BAB I PANDANGAN UMUM GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) A. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) Istilah Good Corporate Governance (GCG) atau Corporate Governance (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Ada banyak pengertian tentang CG seperti di bawah ini: 1. Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI) 2. Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002). Berdasarkan pengertian di atas maka bisa dipahami tujuan yang hendak dicapai dengan penerapan Good Corporate Governance yaitu untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Dalam jangka panjang hal ini akan membawa pada keberlangsungan usaha dan peningkatan profit secara signifikan. B. Manfaat dan Faktor Penerapan GCG Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik corporate governance dengan karakter investasi internasional saat ini. Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui ‘pool of investors’ di seluruh dunia. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang yang, maka penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan. Di samping hal-hal tersebut di atas, GCG juga dapat: 1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan. 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. 4. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Faktor Eksternal Yang dimakud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya: a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya. c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan). d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela. e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.
Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan
lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG. Faktor Internal Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain: a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. C. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance Penerapan sistim GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut: a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para share holders dan stakeholders. D. Prinsip-Prinsip Corporate Governance Prinsip-prinsip utama yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya corporate governance yang baik adalah : 1. Transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Sehingga menunjukan perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya dan kebijakan perusahan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:39) menyatakan bahwa informasi yang harus diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepatwaktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan peruasahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan dapat pula mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan
padakinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. 2. Akuntabilitas Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan agar terpenuhinya prinsip akuntabilitas. Selain itu, prinsip akuntabilitas agar perusahaan dikelola dengan benar sesuai dengan kepentingan perusahaan maka disini perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaannya. Mulyadi (2005:75) mengartikan akuntabilitas dengan kemampuan organisasi dalam beberapa hal, yaitu: “Akuntabilitas adalah kemampuan organisasi dalam hal : 1. Menyadari tentang dampak keuangan setiap tindakan personel 2. Menghargai waktu kerja personel untuk memberikan layanan yang bernilai tambah bagi customer. 3. Menyadari besarnya investasi dealam medical equipment dan memanfaatkan secara optimum equipment tersebut untuk memenuhi kebutuhan customer. 4. Menjunjung tinggi pengetahuan untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh customer. 5. Menerapkan pengetahuan ke dalam pekerjaan” Berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas Tri Gunarsih (dalam Achmad Daniri (2006:14) menyatakan: “Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, Komite Audit, serta remunerasi eksekutif. Good Corporate Governance memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balanced di perusahaan” Mulyadi (2005:76) mengungkapkan alasan tentang pentingmya akuntabilitas, yaitu : “(1) Bisnis modern umumnya adalah padat modal dan padat pengetahuan; (2) Perusahaan sekarang berada dalam jaman teknologi informasi; (3) Karyawan harus melek informasi keuangan”. Untuk menjalankan bisnis modern, diperlukan investasi besar dalam sumber daya manusia, teknologi, dan aktiva tetap. Investasi besar dalam tersebut perlu dimanfaatkan oleh oleh personel dengan akuntabilitas tinggi untuk memungkinkan dihasilkannya Return On Investment(ROI) yang memadai. ROI memadai inilah yang menjajikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan perusahaan sehingga keberadaan perusahaan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan 3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuain di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
Peraturan perundangan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan maslah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.
Kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang
sehat.oleh
karena
itu
organ
perusahaan
harus
patuh
terhadap
perundanganundangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan sehingga perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial seperti peduli pada masyarakat dan kelestararian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizien. 4. Kewajaran (fairness) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Menurut Adrian Sutedi (2011:12) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak investor atau pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dari berbagai kejahatan demi terlaksananya komitmen antara investor. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, serta ras. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:42) memberikan pernyataan bahwa : “Pelaksanaan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha”. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini berfungsi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang
menerapkan GCG maka harus menjalankan usahanya dengan sehat, efesien, dan transparan, serta masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa maka harus melakukan melakukan kontrol sosial dengan memperhatikan terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah serta kegiatan produk atau jasa yang dihasilkan dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif. 5. Independensi Agar perusahaan bisa berjalan dengan baik maka seluruh organ perusahaan harus bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang mengarah pada timbulnya conflict of interest. Menurut Hery (2010:12) menyatakan bahwa: “perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain”. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesioanl tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai denga peratuaran perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat sekali penting sekali dalam proses pengambilan keputusan trsebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama. Independensi bagi para anggota direksi terwujud dalam keputusan transaksi yang seharusnya tidak mengandung benturankepentingan dan atau tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain dari gaji dan fasilitaas sebagaianggota direksi, yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusa bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan atau pedoman pada berbagai tingkatan. Dari pernyataan tersebut berarti seluruh organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. E. Mekanisme Corporate Governance Bentuk mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kolola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate Governance adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Good Corporate Governance penting dengan tujuan untuk mengawasi kinerja para manajer. Mekanisme ini akan menjamin bahwa para investor akan menerima tingkat return yang sesuai dengan investasi yang telah mereka lakukan (Scheiver dan Vishny, 2007). Dennis dan McConnell (2008:72) membedakan mekanisme Good Corporate Governance menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal.
a. Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risikorisiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. b. Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar jika manajemen berperilaku hanya menguntungkan diri sendiri, maka kinerja perusahaan akan menurun dalam bentuk turunnya nilai saham perusahaan.
BAB II PANDANGAN DAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI SINGAPURA Penerapan Good Corporate Governance di tiap negara sangatlah berbeda-bedaBanyak faktor-faktor
yang
membuat
penerapan Good Corporate Governance di negara Singapura,
Malaysia dan Indonesia berbeda (www.acga-asia.org) diantara lainnya : 1.Enforcement 2.Political and Regulatory Environment 3.Corporate Governance Rules and Practices 4.Corporate Governance Culture 1. Enforcement di Singapura Di Singapura, lembaga pengatur selalu melakukan revisi ulang atas aturan-aturan yang mendukung
tata
kelola
perusahaanagar
perusahaan lebih
menerapkan
tata
kelola
perusahaan yang baik sesuai pedoman yang telah dikeluarkan oleh lembaga pengatur atau lembaga yang mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan. Walaupun sifat pedoman masih bersifat sukarela akan tetapi perlu adanya penjelasan lebih lanjut secara rinci atas 46 penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan serta penjelasan atas tidak dilakukan penerapan tata kelola perusahaan. Dengan menerapkan tata kelola
perusahaan
yang
baik dapat menyebabkan nilai
