BAB I KONSEP DASAR, KETERBATASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

BAB I KONSEP DASAR, KETERBATASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

A. PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK Pengertian

Akuntansi

adalah

proses

pencatatan,

penggolongan,

peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi pada umumnya menggunakan Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), disebut Akuntansi Komersial. Sedangkan akuntansi yang dalam penerapannya menggunakan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta pelaksanaanya disamping Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut Akuntansi Pajak.

B. TEORI AKUNTANSI DAN PENGERTIAN AKUNTANSI Teori akuntansi suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip, yang merupakan : a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktek-praktek akuntansi b. Pedoman bagi pengembangan praktek-praktek dan prosedur baru c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktek-praktek yang sekarang sedang berjalan, akan tetapi tujuan yang terutama adalah mengadakan

suatu

kerangka

acuan

untuk

menilai

dan

mengembangkan praktek-praktek akuntansi yang sehat Akuntansi yang dilaksanakan Oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan pihak luar, misalnya pemegang saham (investor), kreditor, fiskus, dan Akuntansi Perpajakan Lab Pengembangan Akuntansi 1

sebagainya. SAK dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan dan diungkapkan secara garis besar.

C. PRINSIP AKUNTANSI PAJAK Prinsip Akuntansi yang diakui dalam akuntansi pajak adalah: 1. Kesatuan Usaha a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan b. Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegag saham, mengenai kekayaan, hutangpiutang, penerimaan dan pengeluaran uang, antara kepentingan perusahaan

dengan

kepentingan

pribadi

pemilik/pemegang

sahamtidak boleh bercampur c. Pasal 28 ayat 7 UU KUP, pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta dari Wajib Pajak 2. Kesinambungan a. Suatu

entitas

ekonomi

diasumsikan

akan

teru

menerus

melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan b. Pasal 28 ayat 11 UU KUP, data-data yang berkaitan dengan pembukuan Wjib Pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka waktu 10 Tahun 3. Harga Pertukaran yang Obyektif a. Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan (Cost) b. Harga Pertukaran yang obyektif/wajar: 1. Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa 2. Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen 3. Tidak terdapat transfer pricing Akuntansi Perpajakan Lab Pengembangan Akuntansi 2

4. Tidak ada mark-up. Tidak ada KKN, dan sebagainya c. Berdasar Pasal 18 ayat 3 UU PPh ditentukan bahwa Direktorat Jenderal

Pajak

berwenang

menentukan

kembali

besarnya

penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai kodal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai kewajaran dan kelajiman 4. Konsisten a. Penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah b. Berdasarkan

Pasal

28

ayat

5

UU

KUP,

pembukuan

diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten, artinya apabila WP telah memilih salah satu metode pembukuan maupun dalam perhitungannya, metode tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten, misalnya penentuan tahun buku, metode penyusutan, metode penilaian persediaan dan pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan kurs tetap atau kurs tengah Bank Indonesia. c. Berdasarkan pasal 28 ayat 8 UU KUP, ditetapkan setiap adanya perubahan dalam prinsip maupun metode penghitungan dalam pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jendral Pajak, untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada tidaknya obyek pajak yang timbul akibat adanya perubahan tersebut. 5. Konservatif a. Kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah

diakui

sebagai

kerugian,

dengan

cara

membentuk

penyisihan atau cadanga. Sementara itu, kemungkinan laba yang tibul tidak diakui. b. Pasal 9 ayat 1 © UU PPh, diamna WP tidak diperbolehkan membentuk dana cadangan (penyisihan), kecuali untuk:

Akuntansi Perpajakan Lab Pengembangan Akuntansi 3

D. FUNGSI AKUNTANSI PAJAK Fungsi akuntansi adalah menyajikan data kuantitatif yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Sedangkan fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Agar dapat menyajikan data kuantitatif yang aakan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan perpajakan maka Akuntansi pajak harus memenuhi tujuan kualitatif. Tujuan Kualitatif Akuntansi pajak antara lain sebagai berikut: 1. Relevan Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan antara data yang dimiliki WP dengan adanya kewajiban ataupun yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan Berdasarkan pasal 28 ayat 9, catatan termasuk laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dan besarnya pajak yang terhutang 2. Dapat Dimengerti Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh WP maupun pihak lain termasuk oleh fiscus Berdasrkan pasal 28 ayat 4, pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah, dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan, mengandung arti agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimengerti 3. Daya Uji Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh WP akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk oleh fiscus Akuntansi Perpajakan Lab Pengembangan Akuntansi 4

