masyarakat yang berbudaya, beradab dan bermartabat, maju dan sejahtera dengan tetap menjaga jati dirinya sebagai wujud ketahanan budaya. 5. Mengembangkan

dan

mempromosikan

kebudayaan

dan

kepariwisataan daerah Kabupaten Lamandau yang berkualitas dan memiliki daya saing di dalam negeri maupun di luar negeri. b. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelaku usaha kebudayaan dan pariwisata. 2.Terwujudnya pengembangan kebudayaan dan destinasi pariwisata. 3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ) 4.Meningkatnya

kontribusi

pariwisata

terhadap

perekonomian

masyarakat. 5. Terwujudnya kelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya daerah. 6. Berkembangnya daya tarik wisata, kerjasama promosi, jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan 7. Meningkatnya kerjasama lintas sektor budaya dan pariwisata. 8. Bertumbuhnya usaha kepariwisataan.


18

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran (Kebijakan dan Program) Untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melaksanakan perencanaan dan pembangunan kepariwisataan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai sektor pembangunan pariwisata daerah.  KEBIJAKAN Adapun kebijakan yang mendukung kegiatan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan Publik Dalam mengembangkan Kebudayaan dan Pariwisataan Kabupaten Lamandau, hendaknya bertumpu kepada nilai – nilai budaya, etika, agama, moral sebagai wahana pengembangan ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, memperkuat identitas kelokalan, serta memberdayakan potensi daerah dan potensi masyarakat.

2. Kebijakan Teknis Yang merupakan dari kebijakan teknis yaitu : a. Pengembangan produk wisata b. Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah c. Pengembangan sadar wisata dan sadar budaya d. Pengembangan pemasaran yang efektif e. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas obyek wisata Daerah. f. Pembangunan dan penataan Museum Daerah. g. Promosi Pariwisata Daerah. h. Pembinaan/Penataan Kebudayaan dan kepurbakalaan Daerah i. Pelestarian dan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya, Benda Budaya dan Benda Purbakala. j. Kebijakan kegiatan penelitian, survey, monitoring, pengumpulan data obyek dan atraksi wisata 3. Kebijakan Keuangan Yang merupakan dari kebijakan keuangan yaitu : a. Penganggaran berbasis kinerja Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

19

b. Kebijakan kerjasama melalui kemitraan c. Kebijakan administrasi keuangan yang dikelola secara efektif dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku 4. Kebijakan Sarana dan Prasarana Yang merupakan dari kebijakan Sarana dan Prasarana yaitu : a. Kebijakan bahan dan utilitas b. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas. c. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan dan kebudayaan 5. Kebijakan Personalia Yang merupakan dari kebijakan Personalia yaitu : a. Kebijakan pengembangan keterampilan teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia pariwisata dan kebudayaan b. Kebijakan pembinaan c. Kebijakan pengembangan professional d. Study Banding dan diklat kursus aparatur pariwisata. 6. Kebijakan Pelayanan kepada Masyarakat Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan profesionallisme yang berciri tanggap, cepat, cerdas, tepat, murah, mudah, berkualitas dan menyenangkan.

Adapun program yang telah direalisasikan tahun 2013 yaitu :  PROGRAM 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Pengembangan Nilai Budaya 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

20

7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9. Program Destinasi Pariwisata 10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 11. Program Pengembangan Kemitraan 12. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Sasaran Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau disusun berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau, sebagaimana tabel di bawah ini : TABEL TARGET SASARAN Sasaran 1. Meningkatnya pelesaarian dan pengembangan kekayaan budaya

Indikator Sasaran     

2.

