BAB 4 ANALISIS DAN BAHASAN
Pada bab ini, akan dibahas identifikasi masalah dalam penelitian dan bertujuan untuk menemukan jawabannya melalui metode penelitian yang telah dijalankan. Pembahasan masalah akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama akan membahas tentang laporan keuangan RSUD Tarakan Jakarta yang akan dijelaskan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dan juga pembahasan terkait akun-akun yang berhubungan atau yang diindikasikan terkait dengan pengelolaan limbah rumah sakit. Bagian kedua akan membahas kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan yang terbagi ke dalam beberapa komponen atas indikator GRI (Global Reporting Initiative) sebagai dasar penilaian CSR suatu perusahaan. GRI adalah sebuah organisasi nirlaba yang bekerja ke arah ekonomi global yang berkelanjutan dengan memberikan panduan pelaporan berkelanjutan. Pedoman pelaporan GRI dikembangkan oleh para ahli dunia dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerangka pelaporan meliputi pedoman pelaporan, pedoman sektor industri dan sumber daya lain yang memungkinkan transparansi organisasi yang lebih besar tentang ekonomi, kinerja lingkungan, sosial dan pemerintahan.
4.1
Data Hasil Penelitian Berdasarkan pertanyaan penelitian terkait penerapan akuntansi lingkungan di
identifikasi masalah, maka telah dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari pihak RSUD Tarakan seperti dokumen Laporan Keuangan RSUD Tarakan Tahun
65
2011-2012, proses pengelolaan limbah RSUD Tarakan, Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Lingkungan dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan rumah sakit dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, karyawan, dan lingkungan di sekitar perusahaan. Data tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi langsung dan wawancara kepada pihak RSUD Tarakan. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur.
4.1.1 Observasi Observasi adalah suatu tahap yang dilakukan dalam pemerolehan data dalam penelitian. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan lapangan langsung pada objek penelitian yaitu RSUD Tarakan Jakarta. Pengamatan dimulai dengan memperhatikan keadaan atau kondisi lingkungan di sekitar rumah sakit. Peneliti melakukan pengamatan atas proses pengelolaan limbah yang dilakukan rumah sakit dari tahap awal hingga akhir atau pembuangan limbah rumah sakit. Pengamatan dilakukan baik pada mesin pengolahan limbah cair (IPAL) maupun mesin pembakar limbah padat (Incinerator). Pada proses pengamatan, peneliti terjun langsung untuk melihat bak-bak IPAL yang digunakan perusahaan untuk mengolah limbah cairnya. Pihak rumah sakit juga memberikan penjelasan tentang fungsi setiap bak yang ada pada IPAL. Rumah sakit memiliki dua buah IPAL yaitu IPAL I dan IPAL II, dan kedua alat IPAL tersebut masih berfungsi dengan baik.
66
4.2
Analisis Laporan Keuangan RSUD Tarakan Jakarta Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta merupakan perusahaan
penyedia layanan jasa kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan juga merupakan sebuah organisasi nirlaba, RSUD Tarakan Jakarta harus mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan mematuhi PSAK yang berkaitan dengan organisasi nirlaba yang berlaku saat ini dan dalam hal pelaporan keuangan. Selain itu, RSUD Tarakan Jakarta sudah mematuhi SAK ETAP sebagai pedoman pelaporan keuangannya karena merupakan perusahaan yang tidak go public. RSUD Tarakan yang merupakan organisasi nirlaba, dalam bentuk pelaporan keuangannya akan berbeda dengan rumah sakit non nirlaba atau swasta lainnya, karena untuk organisasi nirlaba tidak terdapat neraca, laporan laba rugi, atau laporan perubahan ekuitas. Pada organisasi nirlaba terdapat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Format laporan keuangan seperti ini dibuat karena adanya perbedaan pada perolehan sumber aset, pendapatan dan beban antara organisasi nirlaba dengan non nirlaba. Perbedaan tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab selanjutnya.
4.2.1 Analisis Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas (utang), serta aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba,
67
kreditor, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara keterlanjutan, serta likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Pengakuan dalam konteks laporan posisi keuangan adalah proses pencatatan dan pelaporan dalam laporan keuangan secara formal. Pengakuan tersebut melibatkan pos-pos dan angka-angka dengan jumlah totalnya. Pengakuan pada laporan keuangan rumah sakit meliputi elemen-elemen yang mencakup item sebagai pembentuk laporan posisi keuangan. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, aktiva didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Berdasarkan pengamatan terhadap laporan posisi keuangan RSUD Tarakan Jakarta, aset (aktiva) diklasifikasikan menjadi dua yaitu : − Aset lancar. − Aset tidak lancar. Aset lancar rumah sakit terbagi lagi ke dalam beberapa akun yang meliputi kas dan bank, piutang usaha, dan persediaan. Penjelasan lebih rinci terhadap aset lancar rumah sakit adalah sebagai berikut : − Kas dan Bank. a. Kas tunai. Kas tunai merupakan jumlah kas di tangan yang dimiliki oleh rumah sakit dalam bentuk tunai yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan.
