PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT BAB I PENDAHULUAN
I.
LATAR BELAKANG PNPM Mandiri Perkotaan telah menetapkan tujuan “”Membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/desa peserta program mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut pengembangan kapasitas menjadi salah satu sarana yang strategis untuk dapat menjadikan semua pelaku baik ditingkat masyarakat, konsultan maupun Pemerintah kota/kabupaten dapat melaksanakan program dengan baik serta kedepannya pemerintah Kota/Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan pengembangan kapasitas secara mandiri, sehingga diharapkan Masyarakat dan Pemerintah Kota/Kabupaten menjadi masyarakat yang pembelajar. Kegiatan pengembangan kapasitas dalam PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu Pelatihan dan sosialisasi. Dalam rangka mendorong kemandirian kelembagaan BKM, maka diharapkan masyarakat dari sekarang dapat mengelola kegiatan pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/desa secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu POB pengelolaan Pelatihan masyarakat ini disusun, Sedangkan kegiatan sosialisasi telah diatur dalam POB tersendiri.
II. TUJUAN PENYUSUNAN POB Tujuan dari POB ini adalah : “Meningkatkan kapasitas masyarakat dan Pemerintah Desa/kelurahan dalam mengelola pelatihan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga ke depan dapat mengelola kegiatan pelatihan secara mandiri”.
III. KELUARAN YANG DIHARAPKAN Keluaran yang diharapkan dari pengelolaan pelatihan masyarakat adalah sebagai berikut: Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat mengelola kegiatan pelatihan secara mandiri. IV. MODEL PELATIHAN MASYARAKAT Pelatihan yang dilaksanakan menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif yaitu suatu proses pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta menjadi sumber belajar. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : a. Belajar dari pengalaman (realitas kehidupan); yang dipelajari bukan ’ajaran’ (teori, pendapat, kesimpulan, wejangan, nasehat) dari seseorang , tetapi keadaan nyata masyarakat atau
1
pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang terlibat dalam keadaan nyata tersebut. Akibatnya, tidak ada pengetahuan seseorang lebih tinggi dari yang lainnya. b. Tidak menggurui; karena itu, tidak ada ”guru” dan tidak ada ”murid yang digurui”. Semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan ini adalah ”guru sekaligus murid” pada saat yang bersamaan.
c. Dialogis; karena tidak ada lagi guru atau murid, maka proses yang berlangsung bukan lagi proses ”mengajar – belajar” yang bersifat satu arah, tetapi proses ”komunikasi” dalam berbagai bentuk kegiatan (diskusi kelompok, bermain peran) dan media (peraga, audio visual, dan lainnya) yang lebih memungkinkan terjadinya dialog antar semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan tersebut.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat dibagi menjadi dua kategori yaitu : a. Pelatihan, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan selama beberapa hari secara menerus, dapat dilakukan di dalam kelas atau praktek lapang. Kegiatan pelatihan dilakukan sesuai kebutuhan di masyarakat baik yang menyangkut pelaksanaan siklus maupun penguatan kapasitas lainnya yang dibutuhkan oleh Masyarakat. b.
