BAB 5 PEMETAAN ASPEK NON TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BOGOR

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR

BAB 5 PEMETAAN ASPEK NON TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BOGOR

5.1 PARTISIPASI MASYARAKAT Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai partisipasi masyarakat dengan penyebaran kuesioner kepada para responden sejumlah 43 orang untuk wilayah permukiman (pendapatan rendah, sedang, dan tinggi) dan 11 jenis sumber sampah untuk wilayah non permukiman di Kota Bogor selama 8 hari, diperoleh hasil sebagai berikut:

5.1.1 Karakteristik Masyarakat Berdasarkan proporsi diatas, terlihat bahwa mayoritas jenis pekerjaan para responden adalah karyawan swasta sebanyak 40% dan buruh sebanyak 33%.

Gambar 5.1 Prosentase Profesi Masyarakat di Wilayah Pemukiman

Adapun status kepemilikan tempat tinggal para responden yakni seperti yang terlihat pada gambar berikut.

V-1


Gambar 5.2 Status Kepemilikan Tempat Tinggal

Pada gambar di atas, sebanyak 74% responden bermukim di tempat tinggal milik sendiri, sementara sisanya menjawab bahwa tempat tinggal mereka adalah tempat tinggal sewaan.

Gambar 5.3 Pengeluaran per Bulan

Hasil survey mengenai pengeluaran bulanan responden, sebanyak 40% responden memberikan informasi besar pengeluaran dibawah Rp 1.000.000,00 per bulan. Terhadap kuesioner yang diberikan, tidak satupun responden dengan pengeluaran melebihi Rp. 1.500.000 per bulan.

5.1.2 Pengetahuan Tentang Persampahan Para responden diberikan pertanyaan mengenai pengetahuan mereka dalam hal pemilahan sampah, pengetahuan terhadap 3R, hingga kesediaan dan persepsi V-2

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR mereka terhadap kegiatan bank sampah. Adapun pada aspek ini, hasil survey juga mencakup informasi yang dikumpulkan dari para responden di wilayah non permukiman.

Gambar 5.4 Kesediaan Memilah Sampah

Sebanyak 58% responden menyatakan tidak bersedia untuk melakukan pemilahan sampah, walaupun sebanyak 66% responden di wilayah permukiman mengaku mengetahui atau pernah mendengar berita mengenai program 3R dan sebanyak 87% responden di wilayah non permukiman mengetahui kegiatan 3R.

Gambar 5.5 Informasi tentang Program 3R di Wilayah Pemukiman

V-3


Gambar 5.6 Informasi tentang 3R di WIlayah Non Pemukiman

Beberapa sumber informasi utama akan program 3R yang didapatkan oleh para responden disajikan pada kedua gambar di bawah ini.

Gambar 5.7 Sumber Informasi Program 3R di Wilayah Pemukiman

Sumber informasi mengenai program 3R di wilayah permukiman terutama diperoleh dari media elektronik, yakni televisi, sumber lain, dan surat kabar. Sementara itu, pada wilayah non permukiman, sumber informasi mengenai kegiatan 3R juga diperoleh dari televisi. Namun, sumber informasi lain berikutnya adalah pemerintah dan surat kabar.

V-4


Gambar 5.8 Sumber Informasi Kegiatan 3R di Wilayah Non Pemukiman

Pertanyaan yang diajukan kepada para responden mengenai kemungkinan kegiatan 3R pada wilayah masing-masing, mendapatkan respon seperti yang disajikan pada gambar 9 dan gambar 10 berikut.

Gambar 5.9 Kegiatan 3R di Wiilayah Pemukiman

Sebanyak 98% responden memberikan jawaban bahwa kegiatan 3R belum dilakukan di lingkungan sekitar. Adapun jawaban para responden di wilayah non permukiman sebesar 100% menjawab belum terdapat kegiatan 3R di lingkungan sekitar.

V-5


Gambar 5.10 Kegiatan 3R di Wilayah Non Pemukiman

Responden dari wilayah permukiman dan non permukiman juga memberikan jawabannya terkait informasi yang mereka ketahui mengenai bank sampah.

Gambar 5.11 Pengetahuan tentang Bank Sampah di Wilayah Pemukiman

Sebanyak 81% atau mayoritas responden di wilayah permukiman menjawab bahwa mereka telah mendengar mengenai bank sampah. Adapun di wilayah non permukiman jumlah responden yang telah mengetahui informasi tentang bank sampah yakni sebanyak 47%.