Pasal 28 ayat 9 UU KUP bahwa catatan yang dipergunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak, yang dilakukan oleh WP akan menghasilkan angka yang sama apabila dihitung oleh pihak lain, termasuk oleh fiscus 4. Netral Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada WP dan juga tidak memihak kepada pihak lain termasuk pihak negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan perpajakan) Pasal 28 ayat 3 UU KUP, pembukuan yang dilakukan oleh WP harus berdasarkan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya 5. Tepat Waktu Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh WP Pasal 1 ayat 7 UU PPh, Laporan keuangan WP dibuat berdasarkan tahun takwim atau tahun buku 6. Daya Banding Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan Penjelasan pasal 28 ayat 7 UU KUP, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, seperti Standar Akuntansi keuangan (SAK), atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan 7. Lengkap Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan


Pasal 28 ayat 7 UU KUP, pembukuan sekurang-kurangnya memuat catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta pembelian dan penjualan

E. HUBUNGAN AKUNTANSI PAJAK DENGAN AKUNTANSI KOMERSIAL Dari akuntansi komersial, seseorang dapat memperoleh suatu konsepsi bahwa tiap organisasi (satuan usaha atau aktivitas) memerlukan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama suatu periode tertentu. Informasi itu disajikan oleh akuntansi kepada manajemen atau pihak lain sehingga dapat diambil suatu penilaian dan kesimpulan yang terjadi serta keputusan yang dilakukan selanjutnya. Bagaimana informasi itu diramu, dikemas dan disajikan sangat ditentukan oleh praktek dan kelaziman yang berlaku dalam profesi akuntansi serta diselaraskan dengan pembaca dan tujuan pembuatan laporan. Tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi yang lain kepada, misalnya pimpinan perusahaan. Akuntansi perpajakan dapat dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance). Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek atau standar akuntasi yang berlaku umum, Undang-undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan itu dapat membawa kerugian material bagi perusahaan.


Akuntansi mengasumsikan bahwa praktek-praktek akuntasi dilakukan dengan sehat (sound-accounting practice) yaitu sesuai dengan SAK. Jika terjadi praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat atau menyimpang dari SAK, dibedakan antara : a. Tidak material, tidak mempengaruhi opini akuntan publik b. Material, akan mempengaruhi opini akuntan publik Undang-undang perpajakan menghendaki praktek-praktek akuntansi yang sehat, jika terjadi penyimpangan akan dilakukan koreksi fiskal walaupun tidak material. AKUNTANSI

PPh

S.A.K

UU PPh & KUP

MELANGGAR

MELANGGAR

TIDAK ADA SANKSI

PEMERIKSAAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI

MEMPENGARUHI OPINI AKUNTAN PUBLIK - Unqualified Opinion - Qualified Opinion - No Opinion - Disclaimer

STP/SKP SANKSI ADMINISTRASI - Denda - Bunga - Kenaikan Ada bukti permulaan tindak pidana perpajakan (TPP) PENYIDIKAN PENGADILAN Terbukti ada TPP SANKSI PIDANA


F. LAPORAN KEUANGAN FISKAL Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut seringkali tidak sejalan dengan prinsip yang digunakan dalam akuntansi umumnya. Argumentasi yang yang membuat perbedaan itu adalah laporan keuangan perpajakan mempunyai motivasi untuk memperkecil usaha penghindaran pajak dan pemberian dorongan investasi. Dengan penyusunan laporan keuangan fiskal, kelompok kerja standar akuntansi dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Negara Maju (Organization for Ekonomic Cooperation and Development), dalam laporan seri harmonisasi standar akuntansi, membagi praktek

pendekatan peyusunan

laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara Standar Akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan dengan 3 pendekatan: 1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Menurut pendekatan ini pengusaha harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pendekatan ini menghendaki laporan keuangan fiskal murni disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. 2. Ketentuan Pajak, untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi. Menurut pendekatan ini para pengusaha bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan metode akuntansi dan laporan keuangan fiskal disusun terpisah diluar jaringan proses pembukuan (Laporan Keuangan merupakan produk tambahan) 3. Ketentuan Pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi Menurut pendekatan ini Laporan keuangan disusun terutama mengikuti standar akuntansi , namun preferensi diberikan kepada ketentuan pajak kalau terdapat pengaturan yang tidak sejalan dengan standar akuntansi.