On The Job Training (Bimbingan), yaitu bimbingan yang dilakukan pada semua tingkatan untuk memulai kegiatan-kegiatan di lapangan yang dirancang dan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Tim Fasilitator dan masyarakat setelah melaksanakan kegiatan pelatihan sebaiknya membuat perencanaan pelaksanaan bimbingan menyangkut teknis pelaksanaan siklus di masyarakat. Berikut ini contoh beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan dengan OJT, diantaranya : Refleksi 3 Tahunan Refleksi Perkara Kritis (refleksi Kemiskinan, Bencana, dll) Review Pemetaan swadaya Pelaksanaan Tinjauan partisipatif Pemilu Ulang BKM/LKM Perencanaan partisipatif Rembug warga tahunan Pembukuan dll
2
BAB II LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
I. LANGKAH-LANGKAH Agar pelaksanaan pelatihan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, maka berikut ini alur pengelolaan pelatihan masyarakat
1
2
Identifikasi kebutuhan
Panitia Pelatihan / KSM
3 Penyusunan & Pengajuan Proposal
Tidak
Revisi
Ya 4 Rekomendasi UPS-BKM
6 a a a a
Proses Pencairan Dana
5 a a a a
Pembentukan Tim Pemandu & Konsolidasi 7 a a a a
8 a a a a 9
Pelaksanaan kegiatan
Laporan Kegiatan
Sosialisasi Hasil
3
No
Kegiatan
Uraian Kegiatan
Out Put
Pelaku
1
Identifikasi kebutuhan
Tim fasilitator bersama BKM dan relawan melakukan identifikasi kebutuhan belajar Tim Fasilitator bersama BKM melakukan prioritas kebutuhan belajar dan menyusun perencanaannya
BKM dan relawan mengetahui menu kegiatan pelatihan masyarakat BKM dan relawan Faham maksud dan tujuan pengelolaan pelatihan masyarakat
BKM Relawan Tim Fasilitator
2
Panitia Pelatihan (KSM)
Panitia pelaksana pelatihan dapat menggunakan KSM yang sudah ada dan mengakar di masyarakat. Apabila tidak ada sama sekali KSM yang dapat memfasilitasi pelatihan, maka BKM/UPS dan Relawan memfasilitasi pembentukan panitia pelatihan masyarakat
BKM Relawan KSM
3
Penyusunan Pengajuan Proposal
KSM menyusun proposal pelatihan (proposal pelatihan diperbolehkan terdiri dari beberapa jenis pelatihan sesuai kebutuhan). Proposal diajukan kepada BKM melalui UPS yang selanjutnya akan dilakukan penilaian.
Adanya KSM yang dapat memfasilitasi Pelatihan masyarakat. Terbentuk Panitia pengarah dan panitia pelaksana dari masyarakat (Form01) KSM dapat bekerja sesuai tugas dan perannya Ada komitmen dan strategi menggalang keswadayaan masyarakat Ada rencana kerja panitia KSM menyusun proposal pelatihan Proposal tersusun dengan baik (Form02) Ada jadwal, rencana anggaran biaya (RAB)
4
Rekomendasi
Daftar Rekapitulasi Usulan Kegiatan Pelatihan masyarakat (Form-03-04)
UPS Tim Fasilitator Pemda Lembaga lain
&
UPS melakukan verifikasi terhadap proposal pelatihan masyarakat UPS memberikan rekomendasi terhadap pelatihan masyarakat apabila dinyatakan layak. (apabila sumber dananya dari BLM maka
KSM
4
rekomendasi akan dikeluarkan oleh Tim Fasilitator, sedangkan kalau sumber dananya dari Pemda atau lembaga lain, maka rekomendasi tersebut dari yang mengeluarkan dana). 5
Tim Pemandu dan Konsolidasi
KSM bersama UPS (BKM) mengidentifikasi calon pemandu dan narasumber pelatihan. KSM bersama BKM dan Tim Fasilitator memfasilitasi konsolidasi pemandu mengenai substansi materi dan persiapan pelaksanaan
Daftar Tim Pemandu Pemandu siap memfasilitasi pelatihan masyarakat
KSM UPS Pemandu Tim Fasilitator
6
Proses pencairan
Adanya biaya pelatihan Adanya swadaya masyarakat Adanya kemitraan
BKM Panitia Relawan Tim Fasilitator
7
Pelaksanaan Kegiatan
Dapat dilakukan secara paralel dengan point 5, apabila sumber dananya dari SNVT PBL atau BLM maka dilakukan proses pencairan Dana sesuai ketentuan yang berlaku Penggalangan dana swadaya masyarakat dan channeling dari pihak lain Pelatihan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proposal yang sudah direkomendasi Pelatihan mampu menyampaikan pesan penting, memotivasi peserta, dan dilakukan secara partisipatif