V-6


Gambar 5.12 Pengetahuan tentang Bank Sampah di Wilayah Non Pemukiman

Informasi mengenai Bank Sampah di wilayah non permukiman banyak didapatkan dari dari televisi. Sementara itu, responden di wilayah permukiman mendapatkan informasi tersebut dari terutama dari sumber lain.

Gambar 5.13 Sumber Informasi Kegiatan Bank Sampah di WIlayah Pemukiman

Dari gambar di atas kita dapat melihat, bahwa sumber lain, yakni sebesar 61%, merupakan sumber utama para responden di wilayah permukiman dalam mendapatkan informasi mengenai bank sampah. Adapun para responden di wilayah non permukiman, sebanyak 87% atau mayoritas responden menjawab bahwa televisi merupakan media dimana mereka mendapatkan informasi mengenai bank sampah.

V-7


Gambar 5.14 Sumber Informasi Kegiatan Bank Sampah di WIlayah Non Pemukiman

Survey juga mengumpulkan informasi mengenai kesediaan para responden di kedua wilayah dalam mengikuti kegiatan bank sampah.

Gambar 5.15 Ketersediaan Responden di Wilayah Pemukiman dalam Mengikuti Kegiatan Bank Sampah

Berdasarkan gambar diatas, persentase responden di wilayah permukiman untuk mengikuti kegiatan bank sampah cukup tinggi, yaitu sebesar 72%. Hal yang sebaliknya ditunjukkan oleh para responden di wilayah non permukiman, yakni hanya sebanyak 25% dari responden yang bersedia menginisiasi kegiatan bank sampah.

V-8


Gambar 5.16 Ketersediaan Responden Wilayah Non Pemukiman dalam Kegiatan Bank Sampah

5.1.3 Pengelolaan Sampah Kuesioner yang dibagikan kepada para responden, baik wilayah pemukiman maupun non pemukiman, mengajukan pertanyaan tentang sistem pengelolaan sampah diwilayahnya. Pertanyan yang diajukan yakni mengenai frekuensi pengangkutan sampah,

tipe

kendaraan

pengangkut,

besarnya

biaya

retribusi,

mekanisme

pembayaran retribusi, hingga kepuasan responden terhadap pelayanan pengelolaan sampah saat ini. Berdasarkan jawaban para responden wilayah pemukiman, frekuensi pengambilan sampah dilakukan sehari sekali dengan menggunakan alat pengangkut sampah yang berbeda-beda. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.17, bahwa sebanyak 100% responden wilayah pemukiman menjawab frekuensi pengambilan sampah pada tempat tinggalnya dilakukan sehari sekali.

Gambar 5.17 Frekuensi Pengambilan Sampah di Wilayah Pemukiman

V-9


Gambar 5.18 Kendaraan Pengangkut Sampah di WIlayah Pemukiman

Sementara itu, tipe kendaraan pengangkut sampah pada wilayah pemukiman bervariasi, dengan mayoritas kendaraan pengangkut berupa Gerobak, yakni sebanyak 74%. Sebanyak 19% sampah responden tersebut diangkut oleh truk dan sebanyak 7% oleh gerobak motor. Berdasarkan kisaran biaya retribusi pada kuesioner yang dibagikan, sebanyak 100% responden dari wilayah pemukiman membayar biaya restribusi diatas kisaran yang diberikan, yakni diatas Rp 7.500,00.

Gambar 5.19 Biaya Retribusi di Wilayah Pemukiman

V-10


Gambar 5.20 Biaya Retribusi di Wilayah Non Pemukiman

Pada Gambar diatas, terlihat bahwa sebanyak 94% responden wilayah non pemukiman tidak mengetahui biaya retribusi sampah. Hanya sekitar 6% yang mengetahui biaya retribusi sampah yang mereka bayarkan, yakni diatas Rp 5.000,00. Pada wilayah pemukiman, seluruh jawaban responden mengenai mekanisme pembayaran retribusi yakni dibayarkan melalui pengurus RT/RW. Seperti yang terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 5.21 Mekanisme Pembayaran Retribusi di WIlayah Pemukiman

Sedangkan pada responden wilayah non pemukiman, sebanyak 69% membayarkan retribusi sampah langsung kepada petugas pengangkut sampah. Sebanyak 31% membayar retribusi sampah melalui cara lainnya.

