BAB 4 PEMBAHASAN 4.1
Perencanaan Evaluasi Saat melakukan evaluasi terhadap prosedur pemberian kredit pemilikan
rumah , dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu agar evaluasi yang dilakukan lebih terencana dan efektif. Tujuan dilakukannya perencanaan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi, bukti yang cukup, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan serta menghindari salah pengertian dengan pihak yang terkait. Pada perencanaan evaluasi ini, tahap yang dilakukan adalah penetapan ruang lingkup, tujuan pelaksanaan evaluasi, serta pengumpulan bukti. 4.1.1 Ruang Lingkup Evaluasi Ruang lingkup evaluasi pengendalian internal atas proses pemberian kredit pemilikan rumah adalah : 1. Mengevaluasi 5 komponen pengendalian internal menurut COSO. Yaitu
lingkungan
pengendalian,
penaksiran
risiko,
aktifitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terkait dengan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah. 2. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pengendalian internal atas prosedur pemberian
kredit pemilikan rumah pada PT. Bank
Tabungan Negara Cabang Cikarang. 3. Membuat saran-saran perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pegendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pemilikan rumah. 59
4.1.2 Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui keandalan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengendalian pada 5 komponen pengendalian internal dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah berdasarkan COSO pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang. 4.1.3 Pengumpulan Bukti Pengumpulan bukti dilakukan dengan pemberian kredit pemilikan rumah di Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dilakukan dengan melakukan pemberian kuesioner, wawancara dan studi kasus dokumentasi yang ada di Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang. Informasi-informasi yang didapat hanya terbatas pada prosedur umum pemberian kredit pemilikan rumah. 1. Wawancara Pelaksanan wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar proses pemberian kredit pemilikan rumah dan pengendalian internal dengan menggunakan prinsip COSO kepada unit analisis kredit dan bagian consumer funding di kantor Bank Tabungan Negara cabang Cikarang. Proses wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan sejumlah pertanyaan yang terlampir pada lampiran 3 yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah dan pertanyaan tentang pengendalian internal sesuai dengan menggunakan prinsip COSO dan Pedoman Bank Indonesia tentang Standar Sistem Pengendalian Internal 60
bagi Bank Umum SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003. Dari proses
wawancara,
diharapkan
memperoleh
informasi
mengenai
pengendalian internal dalam prosedur kredit pemilikan rumah . 2. Studi dokumentasi Pengumpulan bukti dilakukan dengan mempelajari dokumendokumen yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit pemilikan rumah. Contohnya adalah memo penilaian kredit, surat pemberian penegasan persetujuan kredit (SP3K), dan juga surat pemberitahuan penolakan (SPK). Memo penilaian tersebut hanya boleh dilihat ditempat dan tidak boleh dicatat detail karena format memo tersebut adalah rahasia Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang menurut seorang karyawan dibagian loan service.
4.2 Proses Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang Proses Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang adalah sebagai berikut : 1. Nasabah atau calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit datang ke bank BTN untuk mendapatkan informasi. 2. Bagian loan service akan memberikan formulir permohonan kredit perorangan dan mereka akan menjelaskan mengenai petunjuk pengisian formulir tersebut beserta data-data yang diperlukan . Persyaratanpersyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah sebagai berikut : 61
a.
Bagi setiap pemohon : - Foto copy KTP suami istri (apabila sudah menikah) - Foto copy kartu keluarga - Foto copy surat nikah atau surat pernyataan belum nikah dari lurah - Foto copy bukti WNI - Foto copy buku tabungan - Foto copy bukti setoran biaya proses - Fotocopy NPWP - Pas foto terbaru ukuran 3x4 suami istri
b.
Bagi pemohon berpenghasilan tetap - Surat keterangan dari instansi atau perusahaan yang bersangkutan yang
menerangkan bahwa calon pemohon kredit belum pernah
mendapatkan fasilitas kredit BTN - Surat keterangan gaji atau slip gaji terakhir - Foto copy NIP/NRP c.