Peserta faham dan mengerti tujuan umum, tujuan tematema utama dari materi pelatihan bersangkutan Peserta pelatihan dapat menjelaskan bentuk kegiatan implementasi dari hasil pelatihan yang diterimannya. Peserta mampu memfasilitasi belajar masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Ada berita acara pelaksanaan kegiatan dan absensi (Form07)
Tim pemandu Tim Fasilitator BKM Panitia
5
8
Laporan Kegiatan
9
Sosialisasi Hasil
Panitia difasilitasi Tim Fasilitator menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pertanggungjawaban keuangan. Berserta lampiran-lampiran lainnya Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BKM/LKM Laporan kegiatan, termasuk laporan keuangan pelatihan dipasang di papan informasi warga atau melalui media warga lainnya. Laporan keuangan ditembuskan kepada Lurah/Kepala Desa
Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pelatihan masyarakat terususun Berita Acara Pelaksanaan Daftar Hadir Laporan keuangan Bukti pengeluaran Berita acara penyerahan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat Laporan hasil pelatihan dipasang minimal di 5 tempat strategis Lurah/Kepala Desa mendapat tembusan laporan
Tim Fasilitator Panitia BKM
Panitia BKM
II. TEMPAT KEGIATAN PELATIHAN MASYARAKAT Pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat dapat dilakukan dimana saja yang disepakati oleh warga asalkan tempat tersebut dirasakan suasananya kondusif dan cukup nyaman untuk mendukung proses belajar masyarakat. Adapun syaratnya sebagai berikut : 1. Lokasi mudah dicapai oleh seluruh peserta. 2. Lokasi mempunyai penerangan memadai. Peserta dapat berdiskusi, membaca, dan menulis dengan baik. 3. Suara pemberi materi dan peserta dapat terdengar jelas. Misalnya pelatihan sebaiknya tidak dilaksanakan di tepi jalan raya besar yang ribut atau lokasi lain di mana suara pemberi materi atau peserta tidak dapat terdengar jelas. 4. Aman dari cuaca (terlindungan dari panas dan hujan) dan gangguan lainnya. 5. Bentuk dan luas ruangan memadai untuk pelatihan partisipatif agar dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta, baik untuk sesi ceramah maupun untuk simulasi, studi kasus, dll. Misalnya sebaiknya pelatihan tidak dilakukan yang ruangan panjang menyebabkan peserta yang duduk paling belakang atau paling samping yang tidak bias mengikuti pelatihan dengan optimal. 6. Ada tempat untuk menyimpan alat peraga. (jangan sampai karena lokasi tidak berdinding maka kesulitan untuk melakukan pelatihan dengan menggunakan alat peraga tersebut). Khusus untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dengan strategi pengabungan antar Desa/Kelurahan (misalnya pelatihan Khusus UP-UP), maka kegiatan tersebut dapat dilakukan di level kecamatan dan tempatnya dapat ditentukan bersama antara panitia dan Forum Komunikasi BKM.
6
IV. SIAPA YANG MELAKSANAKAN DAN MEMFASILITASI Sejalan dengan konsep pembelajaran dimasyarakat, maka proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pemberdayaan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dengan demikian pelaksana dalam kegiatan pelatihan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri yang terlibat dalam panitia pelaksana pelatihan. Untuk pembentukan panitia pelatihan dilakukan secara partisipatif oleh BKM dan masyarakat. Sedangkan strukturnya tergantung kepada kebutuhan dan kesepakatan masyarakat. Panitia pelatihan dapat menggunakan KSM yang sudah ada di masyarakat. Panitia Pelatihan terbagi menjadi dan terdiri dari unsur: 1.
Panitia Pengarah : a. Tim fasilitator b. Aparat pemerintahan desa/kecamatan c. Personil dari BKM/LKM d. Relawan
2.