V-11


Gambar 5.22 Mekanisme Pembayaran Retribusi Sampah di WIlayah Non Pemukiman

Seperti yang terlihat pada Gambar diatas, sebanyak 61% dari responden wilayah pemukiman tidak puas dengan pelayanan pengelolaan sampah saat ini. Sementara itu, seluruh responden di wilayah non pemukiman menjawab tidak puas dengan pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini.

Gambar 5.23 Kepuasan terhadap Pelayanan Pengelolaan Sampah di Wilayah Pemukiman

V-12


Gambar 5.24 Kepuasan terhadap Pelayanan Pengelolaan Sampah di WIlayah Non Pemukiman

Adapun jarak TPS dari sumber sampah pada wilayah non pemukiman seperti yang terdapat pada Gambar berikut.

Gambar 5.25 Jarak TPS ke Sumber di Wilayah Non Pemukiman

Sebanyak 50% responden wilayah non pemukiman memiliki TPS yang berjarak lebih dari 5 meter dari sumbernya. Namun, sebanyak 38% responden tersebut tidak mengetahui jarak TPS tersebut dari sumber sampahnya.

5.2 ASPEK KELEMBAGAAN 5.2.1 Instansi Terkait Kebersihan dan Persampahan Pengelolaan persampahan di Kota Bogor dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Kewajiban dinas tersebut di bidang persampahan meliputi pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan di sumber timbulnya sampah, pemindahan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga pengelolaan di

V-13

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu di TPA Galuga, Desa Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bogor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan

juga

melibatkan

beberapa

instansi

serta

pihak

terkait

dalam

mengoptimalisasikan pelaksanaannya. Beberapa instansi tersebut yakni PD Pasar Pakuan Jaya, BPLHD, Kecamatan, dan Kelurahan Kota Bogor.

5.2.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Masing-Masing Instansi Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi instansi yang terkait dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yakni: 1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. Selain itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan; d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor terdapat pada Gambar 4.26 berikut.

V-14


Gambar 5.26 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Selain itu, UPTD Pengolahan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 4.27 berikut.

V-15


Gambar 5.27 Struktur Organisasi UPTD Pengolahan Sampah

2) PD Pasar Peraturan Walikota Bogor No. 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menegaskan bahwa PD Pasar Pakuan Jaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti tempat berdagang, perparkiran, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar. Dimana, dalam menjalankan usahanya, PD Pasar Pakuan Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana PD Pasar Pakuan Jaya; b Penataan dan pengelolaan PD Pasar Pakuan Jaya beserta fasilitasnya; c Pembinaan pelaku usaha di PD Pasar Pakuan Jaya; d Penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa; e Memberikan pelayanan jasa pelayanan pasar kepada masyarakat; f

Menjadikan PD Pasar Pakuan Jaya mampu mengembangkan diri sesuai tugas, sehingga menambah pendapatan daerah secara langsung dan atau tidak langsung;

g Membuat laporan penyelenggaraan tugas secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik; h Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; i

Mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi laba yang telah diaudit

V-16

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR sebagai bentuk transparansi kepada publik. Pada Peraturan Walikota tersebut juga ditegaskan bahwa PD Pasar Pakuan Jaya mengemban fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Sedangkan struktur organisasi PD Pasar Pakuan Jaya yakni terdiri dari: A. Direktur Utama yang membawahkan: 1. Direktur Umum yang membawahkan: a. Bagian Administrasi yang membawahkan: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Hubungan Hukum dan Kehumasan b. Bagian Keuangan yang membawahkan: 1) Sub Bagian Anggaran dan Retribusi 2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 2. Direktur Operasional yang membawahkan: a. Bagian Usaha Jasa yang membawahkan: 1) Sub Bagian Pemasaran dan Pengembangan Usaha 2) Sub Bagian Pemberdayaan Pedagang b. Bagian Teknik dan Penertiban yang membawahkan: 1) Sub Bagian Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi 2) Sub Bagian Penertiban, Keamanan, dan Kebersihan 3. Kepala Pasar B. Satuan Pengawasan Intern (SPI) 3) BPLHD Badan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup.Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup; 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang terdapat pada Gambar 4.28 berikut.