G. PERBEDAAN ORIENTASI PELAPORAN ANTARA LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL Dalam sistem perpajakan, negara mempunyai instrumen untuk mencapai dua tujuan utama yaitu menutup kebutuhan finansial sesuai dengan fungsi budgetair pajak yaitu pajak merupakan alat untuk mentransfer sumber daya dari sektr privat (masyarakat) kepada sektor publik dan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi nasional. Apabila kita lihat dari pemakai laporan keuangan fiskal, yaitu pihak negara (administrasi

pajak) lebih berkepentingan terhadap beberapa unsur yang

terdapat laporan keuangan fiskal antara lain Laba tahun berjalan untuk mengitung pajak penghasilan, Distribusi laba untuk menghitung pajak atas pembayaran dividen, Peredaran usaha untuk menghitung Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan. Berbeda dengan Laporan keuangan fiskal, pemakai laporan keuangan komersial adalah berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbedabeda

sehingga informasi yang diperlukan adalah berkaitan dengan kinerja

ekonomi dan keadaan finansial perusahaan. Pelaporan akuntansi komersial dan akuntansi pajak memerlukan penilaian atas setiap fakta untuk menentukan posisi finansial (harta,utang dan modal) dan hasil operasi (pendapatan dan biaya). Walaupun berbeda antara kedua laporan keuangan tersebut tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dalam penyusunan laporan keuangan komersial dan pajak terdapat perbedaan orientasi dan sifat pelaporan terutama menyangkut tingkat toleransi fleksibilitas pemilihan standar.

Pelaporan

keuangan

komersial

disusun

berdasarkan

konsep

“Kewajaran penyajian” dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan sepanjang batasan toleransi prinsip/standar akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konservatisme dalam akuntansi komersial untuk mengambil solusi yang akan menghasilkan under stated agar laporan tampak low profile. Laporan Akuntansi Perpajakan Lab Pengembangan Akuntansi 9

keuangan fiskal umumnya kurang memberikan toleransi

atau fleksibilitas

pemilihan standar. Ekualisasi (persamaan) perlakuan kepada semua Wajib Pajak menghendaki adanya keseragaman penyelenggaraan dan pengaturan untuk keperluan penentuan laba yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya pajak. Walaupun mengikuti prinsip akuntansi, assesment pajak bergantung pada kebijakan dan putusan otoritas pajak yang dapat mengesampingkan praktek dan pemikiran profesi dan ketentuan pajak yang terutama didesain untuk kebijakan ekonomi dapat mengakibatkan pelaporan yang dihasilkan menyimpang dari konsep “Kewajaran penyajian” yang digunakan dalam akuntansi komersial.

H. PRINSIP AKUNTANSI SEBAGAI SUBYEK PERBEDAAN ORIENTASI Prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan orientasi antara pelaporan keuangan fiskal dan pelaporan keuangan komersial adalah: 1. Penetapan Beban dan Pendekatan 9 Akuntansi komersial menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran dan pembebanan beban atau biaya dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan 9 Akuntansi

Pajak

mendasarkan

kebijakan

pemajakan

yang

menyimpang dari prinsip itu, misalnya: •

Perlakuan pembayaran kenikmatan karyawan atau natura bukan sebagai pengurang penghasilan

•

Penyusutan asset mulai pada tahun pengeluaran

•

Imputasi penghasilan pada BUT atas dasar Force of attraction : penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia

2. Konsistensi 9 Akuntansi

komersial

menekankan

penerapan

suatu

metode

akuntansi secara taat asa, kecuali terdapat alasan dan bukti yang cukup kuat untuk melakukan penggantian metode Akuntansi Perpajakan Lab Pengembangan Akuntansi 10

9 Akuntansi pajakdalam konteks konsepsional menetukan lain, misalnya

pengakuan

hasil

operasi

mancanegara

(dengan

penolakan terhadap konsolidasi kerugian berdasarkan penjelasan Pasal 4 UU PPh) 3. Konservatisme 9 Akuntansi komersial bersifat konservatif terhadap sesuatu transaksi yang belum menjadi suatu fakta, dengan cara membentuk penyisihan

atas

resiko

kerugian

yang

mungkin

diderita

(Penghapusan piutang dan cadangan kerugian) 9 Akuntansi Pajak kurang tertarik kepada estimasi dan perhitungan angka yang belum terjadi secara nyata dan menganut realitas, kecuali untuk jenis perusahaan bank dan Asuransi 4. Substansi mengesampingkan Bentuk Formal 9 Akuntansi komersial menitikberatkan kepada substansi ekonomi daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis 9 Akuntansi Formal dalam kasus tertentu mengutamakan bentuk formal misalnya leasing

I. SIFAT DAN KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL Beberapa sifat dan keterbatasab laporan keuangan komersial yang relevan terhadap laporan keuangan fiskal antara lain: 1.

