BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Memasuki era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah adalah bagaimana menampilkan aparat yang professional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan dalam menjalankan tugas serta fungsinya juga memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empirik masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Citra buruk mengenai pelayanan publik telah menjadi ‘anekdot’ di dalam masyarakat, karena pelayanan yang diberikan cenderung tidak memuaskan dan sangat rumit. Persepsi tersebut muncul, karena para pelayan pada sektor publik bekerja dalam kerangka institusi dan hukum yang kaku, menghalangi efisiensi dan kemampuan merespon tuntutan publik, sehingga birokrasi publik bersikap terlalu formal dan bergantung pada peraturan tertulis. Faktor lain yang berkontribusi terhadap citra dari birokrat, yaitu sering berbuat salah dalam mengambil keputusan dan melemparkan tanggungjawab kepada orang lain dengan bersembunyi dibalik keputusan-keputusan yang tidak jelas dan menggunakan bahasa yang berbelit-belit serta simbolistis. Dalam 1
2 mengambil keputusan manajer publik seharusnya dapat membuka diri untuk menerima kritik dari otoritas internal maupun publik, sehingga tidak merasa khawatir untuk mengambil keputusan dengan cepat yang sering menjadi opini negatif. Salah satu upaya untuk mengatasi citra buruk sektor publik tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi pada sektor publik dengan cara melakukan peningkatan profesionalisme birokrasi. Aparatur yang dibutuhkan saat ini, aparatur yang memiliki karakteristik kerja yang unggul, mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang menuntut kemampuan diri dan kualitas kerja yang diharapkan untuk mengembangkan
dirinya
agar
dapat
bekerja
secara
mandiri
menuju
profesionalisme birokrasi yang handal dan terpercaya. Berkaitan dengan profesionalisme birokrasi Harits (2006: 6) menyatakan bahwa: Profesionalisme birokrasi yang andal dimaksud aparatur atau pegawai yang bekerja pada setiap unit pelayanan pemerintahan dalam berbagai level, memiliki keahlian dan keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki tanggungjawab moral atau etika profesi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan lingkungannya sebagai bagian dari kewajiban kebijakannya. Pemahaman di atas menunjukkan bahwa birokrasi publik yang andal mempunyai daya kritis, tepat dan cepat dalam menangani pekerjaan serta berorientasi pada aturan yang dipakai dalam menangani berbagai masalah dengan menempatkan orang-orang sesuai dengan keahlian, sehingga setiap posisi penting dipegang oleh orang-orang yang menganut faham profesionalisme yang berbasis pada kinerja individu, kelompok dan organisasi untuk menciptakan kinerja pegawai secara keseluruhan.
3 Kinerja pegawai dimaksud berkaitan dengan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai, baik secara perorangan maupun organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tidak melanggar hukum sesuai dengan aturan moral dan etika organisasi. Pemahaman mengenai kinerja pegawai dikemukakan oleh Sentono dalam Dharma (1985: 2) sebagai berikut: “Kinerja/performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing”. Pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai memenuhi standar yang baku bila mengacu pada hasil pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai hasil dan sasaran kerja yang telah ditargetkan dan dicapai secara maksimal, termasuk kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dibantu oleh unit organisasi: Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian Keuangan serta Subbagian Kepegawaian dan Umum.
4 Merujuk tugas pokok dan fungsi di atas, terlihat bahwa tugas yang diemban oleh Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan segala permasalahan yang dihadapinya mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Proses pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan semakin lancar, apabila kinerja pegawai berjalan dengan tepat sesuai dengan prosedur yang ada. Pada kenyataannya kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tidak berjalan sesuai dengan aturan yang menyebabkan tidak lancarnya pelaksanaan kerja secara memadai. Berdasarkan hasil penelitian awal, ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan rendahnya kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator masalah sebagai berikut: 1. Kualitas kerja pegawai rendah. Contohnya: pada Subbagian Perencanaan dan Program, dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum sesuai dengan peraturan KemenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2014, sehingga diperlukan perbaikan berulang kali. Penyusunan LAKIP selalu mengalami perbaikan hingga 5-6 kali sebelum disetujui, hal ini mengakibatkan terjadi keterlambatan dalam proses penyelesaiannya. Keterlambatan ini disebabkan karena ketepatan, ketelitian dan mutu kerja pegawai masih rendah.
5 2. Keandalan kerja pegawai masih rendah. Contohnya: pada Subbagian Kepegawaian dan Umum, dalam melaksanakan pengelolaan data kepegawaian tidak dilakukan dengan rapi dan terorganisir. Hal ini terlihat dalam kondisi di mana pegawai tidak terampil dalam mengelola data kepegawaian yang seharusnya disimpan dalam 1 berkas, kenyataannya disimpan dalam 5 berkas serta dalam format yang berbeda, sehingga data kepegawaian tidak terkelola dengan baik. Akibatnya ketika data seorang pegawai dibutuhkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencarinya. Tabel 1 Laporan Kinerja Pegawai No.
Jenis Kegiatan
Ketentuan
Realisasi
Keterangan
1.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selesai tanpa perlu banyak perbaikan.
Diperlukan perbaikan berulang hingga 5-6 kali.
Tidak sesuai dengan peraturan KemenPAN-RB. Mutu kerja pegawai masih rendah.
2.
Pengelolaan data kepegawaian Dinas.
Disimpan dalam 1 berkas dan format yang sama.
Disimpan dalam 5 dengan format yang berbedabeda.
Pengelolaan data pegawai tidak efektif. Keterampilan kerja pegawai masih rendah.
Sumber: Hasil penelitian (2015). Masalah yang teridentifikasi di atas, peneliti menduga terkait dengan Profesionalisme Birokrasi belum dijalankan secara penuh oleh pimpinan Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif yang akan penulis lakukan dalam bentuk penelitian
6 melalui penulisan tesis dengan merumuskan judul: ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT.
1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan
latar
belakang
penelitian
di
atas,
maka
peneliti
mengemukakan pernyataan masalah (Problem Statement), yaitu rendahnya Kinerja Pegawai yang diduga disebabkan oleh belum dilaksanakannya Aspekaspek Profesionalisme Birokrasi secara penuh. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut: 1.
Berapa besar pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
2.
Berapa besar pengaruh Profesionalisme Birokrasi yang ditentukan Aspekaspek Profesionalisme Birokrasi: Aspek Pengetahuan; Aspek Keterampilan dan Aspek Ketaatan Kode Etik terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1. Menganalisis besarnya pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2. Mengembangkan konsep teori pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 3. Menerapkan secara teoritis Profesionalisme Birokrasi dalam memecahkan masalah Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 1.3.2. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai. 2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji aspek dan faktor dari fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini. 2.1.1. Hasil Penelitian Agus Hanafiah (2012) Hanafiah (2012) melakukan penelitian tentang Analisis Dampak Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu Kinerja Pegawai rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh belum dijalankannya dimensi-dimensi Kompetensi Pegawai secara menyeluruh pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendekatan dalam penelitian ini tentang Kompetensi dan Kinerja Pegawai dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah Ilmu Administrasi Publik. Metode penelitian yang digunakan, metode explanatory survey. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang dalam hal ini digunakan
8
9 untuk meneliti pengaruh Kompetensi Pegawai (X) sebagai variabel bebas terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui penggunaan Metode Analisis Jalur (Path Analysis) yang dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
secara
simultan,
pengaruh
Kompetensi (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 87,35%. Adapun pengaruh variabel lain () terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 12,65%.Sedangkan secara parsial, pengaruh Kompetensi (X) yang terdiri dari lima dimensi Kompetensi yang meliputi: Dimensi Task Skills (X1) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 5,91%, Dimensi Task Management Skills (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 17,10%, Dimensi Contingency Management Skills (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 14,13%,Dimensi Job Role Environment Skills (X4) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 9,41% dan Dimensi Transfer Skills (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 40,8%. Dari ke lima dimensi Kompetensi yang memberikan pengaruh dominan secara parsial terhadap Kinerja Pegawai, yaitu Dimensi Transfer Skills (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 40,8%.
10 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Bahwa secara menyeluruh Kompetensi telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan faktor-faktor Kinerja Pegawai. 2.1.2. Hasil Penelitian Eri Kusmara Wardhana (2014) Wardhana (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu rendahnya Kinerja Pegawai yang diduga disebabkan oleh belum dijalankannya aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi secara menyeluruh pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Pendekatan dalam penelitian ini tentang Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah Ilmu Administrasi Publik. Metode penelitian yang digunakan, metode explanatory survey. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang dalam hal ini digunakan untuk meneliti pengaruh Profesionalisme Birokrasi (X) sebagai variabel bebas terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui penggunaan Metode Analisis Jalur (Path Analysis) yang dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel
11 Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Profesionalisme Birokrasi (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sebesar 69,13%. Adapun pengaruh variabel lain () terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 30,87%.
Selanjutnya pengaruh secara parsial Profesionalisme Birokrasi (X) yang terdiri dari tiga aspek Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai (Y) yaitu: Aspek Pengetahuan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 36,47%, Aspek Keterampilan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar -6,83% dan Aspek Ketaatan kode etik (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 39,49% Dari ke tiga Aspek Profesionalisme Birokrasi yang memberikan pengaruh dominan secara parsial terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar, yaitu Aspek Ketaatan kode etik (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 39,49%. Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme Birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Bahwa secara menyeluruh Profesionalisme Birokrasi telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan dimensi-dimensi Kinerja Pegawai.
12
2.1.3. Relevansi dengan Hasil Penelitian Terdahulu Setelah memaparkan hasil penelitian dari Hanafiah (2012) dan Wardhana (2014), dapat dilihat relevansi keterkaitan antara hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada tabel berikut ini: Tabel 2 Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti
No. 1.
Nama Peneliti/ Judul Hanafiah (2012) Analisis Dampak Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
2.
Wardhana (2014)
Teori yang digunakan peneliti Aspek-aspek DimensiProfesionalisme dimensi Birokrasi dari Kompetensi Martin dan Pegawai dari Schinzinger Moeheriono terjemahan (2009: 15). Widodo (1994: Faktor-faktor 291). Kinerja Pegawai Faktor-faktor dari Campbell Kinerja dalam Mahmudi Pegawai dari (2007: 20) Mangkunegara (2004: 75). Aspek-aspek Aspek-aspek Profesionalisme Profesionalisme Birokrasi dari Birokrasi dari Martin dan Martin dan Schinzinger Schinzinger terjemahan terjemahan Widodo (1994: Widodo (1994: 291). 291). Faktor-faktor Faktor-faktor Kinerja Kinerja Pegawai Pegawai dari (Miner dalam Mangkunegara Sudarmanto, (2004: 75). 2009: 11-12). Teori Penelitian Terdahulu
Pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Sumber: Diolah peneliti (2015).
Persamaan/ Perbedaan Sama-sama membahas kinerja pegawai. Teori yang digunakan berbeda. Variabel bebas berbeda. Objek penelitian berbeda
Sama-sama membahas profesionalisme birokrasi dan kinerja. Teori yang digunakan berbeda. Objek penelitian berbeda
13 Setelah memahami berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, maka tampak tingkat keaslian penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisinal. 2.1.4. Lingkup Administrasi Publik Sebelum menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan profesionalisme birokrasi dan kinerja pegawai terlebih dahulu dikemukakan lingkup administrasi publik dan implementasi kebijakan publik sebagai konsep yang mengemukakan pendapat para ahli. Di samping itu untuk memperkuat kajian teoritik yang berkaitan dengan pemahaman administrasi publik dan implementasi kebijakan publik sebagai ciri bahwa tulisan ini membahas tentang kajian adminstrasi publik. Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Menurut Pfifner (1975: 6) menyatakan bahwa: “Public adminisration is a process concerned with carrying out public policied, encompassing innumerable skills an techniques large numbers of people”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa, administrasi publik adalah suatu proses bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Kasim (1994: 8) menyatakan bahwa:
14
Perkembangan administrasi publik di suatu negara banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, di mana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah. Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. Oleh karena itu Kasim (1994: 8) menyatakan: Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik. Pemahaman di atas, memperlihatkan bahwa administrasi publik berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga pada implementasi kebijakan karena administrasi publik memiliki tujuan program yang ditentukan oleh para perumus kebijakan negara. Menurut Dimock dalam Suradinata (1993: 33) bahwa “the administration process is an integral part of political process of the nation”. Dengan demikian proses administrasi sebagai proses politik merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa dipahami. karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi pada dasarnya administrasi publik itu berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar
15 proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kontek politik, administrasi publik sangat berperan dalam perumusan kebijakan negara. Hal ini dikemukakan oleh Henry Terjemahan Lontoh (1993: 33) yang menyebutkan bahwa: “For the later of the twentieth century, the public bureaucracy has been the locus of public policy formulation and the major determinant of where this county is going”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa pada abad ke 20, birokrasi publik telah menjadi bagian dari kebijakan publik dan faktor penentu bagi proses peradaban yang sedang maju. Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara (public policy implementation). Birokrasi pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan negara dan penentu utama ke mana negara itu akan dituju. Pendapat tersebut di dukung oleh Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (1988: 21-22) yang menyatakan: Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik. Selain itu, dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien atau dengan perkataan lain, pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional. Berdasaskan pendapat di atas, sebaiknya birokrasi pemerintah melakukan tindakan efisien dalam penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras dan juga menempatkan orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Menurut Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (1988: 6) menyatakan bahwa ciri dari:
16
Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Pendapat tersebut secara implisit menganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Terminologi tentang kebijakan publik (public policy) itu sendiri menurut Wahab (1997: 2), bahwa “kebijakan publik menggunakan istilah yang berbeda-beda, karena memang ada yang menggunakan terminologi public policy dengan istilah kebijakan publik dan ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik”. Tetapi tampaknya para ahli lebih banyak yang menggunakan istilah kebijakan publik. Istilah kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundangan dan keputusankeputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas sesuatu kebijakan. Adanya perbedaan pengertian tersebut sebenarnya karena munculnya dua konteks istilah yang berbeda, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks Inggris, sehingga mengembangkan pengertian dan makna yang berbeda dipahaminya. Walaupun mengandung makna yang berbeda antara istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik, tetapi hakekat kedua istilah tersebut terkait dengan hasil rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembagalembaga kenegaraan sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil dari berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Selanjutnya produk keputusan dimaksud dijadikan sebagai produk administrasi publik yang harus
17 dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sebagai kebijakan negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Gordon dalam Kasim (1994: 12) menyatakan pemahanan mengenai peran administrasi publik sebagai berikut: Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis and formulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy implementation) serta Pengawasan Melekat dan penilaian hasil kebijakan tersebut (policy evaluation). Administrasi publik pada dasarnya tercermin dari tindakan individu sesuai dengan peranan dan jabatan yang diimplementasikan melalui peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan peradilan negara yang berlaku pada suatu negara yang mengeluarkan peraturan dan perundangan tersebut. Hakekatnya administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik. Menurut Atmosudirdjo (1982: 9) memberikan definisi administrasi publik sebagai “organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa organisasi dan administrasi dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan Kristiadi (1994: 3) menyebutkan: Tujuan kenegaraan sebagaimana dimaksud adalah upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan berbagai barang-barang publik (public goods) dan memberikan pelayanan publik (public service).
18 Pendapat di atas, tampak bahwa tujuan negara di arahkan pada kesejahteraan rakyat dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang prima pada masyarakat. Siagian (1994: 8) memberikan pengertian administrasi sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pendekatan administrasi publik Indonesia berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintah, baik pada tingkat pusat
maupun
tingkat
daerah.
Pengaruh
perilaku
aparatur
dalam
mengimplementasikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya organisasi birokrasi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat kinerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan. Pendekatan administrasi publik sebagaimana diuraikan di atas, sangat berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal ini dinyatakan oleh Wahab (1997: 41) yang menyebutkan bahwa: Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (public good). Pemahaman di atas, tampak bahwa pembuat kebijakan publik itu terdiri dari para pejabat publik yang bertugas menjadi pemikir guna memberikan pelayanan umum. Selanjutnya Wahab (1997: 48) yang mengutip dari Fisterbuch membagi kebijakan publik ke dalam lima unsur sebagai berikut: 1. Keamanan (security). 2. Hukum dan ketertiban umum (law and order). 3. Keadilan (justice).
