BAB 4 PERUMUSAN MASALAH
4.1
Penerapan kode etik pada PT Askes selama tahun 2008 - 2012 Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, telah menjadi komitmen PT Askes (Persero) dalam menjalankan roda bisnis demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Salah satu inisiatif GCG yang dilakukan adalah penyusunan dan penyempurnaan pedoman perilaku untuk segenap Duta Askes yang dikenal dengan Kode Etik Askes. Berikut ini adalah 8 (delapan) kode etik yang berlaku di PT Askes, yakni : 1. Perilaku Duta Askes 2. Rahasia Data dan Informasi Perusahaan 3. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan 4. Hadiah Cindermata, Gratifikasi, dan Suap 5. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang dan Minuman Keras 6. Aktivitas Politik 7. Pencatatan dan Pelaporan 8. Benturan Kepentingan Kode etik tersebut adalah pedoman untuk setiap Duta Askes dalam menjalankan kegiatannya. Dalam praktiknya sehari-hari, penerapan kode etik pada PT Askes dibantu oleh Komite Etika Perusahaan yang bertugas untuk memonitor kepatuhan terhadap Kode
1
Etik Askes serta Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertugas untuk memeriksa ketaatan terhadap Kode Etik Askes. Mekanisme penegakkan kode etik diatur sebagai berikut : 1. Terdapatnya laporan pelanggaran Kode Etik baik melalui media surat atau email kepada atasan langsung pegawai atau Komite Etika 2. Setiap laporan yang masuk akan diperhatikan secara serius dan akan ditindaklanjutin sesuai prosedur yang sudah ditetapkan perusahaan oleh Komite Etika 3. Pelaksanaan proses penyelidikan 4. Penetapan sanksi apabila hasil penyelidikan menyatakan pegawai melakukan pelanggaran kode etik. Komite Etika Perusahaan bertanggung jawab untuk : 1. Memonitor kepatuhan terhadap Kode Etik Askes dan memberikan laporan “Daftar Pelanggaran” kepada Komisaris dan Direksi yang berisi catatan pelanggaran, baik yang potensial ataupun yang benar-benar terjadi. Selanjutnya Komisaris dan Direksi bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut atas laporan Komite Etika Perusahaan dan berwenang menetapkan sanksi. 2. Harus memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam hal tindak lanjut penyelesaian pelanggaran Kode Etik. 3. Memberikan pengarahan untuk memastikan bahwa praktek bisnis Perusahaan sudah memenuhi standar etika, integritas dan perilaku profesional. Setiap tahun, seluruh insan Perusahaan baik karyawan maupun pimpinan perusahaan mendatangani pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Askes sebagai
2
komitmen pribadi untuk mematuhi kode etik tersebut. Penandatanganan dilakukan pada setiap awal tahun. Berikut adalah bentuk surat pernyataannya.
Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik Askes Saya yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan setuju untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik Askes yang bersedia menerima sanksi jika melakukan pelanggaran sesuai Pedoman Perusahaan. Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik merupakan hal penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Perusahaan. ____________________ Tanda tangan ____________________ Nama ____________________ Nomor Induk Pegawai ____________________ Tanggal
Setiap karyawan memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Askes baik yang dilakukan oleh sesama karyawan maupun pihak-pihak yang terkait secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mempengaruhi reputasi Perusahaan. Hak pelaporan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan dilakukan hanya apabila diyakini terjadi pelanggaran, bukan pelaporan yang bertujuan menjatuhkan seseorang. Berikut ini adalah bentuk surat pelaporan.
3
Laporan Pelanggaran Kode Etik Askes Bersama ini saya sampaikan laporan mengenai terjadinya/dugaan terjadinya* pelanggaran atas Kode Etik Askes. Nama Pelanggar Nomor Induk Pegawai Jenis Pelanggaran Waktu dan Tempat Pelanggaran Saksi Lain Penjelasan ringkas kejadian Saya, yang melaporkan Nama Nomor Induk Pegawai Tanggal Tanda Tangan
: : : : : : : : : : :
* coret yang tidak perlu
Perihal
dalam
pemberian/penerimaan
cinderamata/hadiah,
Perusahaan
memberikan toleransi berdasarkan pertimbangan atas dasar pemberian/penerimaan hadiah yang dilakukan, dan berdasarkan nilai dari cinderamata/hadiah yang harus dalam tingkatan wajar. Berikut adalah surat pelaporan dalam hal pemberian/penerimaan cinderamata. Laporan Penerimaan dan Pemberian Hadiah Kepada Yth. Kepala KC/Bidang/Regional/Divisi/SPI/Sekretaris Perusahaan/Komite Etika Perusahaan di .................. Bersama ini saya sampaikan bahwa saya : Nama/NPP : Unit Kerja : Tanggal : Telah menerima/memberi* hadiah/pemberian* dari/kepada* Nama Pihak/ Instansi Pemberi/Penerima* : .......... berupa uang/ barang* dengan nilai sebesar Rp. ...... dalam rangka kegiatan ......... sebagai bentuk ........... atas kegiatan tersebut. Tanda Tangan :
* coret yang tidak perlu
4
Laporan
tersebut
diberikan
kepada
Komite
Etika
untuk
ditentukan
apakah
pemberian/penerimaan hadiah masih dalam tahap yang ditolerir apa tidak dan dipastikan bahwa dalam hal pemberian/penerimaan hadiah, tidak ada hubungannya dengan bisnis Askes. Dalam menetapkan sanksi terkait pelanggaran Kode Etik Askes, maka pedoman yang berlaku yakni : 1. Jika melalui penyelidikan terbukti Duta Askes yang dilaporkan melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Jika pelanggaran dilakukan oleh pegawai Perusahaan, maka Direksi berwenang menetapkan sanksi berdasarkan Peraturan Perusahaan yang terkait. 3. Jika pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi, maka Komisaris sebagai Dewan berwenang menetapkan sanksi. 4. Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Perusahaan dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlaku di unit kerja pegawai dapat mengarah pada tindakan pendisiplinan, hingga dan termasuk pemberhentian langsung atas hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan Perusahaan. Lebih lanjut, pelanggaran terhadap Kode Etik ini juga merupakan suatu pelanggaran hukum sehingga dapat dikenakan hukuman pidana atau perdata bagi pegawai, atasan pegawai dan/atau Perusahaan. Pemberian sanksi terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik Askes diatur dalam Peraturan Perusahaan. Dalam Peraturan Perusahaan, diatur tentang jenis-jenis bentuk pelanggaran, tingkatan pelanggaran dan sanksi yang diberikan berdasarkan tingkatan
5
pelanggaran. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur terkait pelanggaran Kode Etik Askes. Menurut Peraturan Perusahaan PT.Askes (Persero) Tahun 2009, Bab XI tentang Pelanggaran Disiplin, pada Pasal 44 dijelaskan : 1. Jenis Pelanggaran Disiplin terdiri dari : a. Pelanggaran Disiplin Ringan b. Pelanggaran Disiplin Sedang c. Pelanggaran Disiplin Berat 2. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang melanggar Peraturan Perusahaan merupakan pelanggaran disiplin. 3. Terhadap Pegawau
yang melanggar disiplin dikenakan sanksi berupa
tindakan/hukuman disiplin. 4. Tujuan Perusahaan dalam memberikan sanksi adalah bersifat memperbaiki serta mendidik. Dengan demikian kepada Pegawai yang melanggar Peraturan selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Pada Pasal 45, tentang Pelanggaran Disiplin Ringan dijelaskan bahwa yang dikategorikan Pelanggaran Disiplin Ringan adalah : 1. Tidak mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di Perusahaan 2. Tidak memakai pakaian seragam kerja yang sopan dan rapi 3. Melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha/berdagang pada jam kerja 4. Dinilai kurang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang secara tidak langsung dapat merugikan perusahaan, antara lain kurang memahami atau kurang peduli/kurang kontrol/kurang teliti.