total asset tiap perusahaan menjadi naik secara nyata dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilihat darinilai total asset selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Sebenarnya bukan hanya nilai asset saja yang bertambah akan tetapi net profit dari perusahaan juga bertambah serta mendapat tambahan dana baik dari investor juga dari nasabah. Sebagai contoh di Singapura pada bank OCBC total asset meningkat dari tahun 2009 ke 2010 hingga 18%. Hal ini dapat dilihat pada L6. Di Singapura berdasarkan peraturan dari Monetary Authority of Singapore (MAS) Act part IV Powers, Duties, Functions of Authority dimana Monetary Singapore (MAS)
dapat
melakukan pemeriksaan
terhadap
Authority
perusahaan-perusahaan
of dan
dapat
memberikan sanksi jika perusahaan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan
serta tidak mau dilakukan pemeriksaaan terhadap perusahaannya. Di Singapura ditemukan adanya catatan keberhasilan dalam kasus penuntutan
atas
pertukaran dari dalam atau manipulasi pasar yang diumumkan di Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai contoh di tahun 2010 ada kasus penipuan transaksi saham dimana dengan cara 47 memanipulasi nilai saham yang tentu saja merugikan pasar saham serta sekuritas yang lainnya. Di Singapura juga mengumumkan hasil kasus penegakan secara rinci dan dapat dipercaya. Hasil tersebut disampaikan secara rinci dan dapat dipercaya di website Monetary Authority of Singapore (MAS) dimana Monetary Authority of Singapore (MAS) akan memberikan secara detail tentang kasus yang terjadi, pelaku, serta tindakan pelaku dalam melakukan fraud. Di Singapura didirikan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) yang bertugas untuk mencegah terjadinya korupsi di perusahaan sektor swasta maupun publik. 2. Political & Regulatory Environment di Singapura Pemerintah Singapura juga mendukung
reformasi
tata kelola perusahaan di
perusahaan-perusahaan Singapura dimana laporan tata kelola 55 perusahaan lebih diwajibkan di laporan tahunan perusahaan. Perusahaan wajib mengungkapkan praktik tata kelola perusahaan dengan
referensi khusus dan menjelaskan perbedaan pelaksanaan tata kelola
perusahaan. Monetary Authority of Singapore (MAS) yang merupakan organisasi yang didirikan oleh pemerintahan Singapura guna mengatur peraturan-peraturan yang terkait dengan keuangan. Setiap pemerintah atau komisi sekuritas di negara masing-masing akan selalu berusaha untuk mengubah atau memperbaiki peraturan untuk di negara sendiri tak terkecuali di peraturan tentang keuangan. Di lingkungan bisnis sekarang tata kelola perusahaan merupakan suatu hal yang penting sehingga pemerintah dan komisi sekuritas pasti secara aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang yang sudah ada menjadi lebih baik dan maju ke depannya. Begitu juga dengan Singapura dengan Monetary Authority
of
Singapore (MAS) selalu aktif meninjau dan memperbaiki undang-undang
sekuritas agar lebih baik. Di Singapore Exchange (SGX) kelola
perusahaan
tetap
juga
dilaksanakan
perusahaan dan
ditinjau
agar perkembangan
tidak menyimpang
dari
penerapan
tata tata
kelola perusahaan yang seharusnya dilakukan. International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mengeluarkan IOSCO MultiLateral Memorandum of Understanding yang merupakan perjanjian dimana para komisi sekuritas dari berbagai negara 56 yang telah ikut serta dalam perjanjian ini akan saling membantu dalam pengembangan pasar sekuritas di negara mereka dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari negara anggota lain yang telah bergabung kedalam International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) sehingga akan memudahkan dalam mengambil langkah pengembangan untuk pasar sekuritas. Singapura ikut serta menjadi anggota dan menandatangani perjanjian. Singapore Exchange (SGX) juga mudah untuk diakses karena menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa yang diakui sebagai bahasa internasional dan sistem memudahkan pemakai agar mudah mencari data yang dibutuhkan. Website resmi dari Singapore Exchange (SGX) adalah www.sgx.com. Singapore Exchange (SGX) memberikan data
yang historis baik pengumuman,
pemberitahuan, edaran dan laporan tahunan perusahaan yang sudah diarsip oleh database selama 4-5 tahun berjalan yang dapat dilihat langsung ke website resmi yaitu www.sgx.com Pengadilan di Singapura dimana pengadilan sudah berpengalaman dalam menangani kasus
surat-surat
berharga
dan
juga pengadilan
di Singapura sudah dikenal oleh
masyarakat lebih bersih dan independen dalam menangani kasus surat-surat berharga. Hal ini dilihat dengan banyaknya kasus surat-surat berharga ditangani dan telah diselesaikan oleh Monetary Authority
of
Singapore (MAS).