V-17


Gambar 5.28 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4) Kecamatan Kecamatan mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan sebagian urusan di bidang pemerintahan.Dimana, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; b Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; f Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; g Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; h Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota; V-18


i

Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Gambar 4.29 berikut memperlihatkan struktur organisasi Kecamatan di Kota Bogor.

Gambar 5.29 Struktur Organisasi Kecamatan

5) Kelurahan Pada Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah hanya terlampir struktur organisasi kelurahan, seperti yang terdapat pada Gambar 4.30 berikut.

V-19


Gambar 5.30 Struktur Organisasi Kelurahan

5.2.3 Rencana Pengelolaan Sampah Regional Berdasarkan Laporan Konsep Rencana Pengelolaan Persampahan Kota Bogor Tahun 2005 – 2010 oleh JWMC (2006), telah direncanakan suatu korporasi Pengelolaan Persampahan yang dimiliki dan melayani Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Jabodetabek. Dari total wilayah 8 Pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten yang ada, direncanakan dibagi menjadi 3 zona yaitu Barat, Timur dan Selatan. Zona Barat melayani Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI. Kemudian Zona Timur melayani Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan DKI; serta Zona Selatan meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan DKI. Rencana pengelolaan sampah regional tersebut yang akan segera direalisasikan adalah Zona Selatan, dengan TPST Regional Nambo sebagai bisnis unit yang pertama. Untuk itu TPST Nambo perlu diintegrasikan ke dalam korporasidan dikembangkan sesuai standar korporasi.Namun dalam praktiknya TPST Regional Nambo tersebut masih penuh dengan ketidakpastian dan juga untuk mengantisipasi keterbatasan TPA Galuga, maka TPPAS Kayumanis merupakan rencana yang perlu diwujudkan segera sebagai alternatif lokasi pembuangan akhir Kota Bogor.

V-20


5.3 ASPEK PENDANAAN 5.3.1 Jenis Anggaran Rekapitulasinya

Belanja

Pemerintah

Daerah

beserta

Selama periode Tahun Anggaran 2009-2013, dari akumulasi target Belanja Daerah sebesar Rp. 6.061.965.593.634,89 terealisasi sebesarRp. 4.518.826.860.136,00 atau 74,54 persen. Secara lebih terinci, realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2009-2013 tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut. Tabel 5.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 - 2013 Tahun Anggaran

Target Setelah Perubahan APBD

Realisasi

%

Bertambah/ Berkurang

2009

882.204.026.594,00

776.876.996.002,00

88,06

(105.327.030.592,00)

2010

1.052.577.506.897,89

956.682.804.942,00

90,89

(95.894.701.955,89)

2011

1.183.796.860.955,00

1.074.576.515.295,00

90,77

(109.220.345.660,00)

2012

1.401.329.094.935,00

1.256.205.808.990,00

89,64

(145.123.285.945,00)

2013*)

1.542.058.104.253,00

454.484.734.907,00

29,47

(1.087.573.369.346,00)

Jumlah

6.061.965.593.634,89

4.518.826.860.136,00

74,54

(1.543.138.733.498,89)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2009 s.d. 2012 *) Perda Sebelum Perubahan APBD TA. 2013 dan Laporan Realisasi s.d Semester Pertama APBD TA. 2013

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok yaitu: a. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a)Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada ke Kelurahan, (g)Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol (h) Belanja

Tidak

Terduga.Selama

periode

Tahun

Anggaran

2009-2013

terealisasi Rp.2.667.750.715.870,00atau 80,72 persen dari target sebesar Rp.3.304.878.820.753,89 disajikan pada Tabel 4.2. Tabel 5.2 Target dan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2009 - 2013 Tahun Anggaran


Realisasi


%

2009

511.934.687.330,00

451.163.091.029,00

88,13

(60.771.596.301,00)

2010

609.312.128.161,89

586.674.384.457,00

96,28

(22.637.743.704,89)

2011

679.221.676.169,00

651.341.702.518,00

95,90

(27.879.973.651,00)

2012

703.569.406.342,00

673.880.506.052,00

95,78

(29.688.900.290,00)

2013*)

800.840.922.751,00

304.691.031.814,00

38,05

(496.149.890.937,00)

Jumlah

3.304.878.820.753,89

2.667.750.715.870,00

80,72

(637.128.104.883,89)

Sumber :

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2009 s.d. 2013

V-21

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR *) Perda Sebelum Perubahan APBD TA. 2013 dan Laporan Realisasi s.d Semester Pertama APBD TA. 2013

b. Belanja Langsung (BL) Belanja Langsung terdiri atas: (a)Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran

2009-2013

secara

akumulasi

realisasinya

sebesar

Rp.