6
5. Membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio, menonton televisi pada waktu jam kerja, kecuali bagi Pegawai yang karena tugas pekerjaannya harus melakukannya. 6. Tidak melapor ditempat kedudukan baru pada waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perusahaan, kecuali terdapat pertimbangan lain atas seijin Direksi. 7. Meninggal tempat tugas tanpa ijin atasan dalam jam kerja 8. Tidak melaporkan perubahan sususan keluarga pada setiap terjadinya perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian dan lepas dari tanggungan. Pada Pasal 46, tentang Pelanggaran Disiplin Sedang dijelaskan bahwa, yang dikategorikan Pelanggaran Disiplin Sedang adalah : 1. Tidak menggunakan, tidak melindungi atau tidak memelihara dengan sebaikbaiknya peralatan atau asset milik perusahaan yang dipercayakan atau diberikan kepadanya guna membantu Pegawai dalam melaksanakan tugas. 2. Tidak memelihara sikap dan tidak bertingkah laku sopan santun serta tidak memberikan pelayanan yang optimal terhadap sesama Pegawai, Pelanggan, Tamu dan Relasi Perusahaan sesuai dengan kedudukannya sebagai Pegawai Perusahaan. 3. Bersikap tidak tegas, tidak adil, tidak objektif dan kurang bijaksana terhadap bawahan serta tidak membimbing serta kurang memotivasi bawahannya untuk meningkatkan prestasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 4. Tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan untuk kepentingan perusahaan.
7
5. Tidak menciptakan dan memelihara kerja sama/suasana kerja yang harmonis antar sesama Pegawai maupun antar unit kerja, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal. 6. Tidak saling menghormati antar Pegawai yang menganut Agama/Kepercayaan yang berlainan 7. Memberikan contoh yang tidak baik kepada bawahan dan tidak memberikan kesempatan serta dukungan dalam pengembangan karir. 8. Tidak segera melaporkan kepada atasannya bila mengetahui terdapat hal-hal yang merugikan atau membahayakan Perusahaan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materi lainnya. 9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam, menghasut, berbohong yang dapat merugikan orang lain 10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan 11. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang patut diketahui atau patut diperkirakan berkaitan dengan tugas jabatan atau kedudukan sehingga secara langsung merugikan Perusahaan atau merusak citra Perusahaan. 12. Tidak masuk kerja tanpa izin selama 3 (tiga) hari kerja dalam setahun. 13. Sengaja atau karena kelalaiannya sehingga merusak atau menghilangkan barang milik orang lain di lingkungan Perusahaan 14. Mengadakan rapat atau pertemuan ditempat kerja/lingkungan Perusahaan tanpa izin Perusahaan dan tidak untuk kepentingan Perusahaan
8
Pada Pasal 47, tentang Pelanggaran Disipilin Berat dijelaskan bahwa, yang termasuk Pelanggaran Disiplin Berat adalah : 1.
Menyalahgunakan wewenang
2.
Menyalahgunakan atau menggelapkan uang, barang-barang dan atau surat-surat berharga milik Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3.
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang/dokumen/surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah atau tanpa seizin Perusahaan
4.
Melakukan penipuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan atau pihak lain terkait dengan Perusahaan
5.
Memanipulasi
data,
memalsukan
surat/ijazah/dokumen
atau
memberikan
keterangan/dokumen palsu kepada Perusahaan atau kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan 6.
Melakukan pungutan tidak sah dalam melakukan tugas dengan dalih dan bentuk apapun untuk kepentingan pribadi/golongan atau pihak lain
7.
Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan, membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Perusahaan untuk kepentingan Golongan/Pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan
8.
Menghalang-halangi atau menghambat kelancaran tugas Perusahaan, mengajak atau menganjurkan melakukan sesuatu yang diketahui dan patut diduga akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan
9
9.
Melakukan kegiatan bersana-sama dengan atasan dan/atau teman sejawat dan/atau bawahan dan/atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara tidak langsung dapat merugikan Perusahaan
10. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan/jabatan sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan 11. Melakukan perbuatan asusila dan/atau pelecehan seksual dilingkungan kantor baik di jam kerja maupun diluar jam kerja 12. Membukuk atau mempengaruhi rekan kerja, Pejabat atau Pegawai lainnya untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau norma-norma kesusilaan 13. Dengan sengaja merusakan atau karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan barang/asset milik perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan 14. Melakukan perjudian, minum minuman keras/mabuk, membawa /memakai /menyalahgunakan serta mengedarkan narkoba dan/atau obat-obatan terlarang ditempat kerja 15. Sengaja memukul/melukai atau mencoba memukul/melukai sesama Pegawai atau orang lain karena suatu sebab dalam perselisihan yang berhubungan dengan pekerjaan pada Perusahaan 16. Melakukan ancaman, penghinaan, atau membahayakan para Pejabat/Pegawai beserta keluarganya dilingkungan Perusahaan atau pihak lain yang terkait dengan Perusahaan 17. Membuat kegaduhan, kekacauan di tempat kerja atau berkelahi di tempat kerja
10
18. Membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang terlarang lainnya yang dapat membahayakan orang lain di lingkungan Perusahaan 19. Melakukan kegiatan usaha, menjadi pengurus atau penasehat pada mitra usaha Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan 20. Melakukan kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang tidak sesua dengan asas, tujuan, hakikat dan sifat pekerjaan Pada Pasal 48 tentang Sanksi Pelanggaran Disiplin, menyatakan : 1. Sanksi pelanggaran ringan terdiri dari : a. Peringatan lisan b. Peringatan tertulis 2. Ditinjau dari segi sebabnya terdapat 2 (dua) macam surat peringatan tertulis berupa: a. Surat Peringatan karena Predikat Kinerja Tahunannya kurang memenuhi syarat yaitu Perlu Peningkatan (PP) atau lebih rendah ( Kurang Berprestasi (KB), Berkinerja Buruk (BB)). Peringatan tertulis ini dibuat oleh atasan langsung yang dapat memberikan peringatan kepada Pegawai yang bersangkutan bahwa tunjangan prestasi yang diberikan Perusahaan tidak penuh 100 (seratus) persen dan tidak mendapat kenaikan skala gaji atau Grade Pegawai b. Surat Peringatan karena suatu kesalahan atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut pada Peraturan Perusahaan. 3. Menurut tingkatannnya surat peringatan terdiri dari : a. Surat Peringatan Pertama b. Surat Peringatan Kedua
11