Meningkatkan pembangunan pariwisata

      

Jumlah grup kesenian/sanggar seni ( buah ) Penyelenggaran festival seni dan budaya ( kali ) Benda,situs,dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (buah) Kegiatan penggalian bakat seni budaya masyarakat ( event ) Jumlah gedung sarana penyelenggaran seni dan budaya ( unit ) Kunjungan wisata ( orang ) Sarana promosi wisata ( jenis ) Kuantitas event promosi pariwisata ( event ) Kuantitas objek pariwisata (objek ) Jenis dan jumlah bank dan cabang ( unit ) Jenis,Kelas dan jumlah restoran ( buah ) Jenis,kelas dan jumlah penginapan/hotel ( buah )


Target 10 buah 3 kali 2 buah 8 kali 2 unit

150 orang 3 jenis 5 event 4 objek 3 unit 5 buah 11 buah

21

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD TUGAS POKOK DAN FUNGSI Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya , adalah sebagai berikut : 1.

TUGAS POKOK Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi

-

di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya; - Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; - Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya. 2.

FUNGSI Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai fungsi : - Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya; - Pembinaan, pelestarian dan pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya -

Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;

- Perumusan program pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya; - Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pariwisata, Seni dan Budaya; - Pengelolaan Tugas umum ketatausahaan di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.

Susunan

organisasi

Dinas

Pariwisata

Seni

dan

Budaya

Kabupaten

Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2010, terdiri dari :


22

1. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. Merencanakan,

mengorganisasi,

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan,

memimpin

pelaksanaan

membina,

kegiatan

Dinas

Pariwisata, Seni dan Budaya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan serta sesuai dengan visi, misi, dan tugas dan fungsi serta program dinas. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Merencanakan program kegiatan jangka pendek dan jangka panjang serta menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas, yang meliputi tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang Nilai Budaya dan Film, Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebijakan dan

petunjuk

Pimpinan

Pemerintah Daerah. 2. Merumuskan organisasi,

kebijakan personalia

dinas dan

yang

keuangan

meliputi

penyelenggaraan

berdasarkan

kebijaksan

Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. 3. Mengorganisasikan penyelenggaraaan tugas dan fungsi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris, para Kabid, UPTD, Perangkat Struktural dan Fungsional lainnya, agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 4. Mengendalikan kegiatan rutin dan pembangunan dinas secara bilateral atau kunjungan ke obyeknya agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan lancar. 5. Merumuskan kebijaksanaan bidang Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau sesuai dengan kebijaksan Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah Pariwisata, Seni dan Budaya. 6. Membina dan mengarahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit-unit dan Cabang Dinas

dalam

rangka

mewujudkan peranaan Dinas

Pariwisata, Seni dan Budaya Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

23

7. Mengkoordinasikan

secara

horizontal

maupun

vertikal

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris, Kepala Bidang, dalam hubungan dengan Pemerintah Daerah dan Instansi atau Departemen Teknis terkait di daerah. 8. Mengkoordinasikan program dan kegiatan dinas dengan instansi lain melalui

pertemuan,

rapat

khusus,

surat-menyurat

berdasarkan

kepentingannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. 9. Membina organisasi-organisasi Pariwisata, Seni dan Budaya tingkat Kabupaten dalam rangka melibatkan secara aktif organisasi tersebut terhadap pelaksanaan pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya . 10. Menyelia penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris, Bidang-bidang, Cabang Dinas dan UPTD lapangan

dan

baik melalui laporan maupun peninjauan

memberikan

teguran

korektif

apabila

terjadi

penyimpangan. 11. Mengevaluasi penyenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris, Bidangbidang,

Cabang

Dinas

dan

UPTD

untuk

bahan

perencanaan

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kedepan. 12. Membina sikap mental dan sikap sosial segenap pegawai di lingkungan dinas

sesuai

dengan

PANCA

PRASETYA

KORPRI

dalam

rangka

mewujudkan aparatur yang mampu melaksanakan tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan berwibawa. 13. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya serta melaksanakan tugas- tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. 2. Sekretaris Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