Panitia Pelaksana : a. Ketua b. Bendahara c. Seksi administrasi dan pelaporan d. Seksi konsumsi e. Seksi dokumentasi f. Dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat
Kepanitiaan ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai akhir yaitu sosialisasi laporan akhir kegiatan, termasuk pertanggungjawaban penggunaan dana pelatihan masyarakat.
V.
PEMANDU DAN NARASUMBER
Pemandu pelatihan masyarakat adalah orang yang memfasilitasi proses pelatihan. Adapun kriteria pemandu pelatihan masyarakat, diantaranya : a.
mempunyai kemampuan teknik fasilitasi (kepemanduan) yang baik
b.
mempunyai kemampuan komunikasi yang baik
c.
mampu membangun motivasi
d.
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sesuai dengan materi yang akan disampaikan.
Narasumber adalah orang yang mampu memberikan pengetahuan, pemahaman atau pengalaman yang dibutuhkan dalam pelatihan. Pemandu dan narasumber pelatihan dapat berasal dari berbagai pihak, seperti relawan, BKM, Tim Fasilitator, Pemerintah daerah, lembaga lain.
7
VI. DANA PELATIHAN MASYARAKAT Pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat di biayai melalui berbagai sumber diantaranya : a. b. c. d. e.
swadaya masyarakat kemitraan Dana Fixed cost masyarakat BLM reguler atau PLPBK, GF DRR, P4-Aceh dan lain -lain
Jenis pelatihan yang dibiayai oleh dana fixed cost atau BLM, mekanismenya mengikuti ketentuan pencairan yang telah ditentukan. Peruntukkan dana tersebut untuk memfasilitasi kelancaran proses belajar dalam pelatihan seperti: 1. biaya foto copy modul (bahan bacaan), 2. bahan-bahan bacaan tambahan, 3. alat tulis menulis seperti spidol kertas plano, dll 4. administrasi kegiatan: absensi, lembar evaluasi, pelaporan, 5. minuman dan makanan ringan. 6. lainnya yang dianggap sangat menunjang proses belajar Untuk keperluan lainnya yang dirasakan penting dalam menunjang proses belajar maka masyarakat bisa mengoptimalkan potensi yang ada dikomunitas dengan menggalang swadaya masyarakat, atau melibatkan pihak lain seperti Pemerintah Daerah atau swasta. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan kepada BKM/LKM untuk disimpan. Dana tersebut hanya boleh digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. Dana Pelatihan masyarakat dipegang dan dikelola oleh panitia pelaksana. Dana ini tidak diperbolehkan digunakan untuk membayar Narasumber atau pemandu yang berasar dari Tim Fasilitator atau konsultan PNPM Mandiri Perkotaan.
VII. BAGAIMANA MENGENDALIKAN PELATIHAN MASYARAKAT Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pelatihan masyarakat yang lebih teratur dan mencapai tujuan belajar, maka perlu dilakukan pengendalian sebagai berikut : 1. Pengendalian substansi. Pengendalian substansi dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya : A. Evaluasi topik belajar oleh peserta Evaluasi ini dilaksanakan disetiap akhir materi diisi oleh peserta. Kemudian penanggungjawab kelas melakukan rekafitulasi data dari hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya panitia membuat tabulasi berdasarkan hasil rekap serta tabulasi tersebut dibahas pada acara evaluasi antar pemandu dan panitia setiap harinya. Evaluasi ini bermanfaat untuk menganalisa tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, termasuk metode penyampaian dan dinamika kelas, sehingga pemandu dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada materi selanjutnya. Tabulasi ini
8
harus dibahas juga dengan peserta pada acara review harian sebelum memulai materi, sehingga peserta mengetahui perkembangan setiap materinya. Apabila terdapat pesan-pesan yang ditulis peserta pada lembar evaluasi topik untuk mendukung kemajuan belajar di kelas, dan berhubungan dengan panitia atau pemandu, maka segeralah untuk dipenuhi.