c. Surat Peringatan Ketiga 4. Perusahaan dapat langsung memberikan Surat Peringatan terakhir kepada Pegawai apabila : a. Setelah 3 (tiga) kali berturut-turut pegawai tetap menolak untuk menaati perintah atau penugasan yang layak sesuai dengan Peraturan Perusahaan b. Dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidakdapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya c. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba pada bidang tugas yang berlainan 5. Jika setelah dikeluarkannya surat peringatan ketiga, masih terulang lagi hal-hal yang tercela, Pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Perusahaan 6. Bagi Pegawai yang menerima teguran tertulis, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan apabila teguran tersebut dinilai tidak benar. Pengajuan keberatan atas Peringatan Tertulis tersebut harus diajukan langsung kepada atasan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender 7. Surat Peringatan dibuat 3 (tiga) rangkap dan dibagikan kepada : a. Asli
: diterimakan kepada Pegawai yang bersangkutan
b. Duplikat
: untuk arsip Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia/Kepala PT Askes (Persero) Regional untuk Pegawai di daerah
c. Tripikat
: untuk arsip diperuntukkan bagi arsip unit kerja dimana Pegawai itu bekerja
8. Jangka waktu berlakunya surat-surat peringatan adalah sebagai berikut :
12
a. Surat Peringatan Pertama
: 6 bulan
b. Surat Peringatan Kedua
: 6 bulan
c. Surat Peringatan Ketiga
: 6 bulan
Bila selama masa tersebut Pegawai yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran yang sama atau yang lain, maka surat peringatan akan gugur setelah masa yang ditentukan di atas 9. Sanksi Pelanggaran Disiplin Sedang terdiri dari : a. Penundaan Kenaikan Skala Gaji b. Penundaan Kenaikan Grade Pegawai c. Penurunan Skala Gaji Pegawai 10. Sanksi Pelanggaran Disiplin Berat terdiri dari : a. Penurunan Grade Pegawai b. Penurunan Jabatan c. Pembebasan dari Jabatan d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai Pegawai e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 11. Pegawai yang berdasarkan hasil
pemeriksaan terbukti melakukan
pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat
beberapa
dijatuhi 1 (satu) jenis sanksi
pelanggaran disiplin yang terberat. Pasal 49, tentang Kewenangan Penetapan Sanksi, memuat : 1. Wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin pada dasarnya adalah wewenang Direksi
13
2. Direksi dapat mendelegasikan kewenangan menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin ringan kepada : a. Kantor Pusat oleh Kepala Divisi / SPI / Corporate Secretary b. PT Askes (Persero) Regional oleh Kepala PT Askes (Persero) Regional c. PT Askes (Persero) Cabang oleh Kepala PT Askes (Persero) Cabang 3. Sanksi Pelanggaran disiplin sedang dan berat hanya dapat dijatuhkan oleh Direksi 4. Penetapan
sanksi
didasarkan
pada
pelanggaran
disiplin
pegawai
yang
bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan / pembinaan yang telah dilakukan. 4.2
Jenis ketidakpatuhan yang ditemukan selama tahun 2008 - 2012 Dalam melakukan audit kepatuhan terhadap kode etik perusahaan, penulis
melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan, dan penulis mendapatkan dokumen terkait ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pegawai pada kantor pusat PT.ASKES yang diberikan oleh bagian SPI (Sistem Pengawasan Internal) pada perusahaan tersebut. Berikut ini adalah tabel berisi temuan atas ketidakpatuhan yang terjadi dari tahun 2008-2012. Tabel dikelompokkan menjadi : 1. Pelaku dari ketidakpatuhan, yang dibagi menjadi General Manager, Manager, Asisten Manager dan Pelaksana 2. Jenis ketidakpatuhan selanjutnya disingkat menjadi K, dan ditambahkan nomor dibelakangnya sesuai urutan dari 8 Kode Etik Perusahaan. 3. Tingkatan dari ketidakpatuhan, yakni sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT Askes (Persero) Tahun 2009
14
4. Sanksi yang dikenakan, yakni sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT Askes (Persero) Tahun 2009 Penulis juga melakukan wawancara kepada bagian SPI perihal temuan-temuan pelanggaran yang terjadi dari 2008 – 2012. Wawancara berisi tentang keseluruhan pelanggaran yang terjadi, pelaku yang melakukan pelanggaran, dan sanksi yang diterapkan. Kesimpulan dari wawancara adalah Penulis diperbolehkan mempublikasikan temuan pelanggaran yang terjadi dari 2008 – 2012, dengan beberapa syarat diantaranya : 1. Pelaku pelanggaran tidak diperbolehkan dipublikasi nama dan jabatannya. Identifikasi pelanggar atas pertimbangan SPI, berdasarkan tingkatan jabatannya, dalam hal ini General Manager, Manager, Asisten Manager, dan Pelaksana. 2.
Beberapa jenis pelanggaran tidak diperbolehkan dipublikasikan secara mendetail, seperti terkait pemberian rekomendasi mitra/affiliasi, nilai nominal dari penggunaan uang perusahaan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan citra Perusahaan dan Pelaku pelanggaran.
3.
Segala jenis bisnis Perusahaan yang bukan merupakan produk Perusahaan seperti tertera pada Profil Perusahaan.
4.
Dan segala hal yang dapat menjelekkan citra Perusahaan, Pelaku pelanggaran dan pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Berdasarkan dokumen yang didapat penulis, berikut ini adalah temuan terkait
pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun 2008. Pelanggar dideskripsikan berdasarkan tingkatan jabatan yang disandang, jenis kode etik disingkat menjadi K, diikuti oleh nomor sesuai urutan 8 (delapan) Kode Etik Askes, tingkatan pelanggaran dan sanksi berdasarkan Peraturan Perusahaan.
15
Tahun 2008 No 1.
Pelaku Asisten Manager Asisten Manager
Jenis K1
3.
Pelaksana
K7
4.
Asisten Manager Pelaksana
K7
2.
5. 6. 7.
8. 9.
10.
Asisten Manager Manager
K7
K7 K3 K7
General Manager Asisten Manager
K1
Pelaksana
K7
K7
Jenis Pelanggaran Tidak disiplin jam kantor Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan kartu Jamkesmas Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan kartu Jamkesmas Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya Kelalaian pengelolaan aset Perusahaan Pembayaran benefit Perusahaan yang tidak sesuai prosedur Tidak disiplin jam kantor Pembayaran benefit Perusahaan yang tidak sesuai prosedur Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya
Tingkatan Ringan Ringan
Sanksi Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Lisan
Ringan
Peringatan Tertulis Pertama
Ringan
Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Lisan
Ringan Ringan Ringan
Peringatan Terulis Pertama
Ringan
Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Tertulis Pertama
Ringan
Ringan
Peringatan Tertulis Pertama
Dalam 2008 terdapat 10 (sepuluh) kasus terkait pelanggaran terhadap Kode Etik Askes. 1.
Pada nomor 1 tertulis jenis pelanggarannya adalah tidak disiplin jam kantor. Yang dimaksud dengan tidak disiplin jam kantor adalah keterlambatan tiba di kantor. Waktu kerja yang berlaku di PT Askes, sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 41, tentang Waktu Kerja, yakni bahwa waktu kerja yang berlaku adalah jam 08:00–12:00 (waktu kerja) , 12:00-12:30 (waktu istirahat) , 12:30-16:30 (waktu kerja).
2.
Untuk nomor 2 yaitu kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan kartu Jamkesmas. Yang dimaksud Jamkesmas adalah jaminan kesehatan masyarakat yakni salah satu program PT Askes dalam bentuk asuransi kesehatan untuk pengguna jasa PT Askes.