Bagi pemohon berpenghasilan tidak tetap - Surat keterangan dari lurah - Surat keterangan rincian penghasilan - Foto copy SIUP/NPWP - Foto copy rekening Koran tiga bulan terakhir
62
Setelah formulir diisi oleh pemohon atau calon debitur, formulir tersebut diserahkan kepada bagian loan service beserta data-data yang diperlukan untuk diperiksa mengenai kelengkapannya. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka petugas loan service akan mencatat atau meregister data permohonan ke dalam File Informasi Pemohon (FIP). Selanjutnya petugas akan mencetak slip skedul wawancara sebanyak dua rangkap, yaitu : a. Lembar 1 diserahkan kepada pemohon untuk dibawa pada saat akan wawancara b. Lembar 2 diserahkan kepada petugas wawancara beserta map berkas permohonan. 3. Pada hari yang telah ditentukan dalam slip jadwal wawancara, pemohon datang dan menyerahkan slip jadwal wawancara, selanjutnya dilakukan wawancara antar pihak BTN dengan calon debitur. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi serta masukanmasukan mengenai keadaan yang sebenarnya pemohon sebagai bahan pertimbangan dan pencocokan antara data pada formulir permohonan dengan keadaan yang sebenarnya. Tahap-tahap yang dilakukan pada saat proses wawancara, yaitu : a. Pewawancara
wajib
memberikan
informasi
yang
optimal
sehubungan dengan kredit yang akan diberikan kepada pemohon, baik dari formulir permohonan, kelengkapan data, hak dan kewajiban pemohon, tingkat suku bungan serta ketentuan umum pengembalian kredit.
63
b. Pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk meneliti data formulir permohonan kredit yang telah diisi oleh pemohon, pertanyaan tersebut akan difokuskan untuk mendapatkan keyakinan mengenai: -
Kebenaran data pemohon.
-
Kebenaran penghasilan pemohon.
-
Apakah pemohon mempunyai penghasilan lain yang harus dibayar setiap bulannya.
Selanjutnya setelah wawancara dilaksanakan , petugas wawancara akan memberikan tanda pengesahan pada slip jadwal wawancara sebanyak dua lembar yang menjelaskan bahwa kegiatan wawancara telah dilaksanakan. 4. Setelah wawancara selesai dilakukan, bagian loan analyst akan melaksanakan analisis kredit terhadap hasil wawancara, kelengkapan syarat-syarat, nilai agunan dan hasil akhir dengan maksud agar kredit yang diberikan mencapai tujuan yaitu aman dan terarah. Tujuan utama dari analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara teratur, baik pembayaran pokok maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam melakukan analisa kredit menggunakan prinsip 5C sebagai dasar pemberian kredit. Setelah proses analisis kredit dilaksanakan, petugas akan menyerahkan formulir hasil wawancara ke bagian loan service dan bagian loan service akan memperbaharui data pada File Information Permohonan (FIP). 64
5. Bagian loan administration menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik untuk membuat Appraisal yaitu menilai / mengevaluasi nilai harga pasar dari Jaminan yang dianggunkan (sertifikat Tanah + Bangunan) agar nilai Kredit tidak terlalu kecil atau terlalu besar dari nilai Jaminan. 6. Kemudian pihak developer meminta pihak appraisal untuk melakukan pemeriksaan akhir Laporan Penilaian Akhir atas guna agunan tanah dan rumah yang akan direalisasikan dan LPA telah diterima BTN sebelum pelaksanaan kredit. 7. Setelah mendapat LPA dari appraisal dikembalikan lagi ke bagian analis kredit kemudian diberikan ke pemutus kredit. Lalu balik lagi kebagian analis kredit karena sudah diketahui harga taksasi tanah dan bangunan . Jadi bisa diputuskan berapa maksimum kredit yang diberikan oleh bank. 8. Lalu bagian pemutus kredit yang menentukan approve atau reject tergantung plafond kreditnya semakin besar nominalnya maka semakin tinggi juga jabatan pemutus kredit yang bias memutuskan. karena analis kredit hanya mengusulkan sesuai rumusan dari data debitur. 9. Sesudah pemutus kredit menyetujui dikembalikan lagi ke bagian loan service untuk dibuatkan akad kredit. 10. Bagi calon debitur, dalam pra harus memenuhi persyaratan berikutnya yaitu membuka rekening tabungan dengan membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh bank. 11. Bagi pihak bank, dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan akad seperti pembukaan fasilitas nasabah, pemeliharaan jaminan, berkas-berkas untuk akad dan notaries.