Laporan keuangan bersifat historis

2.

Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan

3.

Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa mengurangi kelengkapan materi)

4.

Laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis (substansi) setiap transaksi/peristiwa (tanpa, dalam kondisi tertentu, memperhatikan yuridis formalnya)


5.

Terdapat

alternatif

metode

akuntansi

yang

dapat

digunakan

mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP 6.

Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya dikesampingkan.

J. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL Dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang pengukuran dan pengakuan maka timbul bagaimanakah Wajib Pajak melakukan pembukuan agar terpenuhi kebutuhan untuk keperluan pelaporan komersial dan pajak. Agar semua kebutuhan dapat terpenuhi pembukuan dapat diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi dan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan standar akuntansi sedangkan untuk kepentingan perpajakan maka laporan keuangan fiskal dapat dihasilkan melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi

dan ketentuan perpajakan. Laporan

keuangan fiskal disusun setelah laporan keuangan komersial selesai. Jadi bisa dikatakan bahwa laporan keuangan fiskal merupakan produk sampingan dari laporan keuangan komersial. Penyusunan laporan keuangan fiskal dengan pendekatan rekonsiliasi prosesnya sama dengan penyusunan laporan keuangan komersial yaitu dimulai dengan proses input transaksi berdasarkan dokumen dasar atau bukti transaksi ke dalam buku harian atau Jurnal, pengklasifikasian transaksi ke dalam buklu besar melalui proses posting, untuk keperluan pengawasan dicocokkan dengan buku tambahan dan pada akhir tahun disusun neraca percobaan dengan penyesuaian terhadap fakta yang terdapat pada akhir periode dan jurnal penutup akan dihasilkan laporan keuangan komersial. Selanjutnya untuk menghasilkan laporan keuangan fiakal perlu dilakukan rekonsiliasi terhadap perturan perpajakan. Proses penyusunan laporan keuangan fiskal tampak pada gambar berikut ini:


Proses Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dokumen dasar

Buku Besar

Jurnal

Laporan Keuangan Komersial

Neraca Percobaan

Dicocokkan

Rekonsiliasi

Buku Tambahan

K. HUBUNGAN

LAPORAN

KEUANGAN

Laporan Keuangan Fiskal

FISKAL

DENGAN

LAPORAN

KEUANGAN KOMERSIAL Laporan keuangan fiskal (yang dilampirkan pada SPT) dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan

keuangan

penyesuaian

itu

komersial. perlu

Untuk

diadakan

mengamankan

pencatatan

data

terhadap

historis, pos-pos

atas yang

menyebabkan perbedaan sementara (timing difference) antara ketentuan pajak dan standar akuntansi keuangan (misalnya penyusutan). Implikasi dari aktivitas itu menunjukkan adanya perangkat “pembukuan ganda” terhadap pos-pos tertentu yang memungkinkan adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan

standar

akuntansi

komersial

untuk

mengamankan

kontinuitas

rekonsiliasi. Namun, karena pembukuan itu dapat direkonsiliasikan, secara yuridis fiskal “pembukuan ganda” itu dapat dipertimbangkan. Dalam praktek, pajak penghasilan dapat dihitung (untuk keperluan penghitungan laba komersial) berdasarkan laba akuntansi (pajak teoritis) atau Akuntansi Perpajakan Lab Pengembangan Akuntansi 13

laba kena pajak (pajak riil). Selisih antara keduanya dicatat sebagai pos aktiva lain-lain di neraca yang secara teoritis dapat dialokasikan dari waktu ke waktu. Dari praktek itu tampak SAK memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk memilih metode akuntansi pajak penghasilan.


BAB I KONSEP DASAR, KETERBATASAN AKUNTANSI PERPAJAKAN DAN LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Recommend Documents