Pelanggarannya berupa ketidaksesuaian antara laporan dari Pelanggar 16
dengan laporan dari PPK (Pemberi Pelayan Kesehatan). PPK adalah suatu unit yang bertugas menangani prosedur Jamkesmas dalam hal ini dari verifikasi kepesertaan,, penerbitan SKP (Surat Keabsahan Peserta) hingga menangani keluhan peserta. 3.
Untuk kasus nomor 3, pelanggaran sama dengan kasus nomor 2, dan sanksi yang dikenakan juga sama dengan Pelanggar pada kasus nomor 2. Pelanggar pada kasus nomor 3 merupakan bawahan dari Pelanggar pada kasus nomor 2.
4.
Untuk nomor 4 yaitu pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya yakni, bahwa Pelanggar melakukan kesalahan dalam pengklasifikasian program yang diberikan kepada peserta, dalam hal ini, pencatatan seharusnya dilakukan untuk program RITL (Rawat Inap Tingkat Lanjutan) namun yang bersangkutan mencatatnya dalam RITP (Rawat Inap Tingkat Pertama). Pelanggaran tergolong Ringan, karena Rumah Sakit yang bersangkutan memberikan verifikasi terhadap pelayanan yang diberikan sehingga kesalahan pencatatan dapat diperbaiki. Pelayanan dalam RITP dan RITL menuntut adanya pemahaman peserta tentang klaim hak berdasarkan penyakit yang diderita beserta pelayanan yang didapatkan. Mayoritas dari peserta tentu menginginkan RITL mengingat fasilitas dan akomodasi yang didapat, namun dari unit Jamkesmas beserta pihak Rumah Sakit yang menentukan klaim yang disetujui berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelanggar mendapatkan sanksi Peringatan Tertulis Pertama.
5.
Untuk kasus nomor 5, pelanggaran sama dengan nomor 4 dan Pelanggar dikenakan sanksi yang sama dengan Pelanggar pada kasus nomor 4.
17
6.
Untuk nomor 6, yakni kelalaian pengelolaan asset Perusahaan, Pelanggar terbukti lalai menggunakan kendaraan Dinas yaitu menggunakan kendaraan Dinas untuk kepentingan pribadi. Pelanggar hanya mendapatkan peringatan Lisan.
7.
Untuk nomor 7, pelanggaran berupa kesalahan Pelanggar dalam menetapkan biaya kepada
konsumen, dalam arti biaya yang dibebankan diluar ketentuan yang
berlaku. Dalam hal ini, biaya asuransi untuk obat yang seharusnya ditanggung oleh Perusahaan yang sesuai dengan Program yang berlaku, dibebankan kepada konsumen. Pelanggaran termasuk dalam tingkatan ringan karena kelebihan biaya yang dibebankan kepada konsumen sudah dikembalikan ketika konsumen melakukan complain Pelanggar mendapatkan Peringatan Tertulis Pertama. 8.
Untuk nomor 8, pelanggaran sama seperti nomor 1 dan Pelanggar dikenakan sanksi yang sama dengan Pelanggar pada kasus nomor 1.
9.
Untuk nomor 9, pelanggaran sama dengan pelanggaran nomor 7, dan Pelanggar juga dikenakan sanksi yang sama dengan Pelanggar tersebut. Pelanggar merupakan bawahan dari Pelanggar pada kasus nomor 7.
10. Untuk nomor 10, pelanggaran sama seperti nomor 4, dan pelanggar juga dikenakan sanksi sama seperti Pelanggar pada kasus nomor 4. Berikut ini adalah temuan terkait pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun 2009. Pelanggar dideskripsikan berdasarkan tingkatan jabatan yang disandang, jenis kode etik disingkat menjadi K, diikuti oleh nomor sesuai urutan 8 (delapan) Kode Etik Askes, tingkatan pelanggaran dan sanksi berdasarkan Peraturan Perusahaan.
18
Tahun 2009 No Pelaku 1. General Manager 2. Manager 3. 4. 5. 6.
Asisten Manager Asisten Manager Asisten Manager Pelaksana
Jenis K1 K7 K7 K7 K7 K7
Jenis Pelanggaran Tidak disiplin jam kantor Pembayaran benefit Perusahaan yang tidak sesuai prosedur Pembayaran benefit Perusahaan yang tidak sesuai prosedur Pengelolaan uang muka kerja Pembayaran benefit Perusahaan yang tidak sesuai prosedur Pembayaran benefit Perusahaan yang tidak sesuai prosedur
Kategori Ringan
Sanksi Peringatan Tertulis Kedua Peringatan Terulis Pertama Peringatan Terulis Pertama Penurunan Skala Gaji
Ringan Ringan Sedang Ringan
Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Tertulis Pertama
Ringan
Selama tahun 2009, terjadi 5 (lima) kasus pelanggaran kode etik pada kantor pusat PT Askes. 1.
Peraturan Perusahaan pada pasal 41, tentang Waktu Kerja, Waktu kerja yang berlaku di PT Askes, yakni bahwa waktu kerja yang berlaku adalah jam 08:00– 12:00 (waktu kerja) , 12:00-12:30 (waktu istirahat) , 12:30-16:30 (waktu kerja). Ketidakdisplinan dalam jam kerja adalah berupa keterlambatan tiba di kantor. Dan untuk pelanggaran nomor 1, berupa keterlambatan masuk kerja.
2.
Untuk kasus nomor 2, pelanggaran berupa menetapkan biaya yang dibebankan kepada konsumen diuar dari ketentuan yang berlaku.
Yakni program yang
merupakan hak seorang konsumen berdasarkan diagnosa yang dilakukan adalah Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), namun dalam perihal pelaporan, yang tercatat adalah Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP). Adanya perbedaan nilai asuransi yang diberikan antara RITP dan RITL menyebabkan konsumen mendapatkan beban biaya yang seharusnya merupakan kewajiban Perusahaan. Pelanggar dinilai lalai dalam memberikan dan menyetujui laporan karena tidak
19
melakukan pemeriksaan ulang berkaitan dengan klaim-klaim yang diajukan oleh konsumen. Pelanggar Pelanggaran termasuk dalam tingkatan Ringan dikarenakan ketika konsumen melakukan komplain kepada Perusahaan, Perusahaan langsung memberikan koreksi dan mengembalikan uang yang bukan merupakan kewajiban dari konsumen. Pelanggar dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama. 3.
Untuk kasus nomor 3, pelanggaran sama dengan kasus nomor 2, dan Pelanggar dikenai sanksi yang sama. Pelanggar adalah bawahan dari Pelanggar pada kasus nomor 2.
4.
Untuk kasus nomor 4, pelanggaran berupa nilai uang pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan nilai uang muka kerja yang pertama kali diajukan dalam proposal. Pelanggar mengajukan proposal dengan uang muka sebesar 100%, dan diberi tenggat waktu 1 (satu) bulan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap uang muka tersebut. Ketika tenggat waktu tiba, Pelanggar hanya dapat mempertanggungjawabkan uang mukanya sebesar 70% dari total uang muka kerja. Pelanggaran tersebut dikategorikan dalam tingkatan sedang, dan dikenakan sanksi Penurunan Skala Gaji. Nilai persentase dari uang muka kerja dan uang pertanggungjawaban adalah hasil wawancara dengan bagian SPI. Penulis tidak diberikan informasi mendetail terkait Program Kerja yang diajukan, nilai nominal uang muka kerja dan nilai nominal uang pertanggungjawaban.
5.