1.851.076.144.266,00 dari target sebesar Rp. 2.757.086.772.881,00 atau 67,14 persen, disajikan pada Tabel4.3. Tabel 5.3 Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2009 - 2013 Tahun Anggaran


Realisasi

%


2009

370.269.339.264,00

325.713.904.973,00

87,97

(44.555.434.291,00)

2010

443.265.378.736,00

370.008.420.485,00

83,47

(73.256.958.251,00)

2011

504.575.184.786,00

423.234.812.777,00

83,88

(81.340.372.009,00)

2012

697.759.688.593,00

582.325.302.938,00

83,46

(115.434.385.655,00)

2013*)

741.217.181.502,00

149.793.703.093,00

20,21

(591.423.478.409,00)

Jumlah

2.757.086.772.881,00

1.851.076.144.266,00

67,14

(906.010.628.615,00)

Sumber :

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2009 s.d. 2012 *) Perda Sebelum Perubahan APBD TA. 2013 dan Laporan Realisasi s.d Semester Pertama APBD TA. 2013

5.3.2 Indikator Kinerja Program Kebersihan Salah satu program prioritas Kota Bogor periode 2010 – 2014 adalah Kebersihan, dengan misi Kota Bogor yang mengamanatkan agar Pemerintah Kota Bogor mampu mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas. Bersih yang dimaksud dalam misi tersebut adalah bebas sampah, kotoran dan gangguan pandangan. Artinya dalam masa periode 2010-2014 Kota Bogor harus menjadi kota yang bersih dari sampah, memiliki ruang terbuka hijau yang tertata serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan. Lingkungan bersih dan berkelanjutan akan dapat dicapai melalui pelayanan persampahan dan pengelolaan TPA, sosialisasi penanganan persampahan berbasis masyarakat, peningkatan upaya konservasi sumber daya alam serta peningkatan fungsi ruang terbuka hijau. Adapun prioritas penanganan kebersihan ditekankan pada peningkatan kapasitas pelayanan persampahan,pengoptimalan TPA Galuga dan persiapan

V-22

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR dukungan pada TPST Nambo serta peningkatan sistem pengelolaan sampah disumber dengan konsep 3R. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010 – 2014,indikator kinerja penanganan masalah kebersihan secara keseluruhan adalah rasio jumlah sampah terlayani terhadap jumlah timbulan sampahyang laksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor. Tabel 4.4 berikut adalah realisasi pencapaian target RPJMD. Tabel 5.4 Realisasi Pencapaian Target RPJMD TAHUN

TARGET (%)

REALISASI (%)

2009

70

69,83

2010

70

70

2011

70,1

70,14

2012

70,2

70,21

2013 (Semester 1)

70,3

70,32

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2013

Sedangkan rekapitulasi indikator kinerja keluaran/hasil tiap kegiatan selama beberapa

tahun

terakhir,

dapat

dilihat

pada

Tabel

4.5

berikut.

V-23

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR Tabel 5.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keluaran/Output tiap Kegiatan

V-24


5.3.3 Perbandingan Anggaran Kebersihan Terhadap Total APBD Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor terdiri dari beberapa bagian yakni sekretariat, kebersihan, UPTD Pengolahan Sampah, taman, IPAL, PJU, dan makam. Sedangkan anggaran yang berkaitan langsung dengan persampahan adalah kebersihan dan UPTD Pengolahan Sampah. Pada Tabel 4.6 dapat dilihat jumlah anggaran terkait persampahan (bagian yang berwarna hijau) serta realisasinya. Tabel 5.6 Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan hingga September 2013 NO. URUT

JUMLAH ANGGARAN

NAMA KEGIATAN

REALISASI

PERSEN (%)