19
4. Kebebasan (liberty). 5. Kesejahteraan (welfare). Penyelenggaraan berbagai kegiatan di atas, pada dasarnya merupakan kegiatan administrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Adanya kesejajaran fungsi antara politik dan administrasi dalam praktek kenegaraan, menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan administrasi telah membantah pendapat yang mendikotomikan antara politik dan administrasi sebagaimana dinyatakan Goodnow dalam Islamy (1994: 3) bahwa: Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (two distinct functions of government), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan negara (has to do with policies or expressions of the state will), sedangkan fungsi administrasi adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (has to do with the execution of the policies). Pendapat yang lain tidak sedikit yang menyatakan bahwa pada kenyataannya pakar administrasi menyetujui adanya dikotomi antara politik dan administrasi sebagaimana dikemukakan Goodnow. Karena pada dasarnya peranan birokrasi pemerintahan bukan saja melaksanakan kebijakan negara. tetapi juga berperan pula dalam merumuskan kebijakan. Peranan kembar yang dimainkan oleh birokrasi pemerintah tersebut. memberikan gambaran tentang pentingnya administrasi publik dalam proses politik. Konteks di atas, secara praktis menyatakan bahwa tugas birokrasi pemerintah Indonesia merupakan sebagian saja dari fungsi administrasi publik, karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan
20 proses politik dalam sistem Demokrasi Pancasila yang telah dianut selama kurun waktu setengah abad. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran administrasi publik sebagaimana dikemukakan Presthus dalam Kristiadi (1994: 24) bahwa: “Public administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa administrasi publik menyangkut implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Pernyataan Presthus di atas, mengindikasikan bahwa administrasi bukan sekedar melaksanakan kebijakan negara (public policy) melainkan juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan negara dan penentuan tujuan serta cara-cara pencapaian tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini, maka administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan badan-badan eksekutif melainkan pula seluruh lembaga-lembaga negara dan gabungan antar lembaga tersebut satu sama lainnya. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara (public policy) yang semula merupakan fungsi politik telah menjadi fungsi administrasi publik. Uraian di atas, menunjukkan bahwa administrasi publik yang dalam tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peranan yang lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi kebijakan (policy implementation), tetapi terlibat pula dalam tingkat perumusan kebijakan (policy formulation) dan evaluasi kebijakan (public policy evaluation). Peranan administrasi publik dalam proses politik, menurut Islamy (1994: 9) “telah semakin dominan, yaitu terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan negara”. Dengan kata lain,
21 administrasi publik tidak hanya memainkan peranan instrumental (instrumental role) saja melainkan juga aktif dalam peranan politik. Dengan demikian, perumusan kebijakan negara merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi publik. Menurut White dalam Silalahi (1989: 17) menyebutkan bahwa: “Public administration consists of all those operations having for their purpose the fulfill or enforcement of public policy”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa administrasi publik terdiri dari semua kegiatan untuk mencapai tujuan atau melaksanakan kebijakan. Administrasi publik mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, diantaranya melaksanakan kebijakan publik dengan penuh kesungguhan. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Piftner dan Presthus dalam Silalahi (1989: 18) yang menyebutkan bahwa: “Public administration may be defined as the coordination of individuals and group efforts to carry out public policy”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa administrasi publik kiranya dapat dirumuskan sebagai sarana koordinasi dari individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa tampak hubungan antara kebijakan administrasi publik dan kebijakan negara yang pada unsurnya dapat dilihat dari fungsinya. Menurut Silalahi (1989: 21) tingkat perumusan haluan negara meliputi: 1. Tingkat kelembagaannya, sedangkan perumusan adalah mencanangkan dan menetapkan lembaga yang berperan sebagai perumusan kebijakan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
22
a. Mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukan kebijakan yang harus diikuti oleh pemerintah. b. Mempunyai wewenang untuk menyatakan kehendak publik dalam bentuk hukum. c. Secara penuh memegang political authority. 2. Tingkat pelaksanaan haluan negara dalam pengertian administrasi negara mencakup tingkat pelaksanaan haluan negara dan sering disebut sebagai tingkat administrasi. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas sangatlah jelas bahwa terdapat hubungan antara kebijakan negara dengan administrasi publik dan keduanya berkaitan dengan politik, karena memang setiap kehendak politik masuk dalam kebijakan negara yang digariskan. Sedangkan di lain pihak, tingkat pelaksanaan kebijakan. yaitu birokrasi sebagai bagian dari administrasi publik juga aspirasinya masuk ke dalam penyusunan kebijakan negara. Saat ini, para ahli administrasi publik tidak hanya secara tradisional mengartikan “public administration”, semata-mata hanya bersifat kelembagaan seperti halnya negara. Tetapi telah meluas dalam kriteria hubungan antara lembaga dalam arti negara dengan kepentingan publik (public interest). Dengan demikian dalam konsep demokrasi modern, menurut pemahaman Islamy (1994: 10) dikatakan sebagai berikut: Kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itulah, maka kebijakan negara harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik. Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak bahwa politik administrasi publik dan perumusan kebijakan negara masing-masing memiliki peran sendiri,
23 tetapi satu sama lain sangat erat berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan. Selanjutnya Webster sebagaimana dikutip Wahab dalam Putra (2001: 81) merumuskan implementasi kebijakan sebagai berikut: Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan melaksanakan keputusan negara, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, perintah presiden maupun dekrit presiden. Pemahaman lebih lanjut tentang pelaksanaan kebijakan dirumuskan oleh Udodji dalam Putra (2001: 79) menyatakan bahwa: “The execution of policies is not more important than policy-making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan dengan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Selanjutnya Anderson dalam Putra (2001: 165) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan pengoprasian program yang mempunyai tiga pilar kegiatan, antara lain: 1) Organisasi, yaitu penataan sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program tersebut dapat berjalan. 2) Interpretasi, yakni penafsiran program agar menjadi rencana yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan. 3) Penerapan, yaitu pelayanan sesuai dengan tujuan.
24 Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi pertentangan kepentingan antar lembaga atau pihak yang terlibat. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2002: 102) membatasi implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut: Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakantindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Perlu ditekankan di sini bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. 2.1.5. Lingkup Profesionalisme Birokrasi Berbicara
mengenai
profesionalisme
birokrasi,
secara
konseptual
profesionalisme merupakan sebuah konsep dalam Ilmu Administrasi dan Manajemen khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia.
25
a. Konsep Profesionalisme Birokrasi Secara estimologi Ndraha (2000) menguraikan pengertian profesionalisme, sebagai berikut: Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris professionalism. Asal katanya profess (to lay claim to, pengakuan, pernyataan), kemudian profession (pekerjaan yang ditekuni dan dikuasai benar-benar), dan professional (seorang yang mempunyai profession, menurut cara yang sesuai dengan profession), serta professionalism adalah professional character, spirit, or methods. Pendapat di atas, menjelaskan bahwa profesionalisme berkaitan dengan pengalaman tentang sesuatu yang dikuasai sesuai dengan keahlian. Pamudji (1994: 20-21) lebih lanjut menyatakan bahwa profesionalisme berasal dari akar kata profesi, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah profession, yang berarti: A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work; as teaching engineering, writing, etc. Dari kata dasar profession ini kemudian muncul kata jadian professional yang artinya engage in special occupation for pay etc dan professionalism yang artinya professional quality, status etc. Pemahaman di atas, menunjukkan bahwa profesionalisme berarti keahlian bersifat spesifik. Sejalan dengan ragam bahasa yang berkembang, istilah profesi, profesional dan profesionalisme, selanjutnya disebut oleh Pamudji (1994: 22) sebagai lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, keahlian mana diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang mendalam. Lebih lanjut Pamudji (1994:22) mengartikan seorang yang profesional itu digolongkan pada:
26
Seseorang yang tergolong profesional, yang berarti memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan (pekerjaan) diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi, yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada warga masyarakat. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa profesionalisme sangat terkait dengan
tingkat
kemampuan
seseorang
dalam
melaksanakan
bidang
pekerjaaannya, bekerja secara cepat dalam memproses suatu pekerjaan secara tepat, sehingga orang yang membutuhkan keahliannya merasa puas atas pekerjaan yang diselesaikannya tersebut. Pandangan lain tentang profesionalisme di ungkapkan oleh Storch dalam Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 197) bahwa: Seorang profesional menganalisis problem atas dasar pengetahuan dalam bidang tertentu, dengan cara yang objektif dan independen dari kepentingan pribadi dan diarahkan pada kepentingan terbaik kliennya. Dalam kenyataan, tugas profesional adalah mengetahui apa yang terbaik bagi kliennya bahkan bila klien itu tidak mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pandangan Storch ini memberi makna bahwa seseorang itu akan disebut profesional bukan saja karena kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta berperilaku yang baik, namun dituntut mampu memberikan sesuatu tindakan yang baik guna membantu orang lain. Berbagai alternatif solusi dan kendala yang dihadapi oleh kliennya dapat disampaikan dengan mudah dan jelas sehingga memberi rasa kepercayaan dan kepuasan kepada kliennya itu. Selanjutnya pada bagian lain Nader dalam Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 198) memberi pengertian mengenai profesionalisme ini, sebagai berikut:
27
Profesionalisme merupakan suatu kemampuan dan keahlian untuk menghubungkan badan pengetahuannya dengan badan pengetahuan lain untuk mencapai tujuan bersama; kemampuan untuk membela perbedaan pendapat secara etik, tidak hanya dalam organisasi itu sendiri, melainkan juga perbedaan pendapat dari anggota-anggotanya. Pandangan Martin dan Schinzinger tersebut di atas, tergambar bahwa kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dari suatu badan (instansi pemerintah) membutuhkan kehadiran orang-orang (pegawai) yang memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kemampuan dan keahlian untuk membangun organisasi mencapai tujuan dengan menggunakan etika sebagai landasan dalam menciptakan sebuah komunikasi yang harmonis, baik secara internal maupun eksternal. Secara konkrit pengertian profesionalisme dapat merujuk pada pandangan Pamungkas (1996: 206-207) yang mengemukakan bahwa: Manusia profesional dianggap sebagai manusia berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keahlian serta berkemampuan mengekspresikan keahliannya itu bagi kepuasan orang lain atau masyarakat dengan memperoleh pujian. Ekspresi keahlian tersebut tampak dalam cara berprilaku, analisa dan keputusankeputuhannya. Hasil kerja secara profesional selalu memuaskan orang lain dan mempunyai nilai tambah atau moral dan etika yang tinggi. Profesionalisme selalu dikaitkan dengan efisiensi dan keberhasilan, dan menjadi sumber bagi peningkatan produksi, pertumbuhan, kemakmuran dan kesejahteraan, baik dari individu pemilik profesi maupun masyarakat lingkungannya. Predikat profesionalisme yang disandang oleh seseorang merupakan tanggungjawab yang berat terutama dalam aktivitasnya memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Kinerja yang ditunjukkannya itu senantiasa berorientasi pada rasa kepuasan dan rasa percaya kepada kliennya (pelanggan). Dengan demikian melihat uraian-
28 uraian di atas, tampak bahwa konsep profesionalisme berkaitan dengan seseorang yang harus memiliki kemampuan pengetahuan dan kemampuan keahlian yang didasari pada ilmu pengetahuan tertentu dalam melakukan pekerjaannya, mau menerima tanggung jawab moral terhadap masyarakat atau lingkungannya sebagai bagian dari kewajiban profesionalnya. a. Ciri-ciri Profesionalisme Profesionalisme dan kemajuan (progress) merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kemajuan suatu lembaga (institusi) atau organisasi ditentukan oleh keprofesionalan dari pengelolanya. Dengan demikian institusi atau organisasi yang semakin maju akan menuntut pula peningkatan profesionalisme. Bila tidak, institusi atau organisasi tersebut akan semakin tertinggal bahkan akan mengalami kemunduran, seperti dikatakan oleh Sanjaya (1996: 125) bahwa: Kondisi persaingan saat ini menjadikan profesionalisme sebagai sumber kekuatan. Kunci terbesar untuk meraih keberhasilan pun terletak pada kemampuan meningkatkan profesionalisme, dalam arti melaksanakan aktifitas usaha secara efisien, efektif dan produktif, sehingga kondisi usaha dapat bertahan dan berkembang (survive). Tuntutan seperti ini tentu tidak terkecuali berlaku juga pada institusi pemerintahan sebagai penyedia layanan publik. Umumnya profesionalisme berkaitan erat dengan keterampilan, pengetahuan/keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam mengelola sebuah institusi, sebagaimana dikemukakan oleh Pamungkas (1996: 206), profesionalisme pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur yang terkait dengan erat satu dengan lainnya, yaitu:
29
1. Kapasitas atau stok keahlian yang bersumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Moral atau etika, dan perilaku atau tindak tanduk, baik secara individu maupun kelompok. 3. Pelayanan terhadap orang, masyarakat atau lingkungan. Setiap kehidupan organisasi apapun bentuknya, kapasitas sumberdaya manusia yang unggul setidaknya-tidaknya harus memiliki ciri dari ketiga unsur tersebut di atas, agar memenuhi standar profesionalisme. Pandangan yang hampir senada dengan itu, dikemukakan oleh Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994:196) bahwa seorang yang profesional hares memenuhi kriteria umum sebagai berikut: 1. Mencapai standar prestasi (pengetahuan) dalam pendidikan, kemampuan bekerja, maupun kreatifitas dalam merekayasa yang membedakan mereka dari teknisi dan teknolog kerekayasaan (keahlian). 2. Mau menerima tanggung jawab moral, paling tidak yang paling dasar, terhadap masyarakat, maupun terhadap majikan, klien, kolega, dan bawahan, sebagai bagian dari kewajiban profesional mereka. Kriteria terakhir ini memberikan dimensi moral pada terminologi “profesionalisme” yang konsisten dengan fakta bahwa “perilaku yang tidak profesional” kerap digunakan sebagai sinonim dari “perilaku yang tidak etis”. Kriteria profesionalitas yang disandang oleh setiap aparatur birokrasi pemerintah tentunya sangat berbeda dengan profesionalitas yang dimiliki oleh pegawai yang bekerja pada organisasi swasta atau organisasi profesi lainnya. Tuntutan profesionalitas yang dimiliki oleh setiap birokrasi aparatur/pemerintah selain kemampuan pengetahuan dan ketrampilan sesungguhnya lebih pada kemampuan dedikasi yaitu kemampuan melayani publik sesuai dengan fungsi utama pemerintahan dalam melayani publik tanpa diskriminasi, bekerja sesuai
30 prinsip-prinsip pelayanan dan berdisiplin, bertangggungjawab serta mentaati etika dalam memberikan pelayanan yaitu kemampuan melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang semakin efisien dan efektif sesuai dengan standar, pelayanan sehingga kinerja pelayanan pemerintahan menjadi produktif. Bila merujuk pada pandangan Schein dalam Handoko (1997: 14) menguraikan karakteristik profesionalisme sebagai berikut: 1. Para profesional membuat keputusan atas dasar prinsipprinsip umum. 2. Para profesional mendapatkan status mereka karena mencapai standar kerja tertentu, bukan karena favoritisme atau karena suku bangsa atau agamanya dan kriteria politik atau sosial lainnya. 3. Para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat, dengan disiplin untuk mereka yang menjadi kliennya. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu di atas, profesionalitas seseorang berkaitan erat dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu seseorang yang dikatakan profesional dapat pula ditunjukkan dari kemampuan diskresi, yaitu kemampuan melayani masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, bekerja tanpa meminta petunjuk atau instruksi atasan. Hal itu dilakukan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh produk layanan pemerintah yang menjadi kebutuhannya. Seorang profesionalisme juga pada hakikatnya merupakan hasil daya guna potensi-potensi keterampilan, kemahiran, dan keahlian secara optimal yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh moral atau etika, di mana segala potensi tersebut dipergunakan untuk melayani masyarakat
31 sebagai partner klien. Profesionalisme tidak memandang perbedaan dan menuntut perlakuan yang sama bagi setiap masyarakat sebagai partner dan customer. Setiap aparatur yang profesional harus mempunyai karakteristik seperti yang diuraikan tersebut dan tercermin dalam perilaku sehari-hari ketika berhadapan dengan masyarakat (demander) dari berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah (provider), Seperti yang dikemukakan oleh Levoy terjemahan
Effendi
dan
Purwandianto
(1986:
17)
bahwa
“seorang
profesionalisme pada umumnya bertindak bukan berdasarkan apa adanya atau kualitas tersembunyi, tetapi dapat dilihat dari penampilan profesional itu yang tampak”. Dengan demikian tampak bahwa reaksi orang terhadap terhadap profesionalisme tergantung dari cara, sikap dan ucapan orang tersebut dalam bertingkah laku. b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Birokrasi Profesionalisme birokrasi bukanlah suatu produk yang tercipta secara seketika, melainkan produk dari suatu proses yang dicapai melalui berbagai tahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi, memerlukan pemikiran yang tangguh dan kebijakan yang mantap dalam berbagai
kegiatan
bagi
pengembangan
aparat.
Siagian
(1990:
mengemukakan bahwa profesionalisme mencakup hal-hal berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Perencanaan tenaga kerja (manpower planning). Pengembangan sumber daya insani. Citra pengetahuan dan ketrampilan (skills profile). Jabatan struktural dan fungsional. Pendidikan dan latihan.