65
12. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian (akad) antara calon debitur dengan pihak bank. Hal-hal yang tertera dalam akad kredit atau perjanjian kredit adalah sebagai berikut: a. Maksimum kredit ini adalah jumlah yang tertera dalam maksimal kredit yaitu
jumlah tertinggi yang diizinkan kepada si penerima
kredit. b. Jangka waktu, menunjukkan berapa lama waktu yang diberikan untuk pembayaran atau pelunasan kembali kredit tersebut. c. Keperluan kredit. d. Bunga atau
provisi, merupakan penetapan bunga sesuai dengan
kebijakan bank. e. Bea materai, dalam akad kredit tersebut dikenakan bea materai. f. Bentuk kredit. g. Cara penarikan dan cara pelunasan h. Jaminan kredit, dalam jaminan atau agunan harus dikemukakan secara terperinci
seperti jumlah jaminan, nilai jaminan dan status
kepemilikannya. i. Asuransi, seperti jaminan kredit sebaiknya diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut. 13. Permohonan kredit yang telah disetujui diserahkan kepada bagian loan service untuk dibuatkan
Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan
Kredit (SP3K). Setelah SP3K keluar dan ditandatangani pemohon, calon debitur diperkenankan untuk mengikuti acara akad kredit yaitu acara penandatanganan daftar realisasi kredit, dan perjanjian ini dihadiri oleh notaris dan developer untuk kredit KPR. 66
14. Setelah itu dilakukan pencairan kredit oleh bagian loan administration dan transaction processing. 15. Selanjutnya dilakukakan pemantauan oleh collection. Pemantauan dilakukan setiap bulan untuk mengecek debitur mana yang lancer kreditnya dan mana yang menunggak. Pihak bank melakukan pengawasan dengan tujuan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan terhindar dari risiko perkreditan. 4.3
Evaluasi Pengendalian Internal
4.3.1 Lingkungan Pengendalian Pengendalian internal yang efektif terdapat pada perilaku manajemen. Manajemen puncak berperan dalam memberikan contoh kepada unit organisasi lainnya, dengan cara memperhatikan setiap tindakan , kebijakan yang berlaku, dan prosedur yang ditetapkan karena perilaku manajemen memilki pengaruh terhadap organisasi secara keseluruhan. Komponen lingkungan pengendalian internal menurut COSO dapat diuraikan menjadi 6 subkomponen yaitu : 1. Intergritas dan nilai etika Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang sudah memiliki Integritas dan nilai etika perusahaan dalam pemberian kredit pemilikan rumah, hal itu dapat dilihat dari adanya budaya kerja Bank Tabungan Negara yang tertulis didalam buku pedoman perusahaan dalam prosedur pemberian kredit pemilikan rumah. Setiap proses pemberian kredit pemilikan rumah Bank Tabungan 67
Negara Cabang Cikarang, setiap karyawan dan pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah harus mengikuti budaya kerja Bank Tabungan Negara . Berikut nilai-nilai dasar dan perilaku utama yang tertuang pada budaya kerja pada Bank Tabungan Negara: a. Pelayanan Prima 1. Ramah, sopan dan bersahabat Dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah senantiasa memberikan salam disertai senyum, menawarkan atau membantu pelanggan, menghargai kepentingan pelanggan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan. 2. Peduli, proaktif dan cepat tanggap Selalu peduli terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan, selalu aktif menggali kebutuhan pelanggan, bersikap empati terhadap keluhan dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal. b. Inovasi 1. Berinisiatif melakukan penyempurnaan Senantiasa menjadi individu pembelajar untuk meningkatkan kompetensi individu maupun organisasi, menggali kreatifitas untuk memberikan solusi yang berguna meningkatkan kinerja
68
dan senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk menghasilkan gagasan baru. 2. Berorientasi menciptakan nilai tambah Senantiasa melakukan perencanaan kerja yang baik untuk dapat
diimplementasikan
secara
tepat
dan
berupaya
meningkatkan keunggulan kompetitif untuk menciptakan nilai tambah. c. Keteladanan 1. Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar Senantiasa memulai dari diri sendiri dalam berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja Bank BTN dan menjadi suri tauladan dilingkungannya, baik dalam pemikiran maupun perilaku. 2. Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja Senantiasa mempengaruhi lingkungan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja Bank BTN dan menjadi pendorong penerapan nilai-nilai budaya kerja Bank BTN.
69
d.
Profesionalisme 1. Kompeten dan bertanggung jawab Senantiasa meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya dari waktu ke waktu, memilikimotivasi untuk mencapai kinerja terbaik dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. 2. Bekerja cerdas dan tuntas Senantiasa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan kinerja terbaik dan menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban tepat waktu.
e.
Intergritas 1. Konsisten dan disiplin Mengambil keputusan secara bijaksana dalam berbagai situasi dengan tetap berpegang pada aturan dan kebijakan yang berlaku, memegang tehug prinsip dan pendirian yang kita yakini benar dan mematuhi aturan, kebijakan, prosedur
yang
berlaku
serta
peraturan
perundang-
undangan secara bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab.