1

Pengelolaan Rumah Tangga SKPD

5,664,299,000

0.00%

2

Pengadaan Inventaris Kantor

250,000,000

0.00%

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor

121,057,300

0.00%

4

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

35,000,000

20,901,132

59.72%

5

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

10,000,000

9,919,500

99.20%

6

Pelayanan Persampahan

13,500,000,000

8,776,563,940

65.01%

5,000,000,000

1,975,028,950

39.50%

7 8 9 10 11

Penyediaan,

Peremajaan

dan

Pemeliharaan

Sarana Pengangkut Sampah Pemeliharan dan Perbaikan Landasan Container Pengelolaan Sampah dengan program 3R dan Revitalisasi Sarana Prasarana 3R Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pengelolaan

sampah

berbasis

masyarakat

dengan pola padat karya

400,000,000

0.00%

1,300,000,000

0.00%

500,000,000

0.00%

4,400,000,000

0.00%

350,000,000

0.00%

12

Penunjang kegiatan retribusi kebersihan

13

Operasional TPA Galuga

4,553,708,000

2,987,562,545

65.61%

14

Perbaikan sarana TPA Galuga

1,005,000,000

448,660,453

44.64%

15

DED TPPAS Kayumanis

16

Composting TPA Galuga

17

Pengelolaan Sampah di TPA

18

Pengadaan

Alat

500,000,000

Berat

dan

Kendaraan

Operasional

0.00%

80,000,000

64,652,500

80.82%

1,500,000,000

991,848,058

66.12%

4,000,000,000

3,649,228,600

91.23%

19

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

20

FS Lokasi Ruang Terbuka Hijau

21

Penyediaan dan Pemutakhiran Data Pertamanan

22

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

23

Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau

1,100,000,000

0.00%

24

Pemeliharan Rutin Ruang Terbuka Hijau

3,000,000,000

0.00%

4,500,000,000

0.00%

100,000,000

0.00%

25 26

Pengadaan

Tanah

Ruang

Terbuka

(Landbanking) Pengujian Pohon Peneduh Rawan Tumbang

Hijau

100,000,000

0.00%

50,000,000

0.00%

50,000,000

0.00%

3,500,000,000

0.00%

V-25


NO. URUT 27

JUMLAH ANGGARAN

NAMA KEGIATAN Pengadaan Sarana Pendukung Pemeliharaan Taman

28

Peningkatan Pelayanan Air Limbah Terpusat

29

Pemenuhan Target SR IPAL Tegalgundil

30

Pembayaran Rekening PJU

31

REALISASI

1,500,000,000

0.00%

925,000,000

0.00%

375,000,000

Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU, dan Lampu Hightmas

PERSEN (%)

0.00%

9,000,000,000

7,096,284,404

78.85%

3,000,000,000

2,206,484,050

73.55%

32

Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias

200,000,000

195,645,250

97.82%

33

Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU

500,000,000

442,719,700

88.54%

34

Pemasangan Lampu Highmast

250,000,000

4,878,500

1.95%

960,000,000

355,527,722

37.03%

35

Pemasangan

Lampu

PJU

di

Lingkungan

Permukiman

36

Pemasangan KWH Meter

500,000,000

128,823,800

25.76%

37

DED Lampu Taman

100,000,000

95,871,000

95.87%

38

Pelayanan TPU

250,000,000

0.00%

39

Penataan TPU

750,000,000

0.00%

40

Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman

200,000,000

0.00%

Jumlah

74,079,064,300

29,450,600,10 4

39.76%

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2014) Pada Tabel 4.7 berikut merupakan anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota bogor Bidang Kebersihan terkait persampahan, yakni meliputi Bidang Kebersihan dan UPTD Pengolahan Sampah. Tabel 5.7 Alokasi Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Bidang Kebersihan Tahun

Alokasi Anggaran Bidang Kebersihan

2009

Rp 23,814,070,000.00

2010

Rp 64,442,040,000.00

2011

Rp 50,749,023,250.00

2012

Rp 36,332,379,550.00

2013

Rp 37,088,708,000.00

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2014)

Adapun grafik yang menggambarkan kecenderungan penurunan alokasi anggaran bidang kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada Gambar 4.31 berikut.