24

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Merencanakan kegiatan sekretaris yang meliputi program dan pelaporan kepegawaian, keuangan dan umum sebagai dasar pelaksanaan tugas. Merencanakan urusan kepegawaian yang meliputi formasi, penempatan, promosi, mutasi, pensiun, UKP, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan Capeg menjadi PNS, DP3 dan KP4. Merencanakan daftar urut kepangkatan (DUK), penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana. Mengarahkan kegiatan bagian umum seperti surat-menyurat urusan dalam dan humas serta memberi petunjuk pelaksanaannya agar semua urusan umum berjalan lancar. Memberi petunjuk pengadaan barang-barang ATK dengan berpedoman kepada ketentuan atau peraturan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan tertib. Mengatur pembagian tugas kepada para Kepala Bagian sesuai dengan bagian masing-masing melalui rapat, pertemuan, disposisi, maupun lisan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Melaksanakan pembinaan yang meliputi : pembiayaan administrasi, keuangan, disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai serta KORPRI dan Dharma Wanita di lingkungan dinas. Mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang, cabang dinas dan unit-unit kerja di lingkungan dinas maupun instansi untuk melancarkan tugas dinas. Menyelesaikan kegiatan dibidang sekretaris untuk mengatahui hambatan dalam pelaksanaan tugas serta mengambil langkah penyelesaian untuk kelancaran tugas dinas. Memberi petunjuk dalam pembuatan laporan pada sekretariat berdasarkan data yang masuk dari masing-masing bidang sebagai bahan laporan kepada Kepala Dinas. Memeriksa surat masuk dan surat keluar dengan membubuhkan paraf pada surat untuk mengetahui, dan memantau penyelesaian surat yang sedang diproses di bagian sekretaris. Mengadakan evaluaasi kegiatan sekretariat yang sudah berjalan, untuk mengetahui kegiatan apa yang telah tercapai, apa yang belum dan merencanakan langkah agar target tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melaporkan semua kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sekretariat kepada Kepala Dinas secara rutin, insedentil dan periodik. Mengadakan pemeriksaaan terhadap kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan korupsi di


25

lingkungan dinas sebagai bahan masukan kepada Kepala Dinas untuk diputuskan. 15. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Dinas, memberikan saransaran dan melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas. 16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. a.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan. Merencanakan, mendistribusi, memberikan petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas kesekretariatan dinas agar pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai pada tiap tahun anggaran sesuai dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP) maupun formasi yang ada. 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pada staf kepegawaian dalam pelaksanakan tugas seperti penyusunan daftar nominatif pegawai, penyimpanan DP3 dan arsip kepegawaian yang masih diperlukan. 3. Memeriksa penyusunan daftar rencana, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala dilingkungan dinas, penyusunan daftar pegawai yang akan pensiun, sehingga pelaksanaannya berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 4. Mengkoreksi berkas usulan kenaikan pangkat yang telah diterima untuk diusulkan sebagai persiapan proses penyelesaian selanjutnya. 5. Menyampaikan usulan kenaikan pangkat kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan serta meminta tanda tangan Kepala Dinas untuk persiapan pengiriman ke BKD/BKN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Melaporkan semua kegiatan di Subag Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis kepada sekretaris untuk diketahui. 7. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan Karpeg, Karis / Karsu, ASKES, Taspen, kenaikan pangkat, gaji berkala, impasing, ijazah, DP3, surat izin dan cuti tahunan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 8. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian seperti menghubungi kantor BKD, dan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam pelaksanaan tugas. 9. Mengkoordinasikan pengaturan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar serta memberi petunjuk cara


26

pengelompokkannya kedalam jenis surat biasa, penting, rahasia dan sesuai dengan permasalahannya. 10. Memberi petunjuk kepada agendaris tentang cara pengagendaan surat masuk / keluar, cara pencatatan, penataan arsip agar agendaris dapat melaksanakan dengan baik. 11. Menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti pelantikan pejabat, penyumpahan pegawai, kunjungan pejabat tinggi dan mengkonsultasikannya dengan Sekretaris. 12. Merencanakan dan mengajukan konsep kepada Sekretaris tentang rencana pengadaan ATK, pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, instalasi listrik/air/telepon dan sarana kantor lainnya dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. 13. Menerima surat dari Bidang-bidang dan Sekretaris serta mengelompokannya kedalam jenis surat biasa, rahasia dan penting sebagai bahan untuk dimintakan tanda tangan kepada Kepala Dinas. 14. Mengatur pengiriman surat-menyurat keluar sesuai dengan jenis dan sifat surat melalui alternatif kurier, pos, telepon, faxcimile atau cara lain agar pengiriman surat memenuhi persyaratan cepat dan tepat. 15. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. b.