70
2. Jujur dan berdedikasi Bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran yang terpuji, tidak memberikan atau menerima suap dalam bentuk apapun, penuh dengan dedikasi yang mengedepankan kepentingan perusahaan serta selalu menjunjung tinggi kode etik profesi dan menggunakan harta milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab hanya untuk kepentingan perusahaan. f. Kerjasama. 1. Tulus dan terbuka Bersedia menjadi bagian dari kelompok dan memberikan kontribusi terbaik dan menerima kritik dan saran, masukan, pendapat untuk perbaikan dan pencapaian tujuan bersama. 2. Saling percaya dan menghargai Memiliki sangka baik, membangun komunikasi yang efektif, mengakui kelebihan orang lain dan memberikan apresiasi kepada anggota kelompok yang menunjukan kinerja yang baik. Dari wawancara yang dilakukan, bahwa penerapan budaya kerja yang dilakukan oleh karyawan sudah baik dan budaya kerja yang dibuat sudah baik untuk mendukung proses pemberian kredit pemilikan rumah.
71
2.
Komitmen terhadap kompetensi Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mempunyai komitmen
untuk
menjadi
bank
yang
terkemuka
dalam
pembiayaan perumahan untuk selalu memberikan bantuan kepada masyarakat. Diantaranya adalah memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah.
Demi mencapai visi perusahaan yang diharapkan, Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dituntut memiliki komitmen saling mendukung antar sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung perkembangan para karyawannya dengan melakukan pembenahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional serta peningkatan kompetensi.
Untuk pegawai yang terlibat didalam proses pemberian kredit pemilikan rumah , Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan melalui training, seminar , workshop dan pengetahuan khusus untuk lebih memahami bidang kredit pemilikan rumah secara lebih mendalam. Evaluasi dalam komitmen untuk kompetensi dalam Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang sudah cukup baik, karena para pegawai melakukan pelatihan terlebih dahulu agar
72
mendukung
keberhasilan
dalam
proses
pemberian
kredit
pemilikan rumah. 3. Filosofi dan gaya operasi manajemen Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah tidak memiliki filosofi khusus, tetapi budaya kerja yang dijadikan pedoman yaitu Pelayanan Prima,
Inovasi,
Keteladanan,
Profesional,
Integritas
dan
Kerjasama (POLA PRIMA) .Yaitu setiap kredit yang dilakukan, semua dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dan selalu memberikan kredit sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan adanya filosofi dan gaya operasi yang menyatakan bahwa Bank Tabungan
Negara Cabang Cikarang harus
memberikan pelayanan kepada debitur sesuai dengan POLA PRIMA dan dapat dikatakan bahwa dalam filosofi dan gaya operasi Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dalam melakukan proses pemberian kredit dikatakan sudah baik. 4. Partisipasi jajaran direksi dan komite audit Dalam penetapan keputusan pemberian kredit pemilikan rumah pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang tidak mengikutsertakan dewan direksi dan komite audit dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah.
73
5. Struktur Organisasi Struktur organisasi dibuat oleh setiap perusahaan agar setiap lini kerja diperusahaan mengetahui secara jelas tentang hubungan kerja dan wewenangnya. Dalam struktur organisasi PT. Bank
Tabungan
Negara
Cabang
Cikarang
dalam
Proses
Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Consumer Deputy Branch Manager merupakan elemen tertinggi dalam pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah Dibawahnya terdapat Mortage and Consumer Lending Unit Head mempunyai consumer loan service dan consumer loan anlyst. Penilaian evaluasi dalam struktur organisasi Bank Tabungan Negraa Cabang Cikarang sudah baik, karena mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda dan terpisah dari penyatuan fungsi . Dengan adanya pemisahan fungsi diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kecurangan atau penyimpangan terkait proses pemberian kredit pemilikan rumah. 6. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Setiap karyawan yang terlibat dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang terlebih dahulu diberikan pelatihan dan pengarahan mengenai prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan agar para karyawan mengetahui aturan yang berlaku terkait pemberian kredit pemilikan rumah .