211),
32 Guna
memberdayakan
organisasi
pemerintah
dalam
memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka sedini mungkin proses perencanaan sumberdaya manusia tenaga aparatur perintahan perlu di lakukan melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan satuan unit pelayanan. Demikian pula dalam proses penempatan pada jabatan struktural atau jabatan fungsional perlu memperhatikan kualitas kepribadiannya yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dan penguasaan teknologi, sehingga diperoleh orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, maka diperlukan berbagai pendidikan pelatihan atau kursus keahlian bila dibandingkan dengan mengadakan pendidikan penjenjangan. Hal ini dikarenakan pembentukan kapasitas sumber daya manusia perlu disertai dengan berbagai pendidikan dan pelatihan teknis, sehingga ke depan sumberdaya manusia sebagai aparatus pemerintahan itu memiliki kemampuan atau kualitas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas dikemukakan oleh Pamudji (1994: 23) bahwa: Untuk menciptakan Profesionalisme Birokrasi negara dalam konteks makro terkait kepada pengembangan sumber daya manusia, sedangkan dalam konteks mikro terkait dengan pengembangan karier. Kedua hal ini saling mengisi, dengan demikian profesionalisme akan dicapai melalui pendidikan dan latihan serta diperkaya dengan pengalaman praktek. Pembentukkan kualitas sumberdaya manusia aparatus pemerintahan dalam jangka waktu pendek, keberadaannya perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis. Kurangnya
33 pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis kepada setiap aparatus pemerintah yang memiliki tugas dan tangungjawab dalam melayani masyarakat terutama pada posisi front line seperti aparat yang bertugas di kelurahan dan kecamatan maupun dinas yang secara teknis operasional berhubungan langsung dengan masyarakat telah menyebabkan pelayanan pemerintahan menjadi kurang berkualitas di mata masyarakat. Oleh karena itu, cukup wajar bila Sanjaya (1996: 125) mengemukakan bahwa: Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih profesional. Tentunya hanya dapat terlaksana apabila penguasaannya didasarkan pada skill, knowledge dan pendidikan yang menunjang, di samping motivasi dan orientasi attitude yang prima yang didasarkan pada loyalitas terhadap pekerjaan, jujur, objektif, memiliki dedikasi dan keinginan yang kuat untuk maju dan mengembangkan diri. Pendidikan dan pelatihan teknis tentunya diselenggarakan dalam upaya membentuk sikap dan perilaku yang tanggap bagi setiap aparatur pemerintahan untuk bekerja melayani masyarakat sesuai dengan fungsi organisasi atau unit pelayanan pemerintahan. Pola-pola manajemen dan organisasi kepegawaian dalam proses pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatus pemerintahan selama ini memang telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian rangkaian instrumen sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan bersifat mekanik, sehingga manakala salah satu instrumen tidak berfungsi dapat menyebabkan instrumen lainnya menjadi tidak efektif.
34 Pola pengembangan profesionalitas pegawai itu dapat merujuk pada pandangan Rasyid (1997: 73) bahwa untuk menciptakan Profesionalisme Birokrasi terdapat beberapa segi yang perlu menjadi perhatian untuk dibenahi, yaitu: “(1) pola rekruitmen; (2) pemahaman atas komitmen profesional; (3) promosi karier; (4) kesejahteraan; (5) etika birokrasi”. Dengan demikian pembentukan aparat yang profesional harus dimulai sejak dari perekruitan sampai dengan perhatian terhadap kesejahteraan dari aparat itu sendiri, sehingga faktorfaktor tersebut akan senantiasa berkaitan satu dengan yang lain dalam pembentukan aparat yang profesional. 2.1.6. Lingkup Kinerja Pegawai Kinerja mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Dengan kata lain kinerja diartikan sebagai pencapaian penugasan kawajiban dan outcome yang dihasilkan pada fungsi jabatan atau aktivitas jabatan atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja bukan hanya menyangkut kuantitas atau sejumlah hasil yang bisa dihitung, tetapi juga termasuk kualitas atau mutu pekerjaan. Menurut Moeheriono (2009: 60), menyatakan bahwa kinerja didefinisikan sebagai berikut: Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.
35 Pendapat di atas, dapat ditafsirkan bahwa kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok pegawai telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Menurut Widodo (2005: 78) menyatakan bahwa: “kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan”. Pengertian mengenai kinerja tersebut, dapat diasumsikan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Selanjutnya Sedarmayanti (2001: 50) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut: Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Pendapat tersebut menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses, maksudnya kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas kerja, karena merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengadakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja disuatu organisasi merupakan hal yang sangat penting. Jamari dalam Rivai (2009: 633), mengemukakan pengertian kinerja pegawai sebagai: “perwujudan wewenang, tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh organisasi”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kinerja pegawai dapat
36 diartikan sebagai pencapaian penugasan kawajiban dan outcome yang dihasilkan pada fungsi jabatan atau aktivitas jabatan atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa standar kinerja perlu dirumuskan guna dijadikan tolok ukur dalam mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar dimaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Faktor-faktor yang dijadikan ukuran kinerja menurut pendapat Mitchell dalam Sedarmayanti (2001: 51) adalah: “faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) yang dirumuskan sebagai berikut: Human performance = Ability + Motivation”. Kedua faktor ini merupakan prasayarat dari ukuran kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai tanggungjawab terhadap tugas-tugasnya. Selanjutnya Mitchell dalam Sedarmayanti (2001: 51) mengemukakan mengenai pengukuran kinerja berdasarkan pada aspek-aspek kinerja sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Kualitas kerja. Ketepatan waktu. Inisiatif. Kemampuan. Komunikasi.
Keempat aspek di atas, merupakan standar umum mengukur kinerja pegawai pada berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Menurut Moeheriono (2009: 61) melalui model mitra-lawyer, mengukur kinerja pegawai (individu) dipengaruhi oleh 7 faktor sebagai berikut:
37
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Harapan mengenai imbalan. Dorongan. Kemampuan. Kebutuhan dan sifat. Persepsi terhadap tugas. Imbalan internal dan eksternal. Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja.
Ketujuh faktor tersebut merupakan standar pengukuran kinerja seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggungjawab pegawai yang bersangkutan. Adapun tujuan pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2007: 14) dikemukakan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment. 5. Memotivasi pegawai. 6. Menciptakan akuntabilitas publik.
Rumusan tujuan pengukuran kinerja tersebut merupakan tolak ukur pengukuran kinerja pada sektor publik untuk menentukan tingkat ketercapaian organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi menurut Moeheriono (2009: 74) harus melihat critical success factor (CSF), yaitu area yang mengidentifikasikan kesuksesas kinerja pada unit kerja organisasi. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel sebagai berikut.
38 Tabel 3 Critical Success Factor (CSF) No. 1.
Keberhasilan Utama Organisasi (CSF) Layanan berkualitas tinggi dan tepat waktu. Karyawan yang berkualitas tinggi.
Tujuan Strategik
Memantau dan mengendalikan pada pelayanan setiap waktu. 2. Memantau proses penerimaan dan seleksi karyawan untuk menghasilkan karyawan yang berkualitas. 3. Sistem keuangan Menciptakan sistem yang baik dan teratur. keuangan yang efektif dan efisien. 4. Hasil produk yang Membuat produk yang berkualitas. berkualitas dan dapat diterima pasar. Sumber: Moeheriono (2009: 75).
Indikator Kinerja Pelayanan yang tepat waktu. Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas pekerjaan. Efektivitas sistem pelaporan keuangan. Jumlah omset penjualan.
CSF merupakan area yang menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel kunci yang dapat dipergunakan sebagai indikator kinerja atau sebagai masukan dalam menentukan indikator kinerja. Mahmudi (2007: 1618) mengemukakan tentang tahapan kinerja sektor publik sebagai berikut: 1. Tahap perencanaan kinerja. Semua kegiatan harus didahului dengan adanya perencanaan, karena masa depan penuh dengan ketidakpastian dan kebolehjadian. 2. Tahap pelaksanaan kinerja. Setelah kontrak kerja disepakati, tahap berikutnya adalah implementasi, dalam hal ini manajer bertanggungjawab untuk melakukan pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, pendelegasian dan pengarahan kepada bawahannya. 3. Tahap penilaian kinerja. Kinerja dinilai untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan. Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan organisasi. 4. Tahap review/telaah kinerja. Manajer dan bawahan melakukan pertemuan untuk mengkaji kinerja membahas hasil yang telah dicapai dan faktor-faktor kinerja yang mendukung pencapaian prestasi.
39
5. Tahap pembaharuan dan pengontrakan ulang. Tahap untuk revisi tahap pertama, yaitu menetapkan kembali akuntabilitas kinerja yang harus dipenuhi organisasi. Kelima tahap kinerja sektor publik tersebut dalam pelaksanaannya harus berjalan melalui proses sistematis. Untuk itu, perlu dibuat desain sistem manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal. Mahmudi (2007: 20) mengemukakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut: 1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. 4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi. 5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Berdasarkan sistem penilaian kinerja tradisional, kinerja hanya dikaitkan dengan faktor personal, tetapi kenyataannya kinerja sering diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor personal seperti sistem, situasi, kepemimpinan atau kerja tim. Lebih lanjut Miner dalam Sudarmanto (2009: 12) mengemukakan 4 dimensi kinerja pegawai yang menjadi standar penilaian hasil kerja sebagai berikut: 1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan dan kecermatan dalam bekerja. 2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau keluaran.
40
3. Penggunaan waktu, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan dan keefektipan kerja. 4. Kerjasama, yaitu kemampuan bekerjasama dengan orang lain, saling memahami dan pengertian. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor kinerja pegawai itu berkaitan dengan kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dan kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasian. Penilaian kinerja itu perlu dilakukan di dalam setiap organisasi. Begitu pula dalam organisasi pemerintahan, penilaian kinerja sangat penting perannya, karena dari hasil penilaian kinerja tersebut akan dapat dijadikan landasan ataupun dasar untuk peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat secara terus menerus. Di lain pihak, ukuran kinerja juga membantu masyarakat untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Pengukuran kinerja yang lebih diarahkan pada masalah tertentu, yaitu bahwa penilaian kinerja adalah suatu sasaran dan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas organisasi dalam pencapaian sasaran.
2.2. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir yang akan diuraikan pada bagian ini difokuskan dalam menentukan tujuan dan arah penelitian serta untuk memilih referensi yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mengemukakan teori utama sebagai basis pemikiran untuk menjelaskan struktur
41 hubungan
antara
aspek-aspek
yang
terlibat
dalam
kontelasi
masalah
Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai. Sobandi (2002: 64) mengemukakan konsep profesionalisme sebagai: “suatu tingkah laku, atau suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi”. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme merupakan tingkah laku yang disertai kualitas keahlian dari seseorang yang menyandang profesi tertentu. Adapun profesionalisme birokrasi dikemukakan Siagian (2000: 163) sebagai berikut: Profesionalisme birokrasi adalah keandalan pegawai dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas tersebut terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh para klientele. Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang disertai dengan kualitas, ketepatan dan kecermatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Menurut Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 192) mengemukakan aspek-aspek profesionalisme birokrasi sebagai berikut: 1. Aspek Pengetahuan, berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan secara baik dan jelas mengenai peraturan pelayanan, pemahaman bidang kerja dan kemampuan memberikan penjelasan. 2. Aspek Keterampilan, berkaitan dengan kehandalan menggunakan peralatan kantor, menguasai sistem operasional dan prosedur serta memahami kebutuhan atau keinginan publik. 3. Aspek Ketaatan Kode Etik, berkaitan dengan rasa tanggungjawab dan penampilan perilaku administrator untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku,
42
seperti taat kepada kode etik, sikap dan perilaku melayani dan selalu menjaga citra organisasi. Berdasarkan aspek-aspek profesionalisme birokrasi di atas, dapat dinyatakan bahwa setiap aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya harus profesional yang memiliki aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek kode etik yang dapat memberi pengaruh terhadap kinerja pegawai. Adapun pemahaman kinerja pegawai, antara lain dikemukakan Mangkunegara (2004: 75) bahwa: “Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Pengertian di atas dapat dipahami bahwa kinerja pegawai merupakan penampilan kerja atau hasil kerja dari seorang atau sekelompok orang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja secara optimal sebagai suatu proses pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Lebih lanjut Mangkunegara (2004: 75) menyatakan 4 (empat) faktor Kinerja Pegawai yang menjadi standar penilaian hasil kerja sebagai berikut: 1. Kualitas Kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan. 2. Kuantitas Kerja meliputi output rutin dan non rutin atau ekstra. 3. Keandalan atau dapat tidaknya seorang pegawai diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan, inisiatif, kehati-hatian serta kerajinan. 4. Sikap yang meliputi sikap pegawai lain, pekerjaan serta kerjasama terhadap organisasi.
43 Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor kinerja pegawai itu berkaitan dengan kualitas, kuantitas, keandalan dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasian. Setelah dijelaskan kerangka berpikir variabel Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai menurut ahli, selanjutnya dikemukakan keterkaitan antara kedua variabel yang dikemukakan oleh Harits (2006: 15) sebagai berikut: untuk meningkatkan kinerja pegawai yang efektif perlu dibangun profesionalisme birokrasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan memiliki sikap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Pandangan di atas, tampak bahwa kinerja organisasi yang efektif akan tercipta dengan adanya profesionalisme birokrasi yang memiliki keterampilan, kecakapan dan memiliki sikap konsisten di dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Untuk melihat hubungan keterkaitan variabel Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai dapat dilihat pada gambar berikut ini:
44
Gambar 1 Paradigma Berpikir tentang Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai
2.3. Hipotesis Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka berpikir di atas, penulis mengajukan hipotesis utama sebagai berikut: 1. Besarnya Profesionalisme Birokrasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
45 2. Besarnya
Profesionalisme
Birokrasi
yang
ditentukan
oleh:
Aspek
Pengetahuan; Aspek Keterampilan dan Aspek Ketaatan Kode Etik berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN
3.1. Obyek Penelitian Obyek penelitian merupakan wilayah atau daerah penelitian di mana peneliti melakukan penelitian. Objek penelitian dilakukan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Uraian mengenai objek penelitian ini dibahas dalam paragraf di bawah ini. 3.1.1. Gambaran Umum tentang Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu bagian unit organisasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009, tugas pokok Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yaitu, menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas. b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat. c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 46
47 Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membawahkan unit organisasi sebagai berikut: 1. Subbagian Perencanaan dan Program Subbagian
Perencanaan
dan
Program
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program. 2) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman, pemasaran. 3) Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman, pemasaran. 4) Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD. 2. Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas.
48 2) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas. 3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD. 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum Subbagian
Kepegawaian
dan
Umum
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya. 2) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga. 3) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan. 4) Pelaksanaan tugas kehumasan Dinas. 5) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Dinas. 3.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan memiliki Struktur organisasi yang menggambarkan seluruh bagian dari unit-unit kerja antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Untuk melihat struktur
49 organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat secara utuh dikemukakan sebagai berikut:
Sumber: Perda Jabar No.21 Tahun 2008. Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat merupakan bagian unit kerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya struktur organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan
50 Kebudayaan Provinsi Jawa Barat beserta unit kerja yang diawahinya dapat dilihat pada bagan struktur berikut ini:
Sumber: Perda Jabar No.21 Tahun 2008. Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 3.1.3. Kondisi Umum Pegawai Sekretariat Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Dinas
Pariwisata
dan
Gambaran umum mengenai keadaan pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan responden pada penelitian ini, secara ringkas dikemukakan pada tabel berikut:
51 Tabel 3 Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan No. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Nama
NIP
Gol.
Jabatan
H. Agus E. Hanafiah, S.Sos.,M.A.P Drs. H. Rohana, MM.
19720207 199202 1 002
IV/a
Sekretaris
19640914 198603 1 016
IV/a
Nurwiyoto, S.Sos., M.Si Dra. Diah Purnamawati Hj. Rita Mutiawati, S.A.P Sujoko, S.Sos Agus Sutikno, S.Sn. Tapip Wahyu N., S.Pd. Rusmadi Cecep Darmawan Memi Sumiarsih Misja Suciningrum Silfian Anggraeni, S.Sos. Irwan Setiawan, S.S. Ecep Sulaeman, A.Md. Ace Supriatna, A.Md. Wawan Winardi B. Martodjo Ruhiman Kadarisman Asep Sulaeman Yuli Purnomo Rani Jaelani Erna Ratna Mutiara Caca Sukaeri Abdurohim Silvy Saptia Ason Soegiarto Ujang Rustandi Nunung Jubaedah, SE.Ak. M.Si. Nani Partini, SE.
19671128 199003 1 003 19650318 199303 2 003 19620921 198803 2 003 19681203 198903 1 008 19671123 200003 1 003 19660608 199403 1 009 19671208 199003 1 006 19621023 199203 1 002 19670929 199203 2 008 19650120 199308 1 001 19610420 199103 2 003 19800405 201001 2 004 19831029 201001 1 002 19741202 199602 1 001 19801122 200901 1 001 1962060 2198103 1 006 19580610 199103 1 003 19750206 200701 1 005 19690508 200701 1 018 19660708 200901 1 001 19740708 200901 1 001 19791221 200901 1 001 19760721 201001 2 001 19690709 200701 1 011 19600407 198503 1 007 19640927 200701 1 002 19860215 201412 2 002 19600406 200604 1 001 19780602 200901 1 002 19681213 199803 2 005
IV/a III/d III/d III/d III/d III/d III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/a II/d II/d II/c II/c II/c II/b II/b II/b II/b II/b II/a II/a II/a I/c I/c IV/a
19670522 198903 2 006
III/d
Kasubbag Kepegawaian & Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kasubbag Keuangan Pelaksana
52
No.
Nama
NIP
Gol.
Jabatan
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Hj. Euis Nurhayati, S.Pd. Ernita, S.Sos Tika Sartika, S.Pd Eva Purnamawati, BA. Siti Komalasari Erliah Tintin Sumartini Sri Setyaningsih Rully Siti Fatia Asep Wahyu Isuy Suryati Mohamad Taofik Siti Aminah Dedeh Mardhiyah Rusfandi, SE. Acep Tedi Kustedi Heri Wibowo, SST Soleh Andi Rahman I., A.Md. Saeful Anwar Iwan Darmawan, SH.
19600924 199012 2 001 19690103 199003 2 005 19661104 199303 2 006 19610320 198603 2 005 19681030 198903 2 004 19581116 198102 2 001 19600116 198203 2 002 19581224 198303 2 005 19630115 198803 2 007 19610915 198708 1 001 19611116 198903 2 003 19640719 198903 1 004 19660917 199003 2 005 19680801 199103 2 005 19820106 201001 1 002 19600927 198503 1 008 19750629 200701 1 005 19651019 198810 1 001 19770523 201101 1 001 19830519 200901 1 001 19621218 198703 1 006
III/d III/d III/d III/c III/c III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/b III/a III/a II/d II/b III/d
55.