Sub Bagian Keuangan. Merencanakan,

mendistribusikan,

dan

penyelenggaraan

kesekretariatan

partanggungjawaban

keuangan

pembangunan

serta

membuat

baik laporan

memberikan serta gaji

petunjuk memeriksa

rutin

keuangan

maupun

dinas,

agar

pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dengan Uraian Tugas Sebagai berikut : 1. Membuat perencanaan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan dana yang tersedia dalam DPA serta berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas masing-masing pelaksana Subag Keuangan. 2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada pelaksana dan bendaharawan tentang penyenggaraan administrasi keuangan seperti

SPP,

pembukuan,

penyusunan

bahan


pertanggung

27

jawaban keuangan (SPJ), penyimpanan uang, penyimpanan arsip agar dapat terlaksana dengan baik. 3. Mengkoordinasikan diselenggarakan

pelaksanaan

oleh

pelaksana

tugas

dan

bagian

kegiatan

keuangan,

yang seperti

pembuatan LP2P, KP4, pembuatan laporan, dll. 4. Menginventarisir segala peraturan, surat keputusan, instruksi serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan urusan Subag Keuangan. 5. Menyusun bahan rancangan daftar rencana usulan kegiatan rutin (DRUKR) dinas berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan kebutuhan yang akan datang dari Sekretariat, Bidang-bidang, Cabang Dinas dan UPTD. 6. Melaksanakan konsultasi dengan Subag Program dan Pelaporan tentang penyusunan daftar usulan kegiatan rutin Bidang-bidang agar diketahui keterkaitannya dengan program dinas. 7. Membuat konsep surat dan laporan keuangan dinas (Neraca, Aliran Kas, dan Pendapatan dan Belanja) yang ada hubungannya dengan tugas bagian keuangan sebagai bahan untuk diajukan kepada Sekretaris. 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan seperti mengikuti rapat dan pembahasan anggaran dengan instansi lain, menerima berita acara pemeriksaan, meneliti dan memeriksa SPJ, dll. c.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. Membagi tugas, memberikan petunjuk serta bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana / program dan pelaporan baik kegiatan rutin maupun pembangunan serta memantau melalui rapat untuk mengetahui permasalahan dan pengembangannya. Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Membagi tugas atau kegiatan Subag Program dan Pelaporan kepada staf dengan memberikan pengarahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya.


28

2. Memberikan program

bimbingan

dan

dan

pelaporan

petunjuk

baik

dalam

kegiatan

penyusunan

rutin

maupun

pembangunan serta membuat rancangan anggarannya kepada staf. 3. Mengkompilasikan usulan kegiatan rutin maupun pembangunan dari masing-masing bidang untuk bahan usulan dinas. 4. Mengkonsultasikan usulan rencana / program kegiatan rutin dan pembangunan

serta menyusun daftar calon pemimpin dan

bendaharawan rutin / proyek atas usulan yang masuk untuk diajukan kepada Sekretaris. 5. Membuat rancangan konsep yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan program dan pelaporan Kebudayaan dan Pariwisata dan menyampaikan kepada sekretaris. 6. Mempelajari rencana / program, jadwal kegiatan dan volume kegiatan untuk bahan pemantauan kegiatan. 7. Memantau

pelaksanaan

kegiatan

penyusunan

rencana

dan

program Kebudayaan dan Pariwisata melalui rapat, pertemuan untuk mengetahui kendala dan perkembangannya. 8. Membuat rancangan konsep surat dinas, laporan periodik ( bulanan, triwulan dan tahunan) maupun insidentil dan bahan lain yang berhubungan dengan program kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata untuk bahan masukan pimpinan. 9. Memberi

saran

dan

pertimbangan

kepada

atasan,

dalam

peningkatan keterampilan dan kondisi stafnya kepada pimpinan sesuai dengan permasalahan dan datanya. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik tertulis maupun lisan. 3.

Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Nilai Budaya dan Film menyelenggarakan fungsi :


29

a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di Bidang Nilai Budaya dan Film; b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Nilai Budaya dan Film berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; c. Penyusunan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang Nilai Budaya dan Film ; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Nilai Budaya dan Film ; e. Pelaksanaan administrasi Bidang Nilai Budaya dan Film; dan Pembinaan,

pelayanan,

pengawasan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. a.

Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa. Kepala Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa; d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b.

Seksi Kesenian dan Perfilman Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan, rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada Seksi Kesenian dan Perfilman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Kesenian dan Perfilman menyelenggarakan fungsi:


30

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Kesenian dan Perfilman. b. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur Seksi Kesenian dan Perfilman c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di seksi Kesenian dan Perfilman d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. c. Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat Kepala Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, kriteria, prosedur, teknis dan evaluasi pada Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Seksi Tradisi Adat dan Budaya Masyarakat; b. Perumusan standar, kriteria dan prosedur di bidang pengetahuan dan tekhnologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya. c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat d. Pemberian bimbingan tekhnis dan evaluasi di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 4.

Bidang Sejarah dan Purbakala. Bidang

Sejarah

dan

Purbakala

mempunyai

tugas

Merencanakan,

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis, Mengkoordinir, Membina, dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada Seksi – Seksi pada Bidang Sejarah dan Purbakala. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi: Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

31

a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang Sejarah dan Purbakala; b. Pelaksanaan Kebijakan mengenai pembinaan, pelestarian budaya, karakter dan budi pekerti bangsa serta sejarah dan kepurbakalaan berdasarkan perundang - undangan; c. Penyusunan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang Sejarah dan Purbakala; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Sejarah dan Purbakala; e. Pelaksanaan administrasi bidang Sejarah dan Purbakala; dan f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. a. Seksi Geografi Sejarah. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelestarian Budaya mempunyai tugas administrasi, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budaya, membina bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana sesuai fungsinya dan berjalan efektif dan efisien berdasarkan program atau rencana yang telah disusun. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan karakter dan pekerti bangsa mempunyai fungsi: a. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran & kepercayaan komunitas adat; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, kearifan lokal dan foklor, organisasi sosial, serta lingkungan budaya; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran dan kepercayaan komunitas adat; dan e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. b. Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan. Kepala Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan persiapan rumusan kebijakan, standar, norma, criteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang permuseuman dan kepurbakalaan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pembinaan karakter dan pekerti bangsa mempunyai fungsi: Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

32

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang permuseuman dan kepurbakalaan; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang permuseuman dan kepurbakalaan; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang permuseuman dan kepurbakalaan; dan d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. c. Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah. Kepala Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah mempunyai tugas, mendata, mensurvey, mendokumentasikan sejarah dan kepurbakalaan dan membina bawahan pada lingkungan seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya agar kegiatan dapat berjalan efektif berdasarkan program yang telah disusun, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, criteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan bawah air dan nilai sejarah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sejarah dan kepurbakalaan; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang registrasi, Pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman; c. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang registrasi dan penetapan, perlindungan, penyelamatan, konservasi serta pemugaran peninggalan purbakala; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi, pengamanan dan pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama permuseuman; e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di biang registrasi dan penetapan, perlindungan dan penyelamatan, konservasi serta pemugaran peninggalan purbakala; f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 5.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.