74
Untuk pegawai yang terlibat di dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah, Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang terlebih dahulu melakukan requitment sumber daya manusia yang berpendidikan minimal S1 dari jurusan ekonomi, hukum, teknik, ilmu komputer dan psikologi yang diharapkan mampu melakukan analisa dan memberikan penilaian kredit yang baik. Oleh karena itu Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang melakukan proses seleksi karyawan yang dilakukan di tempat test yang berbeda sesuai dengan pemberitahuan dari manajemen dengan melakukan tes psikologi, wawancara 1, tes toefl, test pengetahuan alam, tes kesehatan dan wawancara 2. Bagi yang telah lulus seleksi tesebut, Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan melalui training, seminar, workshop
pelatihan kerja dan
pengetahuan khusus selama 2,5 bulan untuk lebih memahami bidang kredit pemilikan rumah secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang memberikan hak cuti bagi seluruh karyawan dalam bentuk tahunan dan besar. Para karyawan Bank Tabungan wajib menggunakan hak cuti tersebut. Adanya aturan tertulis tentang kewajiban para karyawannya untuk mengambil hak cuti yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang. Dengan adanya menggunakan hak cuti, hal ini dapat meningkatkan kinerja karyawan. Serta pada saat karyawan 75
tersebut mengambil hak cutinya, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh karyawan tersebut dan dapat dijadikan pemeriksaan apakah terjadi kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan yang sedang mengambil hak cutinya. 4.3.2 Penaksiran Risiko Dalam melakukan penaksiran resiko Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang tidak melakukan sistem pengelolaan risiko , karena hanya ada di kantor pusat . Namun adanya penilaian risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mempunyai bagian pengendalian risiko kredit yaitu Mortage and Consumer Lending Unit Head. Didalam kegiatan proses pemberian kredit pemilikan rumah perlu memerhatikan penilaian risiko seperti aktivitas perkreditan, kondisi keuangan debitur (kemampuan membayar) dan jaminan agunan debitur. Penilaian debitur merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gagal bayar. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang menggunakan Credit Risk Rating yaitu alat untuk mengukur klasifikasi kualitas debitur yang dilihat dari sisi risiko kredit yang didasarkan pada analisis kulitatif dan kuantitatif. Dalam proses pemberian kredit ada memo penilaian kredit yaitu penilaian kualitatif dimana risiko yang tidak dapat diukur dan penilaian kuantitatif dimana risiko yang dapat diukur. Penilaian kualitatif dapat dilihat 76
dari dicantumkannya analisis bisnis berupa aspek umum, aspek legalitas, aspek manajemen umum, aspek pasar dan pemasaran dan aspek produksi. Aspek umum merupakan aspek untuk menilai hubungan dengan bank seperti kualitas hubungan dengan bank, lamanya menjadi nasabah Dana/Kredit, kesesuaian penggunaan kredit serta sumber informasi mengenai Bank. Aspek legalitas yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bank, sehingga kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan bank
dapat
dihindari.
Aspek
manajemen
umum
digunakan
untuk
mengevaluasi diantara lain karakter, sasaran bisnis, latar belakang dan reputasi perusahaan. Aspek pasar dan pemasaran dilakukan untuk mengevaluasi suatu permintaan kredit dan perusahaan wajib meneliti faktor intern yang dapat mempengaruhi pemasaran hasil produksi perusahaan calon debitur serta faktor ekstern yang mempunyai pengaruh yang sama. Dan yang terakhir adalah aspek produksi untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan proses pembuatan produk atau proses penyediaan jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar. Sementara dalam penilaian kuntitatif dapat dilihat dari analisis keuangan berupa analisa laporan keuangan yaitu penilaian kelayakan permohonan berdasarkan kondisi keuangan Calon Debitur dengan metode analisa sebagai berikut : -
Analisis Pengakuan Penghasilan yaitu analisa untuk menetepkan pengakuan
penghasilan calon debitur seperti membandingkan
jumlah omset laporan laba dan rugi atau hasil verivikasi pada saat pelaksanaan kunjungan. 77
-
Analisis Trend yaitu analisis perbandingan kinerja dari waktu ke waktu atau penggunaan satu kurun waktu sebagai patokan.
-
Analisis Rasio Keungan yaitu analisis perbandingan pos-pos pada neraca atau laba rugi untuk melihat korelasi antara pos-pos tersebut. analisa agunan yang dilihat dari jaminan kredit yaitu hak dan kekuasaan atas barang jaminan atau aguna yang diserahkan oleh debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterima tidak dapat dilunasi sesuai waktunya.
Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menjelaskan bahwa penerapan resiko analisa sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penganalisaan yang dilakukan karyawan bank terhadap setiap nasabah yang ingin melakukan kpr . alasan kenapa dilakukanya penerapan resiko analisa karena untuk meminimalkan resiko yang akan timbul akibat kredit macet pada nasabah. 4.3.3 Aktifitas Pengendalian 1. Otoritas yang jelas Pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang memiliki jenjang otoritas yang sangat jelas yaitu adanya Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Kantor Pusat dan diberikan kepada Kantor Cabang. SOP tersebut berisikan wewenang terhadap tugas dan fungsinya pada setiap bagian pemberian kredit pemilikan rumah. Dari wawancara yang sudah dilakukan pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang bahwa pengotorisasian yang dilakukan sudah baik. 78
2. Pemisahan fungsi dan tanggung jawab Didalam proses pemberian kredit pemilikan rumah, Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang mempunyai pemisahan fungsi yaitu fungsi penginputan data, fungsi analisis, fungsi persetujuan dan fungsi dokumen arsip. Pada fungsi penginputan data dilakukan oleh bagian Consumer loan service. Untuk fungsi analisis dilakukan oleh bagian Consumer Loan Analyst . Fungsi persetujuan dilakukan oleh bagian Mortage and Consumer Lending Unit Head dan fungsi dokumen arsip dilakukan oleh Loan Documents Staff. Sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest). Dalam pemisahan fungsi di Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah sudah cukup baik dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah. 3. Pengelolaan Informasi Dalam aturan Bank Indonesia yang tertulis didalam Lampiran SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 menyatakan bahwa bank sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen yang berlaku harus diperbarui untuk menggambarkan kegiatan
79
operasional bank secara actual, dan harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang sudah mengikuti ketetapan sesuai dengan Bank Indonesia. Telah memiliki dokumentasi tertulis tentang kebijakan perusahaan, prosedur kegiatan perusahaan, sistem yang digunakan perusahaan dan standar akuntansi yang digunakan dalam proses audit yang tertulis didalam buku pedoman perusahaan. 4. Pengendalian Fisik Pengendalian ini mencakup pengamanan fisik aset. Pengendalian fisik meliputi pengamanan yang memadai, seperti fasilitas yang diamankan , otoritas untuk akses keprogram komputer, dan arsip data. Dalam Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, pengamanan fisik terhadap asset dan catatan yang berhubungan dengan pemberian kredit pemilikan rumah sudah dilakukan dengan baik.
Dapat dilihat
bahwa setiap surat-surat penting disimpan di brankas besi diruangan khusus, yang terbebas dari kerusakan dokumen tersebut. 4.3.4 Informasi dan Komunikasi Keterbukaan
informasi
dan
komunikasi
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem informasi pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dikenal istilah ELOAN yaitu teknologi akses berbasis web dan SOP online yang mengatur semua ketentuan. ELOAN hanya digunakan oleh bagian internal Bank Tabungan
80
Negara diseluruh Indonesia. ELOAN dirancang untuk melakukan proses kredit Bank Tabungan Negara. Untuk mengetahui informasi tentang calon debiturnya, Bank Tabungan Negara menggunakan Customer Information File yaitu File atau dokumen yang berbentuk hardcopy dan softcopy berisi data non-finansial nasabah yang terdiri dari nomor identifikasi unik 7 digit dan satu nomor hanya untuk satu nasabah. Fungsi dari CIF ini diantaranya menunjang kegiatan marketing dan maintenance nasabah, informasi tentang jumlah nasabah dan menunjang pengelolaan manajemen risiko. Sebagai sarana media informasi untuk mengetahui produk, jasa dan layanan perbankan yang dihasilkan dan menyebarkan informasi mengenai aktifitas dan kegiatan perusahaan untuk nasabah atau debitur, Tabungan Negara Cabang Cikarang
Bank
menerbitkan media koran cikarang
express yaitu info tentang pembukaan kantor cabang, info pemenang hadiah serta info acara yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, juga memiliki situs website yang mudah diakses melalui internet dan dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berkepentingan. Dalam menciptakan komunikasi internal yang kondusif untuk meningkatkan kinerja perusahaan, Bank Tabungan Negara juga menciptakan komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan melalui media komunikasi, yaitu Corporate email dimana Bank Tabungan Negara memiliki jaringan intranet yang memadai sehingga dapat berkomunikasi secara lebih efektif. Salah satunya dengan menggunakan corporate email sehingga antara unit kerja dan karyawan Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang dapat 81