Dra. Heni Fajria R., M.Hum. Dra. Al Kustiati Asep M., S.Sos., MM. Soni I., S.Pd.,MM M. Hardirat M., S. Sos. Oktiani Pratiwi, S.I.Kom. R. Fajar Anggadiputra, SE Nasim
19640613 199103 2 004
IV/a
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Kasubbag Perenc. & Program Pelaksana
19640315 199103 2 005 19671216 199303 1 003 19790812 201001 1 004 19820711 201101 1 002 19841023 201101 2 004 19890620 201101 1 001 19600212 199001 1 001
III/d III/b III/b III/b III/b III/a II/d
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
Sumber: Sekretariat Disparbud Provinsi Jawa Barat (2015). Karakteristik di atas, menjelaskan tentang identitas pegawai yang terkait dengan NIP, golongan dan jabatan sebagai kelengkapan dari data untuk menggambarkan karakteristik dari pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
53
3.1.4. Gambaran Umum Kinerja Pegawai pada Sekretariat Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Dinas
Gambaran umum mengenai kinerja Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dijabarkan ke dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2014 yang dikemukakan sebagai berikut: 1. Kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.370.449.000 realisasi anggarannya sebesar Rp.2.175.119.776 atau 91,76% dan fisik 100%. Output – terpenuhinya kebutuhan dasar administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melalui: honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 kegiatan, lembur PNS 12 bulan, pengadaan ATK, cetakan dan alat teknik 12 bulan, benda pos berupa materai dan prangko selama 12 bulan, belanja berlangganan telepon, listrik, air, surat kabar, internet, TV kabel selama 12 bulan. Outcome – terselenggaranya administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.603.800.000 realisasi anggarannya sebesar Rp.598.849.999 atau 99,18% dan fisik 100%. Output – terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, melalui: penataan gedung gallery, ruang sekretaris, halaman parkir, pemasangan
54 canopy, pengadaan sepeda, AC, komputer, laptop, printer, dispenser, kamera, handycam, infokus, penguat sinyal. Outcome – terpenuhinya sarana dan prasarana kantor, pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kegiatan kerumahtanggaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 3. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.919.440.800 realisasi anggarannya sebesar Rp.3.820.544.917 atau 97,48% dan fisik 100%. Output – perpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, melalui: honorarium tim pengadaan barang dan jasa 6 OK, belanja BBM 12 bulan, pajak bumi dan bangunan 1 tahun, perawatan kendaraan bermotor roda empat 13 unit, perawatan kendaraan bermotor roda dua 10 unit, STNK roda empat 13 unit, STNK roda dua 13 unit. Outcome – terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 4. Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD serta pelaporan capaian kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000 realisasi anggarannya sebesar Rp.90.000.000 atau 100% dan fisik 100%. Output – tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD serta pelaporan capaian kinerja berupa: RKA/DPA SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Draft Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Kinerja Triwulan,
55 Draft Laporan Kinerja Semester, Draft Laporan Kinerja Tahunan, Draft LAKIP Disparbud Jabar, Draft LKPJ Disparbud Jabar, Draft LPPD, Draft Perubahan RKA/DPA, Draft LKPJ Gubernur, Renstra OPD, pengadaan berkas pendukung, pengadaan laporan pertanggungjawaban, pengadaan laporan realisasi anggaran triwulan, pengadaan laporan keuangan interim semester I s.d. IV, pengadaan laporan keuangan tahunan. Outcome – meningkatnya kinerja Dinas melalui penyediaan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan kegiatan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
3.2. Metode dan Desain Penelitian 3.2.1. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory survey. Pemilihan metode ini didasarkan pertimbangan bahwa metode ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris di lapangan tetapi juga akan menjelaskan analisis pengaruh, hal ini didasarkan pada pendapat Singarimbun (1982: 4) yang menyatakan bahwa “penelitian explanatory (penjelasan) atau confirmatory riset menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis atau testing research yang telah dirumuskan sebelumnya”.
56 Berdasarkan pendapat di atas, maka metode explanatory survey metode yang berkaitan dengan menyoroti hubungan atau pengaruh variabel-variabel penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya. Dengan demikian selain menggambarkan potret terhadap obyek yang dikaji, juga menjelaskan hubungan-hubungan dari beberapa variabel, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi maupun implikasi. Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory survey, yaitu penelitian yang menyoroti hubungan atau pengaruh antara variabel penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 3.2.2. Desain Penelitian Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode tertentu. Penerapan metode tersebut dalam praktek penelitian diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan kondisi dan situasi penelitian. Menurut Nazir (2011: 84) “Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”. Dengan demikian jelas terlihat bahwa proses penelitian terdiri dari perencanaan penelitian dan pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian. Perencanaan
penelitian,
desainnya
dimulai
dengan
mengadakan
penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui dalam memecahkan masalah. Sedangkan pelaksanaan penelitian meliputi proses membuat percobaan atau pengamatan serta memilih pengukuran-
57 pengukuran variabel, memilih prosedur dan teknik sampling, alat-alat untuk mengumpulkan data kemudian membuat coding, editing dan memproses data yang dikumpulkan.
3.3. Variabel dan Operasional Variabel Penelitian 3.3.1. Variabel Penelitian Penelitian ini meliputi dua variabel, yaitu Profesionalisme Birokrasi sebagai Variabel Bebas (X) yang meliputi 3 aspek, yaitu: Pengetahuan; Keterampilan dan Ketaatan Kode Etik. Adapun Kinerja Pegawai sebagai Variabel Terikat (Y) yang meliputi 4 faktor, yaitu: Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja, Keandalan dan Sikap. 3.3.2. Operasional Variabel Penelitian Operasional variabel penelitian dirumuskan untuk mendukung pemahaman operasional dari variabel-variabel yang digunakan, variabel-variabel tersebut dirumuskan sebagai berikut: 1. Variabel Profesionalisme Birokrasi (X), yaitu keandalan pegawai dalam pelaksanaan tugas, agar tugas tersebut terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2. Variabel Kinerja Pegawai (Y), yaitu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai di lingkungan kerjanya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan
58 sesuai dengan moral ataupun etika pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya secara keseluruhan variabel yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4 Operasional Variabel Profesionalisme Birokrasi Variabel
Aspek-aspek
Indikator
No. Item 1 2 3
1. Pengetahuan.
1. Memahami peraturan kerja. 2. Memahami bidang kerja. 3. Mampu memberikan penjelasan.
2. Keterampilan.
1. Terampil menggunakan peralatan. 2. Mengerti prosedur kerja. 3. Memenuhi keinginan publik sesuai.
4
1. Memiliki rasa tanggungjawab. 2. Bekerja sesuai aturan. 3. Menjaga citra organisasi.
7
Profesionalisme Birokrasi (X) 3. Ketaatan kode etik.
5 6
8 9
Sumber: Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 291), diolah oleh peneliti 2015. Setelah dikemukakan tabel operasional variabel Profesionalisme Birokrasi yang telah ditafsir dan diolah peneliti dari teori Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 291), selanjutnya dikemukakan operasional variabel penelitian kinerja pegawai dari Mangkunegara (2004: 75) yang telah ditafsir dan diolah peneliti sebagai berikut:
59 Tabel 5 Operasional Variabel Kinerja Pegawai Variabel
Kinerja Pegawai (Y)
Faktor-faktor
Indikator
No. Item
1. Kualitas Kerja.
1. Ketepatan Kerja. 2. Ketelitian Kerja. 3. Mutu Kerja.
10 11 12
2. Kuantitas Kerja.
1. Jumlah Hasil Kerja. 2. Waktu Penyelesaian. 3. Target yang Dicapai.
13 14 15
3. Keandalan.
1. Dapat Dipercaya. 2. Keterampilan Kerja. 3. Inisiatif Kerja.
16 17 18
4. Sikap.
1. Kemampuan Komunikasi. 2. Pribadi yang Menarik. 3. Pandai Bergaul. Sumber: Mangkunegara (2004: 75), diolah oleh peneliti 2015.
19 20 21
3.4. Populasi Penelitian Populasi dalam penelitian ini Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah responden 60 orang pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menggunakan teknik sensus. Adapun rincian jumlah responden dikemukakan pada tabel sebagai berikut:
60 Tabel 6 Populasi Sasaran (Responden) N = 60 No
Unit Kerja
Jumlah (Orang)
1.
Subbagian Perencanaan dan Program
7
2.
Subbagian Keuangan
21
3.
Subbagian Kepegawaian dan Umum
32
Jumlah Sumber: Hasil Penelitian (2014).
60
3.5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini sebagai berikut: 1. Studi kepustakaan, yaitu studi dengan mempelajari buku-buku atau bahanbahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 2. Studi lapangan, yaitu studi pengumpulan data yang langsung terjun ke lapangan dengan cara sebagai berikut: a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lapangan serta mencatat fenomena penting yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanyajawab dengan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
61 c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pernyataan secara tertulis kepada responden yang menjadi sampel, dalam hal ini pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Angket yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, artinya setiap alternatif jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tinggal memilih mana yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penjaringan jawaban responden menggunakan kuesioner dengan teknik Rating Scale, yaitu melalui pengukuran pada tingkat skala ordinal atau berjenjang dengan kategori pada tabel sebagai berikut: Tabel 7 Bobot Nilai Pernyataan No
Pernyataan
Bobot Nilai Positif
Negatif
1.
Sangat Setuju (SS).
5
1
2.
Setuju (S).
4
2
3.
Netral (N)
3
3
4.
Tidak Setuju (TS).
2
4
5.
Sangat Tidak Setuju (STS).
1
5
Sumber: Likert dalam Al-Rasid (1994).
3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas Sebelum angket digunakan untuk pengumpulan data, maka terlebih dahulu diuji validitas melalui Construc Validity dan reabilitas melalui Internal Consistency-test.
62 Suatu alat ukur yang tinggi validitasnya akan memiliki error pengukuran yang kecil, artinya skor setiap subyek yang diperoleh oleh alat ukur tersebut tidak jauh berbeda dari skor yang sesungguhnya. Dengan demikian secara keseluruhan alat tes yang bersangkutan akan menghasilkan varian error yang kecil pula. Ukuran dari validitas ditentukan oleh tingkat hubungan atau tingkat keeratan (korelasi) antara item-item yang ada dengan jumlah skornya. Secara operasional uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor untuk setiap item dengan skor total. Adapun alat pengujian yang dipakai adalah rumus korelasi Product Moment Pearson (Soepono dalam Iskandar, 2004: 65) sebagai berikut: 1.
Penentuan nilai korelasi (r) Untuk menentukan nilai korelasi, digunakan rumus sebagai berikut:
ryx
n
n
n
h 1
h 1
h 1
N X ihY jh X ih Y jh 2 2 n n n n 2 2 N X ih X ih n Y jh Y jh h1 h1 h1 h1
(1)
Keterangan: ryx : Koefisien validitas yang dicari. X : Skor yang diperoleh subyek dalam setiap item. Y : Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item. N : Jumlah Subyek. 2.
Kaidah Keputusan Nilai rhitung kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel dengan tingkat α tertentu dan derajat bebas sebesar n-2. Kaidah keputusan sebagai berikut:
63 a. Jika rhitung> rtabel maka alat ukur yang digunakan valid. b. Jika rhitung< rtabel maka alat ukur yang digunakan tidak valid. Untuk menguji validitas setiap item, skor-skor yang ada pada item yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor item dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap item dapat diketahui dengan pasti item-item manakah yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari validitasnya. Berdasarkan informasi tersebut peneliti dapat mengganti ataupun merevisi item-item dimaksud. Pengujian reliabilitas bertujuan mengetahui keandalan alat ukur yang digunakan. Keandalan ini menunjukkan ketepatan dan homogenitas angket yang digunakan sebagai alat ukur. Metoda yang digunakan untuk menguji reliabilitas (keandalan) alat ukur pada penelitian ini digunakan interval consistency dengan teknik belah dua (split half) dengan model matematisnya sebagai berikut:
r
, di mana: ri = reliabilitas dan rb = korelasi antara belahan ganjil dan
belahan genap. Selanjutnya untuk menghitung koefisien reliabilitas, Cronbach dalam Soehartono (2000: 86) menyarankan penggunaan koefisien alpha. Koefisien alpha ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
1
1
Dimana: α
= Reliabilitas Instrument
k
= Banya butir pernyataan
σt2
= Varians total
Σσb2 = Jumlah varians butir
∑
… … . . 2
64 Selanjutnya untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu instrument ditentukan berdasarkan pedoman interpretasi nilai berdasarkan koefisien reliabilitas sebagai berikut: +0,90 - +1,00
: luar biasa bagus/luar biasa reliabel
+0,85 - +0,88
: sangat bagus/sangat reliabel
+0,80 - +0,84
: bagus/reliabel
+0,70 - +0,79
: cukup reliabel
Kurang dari 0,70 : kurang reliabel
3.7. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan melalui uji statistik, setelah data dikumpulkan melalui angket penelitian. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis), yaitu untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data yang dipergunakan berdasarkan pedoman tabulasi data dengan standar sebagai berikut: 1. Nilai Indeks Minimum, yaitu skor minimum dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden. 2. Nilai Indeks Maksimum, yaitu skor maksimum dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden. 3. Jenjang Range, yaitu jenjang Range yang diinginkan untuk katagori yang diberikan terdiri dari tingkat: sangat rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
65 Range, ialah selisih antara nilai indeks maksimum dikurangi nilai indeks minimum. Selanjutnya sesuai hipotesis yang diajukan, maka diagram jalurnya dapat dikemukakan sebagai berikut:
Gambar 2 Diagram Jalur Pengaruh Simultan Variabel X terhadap Y Keterangan: X = Profesionalisme Birokrasi Y = Kinerja Pegawai
ε
= Epsilon
Pyx = Pengaruh X terhadap Y Py = Koefisien Jalur residu ke Y Gambar di atas, merupakan diagram simultan dari analisis jalur. Sementara itu diagram parsialnya dikemukakan sebagai berikut:
66
Gambar 3 Diagram Jalur Pengaruh Parsial Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y Keterangan: X1
= Pengetahuan.
X2
= Keterampilan.
X3
= Ketaatan kode etik.
Y
= Kinerja Pegawai.
rX1X2 = Koefisien Korelasi X1X2. rX1X3 = Koefisien Korelasi X1X3. rX2X3 = Koefisien Korelasi X2X3. Pyx1
= Pengetahuan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Pyx2
= Keterampilan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Pyx3
= Ketaatan kode etik berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Py
= Koefisien Jalur residu ke Y
67
= Variabel residu yang terdiri dari 4 (empat) komponen terdiri dari: 1. Semua Variabel yang berpengaruh pada Y (di luar X) yang sudah diidentifikasi. 2. Semua Variabel yang berpengaruh pada Y (di luar X) yang belum diidentifikasi. 3. Kekeliruan Pengukuran. 4. Komponen yang sifatnya tidak bisa diramalkan. Berdasarkan gambar korelasi antara variabel X ke Y dapat dilihat besarnya
koefisien jalur antara variabel bebas dengan variabel terikat X1, X2 dan X3 ke Y. Menurut data yang sudah tersusun, tahap selanjutnya menentukan total skor untuk masing-masing variabel, karena skor merupakan data yang terbentuk ordinal. Untuk keperluan perhitungan selanjutnya data tesebut perlu ditransformasikan ke dalam bentuk data interval dengan menggunakan Method of Succesive Interval. Setelah itu nilai-nilai skor untuk variabel diakumulasikan dan tahap akhir dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Pengaruh variabel penyebab Pyx1X1, Pyx2X2 dan Pyx3X3 terhadap Y diperlihatkan oleh besar parameter strukturnya (PyxiXi). Besarnya pengaruh variabel Pyx1X1, Pyx2X2 dan Pyx3X3 terhadap Y ditentukan dengan modifikasi dari persamaan fungsi (1). Untuk menentukan nilai koefiesien Pyxi, menurut Al Rasjid (1994: 23) dapat dipergunaakan persamaan fungsi sebagai berikut: Pyx1 CR ii ryx i iI
(3)
Keterangan: CRii
: Unsur pada baris ke-i dan kolom ke-i dari matriks invers korelasi ryxi.
68 Pengaruh variabel lainnya dapat ditentukan melalui rumus (Al-Rasjid, 1994: 23) sebagai berikut:
Pxy1 I - R 2 yx1
(4)
dalam hal ini: R 2 yx 1 Pyx i ryx 1
(5)
Berdasarkan pengaruh langsung setiap variabel bebas diperlihatkan oleh besarnya koefisien jalur.