Untuk kasus nomor 5, pelanggaran berupa pembebanan biaya kepada konsumen diluar ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, konsumen seharusnya mendapatkan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) namun dalam pencatatan dan pelaporan, yang tertera adalah Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP). Adanya perbedaan nilai
20
asuransi antara RITP dan RITL menyebabkan adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen. Pengungkapan kasus ini terjadi ketika konsumen melakukan klaim kepada Perusahaan. Perusahaan langsung mengembalikan uang konsumen. Pelanggaran termasuk dalam tingkatan Ringan dan Pelanggar dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama. 6.
Untuk kasus nomor 6, pelanggaran sama dengan kasus nomor 5, dan Pelanggar dikenakan sanksi yang sama dengan Pelanggar pada kasus nomor 5. Pelanggar merupakan bawahan dari Pelanggar pada kasus nomor 5. Berikut ini adalah temuan terkait pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun
2010. Pelanggar dideskripsikan berdasarkan tingkatan jabatan yang disandang, jenis kode etik disingkat menjadi K, diikuti oleh nomor sesuai urutan 8 (delapan) Kode Etik Askes, tingkatan pelanggaran dan sanksi berdasarkan Peraturan Perusahaan.
Tahun 2010 No Pelaku 1. Asisten Manager
Jenis K7
Jenis Pelanggaran Pengelolaan uang muka kerja
Kategori Sedang
Ringan
Ringan Berat
Peringatan Lisan Pembebasan Jabatan Selama 2 tahun
Ringan Sedang
Peringatan Tertulis Pertama Penundaan Kenaikan Skala Gaji selama 1 tahun
2.
Manager
K7
3. 4.
Manager Asisten Manager
K1 K7
5.
Pelaksana
K1
Pembayaran benefit Perusahaan yang tidak sesuai prosedur Tidak disiplin jam kantor Penyalahgunaan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi Tidak disiplin jam kantor
6.
Pelaksana
K7
Pengelolaan uang muka kerja
Sanksi Penundaan Kenaikan Skala Gaji selama 1 tahun Peringatan Tertulis Pertama
21
Selama tahun 2010, ditemukan 6 (enam) kasus terkait pelanggaran kode etik pada PT Askes. 1. Untuk pelanggaran nomor 1, Pelanggar mengajukan proposal tentang suatu Program Kerja kepada pihak Perusahaan. Perusahaan mengajui proposal tersebut dan memberikan uang muka kerja sebesar 100%, dan memberikan tenggat waktu 1 (satu) bulan untuk mempertanggungjawabkan uang muka kerja tersebut. Ketika tenggat waktu tiba, Pelanggar hanya mampu mempertanggungjawabkan 90% dari uang muka kerja tersebut. Pelanggaran termasuk dalam tingkatan Ringan, dan Pelanggar dikenakan sanksi Penundaan Kenaikan Skala Gaji selama 1 tahun. Untuk nilai persentase didapat dari hasil wawancara dengan bagian SPI, dan penulis tidak diberikan nilai nominal terkait uang muka kerja dan uang muka yang dipertanggungjawabkan. 2.
Untuk kasus nomor 2, berupa kesalahan Pelanggar dalam membebankan biaya kepada konsumen, dimana biaya yang dibebankan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran termasuk dalam tingkatan Ringan mengingat ketika konsumen melakukan complain, pihak Perusahaan langsung melakukan koreksi terhadap biaya yang dibebankan, dan nilai yang sudah dibayarkan yang bukan merupakan kewajiban konsumen, dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelanggar dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama.
3.
Peraturan Perusahaan pada pasal 41, tentang Waktu Kerja, Waktu kerja yang berlaku di PT Askes, yakni bahwa waktu kerja yang berlaku adalah jam 08:00– 12:00 (waktu kerja) , 12:00-12:30 (waktu istirahat) , 12:30-16:30 (waktu kerja). Ketidakdisplinan dalam jam kerja adalah berupa keterlambatan tiba di kantor. Dan
22
untuk pelanggaran nomor 3, berupa keterlambatan masuk kerja. Pelanggaran termasuk dalam tingkatan Ringan, dan Pelanggar dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama. 4. Untuk kasus nomor 4, pelanggaran berupa perjalanan Dinas fiktif yang dilakukan Pelanggar selama 3 (tiga) kali. Dalam hal ini, Pelanggar tidak melakukan perjalanan Dinas, namun tetap mengklaim uang Perjalanan Dinas yang termasuk dalam anggaran. Pengungkapan pelanggaran tersebut, terjadi ketika bagian SPI, melakukan pemeriksaan terhadap jasa Travel yang digunakan oleh Pelanggar. Dari hasil pengungkapannya, terbukti bahwa jasa Travel yang digunakan Pelanggar adalah jasa Travel yang menyediakan jasa untuk memalsukan tiket perjalanan. Dalam hal ini berarti terjadi penyalahgunaan uang Perusahaan untuk kepentigan pribadi. Pelanggaran ini termasuk dalam tingkatan Berat, dikarenakan Pelanggar sudah melakukan pelanggaran yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu setahun. Pelanggar dikenakan sanksi Pembebasan Jabatan selama 2 (dua) tahun, untuk memberikan efek jera kepada Pelanggar. Penentuan waktu 2 (dua) tahun didasarkan atas Pelanggar yang dinilai berprestasi dan cakap dalam melaksanakan tugasnya, tentunya diluar dari pelanggaran yang dilakukannya. 5.
Untuk kasus nomor 5, pelanggaran berupa ketidakdisiplinan dalam mentaati jam kerja yang berlaku pada PT Askes. Peraturan Perusahaan pada pasal 41, tentang Waktu Kerja, Waktu kerja yang berlaku di PT Askes, yakni bahwa waktu kerja yang berlaku adalah jam 08:00–12:00 (waktu kerja) , 12:00-12:30 (waktu istirahat) , 12:30-16:30 (waktu kerja). Ketidakdisplinan dalam jam kerja adalah berupa
23
keterlambatan tiba di kantor. Pelanggaran termasuk dalam tingkatan Ringan, dan Pelanggar dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama. 6.
Untuk kasus nomor 6, pelanggaran berupa pelanggaran berupa ketidaksesuaian antara nilai pertanggungjawaban uang muka kerja dengan nilai uang muka kerja yang diajukan dalam proposal. Pelanggar mengajukan proposal untuk suatu Program Kerja, dan disetujui oleh Perusahaan dan diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mempertanggungjawabkan uang muka kerja tersebut. Ketika tenggat waktu tiba, Pelanggar hanya dapat mempertanggungjawabkan 90% dari uang muka kerja. Pelanggaran termasuk dalam kategori Sedang, dan Pelanggar mendapatkan sanksi Penundaan Kenaikan Skala Gaji selama 1 tahun. Nilai persentase dari uang muka kerja dan uang pertanggungjawaban adalah berdasarkan hasil wawancara dengan bagian SPI. Penulis tidak diberikan informasi terkait Program Kerja yang diajukan, nilai nominal uang muka kerja, dan nilai nominal uang pertanggungjawaban. Untuk kasus nomor 1 dan nomor 6, kedua Pelanggar terkait dalam Program Kerja yang sama. Berikut ini adalah temuan terkait pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun
2011. Pelanggar dideskripsikan berdasarkan tingkatan jabatan yang disandang, jenis kode etik disingkat menjadi K, diikuti oleh nomor sesuai urutan 8 (delapan) Kode Etik Askes, tingkatan pelanggaran dan sanksi berdasarkan Peraturan Perusahaan.