Banyak
pelaku-pelaku
fraud dalam
melakukan Insider Trading dan manipulasi pasar dan kasus-kasus dimana perusahaan telat melaporkan atau memberikan notifikasi akan perubahan
yang
terjadi
di
perusahaan
juga dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Corporate Governance Rules and Practices di Singapura Standar laporan keuangan di negara Singapura internasional
yaitu Singapore
Financial
Reporting
sudah menggunakan standar Standards (SFRS) yang sudah
mengikuti International Financial Reporting Standards (IFRS) sehingga baik standar dan praktik laporan keuangan sudah baik jika dibandingkan dengan standar internasional. Di Singapura sesuai kode yang dikeluarkan akan tata kelola perusahaan dimana perusahaan wajib mengungkapkan praktik tata kelola dengan referensi khusus serta mengungkapkan dan menjelaskan setiap perbedaan pelaksanaan dalam laporan tahunan perusahaan sehingga standar dan praktik laporan non keuangan sudah baik. Untuk Singapura tidak ada peraturan yang mengatur perlunya melaporkan laporan tahunan yang telah diaudit dalam waktu 60 hari akan tetapi perusahaan-perusahaan di Singapura sudah mempraktikkan cara ini sehingga laporan tahunan yang telah diaudit dilaporkan dalam waktu 60 hari. Di Singapura tidak diatur dalam peraturan-peraturan tetapi telah disebutkan pada kode tata kelola perusahaan yang baik sehingga pada praktiknya mereka menerapkan dalam mengungkap kepemilikan saham bagi pihak-pihak yang memiliki saham 5% dan ke atas di laporan tahunan mereka. Hukum efek di Singapura dibahas di chapter 9 Interested Person Transaction dimana jika ada transaksi dari pihak dalam yang dilakukan maka perlu adanya pengungkapan transaksi dalam 3 hari kerja atau setelah terjadinya transaksi jika tidak maka transaksi akan ditahan atau dibatalkan.
Berdasarkan Singapore
Exchange (SGX)
setiap
adanya
transaksi material yang
dilakukan oleh perusahaan maka perlu diumumkan kepada publik dan Singapore Exchange (SGX) sendiri karena Singapore Exchange (SGX) sudah mengikuti standar internasional dimana
transaksi
material akan sangat
perdagangan efek yang terjadi di bursa. Di Singapura tidak diperkenankan
berpengaruh bila tidak diumumkan dalam untuk
menuntut
pihak
yang melakukan
kecurangan dalam perusahaan akan tetapi untuk tata kelola perusahaan masih bersifat sukarela sehingga tidak ada tuntutan hukum tentang tata kelola perusahaan. Singapura juga memiliki kode nasional sendiri tentang tata kelola perusahaannya sendiri. Singapore
Exchange (SGX)
dan Monetary Authority of Singapore (MAS)
bersama-sama mengelola kode nasional tersebut dan dengan nama The Singapore Code of
Good
Corporate Governance di tahun 2005 walaupun belum bersifat wajib tapi emiten
atau 69 perusahaan perlu mengungkapkan praktik tata kelola perusahaan dan penjelasan akan penyimpangan kode dalam laporan tahunan. Definisi atas direksi independen telah disampaikan dengan cukup jelas di dalam setiap kode.Dalam kode di Singapura disebutkan bahwa perlu adanya komisaris independen yang sekurang-kurangnya berjumlah sepertiga dari jumlah anggota dewan. Adapun yang dimaksud dengan komisaris independen adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan maupun afiliasinya seperti anak perusahaan atau induk perusahaan karena jika memiliki hubungan maka dapat mempengaruhi penilaian dari keputusan yang diambil. Dalam The
Singapore jelas
Code
Good
kebijakan
Corporate
Governance pengungkapan
remunerasi
haruslah
remunerasi
dan
perusahaan.