3.8. Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu secara simultan dan parsial. Pengujian secara simultan dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Tentukan hipotesis statistik yang akan diuji: H0 : ρyx1 …. ρyxk = 0 H1 : sekurang-kurangnya ada sebuah ρyx1 ≠ 0,1 = 1,2,..k 2. Tentukan statistik uji yang akan digunakan:
1
1 ∑ ∑
… … 6
atau 1 1
… … 7
69 3. Adapun kriteria ujinya adalah sebagai berikut: Statistik uji di atas mengikuti distribusi F-Snedecor dengan derajat bebas v1=k dan v2=n-k-1. Kriteria uji, ditolak jika F > F α(kjn-k-1) diperoleh dari tabel distribusi F dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1. Sedangkan pengujian secara parsial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Tentukan hipotesis statistik yang akan diuji: H0 ρyx1 = 0 melawan H1 ρyx1 = 0 2. Tentukan statistik uji yang akan digunakan:
ρ
;
1,2, … … … 8
3. Adapun kriteria ujinya adalah: Jika nilai ti> tα/2(n-k-1) dimana tα/2(n-k-1) adalah nilai t kritis tabel, maka uji hipotesis H0 tersebut ditolak atau uji tersebut adalah signifikan atau koefisien jalur tersebut signifikan. 4. Membuat kesimpulan.
3.9. Lokasi dan Jadual Penelitian Penelitian dilakukan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat di Jalan RE. Martadinata No. 209 Bandung, pelaksanaan penelitian direncanakan selama 6 (enam) bulan dengan rincian jadual sebagai berikut:
70
Thn No
Kegiatan
Bln
2015 Juli
Agst.
Sept.
2016 Okt.
Nov.
Mgg 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.
Usulan Penelitian: a. Penyusunan Usulan Penelitian b. Penyusunan Pedoman Observasi c. Penyusunan Pedoman Wawancara d. Penyusunan Angket
2.
Bimbingan
3.
Seminar Usulan Penelitian
4.
Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Penyebaran dan Penarikan Angket
5.
Pengolahan Data
6.
Analisis Data
7.
Penyelesaian Draft Akhir
8.
Sidang Tesis
9.
Perbaikan Tesis
Gambar 5 Jadual Penelitian
D. J.
Feb. 1 2 3 4
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian Hasil penelitian ini merupakan data penelitian yang diolah secara faktual dari responden melalui angket penelitian sebagai sumber data yang langsung didapatkan dari anggota populasi. 4.1.1. Identitas Responden Sebagaimana telah dicantumkan dalam Bab III tabel 6 Populasi Sasaran atau Responden, yaitu para pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 60 orang. Jumlah responden tersebut dianalisis melalui perhitungan persentase dan koefisien korelasi untuk melihat hubungan antar aspek dari variabel-variabel yang telah dijadikan teori utama dalam kerangka pemikiran dan juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan di muka. Selanjutnya setelah dibahas hubungan antar langkah pada setiap variabel yang dimulai dari X1 sampai dengan X3, dilanjutkan dengan pembahasan pengaruh Variabel X1 sampai dengan X3 (X) terhadap (Y). 4.1.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitas dan reliabilitas sangat penting dalam pengujian instrumen sebagai alat dalam penelitian ini. Uji validitas dilakukan untuk menilai 71
72 sejauhmana instrumen penelitian yang digunakan telah sahih untuk mengukur variabel. Adapun uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauhmana tingkat kehandalan suatu instrumen penelitian. 4.1.2.1. Uji Validitas Angket penelitian disusun dalam dua kelompok sesuai dengn banyaknya variabel penelitian. Jumlah item keseluruhan adalah 21 item pernyataan. Angket yang digunakan dalam mengukur variabel, terdiri dari variabel Profesionalisme Birokrasi (X) dan variabel Kinerja Pegawai (Y). Variabel Profesionalisme Birokrasi (X) dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek Pengetahuan (X1), aspek Keterampilan (X2) dan aspek Ketaatan Kode Etik (X3). Variabel Kinerja Pegawai (Y) yang terbagi ke dalam empat faktor, yaitu faktor Kualitas Kerja (Y1), faktor Kuantitas Kerja (Y2), faktor Keandalan (Y3) dan faktor Sikap (Y4). Semua pernyataan angket diukur dalam skala ordinal dan disusun dalam bentuk skala Likert. Pengujian instrumen penelitian sangat penting dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan, karena pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen
telah
memenuhi
persyaratan,
baik
ditinjau
dari
segi
kesahihan/validitasnya maupun dari segi keterandalannya. Menurut Sugiono (1999: 109) “sebuah instrumen penelitian dapat dikatakan valid jika instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.
73 Sebuah instrumen dapat dikatakan sahih apabila dapat mengukur apa yang diukur. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen penelitian mampu mengukur variabel Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauhmana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Arikunto, 11808: 153). Adapun alat pengujian yang dipakai pada penelitian adalah rumus korelasi Product Moment Pearson seperti yang telah dikemukakan pada Bab III persamaan (1). Untuk menguji validitas setiap item, skor-skor yang ada pada item yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor item dipandang sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap item dapat diketahui dengan pasti item-item manakah yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari validitasnya. Berdasarkan informasi tersebut peneliti dapat mengganti ataupun merevisi item-item dimaksud. Pengujian terhadap item dapat dilakukan dengan mengkorelasikan item dengan skor total pada faktor. Hasil uji validitas terhadap variabel Profesionalisme Birokrasi (X) adalah sebagai berikut:
74 Tabel 7 Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Birokrasi (X) Item R Rtabel 1 0,4650 0,1946 2 0,7257 0,1946 3 0,8329 0,1946 4 0,6736 0,1946 5 0,7900 0,1946 6 0,7592 0,1946 7 0,9005 0,1946 8 0,4902 0,1946 9 0,8043 0,1946 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015.
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Uji validitas untuk variabel Y (Kinerja Pegawai) yang terdiri dari 12 item pernyataan menyatakan bahwa semua item pernyataan valid. Hasil perhitungan dijelaskan pada tabel berikut ini: Tabel 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai (Y) Item R Rtabel 10 0,7309 0,1946 11 0,4540 0,1946 12 0,5206 0,1946 13 0,6127 0,1946 14 0,2085 0,1946 15 0,7038 0,1946 16 0,6995 0,1946 17 0,5845 0,1946 18 0,2920 0,1946 19 0,5727 0,1946 20 0,2910 0,1946 21 0,7052 0,1946 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015.
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
75 Suatu item dikatakan valid apabila nilai r atau nilai korelasi antara skors item dengan totalnya menunjukkan koefisien yang signifikan, dikatakan signifikan apabila nilai rtabel dari item lebih kecil dari nilai rhitung, dengan menggunakan tabel r untuk korelasi product moment dan mengambil α = 0,05 dan n = 60. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai rtabel 0,1946, apabila terdapat pernyataan item yang tidak valid maka data yang didapatkan tidak bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. 4.1.2.2. Uji Reliabilitas Kuesioner Hasil penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian instrumen pada penelitian ini adalah kuesioner, sehingga data yang diperoleh dan responden akan di uji kualitas datanya dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Jadi dengan kata lain bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, bila alat pengukur tersebut digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama, dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Setiap instrumen seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah. Untuk menghitung koefisien reliabilitas, Cronbach (1951) dalam Soehartono
76 (2000: 86) menyarankan penggunaan koefisien alpha: “suatu koefisien reliabilitas yang diseut koefisien alpha. Koefisien alpha ini dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan pada Bab III persamaan (2). Berdasarkan hasil perhitungan data dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh keputusan koefisien reliabilitas dari masing-masing variabel sebagai berikut: Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian No. Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total Skor Pernyataan Nomor Ganjil 45 46 45 45 48 52 53 44 47 52 52 40 38 38 45 45 38 47 38 55 46 42 48 46 45
Total Skor Pernyataan Nomor Genap 40 36 35 35 39 40 40 38 37 38 38 34 37 37 37 37 37 35 37 50 41 32 40 32 40
77
No. Resp
Total Skor Pernyataan Nomor Ganjil 46 45 45 48 52 53 44 47 52 52 40 38 38 45 45 38 47 38 55 46 42 48 46 53 44 47 52 52 40 38 38 45 45 38 47
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Korelasi Angka Reliabilitas Kesimpulan Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015.
Total Skor Pernyataan Nomor Genap 36 35 35 39 40 44 38 37 38 38 34 37 37 37 37 37 35 37 50 41 32 39 37 40 38 37 38 38 34 37 37 37 37 37 37
0,5521 0,7115 Cukup reliabel
78 Balian (3608) dalam Soehartono (2004: 85) mengemukakan pedoman interpretasi nilai berdasarkan koefisien reliabilitas, yaitu sebagai berikut: +0,90 - +1,00
: luar biasa bagus/luar biasa reliabel
+0,85 - +0,88
: sangat bagus/sangat reliabel
+0,80 - +0,84
: bagus/reliabel
+0,70 - +0,79
: cukup reliabel
Kurang dari 0,70 : kurang reliabel Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian mempunyai nilai reliabilitas yang reliabel. Keputusan reliabel ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan untuk mengukur seluruh item dari variabel Profesionalisme
Birokrasi
dan
Kinerja
Pegawai
sebagaimana
telah
dioperasionalkan pada operasionalisasi variabel dapat diterima keterandalannya atau kekonsistenannya. 4.1.3. Penetapan Koefisien Korelasi Setelah diketahui dan didapatkan data hasil penelitian dari para responden dengan cara menghitungnya. Kemudian dijelaskan berdasarkan aspek-aspek yang dibahas dalam aspek-aspek penelitian dan dilakukan pembahasan berdasarkan Gambar pada Bab III yang telah dibahas di muka dengan menetapkan koefisien: X1
= Aspek Pengetahuan.
X2
= Aspek Keterampilan.
X3
= Aspek Ketaatan Kode Etik.
79 rX
= Koefisien Korelasi.
Pyx
= Pengaruh X terhadap Y
Py
= Koefisien Jalur residu ke Y Kemudian dengan menggunakan persamaan (1), diperoleh matrik
korelasi, antara X1, X2 dan X3. n
ryx
n
n
h 1
h 1
N X ihY jh X ih Y jh h 1
n n 2 N X ih X ih h 1 h 1
2
2 n n 2 n Yih Y jh h 1 h 1
Selanjutnya berdasarkan rumusan di atas dapat dijelaskan matriks korelasi dalam bentuk tabel berikut ini: Tabel 10 Matrik Korelasi X1, hingga X3 X1
X2
X3
X1
1,000
0,717
0,358
X2
0,717
1,000
0,520
X3 0,358 0,520 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
1,000
Selanjutnya diperlihatkan matriks invers korelasi, setelah dihitung sedemikian rupa dengan menggunakan rumus korelasi diperoleh hasil hitungan seperti terlihat pada tabel berikut ini:
80 Tabel 11 Invers Matrik Korelasi X1 hingga X3
X1
X1 2,982
X2 -1,580
X3 0,243
X2
-1,580
2,418
-0,646
0,243 -0,646 X3 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
1,389
4.1.4. Deskripsi Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi (X) Gambaran mengenai Profesionalisme Birokrasi tercermin dari hasil jawaban responden yang diukur melalui tiga aspek, sebagaimana telah ditetapkan dalam kerangka pikir yang dikemukakan di muka sesuai pendapat ahli. Selanjutnya masing-masing aspek dari Profesionalisme Birokrasi tersebut memiliki indikator-indikator yang akan dinilai oleh responden dalam bentuk jawaban terhadap pernyataan angket yang berkaitan dengan ke tiga aspek Profesionalisme Birokrasi tersebut. Pernyataan yang harus dijawab responden mengenai Profesionalisme Birokrasi terdiri dari 9 item, yaitu setiap aspek Profesionalisme Birokrasi terdiri dari 3 item pernyataan. Hasil pengolahan data variabel Profesionalisme Birokrasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi pada masing-masing item pernyataan berikut penjelasannya. a. Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Pengetahuan (X1) Aspek Pengetahuan menjelaskan bahwa Profesionalisme Birokrasi pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
harus
dilakukan melalui indikator: Memahami peraturan kerja, Memahami bidang kerja
81 dan Mampu memberikan penjelasan. Untuk melihat hasil penelitian dari komponen ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 12 Frekuensi Aspek Pengetahuan
No
Pernyataan Responden
1. 2. 3. 4. 5.
Memahami peraturan kerja Frek. Jwbn 19 38 3 0 0
Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 60 Jumlah Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Memahami bidang kerja
31,67 63,33 5,00 0,00 0,00
Frek. Jwbn 0 2 4 45 9
0,00 3,33 6,67 75,00 15,00
100,00
60
100,00
%
%
Mampu memberikan penjelasan Frek. % Jwbn 15 25,00 24 40,00 21 35,00 0 0,00 0 0,00 60
100,00
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Profesionalisme Birokrasi harus mengacu pada Aspek Pengetahuan (X1) dengan indikator meliputi: Memahami peraturan kerja, Memahami bidang kerja dan Mampu memberikan penjelasan. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut. Indikator Memahami peraturan kerja memperlihatkan pernyataan setuju dan sangat setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 63,33% dan pernyataan sangat setuju menunjukkan besaran angka 31,67%. Sedangkan sisanya menunjukkan angka yang lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Memahami peraturan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Pengetahuan.
82 Indikator Memahami bidang kerja memperlihatkan pernyataan tidak setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju menunjukkan besaran angka 75,00%. Sedangkan sisanya memilih jawaban yang lebih bervariasi, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Memahami bidang kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Pengetahuan. Indikator Mampu memberikan penjelasan memperlihatkan pernyataan setuju dan netral berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 40,00% dan pernyataan netral menunjukkan besaran angka 35,00%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi jawabannya, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Mampu memberikan penjelasan telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Pengetahuan. Tabel 13 Skor Aspek Pengetahuan No. Pernyataan
1 2 3
SS
S
Fi N TS
19 38 3 0 0 2 4 45 15 24 21 0
Xi
STS
0 9 0
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Kriteria
Fi xXi
95 152 9 0 0 4 12 180 75 96 63 0 Jumlah
Fi.Xi
0 45 0
Tinggi Menuju Sangat Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015). Perhitungan secara keseluruhan dari Aspek Pengetahuan, dengan jumlah responden 60 orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan kriteria sebagai berikut:
256 241 234 731
83 Sangat Tinggi (ST)
60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T)
60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang
60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R)
60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180 Garis Kontinum (kuartil) Aspek Pengetahuan (X1) dapat digambarkan sebagai berikut: Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
180
360
540
720
900 731
Skor Minimum
Skor Maksimum
Gambar 12 Tahapan Kuartil Aspek Pengetahuan Penilaian terhadap Aspek Pengetahuan menghasilkan skor sebesar 731 dan terletak pada interval Tinggi menuju Sangat Tinggi. Jadi Aspek Pengetahuan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
menurut
responden berada pada posisi tinggi menuju sangat tinggi. b. Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Keterampilan (X2) Aspek Keterampilan menjelaskan bahwa Profesionalisme Birokrasi pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
harus
dilakukan melalui indikator: Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur
84 kerja dan Memenuhi keinginan publik. Untuk melihat hasil penelitian dari komponen ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 14 Frekuensi Aspek Keterampilan Terampil menggunakan Pernyataan peralatan No Responden Frek. % Jwbn 1. Sangat Setuju 8 13,33 2. Setuju 36 60,00 3. Netral 5 8,33 4. Tidak Setuju 11 18,33 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Jumlah 60 100 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Mengerti prosedur kerja Frek. Jwbn 0 3 2 45 10 60
% 0,00 5,00 3,33 75,00 16,67 100
Memenuhi keinginan public Frek. % Jwbn 9 15,00 35 58,33 16 26,67 0 0,00 0 0,00 60 100
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Profesionalisme Birokrasi harus mengacu pada Aspek Keterampilan (X2) dengan indikator meliputi: Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur kerja dan Memenuhi keinginan publik. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut. Indikator Terampil menggunakan peralatan memperlihatkan pernyataan setuju dan tidak setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 60,00% dan pernyataan tidak setuju menunjukkan besaran angka 18,33%. Sedangkan sisanya menunjukkan besaran angka yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Terampil menggunakan peralatan telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Keterampilan.