24
Tahun 2011 No Pelaku 1. Manager 2.. Asisten Manager 3. Pelaksana 4. 5.
Asisten Manager Manager
Jenis K1 K1 K8 K8 K8
Jenis Pelanggaran Tidak disiplin jam kantor Tidak disiplin jam kantor Penyalahgunaan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi Penyalahgunaan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi Penyalahgunaan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi
Kategori Ringan Ringan Berat Berat Berat
Sanksi Peringatan Tertulis Peringatan Tertulis SKTM Kerugian Perusahaan ( Ganti Rugi SKTM Kerugian Perusahaan ( Ganti Rugi ) SKTM Kerugian Perusahaan ( Ganti Rugi ) dan Diberhentikan
Selama tahun 2011, terjadi 5 (lima) kasus pelanggaran kode etik Askes. 1.
Untuk kasus nomor 1, seperti yang tertera pada Peraturan Perusahaan pada pasal 41, tentang Waktu Kerja, Waktu kerja yang berlaku di PT Askes, yakni bahwa waktu kerja yang berlaku adalah jam 08:00–12:00 (waktu kerja) , 12:00-12:30 (waktu istirahat) , 12:30-16:30 (waktu kerja). Ketidakdisplinan dalam jam kerja adalah berupa keterlambatan tiba di kantor.
2.
Untuk nomor 2, pelanggaran sama seperti nomor 1 dan Pelanggar dikenakan sanksi yang sama.
3.
Untuk nomor 3,4 dan 5, disebutkan pelanggaran Penyalahgunaan Uang Perusahaan untuk kepentingan Pribadi. Penulis mengelompokkannya kedalam kode etik yang ke 8, yakni Benturan Kepentingan, yakni karena Pelanggar dalam hal ini menentukan mitra/affiliasi berdasarkan pertimbangan pribadi dengan mitra/affiliasi yang bersangkutan. Seperti yang tertera dalam Kode Etik Askes, yakni bahwa Duta Askes diwajibkan menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan pelanggan/mitra/vendor. Pelanggar berjumlah 3 (tiga) yakni dari Manager, Asisten Manager dan Pelaksana. Manager
25
terbukti memiliki hubungan yang bersifat personal dengan mitra/affiliasi yang bersangkutan, sehingga Perusahaan mengalami kerugian. Manager yang terkait langsung diberhentikan sebagai karyawan dan diwajibkan mengganti kerugian yang dialami Perusahaan. Untuk Asisten Manager dan Pelaksana tidak diberhentikan, hanya diwajibkan mengganti kerugian Perusahaan, dengan pertimbangan, bahwa mereka tidak memiliki benturan kepentingan dengan mitra/affiliasi terkait. Penulis tidak diberikan informasi terkait tentang nilai nominal dari kerugian yang dialami Perusahaan, dan nilai ganti rugi yang diwajibkan bagi Pelanggar. Sanksi/hukuman yang diberikan adalah diluar dari Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi ini adalah rekomendasi dari Komite Etika kepada Dewan Direksi selaku pemberi sanksi. Berikut ini adalah temuan terkait pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun 2012. Pelanggar dideskripsikan berdasarkan tingkatan jabatan yang disandang, jenis kode etik disingkat menjadi K, diikuti oleh nomor sesuai urutan 8 (delapan) Kode Etik Askes, tingkatan pelanggaran dan sanksi berdasarkan Peraturan Perusahaan.
Tahun 2012 No Pelaku 1. General Manager
Jenis K4
2.. 3.
Pelaksana Manager
K7 K8
4.
Asisten Manager Asisten Manager
K7
5.
K7
Jenis Pelanggaran Penerimaan cinderamata tanpa disertai pelaporan
Kategori Sedang
Pengelolaan uang muka kerja Penyalahgunaan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi Pengelolaan uang muka kerja
Sedang Berat
Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan kartu Jamkesmas
Ringan
Sedang
Sanksi Penundaan Kenaikan Skala Gaji selama 2 tahun Penurunan Skala Gaji Penurunan Status Jabatan dan Penurunan Skala Gaji Penurunan Skala Gaji Peringatan Tertulis Pertama
26
Selama tahun 2012, ditemukan 5 (lima) kasus pelanggaran kode etik Askes. 1.
Untuk nomor 1 terkait penerimaan cinderamata tanpa disertai pelaporan, seperti penjelasannya, Pelanggar menerima cinderamata dari salah satu mitra/affiliasi, bukan dengan adanya dorongan agar Perusahaan dapat bermitra dengan mitra/affiliasi yang bersangkutan. Penerimaan cinderamata/hadiah dalam Kode Etik Askes masih dapat ditolerir berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, pada setiap penerimaan cinderamata/hadiah yang ditolerir oleh Perusahaan, penerima atau pemberi diwajibkan memberikan laporan terhadap Perusahaan terkait penerimaan tersebut. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa pemberian/penerimaan hadiah tersebut tidak berhubungan dengan bisnis Askes serta
nilai
cinderamata/hadiah
masih
dalam
nilai
yang
wajar.
Pemberian/penerimaan hadiah adalah mutlak berdasarkan hubungan kekerabatan yang erat. Atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan menjelekan citra Perusahaan, namun dengan pertimbangan adanya unsur ketidaksengajaan, maka pelanggaran dikategorikan dalam tingkatan Sedang. Dan Pelanggar dikenakan sanksi Penundaan Kenaikan Skala Gaji selama 2 (dua) tahun. 2.
Untuk kasus nomor 2, yang dimaksud dengan pengelolaan uang muka kerja adalah, nilai pertanggungjawaban suatu program kerja tidak sesuai dengan nilai yang diajukan dalam proposal. Dalam hal ini, Pelanggar mengajukan sebuah program kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan. Nilai dalam proposal pengajuan adalah sebesar 100%. Perusahaan menyetujui proposal tersebut, dan Pelanggar diberikan uang muka kerja, dan diberikan batas waktu selama 1 (satu) bulan untuk mempertanggungjawabkan uang muka tersebut. 27
Ketika
tenggat
waktu
telah
tiba,
Pelanggar
hanya
mampu
mempertanggungjawabkan sekitar 70% dari uang muka kerja. Pelanggar dikenakan sanksi Penurunan Skala Gaji karena merugikan Perusahaan. Dari hasil wawancara dengan bagian SPI, untuk nilai nominal dari uang muka dan uang pertanggungjawaban, Penulis tidak diberikan informasi mendetail. Nilai persentasi adalah nilai yang diberikan oleh bagian SPI yang diwawancara. 3.