melakukan korespondensi surat menyurat secara lebih efisien berkat pengurangan kertas. Selain itu ada rapat operasional rutin diadakan satu bulan sekali yaitu rapat mengenai prospek cabang secara keseluruhan di semua unit termasuk bagian kredit pemilikan rumah. 4.3.5 Pemantauan Pada proses pemberian kredit pemilikan rumah, Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang melakukan pemantaun proses pemberian kredit pemilikan rumah yaitu Branch Manager setelah itu pemantauan proses sebelum dan sesudah pemberian kredit pemilikan rumah dilakukan oleh Mortage and Consumer Loan Unit. Namun sebelum persetujuan kedit, yaitu Loan Administration melakukan kunjungan ke lokasi usaha (on the spot) calon debitur tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya pemberian infromasi yang tidak sesuai doleh debitur dengan keadaan yang sebenarnya. Dan juga melakukan pemantauan kepada debitur yang sudah dicairkan kreditnya, pemantauan tersebut dilakukan oleh Deputy Branch Manager Operation dilakukanya pemantaun tersebut untuk mengetahui apakah pembayaran kredit berjalan lancar atau tidak, jika tidak lancar maka akan dilakukan penagihan dan dengan tujuan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan terhindar dari risiko perkreditan. Dalam terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, Bank harus menetapkan pegawai untuk memantau efektifitas pengendalian. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang memiliki bagian untuk melakukan pemantauan atas proses pemberian kredit yaitu Branch Manager yang dilakukan setiap akhir bulan. Kelemahan yang terdapat dalam aktivitas 82
pemantauan adalah Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang tidak mempunyai unit khusus untuk melakukan pemantau secara langsung dalam pelaksanaan pemberian kredit. 4.4 Temuan Penelitian Berdasarkan hasil evaluasi proses pemberian kredit pemilikan rumah pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang, adanya beberapa kelemahan sebagai berikut : 1. Pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang budaya kerja tidak dijalankan hanya menjadi pedoman. Kondisi: Pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang memiliki budaya kerja dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah
namun itu hanya
dijadikan sebagai pedoman tidak dijalankan dengan baik. Kriteria: Seharusnya kepala cabang Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang menjalankan budaya kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan dapat menimbulkan kompetisi yang baik untuk setiap karyawan. Sebab : Dengan tidak dijalankannya budaya kerja, karyawan tidak memiliki semangat yang lebih untuk bekerja yang lebih baik lagi. Karena secara tidak langsung budaya kerja memberikan semangat bekerja bagi karyawan. 83
Akibat: Akibat dari tidak dijalankannya budaya kerja, kinerja karyawan menurun dan dapat berakibat kejenuhan dalam bekerja. Rekomendasi: Dari hasil di atas maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah seharusnya kepala cabang Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang melakukan penerapan budaya kerja terhadap karyawan bagian KPR karena sama halnya dengan motivasi yang diberikan untuk menunjang manajemen dengan baik dan yang harus menerapkan budaya kerja adalah kepala cabang karena kepala cabang bekewajiban memberikan motivasi pada karyawanya untuk dapat meningkatkan kerja karyawan. 2. Pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang tidak adanya pemisahan dokumen KPR Kondisi : Pada struktur organisasi perusahaan yang berkaitan dengan KPR. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang tidak adanya pemisahan dokumen KPR. Kriteria : Seharusnya ada pengendalian fisik terhadap dokumen KPR dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
84
Sebab : Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang belum mengantisipasi adanya resiko yang terjadi apabila dokumen KPR belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibat : Akibat yang dapat terjadi dengan tidak adanya pemisahan tersebut akan mempersulit dalam hal pendokumentasian dokumen KPR dan akan timbulnya kerentanan terhadap kehilangan dokumen KPR. Rekomendasi : Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang harus memiliki pemisahan dokumen dalam karena untuk dapat mendokumentasikan dengan arsiparsip yang berhubungan pada KPR dengan mudah. Karena dengan adanya pengendalian fisik terhadap dokumen pengarsipan dapat lebih cepat dan tanggap dan dapat memudahkan apabila terjadi sesuatu masalah dengan dokumen. 3. Pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang kurangnya informasi untuk nasabah via media elektronik. Kondisi : Pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang kurang menjelaskan atau kurang memberikan informasi pada klien via media elektronik, dimana media elektronik tersebut seharusnya menjelaskan kondisi kredit dari klien tersebut. Karena pada penerapanya klien hanya bisa mengecek 85
kondisi kredit mereka apabila menghubungi via telpon maupun datang langsung ke kantor cabang. Kriteria : Seharusnya perusahaan dapat membuat suatu system yang baru yang dapat digunakan oleh para nasabah via media elektronik yang dapat menjelaskan
kondisi
kredit
nasabah
tersebut.