85 Indikator Mengerti prosedur kerja
memperlihatkan pernyataan tidak
setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju menunjukkan besaran angka 75,00%. Sedangkan sisanya menunjukkan besaran angka bervariasi dan lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Mengerti prosedur kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Keterampilan. Indikator Memenuhi keinginan publik memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 58,33%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dan menunjukan besaran yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Memenuhi
keinginan
publik
telah
dilaksanakan
sesuai
dengan
Aspek
Keterampilan. Tabel 15 Skor Aspek Keterampilan Fi N TS
No. Pernyataan
SS
S
4 5 6
8 0 9
36 5 11 3 2 45 35 16 0
STS
0 10 0
Fi xXi
Xi
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Kriteria
40 0 45
144 15 22 6 6 180 140 48 0
Fi.Xi
0 50 0
Jumlah 696 Antara Sedang menuju Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015). Penilaian untuk Aspek Keterampilan, dengan jumlah responden 60 orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (ST)
60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T)
60 Responden x 3 item x 4 720
221 242 233
86 Sedang
60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R)
60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180 Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Aspek Keterampilan (X2) dapat digambarkan sebagai berikut: Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
180
360
540
720
900
696 Skor Minimum
Skor Maksimum
Gambar 13 Tahapan Kuartil Aspek Keterampilan Penilaian terhadap Aspek Keterampilan menghasilkan skor sebesar 696 dan terletak pada interval sedang menuju tinggi. Jadi Aspek Keterampilan di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
menurut
responden sedang menuju tinggi. c. Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) Aspek Ketaatan Kode Etik menjelaskan bahwa Profesionalisme Birokrasi pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus dilakukan melalui indikator: Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan dan Menjaga citra organisasi. Untuk melihat hasil penelitian dari komponen ini dapat dilihat pada tabel berikut:
87 Tabel 16 Frekuensi Aspek Ketaatan Kode Etik Memiliki rasa tanggungjawab Pernyataan No Frek. Responden % Jwbn 1. Sangat Setuju 37 61,67 2. Setuju 21 35,00 3. Netral 2 3,33 4. Tidak Setuju 0 0,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Jumlah 60 100 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Bekerja sesuai aturan Frek. % Jwbn 8 13,33 13 21,67 6 10,00 28 46,67 5 8,33 60 100
Menjaga citra organisasi Frek. % Jwbn 37 61,67 23 38,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 100
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Profesionalisme Birokrasi harus mengacu pada Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) dengan indikator meliputi: Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan dan Menjaga citra organisasi. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut. Indikator Memiliki rasa tanggungjawab memperlihatkan pernyataan sangat setuju dan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan sangat setuju menunjukkan besaran angka 61,67% dan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 35,00%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dan lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Memiliki rasa tanggungjawab telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Ketaatan Kode Etik. Indikator Bekerja sesuai aturan memperlihatkan pernyataan tidak setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju menunjukkan besaran angka 46,67%. Sedangkan sisanya memilih jawaban yang
88 lebih bervariasi dan lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Bekerja sesuai aturan telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Ketaatan Kode Etik. Indikator Menjaga citra organisasi memperlihatkan pernyataan sangat setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan sangat setuju menunjukkan besaran angka 61,67%. Sedangkan sisanya menunjukkan besaran angka bervariasi dan lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Menjaga citra organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Ketaatan Kode Etik. Tabel 17 Skor Aspek Ketaatan Kode Etik No. Pernyataan
7 8 9
SS
S
37 21 8 13 37 23
Fi N TS
2 6 0
0 28 0
STS
0 5 0
Fi xXi
Xi
5 4 3 2 1 185 1 2 3 4 5 8 5 4 3 2 1 185 Kriteria
84 26 92
6 0 18 112 0 0
Fi.Xi
0 25 0
Jumlah 741 Tinggi menuju Sangat Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015). Penilaian untuk Aspek Ketaatan Kode Etik, dengan jumlah responden 60 orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (ST)
60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T)
60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang
60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R)
60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
275 189 277
89 Garis Kontinum (kuartil) Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) dapat digambarkan sebagai berikut: Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
180
360
540
720
900 741
Skor Minimum
Skor Maksimum
Gambar 13 Tahapan Kuartil Aspek Ketaatan Kode Etik Penilaian terhadap Aspek Ketaatan Kode Etik menghasilkan skor sebesar 741 dan terletak pada interval tinggi menuju sangat tinggi. Jadi Aspek Ketaatan Kode Etik di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menurut responden tinggi menuju sangat tinggi. 4.1.5. Deskripsi Faktor-faktor Kinerja Pegawai (Y) Gambaran mengenai Kinerja Pegawai tercermin dari hasil jawaban responden yang diukur melalui empat faktor. Masing-masing faktor memiliki indikator-indikator yang akan dinilai oleh responden dalam bentuk jawaban dari pernyataan yang berkaitan dengan ke empat faktor penilaian Kinerja Pegawai tersebut. Pernyataan yang harus dijawab responden mengenai Kinerja Pegawai terdiri 12 item, yaitu setiap faktor penilaian terdiri dari 3 item pernyataan. Hasil pengolahan data Kinerja Pegawai tersebut disajikan dalam tabel frekuensi masingmasing item pernyataan berikut dengan penjelasannya.
90
a. Kinerja Pegawai Mengacu pada Faktor Kualitas Kerja (Y1) Faktor Kualitas Kerja menjelaskan bahwa Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus dilakukan melalui indikator: Ketepatan kerja, Ketelitian kerja dan Mutu kerja. Untuk melihat hasil penelitian dari faktor ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 18 Frekuensi Faktor Kualitas Kerja Ketepatan kerja Frek. No % Jwbn 1. Sangat Setuju 16 26,67 2. Setuju 31 51,67 3. Netral 11 18,33 4. Tidak Setuju 2 3,33 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Jumlah 60 100 Sumber: Hasil Penelitian (2015). Pernyataan Responden
Ketelitian kerja Frek. % Jwbn 0 0,00 24 40,00 3 5,00 28 46,67 5 8,33 60 100
Mutu kerja Frek. % Jwbn 14 23,33 44 73,33 2 3,33 0 0,00 0 0,00 60 100
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Pegawai harus mengacu pada Faktor Kualitas Kerja (Y1) dengan indikator meliputi: Ketepatan kerja, Ketelitian kerja dan Mutu kerja. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut. Indikator Ketepatan kerja memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 51,67%. Sedangkan sisanya bervariasi dengan angka yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Ketepatan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kualitas Kerja.
91 Indikator Ketelitian kerja memperlihatkan pernyataan tidak setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju menunjukkan besaran angka 46,67%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dengan besaran angka yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Ketelitian kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kualitas Kerja. Indikator Mutu kerja memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 73,33%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Mutu kerja telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Faktor Kualitas Kerja. Tabel 19 Skor Faktor Kualitas Kerja No. Pernyataan
10 11 12
SS
Fi N TS
S
16 31 11 2 0 24 3 28 14 44 2 0
STS
0 5 0
Fi xXi
Xi
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Kriteria
80 0 70
124 33 4 0 48 9 112 25 176 6 0 0
Penilaian untuk Faktor Kualitas Kerja, dengan jumlah responden 60 orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan
Sangat Tinggi (ST)
60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T)
60 Responden x 3 item x 4 720
241 194 252
Jumlah 687 Antara Sedang menuju Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
kriteria sebagai berikut:
Fi.Xi
92 Sedang
60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R)
60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180 Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Faktor Kualitas Kerja (Y1) dapat digambarkan sebagai berikut: Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
180
360
540
720
900
687 Skor Minimum
Skor Maksimum
Gambar 14 Tahapan Kuartil Faktor Kualitas Kerja Penilaian terhadap Faktor Kualitas Kerja menghasilkan skor sebesar 687 dan terletak pada interval sedang menuju tinggi. Jadi Faktor Kualitas Kerja di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
menurut
responden sedang menuju tinggi. b. Kinerja Pegawai Mengacu pada Faktor Kuantitas Kerja (Y2) Faktor Kuantitas Kerja menjelaskan bahwa Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus dilakukan melalui indikator: Jumlah hasil kerja, Waktu penyelesaian dan Target yang dicapai. Untuk melihat hasil penelitian dari faktor ini dapat dilihat pada tabel berikut:
93
Tabel 20 Frekuensi Faktor Kuantitas Kerja
No
Pernyataan Responden
Jumlah hasil kerja Frek. % Jwbn
Waktu penyelesaian Frek. % Jwbn
Target yang dicapai Frek. % Jwbn
1.
Sangat Setuju
24
40,00
9
15,00
30
50,00
2.
Setuju
18
30,00
20
33,33
27
45,00
3.
Netral
18
30,00
16
26,67
3
5,00
4.
Tidak Setuju
0
0,00
15
25,00
0
0,00
5.
Sangat Tidak Setuju
0 Jumlah 60 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
0,00 100
0 60
0,00 100
0 60
0,00 100
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Pegawai harus mengacu pada Faktor Kuantitas Kerja (Y2) dengan indikator meliputi: Jumlah hasil kerja, Waktu penyelesaian dan Target yang dicapai. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut. Indikator Jumlah hasil kerja memperlihatkan pernyataan sangat setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan sangat setuju menunjukkan besaran angka 40,00%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Jumlah hasil kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kuantitas Kerja. Indikator Waktu penyelesaian memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 33,33%. Sedangkan sisanya bervariasi dengan besaran angka yang
94 lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Waktu penyelesaian telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kuantitas Kerja. Indikator Target yang dicapai memperlihatkan pernyataan sangat setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan sangat setuju menunjukkan besaran angka 50,00%. Sedangkan sisanya memilih yang lain dengn nilai yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Target yang dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kuantitas Kerja. Tabel 21 Skor Faktor Kuantitas Kerja No. Pernyataan
13 14 15
SS
S
Fi N TS
24 18 18 0 9 20 16 15 30 27 3 0
STS
0 0 0
Xi
Fi xXi
5 4 3 2 1 120 72 54 5 4 3 2 1 45 80 48 5 4 3 2 1 150 108 9 Kriteria
Fi.Xi
0 30 0
0 0 0
Jumlah 716 Antara Sedang menuju Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015). Penilaian untuk Faktor Kuantitas Kerja, dengan jumlah responden 60 orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (ST)
60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T)
60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang
60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R)
60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
246 203 267
95 Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Faktor Kuantitas Kerja (Y2) dapat digambarkan sebagai berikut: Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
180
360
540
720
900
716 Skor Minimum
Skor Maksimum
Gambar 15 Tahapan Kuartil Faktor Kuantitas Kerja Penilaian terhadap Faktor Kuantitas Kerja menghasilkan skor sebesar 716 dan terletak pada interval sedang menuju tinggi. Jadi Faktor Kuantitas Kerja di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
menurut
responden sedang menuju tinggi. c. Kinerja Pegawai Mengacu pada Faktor Keandalan (Y3) Faktor Keandalan menjelaskan bahwa Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus dilakukan melalui indikator: Dapat dipercaya, Keterampilan kerja dan Inisiatif kerja. Untuk melihat hasil penelitian dari aspek ini dapat dilihat pada tabel berikut:
96 Tabel 22 Frekuensi Faktor Keandalan
No
Pernyataan Responden
Dapat dipercaya Frek. % Jwbn
Keterampilan kerja Frek. % Jwbn
Inisiatif kerja Frek. Jwbn
%
1.
Sangat Setuju
24
40,00
21
35,00
0
0,00
2.
Setuju
33
55,00
22
36,67
11
18,33
3.
Netral
3
5,00
17
28,33
2
3,33
4.
Tidak Setuju
0
0,00
0
0,00
45
75,00
5.
Sangat Tidak Setuju
0 Jumlah 60 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
0,00 100
0 60
0,00 100
2 60
3,33 100
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Pegawai harus mengacu pada Faktor Keandalan (Y3) dengan indikator meliputi: Dapat dipercaya, Keterampilan kerja dan Inisiatif kerja. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut. Indikator Dapat dipercaya memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 55,00%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Dapat dipercaya telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Keandalan. Indikator Keterampilan kerja memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 36,67%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Keterampilan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Keandalan.
97 Indikator Inisiatif kerja memperlihatkan pernyataan tidak setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju menunjukkan besaran angka 75,00%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dengan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Inisiatif kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Keandalan. Tabel 23 Skor Faktor Keandalan No. Pernyataan
16 17 18
Fi SS
S
N
TS
24 33 3 0 21 22 17 0 0 11 2 45
STS
0 0 2
Xi
5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 3 4
Fi xXi
1 1 5
120 132 9 0 105 88 51 0 0 22 6 180
Fi.Xi
0 0 10
Jumlah Kriteria
Tinggi menuju Sangat Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015). Penilaian untuk Faktor Keandalan, dengan jumlah responden 60 orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (ST)
60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T)
60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang
60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R)
60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
261 244 218 723
98 Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Faktor Keandalan (Y3) dapat digambarkan sebagai berikut: Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
180
360
540
720
900 723
Skor Minimum
Skor Maksimum
Gambar 16 Tahapan Kuartil Faktor Keandalan Penilaian terhadap Faktor Keandalan menghasilkan skor sebesar 723 dan terletak pada interval tinggi menuju sangat tinggi. Jadi Faktor Keandalan di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
menurut
responden tinggi menuju sangat tinggi. d. Kinerja Pegawai Mengacu pada Faktor Sikap (Y4) Faktor Sikap menjelaskan bahwa Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
harus dilakukan melalui
indikator: Kemampuan komunikasi, Pribadi yang menarik dan Pandai bergaul. Untuk melihat hasil penelitian dari aspek ini dapat dilihat pada tabel berikut:
99 Tabel 24 Frekuensi Faktor Sikap Kemampuan komunikasi Pernyataan No Frek. Responden % Jwbn 1. Sangat Setuju 13 21,67 2. Setuju 44 73,33 3. Netral 3 5,00 4. Tidak Setuju 0 0,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 Jumlah 60 100 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Pribadi yang menarik Frek. % Jwbn 6 10,00 27 45,00 7 11,67 14 23,33 6 10,00 60 100
Pandai bergaul Frek. Jwbn 20 24 16 0 0 60
% 33,33 40,00 26,67 0,00 0,00 100
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Pegawai harus mengacu pada Faktor Sikap (Y4) dengan indikator meliputi: Kemampuan komunikasi, Pribadi yang menarik dan Pandai bergaul. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut. Indikator Kemampuan komunikasi memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 73,33%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Kemampuan komunikasi telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Sikap. Indikator Pribadi yang menarik memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 45,00%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Pribadi yang menarik telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Sikap.
100 Indikator Pandai bergaul memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 40,00%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dengan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Pandai bergaul telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Sikap. Tabel 25 Skor Faktor Sikap No. Pernyataan
19 20 21
SS
S
Fi N TS
13 44 3 0 6 27 7 14 20 24 16 0
STS
0 6 0
Fi xXi
Xi
5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2
1 1 1
Kriteria
65 176 9 30 108 21 100 96 48
Fi.Xi
0 28 0
Penilaian untuk Faktor Sikap, dengan jumlah responden 60 orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan kriteria sebagai berikut: 60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T)
60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang
60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R)
60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180 Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Faktor Sikap (Y4) dapat digambarkan sebagai berikut:
250 193 244
Jumlah 687 Antara Sedang menuju Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Sangat Tinggi (ST)
0 6 0
101
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
180
360
540
720
900
687 Skor Minimum
Skor Maksimum
Gambar 17 Tahapan Kuartil Faktor Sikap Penilaian terhadap Faktor Sikap menghasilkan skor sebesar 687 dan terletak pada interval sedang menuju tinggi. Jadi Faktor Sikap di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
menurut responden sedang
menuju tinggi. 4.1.6. Penetapan Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y dan Koefisien Jalur Variabel X1 sampai X3 terhadap Y 1. Penetapan Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y Berdasarkan hasil penghitungan statistik, maka dapat ditetapkan hasil hitungan struktur koefisien X terhadap Y. Untuk mengetahui hasil struktur koefisien X terhadap Y digunakan rumus persamaan di bawah ini: k
R 2YX 1 X k pYX 1 rYX 1 , maka dapat diperoleh hasil sebesar 0,510. Kemudian untuk i 1
mengetahui struktur koefisien pengaruh lain di luar pengaruh X terhadap Y ditentukan melalui rumus dan hasil hitungan sebagai berikut: Py= 1 – R2= 1- 0,510 = 0,490
102 Sebelum menjelaskan koefisien jalur X1 sampai dengan X3 terhadap Y dikemukakan terlebih dahulu koefisien X terhadap Y variabel X terhadap Y yang diperlihatkan pada gambar sebagai berikut:
Gambar 18 Diagram Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y Gambar di atas memperlihatkan bahwa koefisien Jalur X terhadap Y sebesar 0,510, sementara koefisien jalur variabel luar () terhadap Y sebesar 0,490. 2. Pengaruh Koefisien Jalur Variabel X1 sampai X3 terhadap Y Setelah diketahui struktur koefisien jalur X terhadap Y, selanjutnya ditetapkan koefisien jalur X1 sampai dengan X3 yang diperlihatkan melalui rumus nilai dan koefisien jalur yang ditentukan melalui persamaan berikut ini: k
PYX1 CRij ryxj
i 1,2,...k ,
j 1
sehingga diperoleh nilai koefisien jalur untuk masing-masing variabel sebagaimana diperlihatkan dalam tabel sebagai berikut:
103 Tabel 26 Koefisien Jalur PYX1 sampai dengan PYX3 Koefisien Jalur
Nilai
PYX1
0,653
PYX2
-0,041
PYX3
0,293 Sumber: Hasil Penelitian (2015). Adapun nilai koefisien jalur melalui X1 sampai dengan X3 diperlihatkan pada tabel di atas, selanjutnya untuk melihat struktur koefisien jalur Pyx1 sampai dengan Pyx3 diperlihatkan pada gambar di berikut ini:
Gambar 19 Diagram Koefisien Jalur Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y Gambar di atas memperlihatkan hasil perhitungan Struktur Koefisien Jalur Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y. Untuk melihat hasil keseluruhan struktur kofisien jalur X1 dan X3, dan koefisien determinasi multipel serta koefisien determinasi pengaruh variabel lain () terhadap Y diperlihatkan melalui tabel koefisien jalur sebagai berikut:
104 Tabel 27 Hasil Koefisien Jalur Koefisien Jalur
Nilai
Koefisien jalur pengaruh X1 terhadap Y
Pyx1
0,653
Koefisien jalur pengaruh X2 terhadap Y
Pyx2
-0,041
Koefisien jalur pengaruh X3 terhadap Y
Pyx3 R yx1, x2, …, x10
0,293 0,510
P2y
0,490
2
Koefisien determinasi multiple Koefisien determinasi pengaruh variabel lain () terhadap Y Sumber: Hasil Penelitian (2015).