Untuk kasus nomor 3, pelanggaran berupa penunjukkan mitra/affiliasi dalam hal ini salah satu Dokter yang merupakan spesialis untuk penyakit tertentu, yang bersifat subjektif. Bersifat subjektif maksudnya adalah dengan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan terkait pemilihan mitra/affiliasi didasarkan atas hubungan personal antara Pelanggar dengan Dokter tersebut. Dalam praktiknya, Dokter yang bersangkutan ternyata melakukan kecurangan
bersama dengan
Pelanggar yang merupakan karyawan Perusahaan. Dokter yang bersangkutan melakukan diagnosa kepada konsumen yang tidak sesuai dengan diagnosa yang sebenarnya. Sehingga bentuk klaim yang didapatkan konsumen juga tidak sesuai dengan klaim yang semestinya konsumen tersebut dapatkan. Dengan kata lain, biaya klaim dari konsumen di mark up tanpa sepengatahuan dari konsumen yang bersangkutan. Proses administrasi dengan pihak Rumah Sakit dilengkapi dengan kuitansi-kuitansi fiktif. Dalam pelanggaran ini, Pelanggar dan Dokter tersebut bekerja sama sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Pelanggaran ini terungkap ketika konsumen terkait melakukan medical check up di salah satu Klinik, dan diagnosa dari Klinik tersebut berbeda dengan diagnosa dari Dokter sebelumnya. Komplain dari konsumen diterima oleh SPI, kemudia SPI melakukan penelusuran
28
kepada Dokter yang bersangkutan dan dokumen-dokumen terkait yang tersimpan di arsip Rumah Sakit. Pelanggaran termasuk dalam tingkatan Berat, dan Pelanggar dikenakan sanksi Penurunan Status Jabatan dan Penurunan Skala Gaji. 4.
Untuk kasus nomor 4, yang dimaksud dengan pengelolaan uang muka kerja adalah, nilai pertanggungjawaban suatu program kerja tidak sesuai dengan nilai yang diajukan dalam proposal. Dalam hal ini, Pelanggar mengajukan sebuah program kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan. Nilai dalam proposal pengajuan adalah sebesar 100%. Perusahaan menyetujui proposal tersebut, dan Pelanggar diberikan uang muka kerja, dan diberikan batas waktu selama 1 (satu) bulan untuk mempertanggungjawabkan uang muka tersebut. Ketika
tenggat
waktu
telah
tiba,
Pelanggar
hanya
mampu
mempertanggungjawabkan sekitar 70% dari uang muka kerja. Pelanggar dikenakan sanksi Penurunan Skala Gaji karena merugikan Perusahaan. Dari hasil wawancara dengan bagian SPI, untuk nilai nominal dari uang muka dan uang pertanggungjawaban, Penulis tidak diberikan informasi mendetail. Nilai persentasi adalah nilai yang diberikan oleh bagian SPI yang diwawancara. Untuk kasus nomor 2 dan nomor 4, kedua Pelanggar terkait dalam Program Kerja yang sama. 5.
Untuk nomor 5 yaitu kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan kartu Jamkesmas. Yang dimaksud Jamkesmas adalah jaminan kesehatan masyarakat yakni salah satu program PT Askes dalam bentuk asuransi kesehatan untuk pengguna jasa PT Askes.
Pelanggarannya berupa ketidaksesuaian antara laporan dari Pelanggar
dengan laporan dari PPK (Pemberi Pelayan Kesehatan). PPK adalah suatu unit yang bertugas menangani prosedur Jamkesmas dalam hal ini dari verifikasi
29
kepesertaan,, penerbitan SKP (Surat Keabsahan Peserta) hingga menangani keluhan peserta. Pelanggaran termasuk dalam tingkatan Ringan dikarenakan adanya verifikasi dari pihak PPK dengan pihak Perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya pengkoreksian. Pelanggar dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama. Berikut
adalah
tabel
ketidakpatuhan
berdasarkan
tingkatannya
yang
dikelompokkan berdasarkan tingkatannya yakni sesuai Peraturan Perusahaan, tahun terjadinya yakni dari 2008 sampai 2012 dan jumlah masing-masing tingkatan dan tahun.
Tingkatan Ringan
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah
10
5
3
2
1
21
1
2
3
6
Sedang Berat Jumlah
10
6
1
3
1
5
6
5
5
32
Penurunan yang signifikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 dan seterusnya, lebih disebabkan oleh adanya perubahan Peraturan Perusahaan yang waktu berlakunya adalah dari 1 Juli 2009, dimana Peraturan Tersebut mengalami perubahan berdasarkan keputusan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, No Kep 332/PHIJSKPKKAD/V/2009 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Askes (Persero). Penurunan jumlah pelanggaran dapat dilihat dari grafik berikut ini.
30
Perubahan Peraturan Perusahaan tersebut, lebih condong kepada pertambahan nilai kompensasi biaya kendaraan dinas, pemberian bantuan perumahan kepada pegawai perusahaan, bantuan uang wafat dan bantuan musibah bagi pegawai dan mantan pegawai perusahaan. Diyakini bahwa dengan adanya penambahan nilai tersebut, lebih menyadarkan para pegawai untuk menimalisir segala tindakan ketidakpatuhan. Berikut adalah tabel ketidakpatuhan yang terjadi, berdasarkan tingkat jabatan. Dikelompokkan berdasarkan tingkatan jabatan, yakni General Manager, Manager, Asisten Manager dan Pelaksana, tahun terjadinya yakni dari 2008 sampai 2012 dan jumlah berdasarkan tingkatan jabatan dan tahunnya.
Tingkatan Jabatan
2008
2009
2010
General Manager
1
1
Manager
1
1
2
Asisten Manager
5
3
Pelaksana
3
Jumlah
10
2011
2012
Jumlah
1
3
2
1
7
2
2
2
14
1
2
1
1
8
6
6
5
5
32
31
Berdasarkan tabel dan grafik diatas, ketidakpatuhan lebih condong dilakukan oleh Asisten Manager sebanyak 14 (empatbelas) kasus, diikuti Manager dengan 7 (tujuh) kasus, dan Pelaksana dengan 7 (delapan) kasus. Ketidakpatuhan yang terjadi, dapat disimpulkan lebih dominan dilakukan oleh Middle Management dan Lower Management. Untuk Upper Management, ketidakpatuhan yang dilakukan tergolong minim, karena dalam rentang 2008 sampai 2012, hanya terjadi 3 (tiga) kasus. Untuk Upper Management, dalam hal ini setingkat General Manager, pelanggaran yang terjadi 2 (dua) kasus perihal keterlambatan kerja, termasuk dalam tingkatan Ringan dan 1 (satu) kasus perihal cinderemata dan gratifikasi, termasuk dalam tingkatan Sedang. Tidak ditemukan kasus dalam tingkatan Berat. Dari informasi diatas, ditemukan kecenderungan, ketika suatu Atasan melakukan suatu Pelanggaran, maka Bawahan nya cenderung juga melakukan pelanggaran yang sama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi dimana Pelanggar nya adalah Manager dengan Asisten Manager, ataupun Asisten Manager dengan Pelaksana. Kecenderungan tersebut dapat diasumsikan karena, pihak yang melakukan pelanggaran tidak ingin pelanggarannya terdeteksi sehingga Pelanggar melibatkan Pelanggar yang
32
lain yang notabene adalah bawahannya. Faktor jabatan, yang merupakan bawahan juga turut berperan serta dalam terjadinya pelanggaran. Asisten Manager adalah yang paling yang melakukan pelanggaran. Peran Asisten Manager sebagai pengawas langsung suatu Bisnis Perusahaan yang terjadi di lapangan, dan berhubungan langsung dengan mitra/affiliasi, vendor bahkan konsumen, menyebabkan kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik sangat besar. Dalam beberapa kasus, Manager juga berperan dalam pelanggaran yang terjadi. Hal ini tentunya mendukung hipotesa tentang kecenderungan Bawahan melakukan pelanggaran yang sama dengan Atasan. Berikut ini adalah tabel ketidakpatuhan berdasarkan jenis kode etik yang dilanggar
No 1. 2.