B. Evaluasi Harian Evaluasi harian dapat di klasifikasikan menjadi 2 bagian : 1. Review harian pada awal hari di kelas, untuk mereview penyelenggaraan pelatihan baik dari sisi substansi maupun teknis penyelenggaraan, hal ini sangat bermanfaat untuk perbaikan ke depan. 2. Evaluasi akhir hari, dilakukan setelah kegiatan pelatihan pada hari tertentu selesai, biasanya dilaksanakan pada sore atau malam hari yang di fasilitasi oleh panitia pelaksana dan dihadiri oleh pemandu dan panitia lainnya untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan pada hari tersebut dari keseluruhan aspek dan mempersiapkan materi hari berikutnya. Adapun agenda evaluasi akhir yaitu : a. Dinamika peserta di kelas b. Kedisiplinan peserta c. Pencapaian materi d. Kemampuan pemandu e. Ketersediaan bahan dan peralatan pendukung f. Kontribusi panitia g. Penyiapan materi untuk kegiatan esok harinya h. dan lainnya yang dianggap perlu
2. Metode Pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya : Mengecek perencanaan melalui Proposal Uji Petik/Monitoring langsung pada saat pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Form 0506 Teleconference Analisa hasil evaluasi kegiatan Analisa laporan kegiatan VIII. PEMBUKUAN DANA PELATIHAN MASYARAKAT Prosedur pemanfaatan dana pelatihan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan baik dari alokasi dana fixed cost, BLM maupun kemitraan mengikuti aturan yang berlaku. Bagan alir pemanfaatan dana disajikan di Gambar-2. Gambar-2. Bagan Alir Pemanfaatan Dana Fixed Cost
9
BKM
Panitia Pelatihan
KPPN
Rencana Pelatihan
1
2 Penerimaan dana via Rek.Bank LKM
Penyaluran dana Ke Panitia Pelthn
Bukti Kas Keluar
2 Pencatatan dalam Buku/akun
Pembelanjaan dan pelaksana an pelatihan
1 Bukti Kas Keluar
Buku-Bank Buku-Dana Pelatihan Masy
Rekening Bank BKM/LKM
Arsip sementara, dan selanjutnya dibukukan oleh Sekretariat (lihat Bag-Pembukuan)
Penyusunan LPJ dan LPD Pelatihan 1
F-08 LPJ dan LPD
T
Selesai
Penjelasan Gambar-2. Bagan alir pemanfaatan dana pelatihan Pelaku BKM
Kegiatan KPPN mentranfer dana ke Rekening Bank BKM/LKM sejumlah yang usulan yang disetujui dalam SPM. BKM/LKM melalui Sekretariatan melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank dan Buku Dana Pelatihan Masyarakat berdasarkan nilai nilai dana yang masuk dan tercetak di Rekening Bank BKM/LKM 10
BKM menyalurkan dana pelatihan kepada Panitia Pelatihan berdasarkan Rencana Pelatihan sejumlah dana yang tertuang dalam proposal yang telah diverifikasi oleh konsultan. BKM/LKM melalui Sekretariatan menyiapkan bukti kas keluar. Lembar-1 diarsip sementara, untuk selanjutnya akan dicatat dalam Buku/akun terkait. Lembar-2 dikirim ke Panitia Pelatihan bersama sejumlah dana (uang tunai) Panitia Pelatihan
Menerima sejumlah dana (uang tunai) bersama copy Bukti Kas Keluar Lembar-2 Melakukan pembelanjaan kebutuhan pelatihan dan memastikan terlaksananya pelatihan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Menyusun LPJ (Laporan PertanggungJawaban Kegiatan) dan LPD (Laporan Pertanggungjawaban Dana) disertai dengan dokumen pendukung valid untuk transaksi dengan pihak ke-3 Menyajikan LPJ dan LPD kepada BKM/LKM