33

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas untuk merencanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan pariwisata, mengkoordinir, membina dan mengarahkan pelaksanaan dibidang Pengembangan Pariwisata, sesuai fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas dibidang pengembangan pariwisata. b. Pelaksanaan kebijakan dibidang produk pariwisata, pemberdayaan masyarakat

dan

standarisasi

pariwisata

berdasarkan

pedoman,

kriteria

peraturan

perundang-undangan. c. Penyusunan dibidang

standar,

roduk

norma,

pariwisata,

usaha

pariwisata,

dan

prosedur

pemberdayaan

masyarakat dan standarisasi pariwisata. d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang produk pariwisata, usaha

pariwisata,

pemberdayaan

masyarakat

da

stadarisasi

pariwisata. e. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan pariwisata. f. Pembinaan,

pelayanan,

pengawasan,

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya. 2. Merumuskan

dan

menyusun

kebijakan

dinas

dibidang

pengembangan pariwisata meliputi pengembangan obyek wisata, aset wisata dan pengembangan peran serta masyarakat. 3. Merencanakan lokasi pengembangan obyek wisata. 4. Menyusun program kegiatan pengembangan obyek wisata bersama seksi untuk pengajuan APBD/APBN Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau. 5. Merumuskan

kerangka

regulasi

yang

berkenaan

dengan

pengembangan obyek wisata. Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

34

6. Melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai pengembangan pariwisata ke Provinsi dan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 7. Mendistribusikan tugas dan pekerjaan kepada seksi- seksi sesuai dengan fungsinya. 8. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 9. Memberikan saran/ pertimbangan kepada kepala Dinas baik diminta maupun

tidak

diminta

mengenai

segala

sesuatu

yang

ada

hubungannya dengan bidang tugasnya. 10. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas. a.

Seksi Usaha dan Produk Pariwisata. Kepala Seksi Usaha dan Produk Pariwisata mempunyai tugas untuk melaksanakan

penyiapan

rumusan

kebijakan

standar,

norma,

kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, Menghimpun, mendata, membuat laporan, mengkoordinir, dan membuat program kerja seksi, serta melaksanakan evaluasi pada Seksi Usaha dan Produk Pariwisata sesuai dengan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Usaha dan Produk Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang Usaha dan Produk Pariwisata. b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang kemudahan Usaha dan Produk Pariwisata. c. Perumusan standar, norma, criteria dan prosedur di bidang sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk wisata, lingkungan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk pariwisata, lingkungan dan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan. e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

35

Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya. 2. Melakukan

penyusunan,

mempelajari

dan

menelaah

program/kegiatan guna perencanaan, penataan dan usulan pembangunan obyek-obyek wisata. 3. Melakukan survey dan pendataan potensi obyek-obyek wisata. 4. Menyusun dan memberikan data guna pembuatan Kerangka Regulasi tentang Usaha dan Produk Pariwisata. 5. Menyusun dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam pengurusan Ijin Usaha dan Produk Pariwisata. 6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program / kegiatan seksi. 7. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya. 8. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. b.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk menghimpun,

mendata,

membuat

laporan,

mengkoordinir,

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standarisasi, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, membuat Program Kerja Seksi, serta melaksanakan evaluasi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melakukan fungsi: a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.


36

b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada seksi Pemberdayaan Masyarakat. c. Pemberian

bimbingan

teknis

dan

evaluasi

pada

seksi

pengembangan peran serta masyarakat. d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya. 2. Melakukan penyusunan, mempelajari, menelaah program / kegiatan guna perencanaan dan usulan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. 3. Melaksanakan sosialisasi / Bimbingan Teknis kepada masyarakat di sekitar obyek wisata. 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program / kegiatan seksi. 5. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya. 6. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. c.

Seksi Standarisasi Pariwisata Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata mempunyai tugas menghimpun, mendata, membuat laporan, mengkoordinir, dan membuat program kerja seksi, melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada Seksi Standarisasi Pariwisata, serta sesuai dengan fungsinya Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata melakukan fungsi:


37

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pada Seksi Standarisasi Pariwisata. b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang Standar kompetensi, standar usaha dan diseminasi standar pariwisata c. pelaksanaan kerjasama standar pariwisata serta fasilitas lembaga sertifikasi dan akreditas d. Pemberian bimbingan tekhnis dan evaluasi di bidang standar kompetensi, standar usaha, diseminasi standar kerjasama, dan fasilitasi lembaga sertifikasi dan akreditasi pariwisata e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 1. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya. 2. Melakukan

penyusunan,

mempelajari

dan

menelaah

program/kegiatan guna perencanaan dan penataan standar kompetensi, sertifikasi, dan akreditas. 3. Melakukan iventarisasi dan pendataan sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata beserta standar kompetensi, sertifikasi, dan akreditasinya 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program/kegiatan seksi. 5. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya. 6. Melakukan pembinaan terhadap bawahannya. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 6.