Jenis Kode Etik Perilaku Duta Askes Rahasia Data Perusahaan
dan
Informasi
2008 2
2009 1
2010 2
2011 2
-
-
-
-
2012 -
Jumlah 7 -
3.
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
1
-
-
-
-
1
4.
Hadiah Cinderamata, Gratifikasi dan Suap
-
-
-
-
1
1
5.
Penyalahgunaan Narkotika, Terlarang, dan Minuman Keras
-
-
-
-
-
-
6.
Aktivitas Politik
-
-
-
-
-
-
7.
Pencatatan dan Pelaporan
7
5
4
-
3
19
8.
Benturan Kepentingan
-
-
-
3
1
4
Jumlah
10
6
6
5
5
32
Obat
33
Berdasarkan tabel diatas, kode etik yang paling sering tidak dipatuhi adalah kode etik yang memuat perihal Pencatatan dan Pelaporan. Perihal Pencatatan dan Pelaporan yang tergolong dalam tingkatan Ringan, maka
ketidakpatuhan tersebut berupa
ketidaktelitian perihal pencatatan dan pelaporan, dengan unsur ketidaksengajaan yang jenis ketidakpatuhan tersebut masih dapat diperbaiki karena hanya berupa human error. Sedangkan untuk pelanggaran Sedang, umumnya terkait dengan ketidakmampuan Pelanggar dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan. Dari beberapa kasus yang terjadi rentang 2008 – 2012, semuanya berupa ketidaksesuaian nilai uang pertanggungjawaban dengan nilai uang muka kerja yang diajukan pada proposal Program Kerja. Dalam mengajukan suatu Program Kerja, karyawan dituntut agar dapat mempertanggungjawabkan uang muka kerjanya sesuai dengan nilai yang diajukan. Dalam
keseluruhan
kasus
yang
terjadi,
ketidakmampuan
dalam
mempertanggungjawabkan uang muka kerja disebabkan oleh ketidakmampuan Pelanggar dalam melaksanakan Program Kerja tersebut.
Dalam hal ini terkait
pengrealokasian dana tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dan untuk pelanggaran dengan tingkatan Berat, semuanya berupa penyalahgunaan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Keseluruhan kasus disebebkan adanya penyalahgunaan wewenang jabatan oleh Pelanggar, dan melibatkan bawahan-bawahan nya. Untuk ketidakpatuhan terhadap kode etik perihal Perilaku Duta Askes, semua kasus ketidakpatuhan tergolong dalam tingkatan Ringan dan lebih didominasi kepada tindakan tidak menaati jam kerja yang berlaku. Waktu kerja yang berlaku di PT Askes, sesuai dengan Peraturan Perusahaan Pasal 41, tentang Waktu Kerja, yakni bahwa waktu kerja yang berlaku adalah jam 08:00–12:00 (waktu kerja) , 12:00-12:30 (waktu istirahat)
34
, 12:30-16:30 (waktu kerja). Untuk perilaku terkait kekerasan dalam lingkungan kerja, diskriminasi, pelecehan dan hal-hal lain berkaitan dengan hubungan antara sesama pegawai, tidak ditemukan kasus sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa nilai moral dan etika pada pegawai PT Askes, sangat dijunjung tinggi. Sedangkan untuk ketidakpatuhan terhadap kode etik perihal Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, hanya terjadi 1 (satu) kasus dan tergolong dalam tingkatan Ringan, dan pelaku hanya mendapatkan peringatan lisan. Dari hasil observasi Penulis terhadap tingkat keamanan pada Kantor Pusat PT Askes (Persero) yang dilakukan rutin terhitung dari tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan 9 Februari 2012, tingkat keamanan berada pada tahap yang memuaskan. Sistem parkir yang dijaga oleh 8 (delapan) satpam, 3 (tiga) pada pintu masuk, 3 (tiga) pada pintu keluar, 2 (dua) di tengah gedung, dan sistem parkir yang menggunakan computer based system. Untuk mobil dinas yang tercatat sebagai asset Perusahaan akan di record jam masuk serta jam keluarnya. Untuk kode etik perihal Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang dan Minuman Keras, tidak ditemukan kasus sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai PT Askes sadar betul akan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari mengkonsumsi narkotika, obat terlarang dan minuman keras. Untuk kode etik perihal Benturan Kepentingan, terjadi 4 (empat) pelanggaran. Pelanggaran tersebut dikarenakan adanya hubungan personal antara Pelanggar dengan mitra/affiliasi yang ditunjuk sehingga penunjukkan mitra/affiliasi tersebut bersifat menguntungkan Pelanggar dan pihak-pihak yang terkait dimana pelanggaran ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
35
Perihal Cinderamata, Gratifikasi dan Suap, ditemukan 1 (satu) kasus dan termasuk dalam tingkatan Sedang. Setiap penerimaan/pemberian cinderamata, harus disertai dengan laporan, untuk menghindari adanya kemungkinan penjelekkan citra Perusahaan. Dan berdasarkan informasi dari wawancara dengan pihak SPI, dapat dipastikan bahwa tidak ada satu pegawai pun pada kantor pusat PT Askes (Persero) yang terlibat dalam aktivitas politik.
4.3
Peranan Audit Kepatuhan terhadap pelaksanaan Kode Etik Askes Audit kepatuhan yang dilaksanakan pada PT Askes sangat berpengaruh besar
dalam pelaksanaan Kode Etik Askes. Prosedur untuk memastikan pelaksanaan Kode Etik Askes pada Perusahaan terorganisir secara baik. Hal ini bisa kita lihat dari komite atau bagian yang berfungsi untuk memastikan Kode Etik Askes tersebut dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Dari Komite Etika yang berfungsi untuk menilai Kode Etik Askes sudah sesuai dengan standar kode etik suatu perusahaan pada umumnya, dan memastikan kode etik tersebut selaras dengan program PT Askes untuk menjadi Good Corporate Governance (GCG). Komite Etika juga ditugaskan untuk memastikan segenap karyawan memahami dan menerapkan Kode Etik Askes di lingkungan kerja. Kemudian Sistem Pengawasan Intern (SPI) yang bertugas untuk memastikan tidak adanya terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Askes. Untuk pelanggaran yang ditemukan, SPI akan memberikan laporan kepada Direksi agar dapat ditindaklanjuti. Tindaklanjut dalam temuan pelanggaran adalah dilakukan sesuai dengan prosedur. Pelanggaran diidentifikasi kedalam tingkatan tertentu, agar dalam hal pemberian sanksi/hukuman, akan jelas kewenangannya.
36
Pemeriksaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif. Dan juga diterapkan bagian-bagian pendukung, seperti Laporan Pelanggaran Kode Etik. Karyawan diberikan hak dan kewajiban yang sama untuk melaporkan apabila melihat atau mengalami pelanggaran Kode Etik Askes. Pelaporan tidak dibatasi oleh Jabatan, dan seluruh karyawan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sehingga segala bentuk pelanggaran yang terjadi akan segera dapat dideteksi, dan kemudian diberikan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan adalah berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Askes (Persero) Tahun 2009. Peraturan Perusahaan ini disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk pelanggaran dalam tingkatan Ringan, maka atasan langsung dari Pelanggar mempunyai wewenang memberikan sanksi/hukuman sedangkan untuk pelanggaran dalam tingkatan Sedang dan Berat, maka Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi/hukuman.
37
38