Sekretariatan BKM/LKM mempunyai kewajiban mencatat dan menyusun laporan berkaitan transaksi keuangan yang terjadi di BKM/LKM. Termasuk didalamnya adalah mencatat dan melaporkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan masyarakat. Misalnya, penerimaan dana pelatihan masyarakat dari KPPN atau dari lembaga lain apabila melakukan kemitraan, atau penyaluran dana pelatihan Penguatan BKM/LKM kepada Panitia Pelaksana. a. Buku Dana Pelatihan Masyarakat Untuk kepentingan pencatatan transaksi keuangan kegiatan pelatihan masyarakat dalam struktur akun (buku) pembukuan BKM/LKM-Kesekretariatan ditambah satu akun. Penambahan ini dimaskudkan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan masyarakat. Baik untuk penerimaan maupun penyaluran dana pelatihan masyarakat. Akun (buku) dimaksud diberi nama Buku Dana Pelatihan Masyarakat (lampiran). b. Pencatatan Dan Pelaporan Dana Pelatihan Masyarakat Buku Dana Pelatihan Masyarakat mempunyai saldo normal di sisi Kredit. Buku ini akan bertambah di sisi Kredit dan akan berkurang di sisi Debet. Transaksi keuangan yang berkaitan dengan buku dana pelatihan masyarakat dan di sisi mana perubahannya, diantaranya; a.
Penerimaan dana pelatihan masyarakat dari pemerintah (pencairan dana). Akun (buku) akan bertambah di sisi Kredit sejumlah dana yang masuk dalam rekening Bank BKM/LKM, berdasarkan usulan kegiatan yang diverifikasi konsultan.
b.
Pengeluaran dana pelatihan. Akun (buku) akan berkurang di sisi Debet sejumlah dana yang dikeluarkan kepada Panitia Pelatihan.
c.
Pengeluaran dana instruktur khusus. Akun (buku) akan berkurang di sisi Debet sejumlah dana yang dibayarkan kepada instruktur tambahan Pelatihan masyarakat.
d.
Dan lain-lain, transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan masyarakat. 11
Pencatatan transaksi dana pelatihan masyarakat sama dengan pencatatan transaksi keuangan lainnya. Pencatatan dilakukan setiap ada transaksi sesuai dengan tanggal kejadiaanya. Dasar pencatatan penerimaan dana pelatihan adalah bukti pemindahbukuan yang dibuat oleh Sekretariat BKM/LKM berdasarkan jumlah dana yang ditransfer KPPN ke rekening bank BKM/LKM. Disisi lain, dasar pencatatan pengeluaran dana pelatihan masyarakat adalah bukti kas keluar asli (lembar-1) valid yang telah di tandatangani oleh pihak-pihak terkait dalam transaksi tersebut dan telah diotorisasi oleh BKM/LKM. Bukti kas keluar asli (lembar-1), akan diarsip oleh Sekretariat secara urut tanggal bersama bukti kas keluar lainnya (dalam satu folder penyimpan bukti transasi). Bukti kas keluar copy (lembar-2) diserahkan ke penerima bersama sejumlah uang tunai sesuai dengan nilai transaksi tersebut. Pelaporan transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana pelatihan masyarakat disajikan dalam satu periode dan dokumen laporan di tingkat BKM/LKM, yaitu laporan pemasukan dan pengeluaran dana BKM/LKM. Laporan disajikan tiap akhir bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Secara keseluruhan proses pencatatan, petunjuk pengisian buku Dana Pelatihan Masyarakat, dan pelaporan disajikan secara lengkap di Lampiran.
IX. SOSIALISASI HASIL PELATIHAN Laporan hasil kegiatan wajib disosialisasikan ke masyarakat melalui media warga minimal di lima titik strategis. Adapun informasi yang harus disampaikan, minimal memuat beberapa hal, diantaranya : a. Jenis Kegiatan pelatihan b. tujuan pelatihan c. Peserta yang hadir d. Realisasi penggunaan dana
12