4.1.7. Penetapan Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y dan Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai X3 terhadap Y 1. Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y Berdasarkan nilai koefisien jalur tersebut, selanjutnya dapat dihitung pengaruh langsung variabel X terhadap Y yang diperilihatkan pada gambar di bawah ini:
Gambar 20 Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y
105 Gambar di atas memperlihatkan bahwa Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y sebesar 59,99%, sementara Pengaruh Langsung Variabel Lain () terhadap Y sebesar 40,01%. 2. Uji Statistik Pengaruh Langsung Variabel X Terhadap Y. Statistik uji yang digunakan adalah Statistik F-Snedechor dengan tahapan pengujian secara bersama yang langkahnya dilakukan sebagai berikut: 1) Pernyataan hipotesis statistik yang akan diuji H0 : Pyx1 = Pyx2 . . .Pyxi = 0 HA : Pyxi ≠ 0 2) Statistik Uji F digunakan untuk mengukur pengaruh secara keseluruhan dan hasilnya adalah: F
60 3 1 0,510 46,60 3 x (1 0,510 )
3) Kriteria pengujian Tolak H0 jika F hitung > F tabel. Nilai F tabel diperoleh dari tabel distribusi F, dengan dk = 2 dan 56. taraf kekeliruan = 5% maka nilai F tabel = 2,31 4) Keputusan Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis nol ditolak (signifikan), yang berarti bahwa sedikitnya ada satu koefisien jalur yang berpengaruh secara signifikan.
106
3. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel X1 sampai X3 terhadap Y. Berdasarkan perhitungan pengaruh langsung di atas maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X1 sampai X3 terhadap Y yang diperlihatkan sebagai berikut: Pengaruh langsung
X1 → Y
= 0,4264
Pengaruh tidak langsung
X1 → Y melalui X2
= -0,0192
Pengaruh tidak langsung
X1 → Y melalui X3
= 0,0685 +
Pengaruh
X1 → Y
= 0,4757 = 47,57%
Pengaruh langsung
X2 → Y
= 0,0017
Pengaruh tidak langsung
X2 → Y melalui X1
= -0,0192
Pengaruh tidak langsung
X2 → Y melalui X3
= -0,0062+
Pengaruh
X2 → Y
= -0,0238 = -2,38%
Pengaruh langsung
X3 → Y
= 0,0858
Pengaruh tidak langsung
X3 → Y melalui X1
= 0,0685
Pengaruh tidak langsung
X3 → Y melalui X2
= -0,0062 +
Pengaruh
X3 → Y
= 0,1481 = 14,81%
Sedangkan jika dibuat dalam bentuk gambar akan dihasilkan sebagai berikut ini:
107
Gambar 21 Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y Gambar di atas menunjukkan bahwa pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X1 terhadap Y sebesar 47,57%, pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X2 terhadap Y sebesar -2,38%, pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X3 terhadap Y sebesar 14,81%, dan sementara pengaruh variabel lain () terhadap Y sebesar 40,01%. 4. Uji Statistik Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai X3 terhadap Variabel Y. Pengujian secara individual dilakukan dengan menggunakan statistik tstudent. Tahapan pengujian secara individu ini dilakukan sebagai berikut: 1) Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Pengetahuan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y). H0 : Pyx1 = 0 HA : Pyx1 ≠ 0 t hitung = 5,291 t tabel
= 1,671
108
Kriteria Pengujian H0 ditolak jika t hitung > t tabel. Kesimpulan H0 ditolak, maka X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. 2) Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Keterampilan (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y). H0 : Pyx2 = 0 HA : Pyx2 ≠ 0 t hitung = -0,369 t tabel
= 1,671
Kriteria Pengujian H0 ditolak jika t hitung > t tabel. Kesimpulan H0 diterima, maka X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. 3) Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y). H0 : Pyx3 = 0 HA : Pyx3 ≠ 0 t hitung = 3,479 t tabel
= 1,671
Kriteria Pengujian H0 ditolak jika t hitung > t tabel. Kesimpulan H0 ditolak, maka X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.
109 Kesimpulan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel X1 sampai dengan X3 sebagai Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi terhadap variabel Y Kinerja Pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 28 Kesimpulan Analisis Statistik Variabel Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai Aspek Profesionalisme Birokrasi (Xi)
t hitung
t tabel
Kesimpulan
Keterangan
X1
5,291
1,671 HO Ditolak
Signifikan
X2
-0,369
1,671 HO Diterima
Tidak Signifikan
X3 3,479 1,671 HO Ditolak Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2015.
Signifikan
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh bahwa ada dua aspek Profesionalisme Birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai, yaitu: Pengetahuan dan Ketaatan Kode Etik. Sedangkan aspek Keterampilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Bagian ini merupakan pembahasan interpretasi dari Pyx1 sampai dengan Pyx43 yang menurut perhitungan sebelumnya dinyatakan ada pengaruh yang signifikan. Hal itu secara tegas dapat dilengkapi dengan melihat tabel-tabel dan gambar struktur yang disediakan oleh peneliti. Kemudian untuk pembahasan lebih lanjut
dilakukan
pembahasan
analisis
pengaruh
Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai.
masing-masing
aspek
110
4.2. Pembahasan Pembahasan pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai dimaksud untuk mengungkapkan dan menjelaskan serta menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di samping itu dibahas pula hasil pengujian hipotesis dengan mengungkapkan temuan-temuan hasil penelitian, baik pembahasan secara simultan maupun pembahasan secara parsial pada paragraf berikut ini. 4.2.1. Pembahasan Pengaruh Simultan Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai 59,99%, artinya pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai ini menunjukkan pengaruh yang positif. Nilai tersebut menujukkan bahwa Profesionalisme Birokrasi telah dilaksanakan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dalam hal ini Sekretaris Dinas telah melaksanakan Profesionalisme Birokrasi dengan penuh kesungguhan, sehingga para pegawai telah bekerja dengan andal dan melaksanakan tugas dengan memuaskan sehingga tugas-tugas terlaksana dengan mutu yang tinggi dan selesai dengan waktu yang tepat sesuai dengan prosedur dan mudah dipahami para pegawai. Dengan demikian variabel Profesionalisme Birokrasi telah mengubah pola berpikir dan tindakan yang cukup positif dari para pegawai bagi peningkatan
111 Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah menginstruksikan kepada pegawai untuk bekerja profesional sebagai birokrat dengan memberi pelayanan yang tepat guna mengubah pola berpikir pegawai, yaitu dari pola berpikir tradisional ke pola berpikir rasional dan global dengan lebih transparansional serta memegang teguh aturan dan prosedur kerja yang berlaku di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian telah menunjukkan tingkat perubahan pola pikir dan tindakan, di mana para pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Visinya yaitu: Mewujudkan Jawa Barat sebagai Pusat Budaya dan Destinasi Wisata Berkelas Dunia. Sedangkan misinya: (1) Meningkatkan Pembangunan Perekonomian berbasis Potensi Lokal. (2) Melestarikan Aset Budaya Lokal. (3) Mengefektifkan Seni dan Budaya sebagai Asset Daerah yang mendukung Kepada Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat dalam Bingkai Kearifan Lokal. (4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan. Sesuai dengan visi dan misi yang diemban, maka sasaran yang mampu dicapainya antara lain: (1) Meningkatnya daya tarik wisata. (2) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah, serta aspek
112 kesejarahan,
nilai-nilai
tradisi,
permuseuman
dan
kepurbakalaan
bagi
pengembangan budaya daerah. (3) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah. (4) Peningkatan kompetensi SDM bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa dengan adanya pencitraan sikap profesionalisme birokrasi telah menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja pegawai. Keberhasilan pencitraan profesionalisme telah memberi pengaruh besar bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara
bertanggungjawab.
Dengan
demikian,
secara
simultan
pengaruh
profesionalisme birokrasi terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang valid dan potensial untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 4.2.2. Pengaruh Variabel Lain di luar Variabel yang Dikaji Selain variabel yang dikaji di muka, banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai untuk dipelajari dan dibahas lebih lanjut di kemudian hari untuk memperkuat dan memperkokoh teori-teori yang telah dibahas dan dikembangkan dalam penelitian ini, pengaruh variabel lain tersebut sebesar 40,10%. Variabel lain tersebut seperti: pengawasan, kepemimpinan, kompetensi, koordinasi, evaluasi dan lainnya.
113 Variabel lain yang berpengaruh ini mengingatkan bahwa variabel luar sama pentingnya dengan variabel yang telah dibahas dalam penelitian ini. Untuk itu variabel luar ini dapat dijadikan studi lanjutan dalam penelitian mendatang agar dapat menemukan hasil penelitian lebih luas dan bermanfaat dilihat dari berbagai variabel yang multivarian. Untuk pengembangan lebih luas hasil penelitian di Bidang Administrasi Publik. 4.2.3. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Secara parsial pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai yang terdiri dari 3 aspek profesionalisme birokrasi, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek ketaatan pada kode etik yang dibahas pada masing-masing paragraf berikut ini. 1. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Pengetahuan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) Pengaruh parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Pengetahuan terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang positif berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 47,57%. Hal ini menunjukkan bahwa Aspek Pengetahuan telah memberikan makna cukup penting pada peningkatan kinerja pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tingginya pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap Kinerja Pegawai ini ditunjukkan oleh adanya pemahaman dan penguasaan para pegawai terhadap tugasnya dan memahami peraturan pelayanan yang harus dilakukan para pegawai terhadap masyarakat. Melihat hasil penelitian di atas, tampak bahwa Aspek
114 Pengetahuan untuk Profesionalisme Birokrasi telah berpengaruh secara positif pada peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masisng-masing indikator yang terdiri dari indikator: Memahami peraturan kerja, Memahami bidang kerja dan Mampu memberikan penjelasan. Pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap kinerja pegawai melalui indikator Memahami peraturan kerja, telah dijalankan dengan sepenuhnya, karena para pegawai telah memahami peraturan kerja, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Melalui indikator Memahami bidang kerja, telah dijalankan sepenuhnya, karena para pegawai telah memahami bidang kerja yang harus dijalankan, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Melalui indikator Mampu memberikan penjelasan, telah dijalankan sepenuhnya, karena para pegawai telah mampu memberikan penjelasan tentang tugas dan pekerjaannya yang perlu diberikan kepada masyarakat. Analisis di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dinyatakan bahwa: Pertama, indikator Memahami peraturan kerja, secara keseluruhan para pegawai telah mamahami peraturan kerja sesuai dengan tugasnya. Kedua, indikator Memahami bidang kerja, para pegawai telah memahami bidang kerja dengan sepenuhnya yang menjadi bidang tugasnya. Ketiga, indikator Mampu memberikan penjelasan, para pegawai secara umum telah mampu memberikan penjelasan tentang aturan dan tugasnya kepada yang membutuhkan.
115 Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan pendapat responden yang menunjukkan bahwa Aspek Pengetahuan telah dimiliki oleh para pegawai yang meliputi indikator memahami peraturan kerja, memahami bidang kerja dan mampu memberikan penjelasan dengan baik. 2. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Keterampilan Menggunakan Peralatan (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) Pengaruh parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Keterampilan terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang negatif berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka -2,38%. Hal ini menunjukkan bahwa Aspek Keterampilan belum memberi makna penting pada Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Rendahnya pengaruh Aspek Keterampilan terhadap Kinerja Pegawai ini berkaitan dengan belum handalnya para pegawai dalam menggunakan peralatan kantor, menguasai sistem dan prosedur serta memahami kebutuhan publik yang berkaitan dengan pelayanan kesekretariatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Melihat hasil penelitian di atas, tampak bahwa Aspek Keterampilan untuk Profesionalisme Birokrasi belum dimiliki sepenuhnya oleh pegawai, karena para pegawai belum memiliki kehandalan bekerja, menguasai sistem dan prosedur kerja untuk kebutuhan pelayanan pada masyarakat, sehingga belum mendukung terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
116 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Aspek Keterampilan terhadap kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masing-masing indikator yang terdiri dari indikator: Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur kerja dan Memenuhi keinginan publik. Pengaruh Aspek Keterampilan terhadap kinerja pegawai melalui indikator Terampil menggunakan peralatan, umumnya para pegawai belum memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan peralatan kantor terutama yang berkaitan dengan mesin teknologi, seperti komputer dan lain-lain. Melalui indikator Mengerti prosedur kerja, para pegawai secara umum belum memahami prosedur kerja yang ada, sehingga perlu penjelasan untuk memahami prosedur kerja dari pimpinan. Melalui indikator Memenuhi keinginan publik, para pegawai belum sepenuhnya bekerja sesuai dengan tuntutan publik dalam melaksanakan tugas, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan kewenangan. Analisis di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari indikator Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur kerja dan Memenuhi keinginan publik, dapat dinyatakan bahwa: Pertama, indikator Terampil menggunakan peralatan, para pegawai belum sepenuhnya memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan, mengingat keterbatasan yang dimiliki. Kedua, indikator Mengerti prosedur kerja, para pegawai belum sepenuhnya memahami dengan sesungguhnya prosedur kerja, mengingat keterbatasan kemampuan dan keterbatasan wawasan. Ketiga, indikator Memenuhi keinginan publik, para
117 pegawai belum sepenuhnya bekerja sesuai dengan keinginan publik, karena keterbatasan wewenang yang diberikan. Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan pendapat responden yang menunjukkan bahwa Aspek Keterampilan yang meliputi terampil menggunakan peralatan, mengerti prosedur kerja dan memenuhi keinginan publik belum sepenuhnya dimiliki oleh para pegawai, meliputi indikator terampil menggunakan peralatan, mengerti prosedur kerja dan memenuhi keinginan publik. 3. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y) Pengaruh parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Ketaatan kode etik terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang positif berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 14,81%. Hal ini menunjukkan bahwa Aspek Ketaatan kode etik telah memberikan makna penting terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tingginya pengaruh Aspek Ketaatan kode etik terhadap Kinerja Pegawai telah ditunjukkan oleh sikap pegawai melalui tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan didukung dengan pemahaman terhadap berbagai aturan yang berlaku. Melihat hasil penelitian di atas, tampak bahwa Aspek Ketaatan kode etik untuk Profesionalisme Birokrasi telah berpengaruh secara positif pada peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
118 Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Aspek Ketaatan kode etik terhadap kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masing-masing indikator yang terdiri dari indikator: Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan serta Menjaga citra organisasi. Pengaruh Aspek Ketaatan kode etik terhadap kinerja pegawai melalui indikator Memiliki rasa tanggungjawab, para pegawai telah menunjukkan diri dengan sikap tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya. Melalui indikator Bekerja sesuai aturan, para pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Melalui indikator Menjaga citra organisasi, para pegawai telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan tepat waktu dan mutu yang tinggi untuk menjaga citra organisasi. Analisis di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari indikator Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan serta Menjaga citra organisasi, dapat dinyatakan bahwa: Pertama, indikator Memiliki rasa tanggungjawab, secara umum para pegawai telah memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi yang ditunjukkan dengan dedikasi kerja yang baik. Kedua, indikator Bekerja sesuai aturan, para pegawai telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan. Ketiga, indikator Menjaga citra organisasi, secara umum pegawai telah menjaga citra organisasi dari masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan pendapat responden yang menunjukkan bahwa Aspek Ketaatan kode etik telah dijalankan dengan penuh
119 rasa tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan cara memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki pegawai.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Setelah dilakukan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dapat disimpulkan hasil-hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian tersebut sebagai berikut: 1. Secara simultan Profesionalisme Birokrasi telah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini Profesionalisme Birokrasi ini merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai dan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Di samping itu hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih ada variabel lain yang cukup berpengaruh untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 2. Secara parsial Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi yang terdiri dari aspek Pengetahuan, aspek Keterampilan dan aspek Ketaatan kode etik berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Namun hasil penelitian menunjukkan adanya variasi nilai yang tidak sama diantara aspek-aspek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu aspek Profesionalisme Birokrasi yang menunjukkan pengaruh 120
121 tidak positif terhadap Kinerja Pegawai, yaitu aspek Keterampilan. Aspek ini belum memberikan makna positif bagi peningkatan Kinerja Pegawai, karena terbatasnya keterampilan yang dimiliki pegawai yang berkaitan dengan kehandalan menggunakan peralatan kantor, menguasai sistem operasional dan prosedur serta memahami kebutuhan atau keinginan publik. Sedangkan dua aspek lainnya, yaitu aspek Pengetahuan dan aspek Ketaatan kode etik telah menunjukkan pengaruh positif, karena para pegawai telah memiliki pemahaman dan penguasaan secara baik dan jelas mengenai peraturan pelayanan dan memiliki kode etik sesuai dengan tradisi yang ada di lingkungan kerja. 5.2. Saran-saran Setelah disimpulkan hasil penelitian ini, selanjutnya disampaikan saransaran peneliti sebagai kontribusi hasil penelitinan untuk meningkatkan Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Saran-saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Saran bagi Pengembangan Ilmu: a. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai, terutama yang terkait dengan variabel-variabel di luar variabel Profesionalisme Birokrasi. b. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mendukung hasil-hasil penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik di masa mendatang.
122 2. Saran bagi Kegunaan Praktis: a. Sebaiknya
dilakukan
usaha-usaha
pemecahan
masalah
untuk
meningkatkan aspek yang rendah, yaitu aspek Keterampilan. Aspek keterampilan terkait dengan keterampilan pegawai dalam menggunakan peralatan kerja, pemahaman pegawai terhadap prosedur dan kemampuan pegawal dalam memenuhi keinginan publik. b. Diusahakan
dilakukan
upaya-upaya
perbaikan
peningkatan
Profesionalisme Birokrasi bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan ketaatan kode etik para pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 3. Saran bagi Kebijakan: Guna pencapaian hasil kerja yang maksimal, sebaiknya Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan berupa pedoman kerja tersendiri yang berkaitan dengan teknis dan metode penerapan Profesionalisme Birokrasi di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bagi peningkatan kinerja pegawai.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Rasid, Harun. 1994. Analisis Jalur (Path Analysis) Sebagai Sarana Statistika Dalam Analisis Kausal. Bandung: LP3ES Fakultas Ekonomi UNPAD. Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. Handayaningrat, Soewarno. 1995. Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung. Handoko, T. Hani. 1997. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Harits,
Benyamin. 2002. Paradigma Baru Dimensi-dimensi Administrator Publik. Bandung: Insani Press.