Sehingga
dapat
mempermudah nasabah memperoleh informasi tentang kredit. Sebab : Kondisi tersebut terjadi karena tidak adanya kebijakan perusahaan yang membuat system terbaru via elektronik dengan alasan memperkecil biaya yang dapat dikeluarkan perusahaan, Akibat : Akibatnya adalah terjadinya kesulitan nasabah dalam hal memperoleh informasi tentang kondisi kredit. Rekomendasi : Berdasarkan kondisi tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang harus memiliki sarana media elektronik untuk dapat memudahkan klien dalam hal pengecekan kondisi kredit . Karena dengan ini dapat memberikan kemudahan pada klien, di samping itu media elektronik juga dapat menjadi media pemasaran pada kredit pemilikan rumah itu sendiri. Sebagai contoh media elektronik seperti website yang menjelaskan secara detail tentang kredit 86
pemilikan rumah , fungsi dan manfaatnya. Disamping itu harus berfungsi untuk dapat klien mengecek kondisi kreditnya. 4. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang tidak memiliki rapat kerja secara berjenjang, hanya melakukan rapat 1 bulan sekali untuk mengevaluasi operasional bank. Kondisi : Pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang bagian kredit pemilikan rumah minim sekali melakukan komunikasi secara langsung pada setiap bagianya, hal ini dapat menimbulkan kerja sama yang buruk. di samping itu tidak adanya rapat berjenjang menjadi salah satu faktor lemahnya komunikasi antar bagian pada bank. Kriteria : Seharusnya bank dapat membuat kondisi komunikasi antar bagian menjadi lebih baik. Karena dengan mempereratnya komunikasi antar bagian akan menimbulkan kerja sama yang baik pada setiap bagian. Sebab : Kondisi tersebut terjadi dikarenakan bank tidak menetapkan kegiatan rapat secara berkala sehingga tidak terjadinya komunikasi secara baik. Akibat : Tidak adanya komunikasi antar bagian yabng baik mengakibatkan buruknya kerja sama yang ada pada bank.
87
Rekomendasi : Dari hasil di atas rekomendasi yang dapat diberikan adalah seharusnya Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang harus mempunyai jadwal khusus untuk rapat pada bank tersebut, karena dengan rapat kerja digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja karyawan dan selain itu dengan rapat dapat meningkatkan komunikasi antar karyawan yang dimana komunikasi antar karyawan sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan kerja sama pada karyawan. 5. Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang tidak mempunyai unit khusus untuk pengawasan pemberian kredit pemilikan rumah. Kondisi : Pada Bank Tabungan Negara Cabang Cikarang menggambarkan bahwa tidak adanya pembentukan unit khusus pengawasan (supervisor) yang berfungsi melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit pemilikan rumah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan keefektifan bekerja pada bagian kredit pemilikan rumah. Dan dapat mengurangi tingkat fraud yang mungkin dapat terjadi pada proses pemberian kredit pemilikan rumah. Kriteria : Seharusnya perusahaan memiliki unit khusus pengawasan terhadap proses pemberian kredit kepemilikan rumah untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan meminimalkan adanya fraud yang mungkin terjadi.
88
Sebab : Tidak adanya unit khusus pengawasan pada kpr karena pihak btn beranggapan bahwa prosedur yang digunakan sudah baik dan minim untuk terjadinya fraud. Akibat : Akibatnya terjadinya keluasan bagi karyawan maupun nasabah yang mengetahui kelemahan prosedur yang terdapat pada perusahaan dan dapat dengan mudah menciptakan keuntungan pribadinya. Rekomendasi : Dari kondisi di atas rekomendasi yang dapat diberikan adalah pada bank tabungan Negara cabang cikarang harus memiliki unit khusus pengawas (supervisor) yang dimana tugasnya hanya melakukan pengawasan pada bagian
kredit
pemilikan
rumah,
hal
ini
dilakukan
untuk
meminimalisasikan kemungkinan fraud yang akan timbul pada proses pemberian kredit tersebut. Disamping itu pengawasan juga harus dilakukan pada bagian atasan pada bawahan. Misalnya, seharusnya kepala cabang melakukan pengawasan secara langsung pada bagian kpr karena dengan melakukan pengawasan tersebut kepala cabang langsung dapat mengevaluasi kinerja karyawanya agar menjadi lebih baik.
89
90