V-26


Alokasi Anggaran Bidang Kebersihan 70,000,000,000 60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000 Alokasi Anggaran Bidang Kebersihan

30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Gambar 5.31 Alokasi Anggaran Bidang Kebersihan

Maka, perbandingan anggaran kebersihan terhadap total APBD dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut. Tabel 5.8 Perbandingan Anggaran Kebersihan terhadap APBD No

Keterangan

1

Target Belanja Daerah

2

Total Anggaran DKP

3

Alokasi Anggaran Bidang Kebersihan DKP

Jumlah Rp1,542,058,104,253.00 Rp74,079,064,300.00 Rp37,088,708,000.00


5.3.4 Jenis Objek Retribusi Secara keseluruhan, terdapat beberapa jenis objek retribusi dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, yakni: a Retribusi Pelayanan Persampahan b Retribusi Penggunaan Pipa Limba Cair c Retribusi Pemakaman d Retibusi Penyedotan Kakus Adapun jenis dan jumlah retribusi tersebut pada tahun 2011, seperti yang terdapat pada Tabel 4.9 berikut. Tabel 5.9 Retribusi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan per Desember 2011 No

Jenis Retribusi

1

Retribusi Pelayanan Persampahan

2

Retribusi Penggunaan Pipa Limbah Cair

Penerimaan Rp 6,020,125,763.00 Rp 16,365,611.00

V-27

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR No

Jenis Retribusi

3

Retribusi Pemakaman

4

Retribusi Penyedotan Kakus

Penerimaan Rp 340,485,500.00 Rp 96,090,000.00


5.3.5 Rekapitulasi Retribusi dari Berbagai Sumber Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum,

struktur

dan

kisaran

tarif

retribusi

pelayanan

persampahan/kebersihan Kota Bogor seperti yang disajikan pada Tabel 4.10 berikut. Tabel 5.10 Rekapitulasi Retribusi Sampah dari Berbagai Sumber No 1

Sumber Retribusi Pelayanan Persampahan

Kisaran Tarif

Sampah Rumah Tangga: Rumah tinggal biasa

Rp 1.500 - 15.000

0 - 3 m3/bln

Rumah tinggal yang mempunyai kegiatan usaha

Rp 5.000 - 30.000

0 - 3 m3/bln

Rp 3.000 - 15.000

0 - 3 m3/bln

mempunyai kegiatan usaha

Rp 7.500 - 30.000

0 - 3 m3/bln

Asrama

Rp 2.500 - 15.000

0 - 3 m3/bln

Kompleks perumahan/perumahan teratur yang tidak mempunyai kegiatan usaha Kompleks perumahan/perumahan teratur yang

2

Sampah Industri: Rp 50.000 Pabrik

100.000

0 - 3 m3/bln

Rp 12.500 Bengkel

15.000

0 - 3 m3/bln

Rp 15.000 Usaha Pertukangan/Pengolahan Bahan 3

30.000

0 - 3 m3/bln

Sampah Perdagangan dan Jasa: Rp 350.000 Hotel Berbintang

550.000

/bln

Rp 200.000 Hotel Melati

300.000

/bln

Wisma/Pondok Wisata

Rp 150.000

/bln

Restauran/Rumah Makan/Warung/Café/dan

Rp 25.000 100.000

0 - 3 m3/bln

Toko

Rp 22.500 - 37.500

0 - 3 m3/bln

Lembaga Keuangan

Rp 50.000 - 75.000

0 - 3 m3/bln

Bioskop

Rp 20.000 - 45.000

0 - 3 m3/bln

Grosir/Warung/Kios

Rp 7.500 - 60.000

0 - 3 m3/bln

Perkantoran

Rp 15.000 - 22.500

0 - 3 m3/bln

sejenisnya

Rp 15.000 Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya

100.000

0 - 3 m3/bln

V-28

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR No

Sumber Retribusi Pelayanan Persampahan

Kisaran Tarif Rp 30.000 - 50.000

0 - 3 m3/bln

Rp 150.000

0 - 3 m3/bln

Pedagang kecil yang bersifat sementara

Rp 500 - 1.000

0.01 m3/bln

Kegiatan usaha penunjang terminal penumpang

Rp 750 - 3.000

0.01 m3/bln

Rp 15.000

1 m3

Rp 7.500 - 17.500

0 - 3 m3/bln

Bidang Pendidikan Gedung Perbelanjaan

Sampah tebangan pohon dan/atau bongkaran 4

rumah (puing)

5

Sampah yang dibuang sendiri ke TPA Untuk penghasil sampah, baik sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan dan jasa, sampah tebangan pohon dan/atau bongkaran rumah (puing) dikenakan biaya pengangkutan, dan sampah yang dibuang sendiri ke TPA yang volumenya melebihi 0.10

6

m2/hari (3 m3/bln)

biaya tambahan 30% dari tarif dasar

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2012

5.3.6

Realisasi Anggaran Program Kebersihan Adapun realisasi anggaran program kebersihan sesuai dengan RPJMD hingga 31 Desember 2013, terutama yang terkait dengan peningkatan pelayanan persampahan, dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.