Bidang Pemasaran Pariwisata. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata


38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dinas di Bidang Pemasaran Pariwisata; a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan ; b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, dalam negeri dan sarana promosi serta mitra usaha ; d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata ; e. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang standar kompetensi, standar usaha dan diseminasi standar pariwisata ; f. Pelaksanaan kerjasama standar pariwisata serta fasilitas lembaga sertifikasi dan akreditasi ; g. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar kompetensi, standar usaha, diseminasi standar kerjasama standar pariwisata dan fasilitasi dan akreditasi pariwisata. Dengan uraian tugas sebagai berikut : 1. Memimpin, membimbing dan membina kasi / bawahan serta mengkoordinir rencana kegiatan semua kasi untuk mendukung kelancaran tugas pokok yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Melaksanakan tugas administratif pada bidang agar tercipta mekanisme kerja yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap bawahan agar tercipta disiplin kerja untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi kerja. 4. Mengkoordinir semua kegiatan kepala seksi, membuat program kerja tahunan, laporan tahunan, laporan triwulan, sebagai bahan laporan Kepala Dinas. 5. Melaksanakan koordinasi keluar dengan instansi / lembaga swasta terkait guna menunjang pelaksanaan tugas. 6. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh pimpinan sebagi tindak lanjut tugas dinas.


39

7. Memimpin, membimbing, membina dan serta mengkoordinir usulan aggaran untuk mendukung kelancaran tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. 8. Menyusun program pembinaan bagi mitra usaha dalam rangka menegakkan Perundang-undangan yang berlaku dibidang kepariwisataan. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, seperti mewakili rapat / undangan, dll dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. a.

Seksi Sarana Promosi. Kepala Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Sarana Promosi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Sarana Promosi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pada Seksi Sarana Promosi ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada seksi sarana promosi cetak, promosi elektronik, iklan, dokumentasi dan distribusi ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana promosi cetak, promosi eletronik, iklan, dokumentasi dan distribusi ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut : 1. Menghimpun naskah peraturan Perundang-undangan, menggandakan, leaflet / brosur yang berhubungan dengan promosi pariwisata. 2. Menghimpun, menggandakan bahan-bahan penyuluhan pariwisata. 3. Mengumpulkan data foto, vidio, dan informasi pariwisata untuk bahan mencentak leaflet, guide book, poster, peta pariwisata,


40

board sapta pesona dan menempatkannya pada tempat yang strategis. 4. Membuat program kerja dan melaksanakan tugas lain yang dibebankan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. b.

Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri. Kepala Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pada Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri ; b. Penyiapan bahan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur pada Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri ; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok. Dengan Uraian Tugas Sebagai Beikut : 1. Membantu tugas-tugas Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 2. Mendata dan menghimpun informasi yang berhubungan dengan kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 3. Menyusun naskah-naskah Promosi Dalam dan Luar Negeri yang berisi petunjuk-petunjuk tentang cara berwisata dan dicetak dalam bentuk brosur, buletin, guide book, maupun bimbingan teknis wisata seperti; wisata air, wisata hutan belantara, wisata arung jeram, dll. 4. Membuat program kerja Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri, mengevaluasi dan membuat laporan secara berkala kepada pimpinan. 5. Menyelenggarakan promosi dan merencanakan pameran / promosi pariwisata bekerjasama dengan pemerintah / swasta dan organisasi kepariwisataan lainnya. 6. Mengumpulkan data dan membuat daftar rincian mengenai : 1). Kendaraan darat dari dan ke tujuan obyek wisata (hari, biaya, dll).