Prima
________________. 2006. Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi Publik Berbasis Kinerja dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Bandung: Universitas Pasundan. Henry,
Nicholas. 1988. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
Iskandar. 2001. Metode Penelitian Survey. Jakarta: Gramedia. Islamy, M. Irfan. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta. Kasim, M. 1994. Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Erlangga. Kristiadi, J.R. 1994. Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia. Levoy, Robert P. 1986. Praktek Profesioanl yang Sukses. Terjemahan: Effendi Perangin dan Agus Purwandianto. Jakarta: Rajawali. Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 123
124 Mahsun, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Mangkunegara, Anwar. 2004. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung: Remaja Rosda Karya. Martin, Mike W. dan Schinzinger, Roland. 1994. Etika Rekayasa Edisi II. Terjemahan: Prihminto Widodo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Moeheriono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nazir, Mohammad. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Ndraha, Taliziduhu. 2000. Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Pamudji, S. 1994. Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkakan Pelayanan Publik. Jakarta: IIP. Pamungkas, Sri Bintang. 1996. Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat. Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Perubahan dan Inovasi Kebijakan dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. Surabaya: Pustaka Pelajar. Rasyid, M. Ryaas. 1997. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. Jakarta: IIP. Sanjaya, Soemarsono. 1996. Prefesionalisme Sebagai Sasaran Akhir Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II Volume A. Jakarta: Yayasan Generasi Muda Indonesia (Germainti). Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju. Siagian, Sondang P. 1990. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
125 ___________________. 1994. Pengembangan Sumber Daya Insani. Jakarta: Gunung Agung. ___________________. 2000. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Silalahi. 1989. Sistem Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara. Sobandi, Baban. 2002. Etika Kebijakan Publik. Jakarta: Mutiara Ilmu. Sugiono. 1992. Metoda Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Suradinata, Ernmaya. 1993. Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan. Bandung: Mandar Maju. Wahab, Abdul Solihin. 1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayu Media Publishing. Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MedPress.
Dokumentasi Hanafiah, Agus. 2012. Analisis Dampak Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. Wardhana, Eri Kusmara. 2014. Pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.
126 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Lampiran 1 Pengantar Angket Kepada: Yth. Bapak/Ibu pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dengan hormat, Dalam rangka Penelitian dengan judul: “Analisis Profesionalisme Birokrasi Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, maka dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan membantu mengisi angket sebagai instrumen dalam penelitian. Jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu sangat kami harapkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, kerahasian identitas dan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan pengisian angket ini hanya akan digunakan sebatas kepentingan akademis pada Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. Demikian permohonan kami ini agar Bapak/ibu menjadi maklum, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Bandung,
September 2015 Ttd.
Dilla Anindia Kabella
1
Lampiran 2 Angket Penelitian
ANGKET PENELITIAN Beri tanda ( ) atau ( X ) pada kolom pernyataan yang dianggap oleh Ibu/Bapak/Saudara tepat. Keterangan: SS
: Sangat Setuju.
S
: Setuju.
N
: Netral
TS
: Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
No
Pernyataan
1.
Saya sebagai pegawai memahami peraturan kerja yang ada. Saya sebagai pegawai tidak memahami bidang kerja saya. Saya sebagai pegawai mampu memberikan penjelasan setiap tugas bawahan. Saya sebagai pegawai terampil menggunakan peralatan yang ada. Saya sebagai pegawai tidak mengerti prosedur kerja yang ada. Saya sebagai pegawai mampu bekerja untuk memenuhi keinginan publik. Saya sebagai pegawai memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Saya sebagai pegawai tidak selamanya bekerja sesuai aturan. Saya sebagai pegawai memiliki tanggungjawab untuk menjaga citra organisasi.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
8. 9.
SS
Alternatif Jawaban S N TS STS
No
Pernyataan
10. Kualitas kerja pegawai diperlihatkan oleh ketepatan kerjanya. 11. Kualitas kerja pegawai tidak ditentukan oleh ketelitian kerjanya. 12. Mutu kerja pegawai memberi kontribusi pada kualitas kerja. 13. Jumlah hasil kerja merupakan ciri dari kualitas kerja pegawai . 14. Waktu penyelesaian kerja bukan ukuran kuantitas kerja pegawai. 15. Target yang dicapai dari hasil kerja sebagai tanda keberhasilan pegawai. 16. Pegawai yang andal dapat dipercaya dalam menjalankan tugas sehari-hari. 17. Keterampilan dalam bekerja merupakan tanda pegawai yang mahir bekerja. 18. Memiliki inisiatif dalam tugas bukan pegawai yang andal bekerja. 19. Kemampuan berkomunikasi merupakan sikap cermat dalam bekerja. 20. Pribadi yang menarik bukan bagian penting dari sikap pegawai. 21. Pandai bergaul tanda merupakan pekerja yang berkepribadian.
SS
Alternatif Jawaban S N TS STS
Lampiran 3 Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA
1. Apakah
Bapak
melihat
profesionalisme
birokrasi
didasarkan
pada
pengetahuan pegawai dengan menentukan indikator: memahami peraturan kerja, memahami bidang kerja dan mampu memberikan pelayanan kepada publik? 2. Apakah Bapak mengukur profesionalisme birokrasi didasarkan pada keterampilan pegawai dengan indikator: handal menggunakan peralatan, mengerti prosedur kerja dan sesuai dengan keinginan publik? 3. Apakah Bapak memandang profesionalisme birokrasi ditandai pada ketaatan kode etik dengan indikator: memiliki rasa tanggungjawab, bekerja sesuai aturan dan mampu menjaga citra organisasi? 4. Apakah Bapak dalam menilai kinerja pegawai didasarkan pada kualitas kerja pegawai dengan melihat ketepatan kerja, ketelitian kerja dan mutu kerja? 5. Apakah Bapak dalam menilai kinerja pegawai didasarkan pada kuantitas kerja dengan melihat jumlah hasil kerja, waktu penyelesaian kerja dan target yang dicapai? 6. Apakah Bapak dalam menilai kinerja pegawai didasarkan pada keandalan kerja pegawai dengan melihat pegawai dapat dipercaya, keterampilan kerjanya dan inisiatif kerjanya? 7. Apakah Bapak dalam menilai kinerja pegawai didasarkan pada sikap kerja pegawai dengan melihat kemampuan komunikasinya, pribadi yang menarik dan pandai bergaul?
ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pasundan
Oleh: DILLA ANINDIA KABELLA NPM: 148010004
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2016
ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pasundan
Oleh: DILLA ANINDIA KABELLA NPM: 148010004
Bandung,
Februari 2016
Pembimbing,
Prof. Dr. H. Benyamin Harits, M.S. Ketua
Dr. H. Uyat Suyatna, M.Si. Anggota
ABSTRAK Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu Kinerja Pegawai rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh belum dijalankannya aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi secara menyeluruh pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Pendekatan dalam penelitian ini tentang Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah Ilmu Administrasi Publik. Metode penelitian yang digunakan, metode explanatory survey. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang dalam hal ini digunakan untuk meneliti pengaruh Profesionalisme Birokrasi (X) sebagai variabel bebas terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui penggunaan Metode Analisis Jalur (Path Analysis) yang dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Profesionalisme Birokrasi (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 59,99%. Adapun pengaruh variabel lain () terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 40,01%. Sedangkan secara parsial, pengaruh Profesionalisme Birokrasi (X) yang terdiri dari tiga aspek Profesionalisme Birokrasi yang meliputi: Aspek Pengetahuan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 47,57%, Aspek Keterampilan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar -2,38% dan Aspek Ketaatan kode etik (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 14,81% Dari ke tiga Aspek Profesionalisme Birokrasi yang memberikan pengaruh dominan secara parsial terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yaitu Aspek Pengetahuan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 47,57%. Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme Birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Bahwa secara menyeluruh Profesionalisme Birokrasi telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan dimensi-dimensi Kinerja Pegawai.
i
ABSTRACT This research based on main problem, that is the low Employee Performance. This condition is predicted because of has not implemented of Bureaucratic Profesionalism aspects at Secretariat Agency of Tourism and Culture of West Java Province. The approach in this research about Bureaucratic Profesionalism and Employee Performance from public policy and public administration as master theory to develop science area of public administration. Research method is explanatory survey. This method used to explain social phenomenon which in this case used to check influence of Bureaucratic Profesionalism (X) as independent variable to Employee Performance (Y) as dependent variable. This research use quantitative analysis usage Path Analysis Method meant to know value of influence Bureaucratic Profesionalism variable to Employee Performance at Secretariat Agency of Tourism and Culture of West Java Province, either through simultan and also by parsial. Result of research indicate that by simultan, Bureaucratic Profesionalism (X) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 59,99%. As for influence of other variable () to Employee Performance (Y) equal to 40,01%. While by partial, influence of Bureaucratic Profesionalism (X) which consist of three Bureaucratic Profesionalism aspects covering: aspect of Knowledge (X1) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 47,57%, aspect of Skills (X2) have a non significance effect to Employee Performance (Y) equal to -2,38% and aspect of Obedience code of ethics (X3) a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 14,81%. From to three Bureaucratic Profesionalism aspects that giving dominant influence by parsial to employee performace at Bureau of Law and Human Rights Regional Secretariat of West Java Province is aspect of Knowledge (X1) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 47,57%. Hereinafter this inferential research that Bureaucratic Profesionalism influentialy in significance to Employee Performance at Secretariat Agency of Tourism and Culture of West Java Province. That accross the board Bureaucratic Profesionalism has been executed and implemented as according to Employee Performance dimensions.
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah diberikan sehingga Tesis yang berjudul: ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. Peneliti menyadari akan kemampuan dan keterbatasan pengalaman maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyusunan tesis ini, sehingga apabila didalamnya dijumpai kekurangan yang berkaitan dengan kedalaman materi yang dibahas serta penyusunan tata bahasa yang digunakan. Peneliti sangat terbuka untuk mendapat kritik dan saran dari semua pihak serta masukan bagi perbaikan dan kelengkapan isi tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan dan arahan yang tiada terhitung nilainya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Benyamin Harits, M.S. sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Dr. H. Uyat Suyatna, M.Si., sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Semoga semua arahan dan bimbingan yang telah diberikan pada peneliti memberi manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan diri terkait dengan kemampuan dan sikap
iii
intelektual menghadapi lingkungan, baik yang bersifat akademis maupun non akademis. Selanjutnya pada kesempatan ini pula, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat: 1. Prof. Dr. H. Eddy Yusuf Sp. M.Si. M.Kom., selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung. 2. Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si., selaku Direktur Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. 3. Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. 4. Dr. Yaya M. Abd. Aziz, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. 5. Para penguji Bapak Dr. H. Asep Kusdiman Jauhari, M.Si. dan Bapak Dr. Achdiat, M.Si. 6. Yessi Esmiralda, SH. MH., selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 7. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang sudah memperkenankan peneliti melakukan penelitian. 8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung angkatan-28. 9. Ibu Kokom Komalasari, selaku teman seperjuangan di kelas (MIA-28) yang sudah membantu melancarkan penyelesaian tesis ini.
iv
10. Bapak Farid, selaku teman se-angkatan (MIA-28) yang sudah peneliti anggap sebagai orang tua yang selalu memberikan dukungan dan nasehat. Secara khusus, terimakasih disampaikan kepada Orang Tua tercinta dan tersayang (Mama & Papa) yang selalu mendukung dalam segala hal, suasana, kondisi serta doa sampai terselesaikannya tesisi ini. Terimaksih juga pada Adik tercinta dan tersayang Alfi Arafah Firdausi yang sama-sama sedang berjuang menyusun Skripsinya. Tak lupa terimakasih untuk Kesayangan Yeffri Fazri yang selalu ada, mendukung dan hadir dalam setiap langkah sampai saat ini. Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala bantuannya, sehingga tesis ini bisa diselesaikan. Semoga amal baiknya mendapat imbalan dari Allah SWT. Amien. Wassalamua’alaikum Wr. Wb. Bandung,
Februari 2016
Peneliti,
v
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
ABSTRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vi
DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ix
DAFTAR GAMBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xi
BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.1. Latar Belakang Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1.2. Identifikasi Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.3.1. Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.3.2. Kegunaan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.1. Kajian Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.1.1. Hasil Penelitian Agus Hanafiah (2012) . . . . . . . . . . . .
8
2.1.2. Hasil Penelitian Eri Kusmara Wardhana (2014) . . . . .
10
2.1.3. Relevansi dengan Penelitian Terdahulu . . . . . . . . . . .
12
2.1.4. Lingkup Administrasi Publik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.1.5. Lingkup Profesionalisme Birokrasi . . . . . . . . . . . . . . .
24
2.1.6. Lingkup Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
2.2. Kerangka Berpikir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
2.3. Hipotesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
vi
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
3.1. Obyek Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
3.1.1. Gambaran Umum tentang Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . .
46
3.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . . . . .
48
3.1.3. Kondisi Umum Pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . .
50
3.1.4. Gambaran Umum Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ............................................
53
3.2. Metode dan Desain Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
3.2.1. Metode Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
3.2.2. Desain Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
3.3. Variabel dan Operasional Variabel Penelitian . . . . . . . . . . . . .
57
3.3.1. Variabel Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
3.3.2. Operasional Variabel Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
3.4. Populasi Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
3.5. Teknik Pengumpulan Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
3.6. Uji Validitas dan Reliabilias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
3.7. Teknik Analisis Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
3.8. Uji Hipotesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
3.9. Lokasi dan Jadual Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN . . . . . . . . . . . . . . .
71
4.1. Obyek Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
4.1.1. Identitas Responden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
4.1.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas . . . . . . . . . . . . . . .
71
vii
4.1.3. Penetapan Koefisien Korelasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
4.1.4. Deskripsi Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi (X)
80
4.1.5. Deskripsi Dimensi-dimensi Kinerja Pegawai (Y) . . . .
89
4.1.6. Penetapan Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y dan Koefisien Jalur Variabel X1 sampai X3 terhadap Y . . .
101
4.1.7. Penetapan Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y dan Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai X3 terhadap Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
4.2. Pembahasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
4.2.1. Pembahasan Pengaruh Simultan Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
110
4.2.2. Pengaruh Variabel Lain di luar Variabel yang Dikaji ..
112
4.2.3. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
5.1. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
5.2. Saran-saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
viii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1
Laporan Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Tabel 2
Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti . .
12
Tabel 3
Critical Success Factor (CSF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Tabel 4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan . . . . . .
51
Tabel 5
Operasional Variabel Profesionalisme Birokrasi . . . . . . . . . . .
58
Tabel 6
Operasionalisasi Variabel Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . .
59
Tabel 7
Populasi Sasaran (Responden) N = 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Tabel 8
Bobot Nilai Pernyataan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Tabel 9
Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Birokrasi (X) . .
74
Tabel 10
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai (Y) . . . . . . . . . .
74
Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Tabel 12
Matrik Korelasi X1 hingga X3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Tabel 13
Invers Matrik Korelasi X1 hingga X3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Tabel 14
Frekuensi Aspek Pengetahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Tabel 15
Skor Aspek Pengetahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Tabel 16
Frekuensi Aspek Keterampilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Tabel 17
Skor Aspek Keterampilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Tabel 18
Frekuensi Aspek Ketaatan kode etik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Tabel 19
Skor Aspek Ketaatan kode etik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Tabel 20
Frekuensi Faktor Kualitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Tabel 21
Skor Faktor Kualitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Tabel 22
Frekuensi Faktor Kuantitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
ix
Tabel 23
Skor Faktor Kuantitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Tabel 24
Frekuensi Faktor Keandalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Tabel 25
Skor Faktor Keandalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Tabel 26
Frekuensi Faktor Sikap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Tabel 27
Skor Faktor Sikap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Tabel 28
Koefisien Jalur PYX1 sampai dengan PYX3 . . . . . . . . . . . . . . . 103
Tabel 29
Hasil Koefisien Jalur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tabel 30
Kesimpulan Analisis Statistik Variabel Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
x
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1
Paradigma Berpikir tentang Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Gambar 4
Diagram Jalur Pengaruh Simultan Variabel X terhadap Y . .
65
Gambar 5
Diagram Jalur Pengaruh Parsial Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Gambar 6
Jadual Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Gambar 7
Tahapan Kuartil Aspek Pengetahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Gambar 8
Tahapan Kuartil Aspek Keterampilan . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Gambar 9
Tahapan Kuartil Aspek Ketaatan kode etik . . . . . . . . . . . . . .
89
Gambar 10
Tahapan Kuartil Faktor Kualitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Gambar 11
Tahapan Kuartil Faktor Kuantitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Gambar 12
Tahapan Kuartil Faktor Keandalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Gambar 13
Tahapan Kuartil Faktor Sikap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
Gambar 14
Diagram Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y . . . . . . . . .
102
Gambar 15
Diagram Koefisien Jalur Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Gambar 16
Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y . . . . . . . . . . . .
Gambar 17
Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Gambar 2 Gambar 3
xi
104