V-29

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR Tabel 5.11 Realisasi Anggaran Program Kebersihan

V-30


5.4 ASPEK REGULASI 5.4.1 Kebijakan dan Strategi berdasarkan RENSTRA 2015 – 2019 Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 4 (empat) strategi pokok: 1) Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Penambahan serta Pemeliharaan Prasarana Pendukung. Sasaran dari strategi tersebut adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang terpadu di Kota Bogor, penambahan taman di lokasi umum dan pemukiman, penambahan PJU di jalan-jalan protocol dan pemukiman 2) Strategi Optimalisasi Fungsi dan Luas Ruang Terbuka Hijau. Startegi

ini

mempunyai

sasaran

untuk

menciptakan

keseimbangan

lingkungan yang lestari. 3) Strategi Penambahan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana serta Pengawasan Dampak Terhadap Lingkungan Dengan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan TPA, TPPAST, SPA, penambahan rumah tangga bersanitasi, pembangunan dan penataan Taman Pemakaman Umum. 4) Strategi Penentuan Lokasi 3R dan sosialisasi/pembinaan Pengelolaan Sampah Skala Lingkungan Sasaran strategi tersebut adalah pengurangan jumlah timbunan sampah dari sumber disemua wilayah Kota Bogor baik diwilayah yang sudah terlayani pengangkutan maupun yang belum terlayani dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

5.4.2 Daftar Regulasi Terkait Berikut adalah beberapa regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Bogor: 1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; 3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 4) Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

V-31

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR 6) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

5.4.3 Pokok Pikiran dalam Regulasi Daerah Perda No 9 Tahun 2012 Dalam mengelola sampah, Kota Bogor mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut tidak hanya menjelaskan ketentuan-ketentuan umum, azas dan tujuan, serta ruang lingkup dalam pengelolaan sampah, namun juga menetapkankebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, Perda tersebut juga mengatur pengelolaan sampah beserta penyelenggaraannya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat serta pelaku usaha, mekanisme pengelolaan sampah, perizinan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pembiayaan dan kompensasi, peran masyarakat, penyelesaian sengketa, pengawasan dan pengendalian, larangan beserta sanksi admisnistratif, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Berdasarkan Perda tersebut, kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, serta program pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian, juga ditetapkan dalam Perda tersebut, bahwa Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan rencana pengurangan dan penanganan sampah harus memuat beberapa hal utama, yakni: 1) Targetpengurangansampah; 2) Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA; 3) Pola

pengembangan

kerjasama

daerah,

kemitraan,

dan

partisipasi

masyarakat; 4) Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; 5) Rencana

pengembangan

dan

pemanfaatan

teknologi

yang

ramah

lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengguna daur ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah. Selain itu, dijelaskan dalam Perda tersebut bahwa pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.Dimana dalam pelaksanaan pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemantauan serta supervisi terhadap pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan

V-32

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.Sedangkan penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara: 1) Pemilahan yang dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; 2) Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga dan/atau dari sumber sampah dan TPS atau TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, jumlah, dan/atau sifat sampah; 3) Pengangkutan yang dilaksanakan dengan cara: a Sampah rumah tangga dan/atau dari sumber sampah ke TPS atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW; b Sampah dari TPS atau TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; c Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS atau TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan d Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS atau TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 4) Pengolahan

dengan

menerapkan

kemajuan

teknologi

yang

ramah

lingkungan; 5) Pemrosesan akhir sampah, dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman dan ramah lingkungan Pada Perda Nomor 9 Tahun 2012, Penyediaan TPS atau TPST dan TPA dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan, memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan, serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bogor. Selain itu, dalam melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah wajib membentuk lembaga pengelola sampah pada tingkat kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

V-33

Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR Adapun mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 yakni: a Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup; b Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik dan sampah anorganik dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda; c Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat TPS atau TPST atau mengumpulkannya secara langsung ke TPA; d Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS atau TPST, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA; e Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

V-34

BAB 5 PEMETAAN ASPEK NON TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BOGOR

Recommend Documents