41

2). Kendaraan air dari dan ke tujuan obyek wisata ( hari, biaya, dll). 3). Jasa Transportasi lainnya. 7. Membuat evaluasi dan laporan secara periodik kepada Pimpinan mengenai statistik tingkat pemakaian jasa transportasi wisata 8. Memimpin, membimbing, dan membina bawahan agar tercipta disiplin kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas yang efektif dan efisieMelaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, dan bertanggung jawab kepada kabid dalam melaksanakan tugas dinas. 9. Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. c.

Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar. Kepala Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

rumusan

kebijakan

standar,

norma,

kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Pengembangan Pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di Bidang Analisa dan Pengembangan Pasar ; b. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang informasi pasar dalam negeri, informasi pasar luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta strategi pemasaran „ c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar dalam negeri, informasi luar negeri, hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata serta strategi pemasaran ; d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.


42

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi -

Inovasi-inovasi

dibidang

perencanaan

pembangunan

dengan

melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; -

Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan

kualitas

pelayanan,

koordinasi,

dan

dinamika

perubahan; -

Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;

-

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;

-

Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;

-

Memanfaatkan

kontrol

masyarakat

untuk

meningkatkan

hasil

penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; -

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur -

Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.


43

-

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

-

Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3). Sarana dan Prasarana -

Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.

-

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

-

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

-

Pemeliharaan

Sistim

Informasi

(SIM)

Perencanaan

Pembangunan

dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku. 4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus

mampu

membiayai

seluruh

kebutuhan

daerah,

sehingga

Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada. Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

44

b. Isu Eksternal 1). Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dengan

cara

mengikuti

perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2). Peraturan Perundang-Undangan Gerakan

reformasi

berbagai

nasional

telah

perubahan-perubahan

penyelenggaraan

good

governance

mendorong

dilaksanakannya

penting

dalam

praktek

dengan

menerapkan

prinsip

partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

telah

mengubah

pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

45

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottomup dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Hasil dari kegiatan Musrenbang baik dari tingkat desa hingga Kecamatan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana kerja yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan

perlu

ditingkatkan,

sehingga

dapat

mendorong

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau yang membantu Bupati Lamandau dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.


46

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas; 3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 5. Kurangnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan; 6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi programprogram pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 9. Ketidaksesuaian

indikator-indikator yang ada didalam dokumen

perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

47

Dampak Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi

dengan

pihak

terkait

harus

selalu

dijalankan

dan

dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. SKPD dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagai institusi perencana, perlu prinsip ketelitian didalam proses perencanaan pembangunan. Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses

perencanaan

dan

penganggaran.

Adanya

mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran

tekanan

politis

yang akan dicanangkan

mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai

yang

tertuang

didalam

dokumen-dokumen

perencanaan

pembangunan pemerintah daerah.

Tantangan dan Peluang Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau selaku institusi perencana harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

48

apa yang menjadi produk yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan secara bermanfaat. Peningkatan disegala aspek pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan

daerah,

penanaman

modal,

litbang

dan

statistik.

Memonitoring sarana prasarana sumber daya alam dan wilayah, apa yang menjadi kebutuhan daerah seperti sarana jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan sarana dasar kebutuhan masyarakat dapat dipantau agar mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju sehingga segala aspek-aspek ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2.4. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pariwisata Seni

dan

Budaya

tahun

2014

terlampir

dalam


tabel

berikut

:

49

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.


50

BAB III PENUTUP

Rencana

Kerja

(Renja)

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan

tuntutan

paradigma

baru,

yang

pada

gilirannya

akan

mampu

menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA) Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau,

Drs. ALBERT JACKAT, M.Ed Pembina Utama Muda NIP. 19641007 199203 1 006


51

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Tahun 2014 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun

2008

Tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40). Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Tahun 2014 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2014.

Nanga Bulik,

2013

Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lamandau,

Drs. ALBERT JACKAT, M.Ed Pembina Utama Muda NIP. 19641007 199206 1 003 Rencana Kerja --- DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA Kabupaten Lamandau 2014

i

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

Alamat : Jl. Mas Kaya Pangaruh Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

BAB I PENDAHULUAN. (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

Recommend Documents