Perusahaan harus melaporkan kepada pemegang saham setiap tahun tentang
prosedur
tentang
of
remunerasi, tingkat
untuk pengaturan remunerasi
dalam
dan laporan
komponen tahunan
remunerasi anggota dewan yang produktif dengan nama untuk 5 top eksekutif, rincian untuk remunerasi karyawan yang memiliki hubungan dengan direksi atau komisaris
dan
rincian skema saham karyawan yang memungkinkan pemegang saham dapat menilai manfaat dan potensial yang diperlukan perusahaan. Berdasarkan kode tata kelola perusahaan di Singapura menyatakan bahwa
masing-
masing perusahaan perlu memiliki komite audit. Di Singapura, dewan perlu membuat komite audit dan menyusun kerangka acuan tertulis yang menjelaskan wewenang dan tugas komite yang sedikitnya beranggotakan tiga komisaris dimana mayoritas merupakan komisaris independen serta dewan perlu memastikan bahwa anggota komite audit telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung
jawab
dan
memiliki
keahlian atau pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan. Dari peraturan serta kode tata kelola perusahaan dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perbankan Singapura tidak ada hak khusus
bagi
pemegang
saham minoritas untuk mencalonkan kandidat direktur independen. Singapura pemegang
saham minoritas tidak memiliki hak memesan saham yang baru diterbitkan perusahaan terlebih dahulu. Singapura mengikuti Monetary Authority of Singapore (MAS) dimana
jika
karyawan
melakukan fraud atau tindakan kriminal yang merugikan perusahaan maka bukan hanya terkena sanksi tetapi juga dapat dicabut dari posisinya yang sekarang.Di Singapura sesuai
dengan Singapore Exhange (SGX) dan Companies Act maka perusahaan perlu
memberikan pemberitahuan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Singapore Exhange (SGX) dalam waktu kurun dari 21 hari sebelum rapat. BAB III MANFAAT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SAAT INI A. MANFAAT GCG DI INDONESIA Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance, yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, Good Corporate Governanc
(GCG) untuk memastikan bahwa
manajemen berjalan dengan baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Dari berbagai hasil pengkajian yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset independen nasional dan internasional, menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan GCG di Indonesia. Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanan Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti dari Corporate Governance. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi.
Bagi emiten, terdapat tiga manfaat utama penerapan GCG. Pertama, kinerja emiten akan terdongkrak karena pemimpin emiten harus mengambil keputusan yang didasarkan pada keseimbangan dan akuntabilitas, sehingga pengambilan keputusan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kedua, mempermudah pembiayaan, sebab perusahaan yang menerapkan GCG dinilai lebih dipercaya oleh perbankan, sehingga perusahaan bisa mendapatkan kemudahan pembiayaan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan investor, perusahaan yang mengimplementasikan GCG akan lebih dipercaya oleh investor. Hal tersebut penting bagi pertumbuhan pasar modal. Pasalnya, dengan tumbuhnya kepercayaan investor kepada emiten, maka hal tersebut juga diharapkan dapat mendongkrak jumlah investor yang masuk ke pasar modal. B. MANFAAT GCG DI SINGAPURA Untuk perusahaan yang tercatat di perusahaan di Singapura ditemukan manfaat yang nyata bagi mereka di antara lain adalah menaikkan kepercayaan dari investor, mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan juga masyarakat serta menaikkan kinerja perusahaan seperti naiknya nilai total asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Singapura sudah mulai menerapkan tata kelola perusahaan bukan hanya kata-kata saja tapi sudah dalam bentuk nyata. Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya laporan tata kelola perusahaan ke dalam laporan tahunan perusahaan. Laporan tersebut membuktikan bahwa perusahaan benar-benar melakukan tata kelola perusahaan yang baik yang tentu saja akan bermanfaat sendiri untuk perusahaan mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan di Singapura selalu berusaha untuk berkomunikasi dengaN para pemegang saham. Biasa komunikasi yang dilakukan saat berlangsungnya rapat umum pemegang saham. Dari sana dewan direksi akan berkomunikasi terhadap para pemegang saham bagaimana kinerja perusahaan selama tahun berjalan baik masalah keuangaNmaupun non keuangan seperti tata kelola perusahaan. Pemegang saham juga akan berkomunikasi balik untuk mendapatkan jawaban dari kinerja perusahaan selama berjalan. Di Singapura ketua direksi dan CEO sudah dipisah dimana masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam mengelola perusahaan. Masingmasing jabatan memiliki kekuasaan dan otoritas yang berbeda.
DAFTAR PUSTAKA 1. Yessi Amanda Sari, 2014, PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP INFORMASI KINERJA KEUANGAN, Bandung. 2. https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporategovernance-gcg-2/ 3. http://docplayer.info/324068-Kajian-tentang-pedoman-good-corporate-governancedi-negara-negara-anggota-acmf-oleh-tim-studi.html 4. http://www.jelasberita.com/2015/03/12/mengurai-manfaat-implementasi-gcgemiten/