68
b. Bank DKI Subsidi. Bank DKI Subsidi adalah rekening bank yang dimiliki rumah sakit untuk menerima dana subsidi yang berasal dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional rumah sakit. Akun ini merupakan sumber dana yang harus dialokasikan untuk biaya terikat temporer dan permanen. c. Bank DKI BLUD. Bank DKI BLUD adalah rekening bank yang dimiliki rumah sakit untuk menyimpan dana yang dihasilkan atas kegiatan operasional rumah sakit. Dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan rumah sakit yang termasuk ke dalam biaya tidak terikat. d. Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah rekening bank yang dimiliki rumah sakit pertama kali sebelum menggunakan rekening Bank DKI. Hal ini karena setelah status rumah sakit berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU), rumah sakit diharuskan untuk membuat rekening di Bank DKI. Akun Bank Mandiri saat ini digunakan untuk membayar gaji pegawai tidak tetap rumah sakit. e. Uang muka Pasien. Uang muka pasien yaitu uang yang diterima dari pasien sebagai pembayaran dimuka untuk beban perawatannya. Uang muka pasien diakui pada saat diterimanya uang dari pasien dan Badan Layanan Umum rumah sakit belum memberikan jasa pelayanannya kepada pasien.
69
− Piutang usaha. a. Piutang Hubungan Istimewa. Piutang Hubungan Istimewa merupakan piutang yang berasal dari pelayanan kesehatan kepada anggota pihak ketiga yang telah memiliki kesepakatan
dengan
rumah
sakit
dalam
pembayaran
biaya
pengobatan. Pihak ketiga tersebut diantaranya adalah PT Askes dan PT Jamsostek. Hubungan dengan pihak ketiga telah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan rumah sakit terkait kemitraan dengan pihak ketiga. b. Piutang Dinas Kesehatan. Piutang Dinas Kesehatan adalah piutang yang berasal dari programprogram Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kesehatan terkait pemberian keringanan biaya pengobatan rumah sakit terhadap masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta. Piutang Dinas Kesehatan meliputi pelayanan atas pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK-GAKIN). c. Piutang Lain-lain. Piutang lain-lain merupakan piutang yang berasal dari piutang sewa lahan, seperti sewa lahan untuk kantin. − Persediaan. a. Obat-obatan. Obat-obatan merupakan persediaan utama yang digunakan oleh bagian farmasi untuk dijual kepada pasien sebagai bagian dari
70
kegiatan pelayanan rumah sakit dan diakui pada saat barang tersebut dikonsumsi oleh pasien. b. Barang habis pakai. Barang habis pakai meliputi masker dan sarung tangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit. c. Perlengkapan barang rumah tangga. Perlengkapan barang rumah tangga adalah perlengkapan yang digunakan oleh karyawan rumah sakit untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit, seperti biaya pengurusan STNK untuk kendaraan operasional rumah sakit. d. Perlengkapan barang cetakan. Perlengkapan barang cetakan meliputi barang yang dicetak seperti buku dan majalah yang digunakan dalam kegiatan operasional rumah sakit. e. Perlengkapan alat tulis kantor. Perlengkapan alat tulis kantor meliputi alat tulis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit. f. Perlengkapan barang gizi. Perlengkapan barang gizi meliputi perlengkapan yang digunakan oleh bagian gizi dalam kegiatan operasional rumah sakit.
Sedangkan aset tidak lancar rumah sakit adalah aset yang tidak habis dipakai setelah 1 tahun. Aset tidak lancar terdiri dari : − Aset tetap.
71
Aset tetap yang diakui di laporan posisi keuangan diukur berdasarkan harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap disajikan beserta laporan lainnya di dalam laporan keuangan tahunan rumah sakit. a. Tanah. b. Gedung dan bangunan. c. Peralatan dan mesin. d. Jalan, irigasi dan jaringan. e. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan yang disajikan pada laporan posisi keuangan merupakan nilai akumulasi penyusutan secara keseluruhan aset tetap. f. Nilai buku. Nilai buku aset tetap berasal dari jumlah harga perolehan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap. − Aset lain-lain. Aset lain-lain meliputi aset tetap rumah sakit yang sudah tidak terpakai lagi, rusak berat dan sudah dikeluarkan dari akun aset tetap. Pada klasifikasi aset tersebut, tidak ada indikasi khusus pos-pos yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Rumah sakit tidak mencatat dan mengakui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Incinerator yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan secara eksplisit pada laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset tetap. Pada akun aset tetap, RSUD Tarakan mencatat dan mengakui IPAL secara implisit termasuk ke dalam jalan, irigasi & jaringan. Penyusutan IPAL memiliki umur ekonomis 20 tahun. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa
72
lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Berdasarkan pengamatan elemen kewajiban pada Laporan Keuangan RSUD Tarakan, kewajiban rumah sakit hanya terdiri atas kewajiban lancar dengan jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Kewajiban jangka pendek rumah sakit terdiri dari : − Utang usaha. Utang usaha merupakan kewajiban yang timbul kepada pihak ketiga yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai tanggal neraca oleh tiap unit di rumah sakit. Utang usaha dibagi lagi ke dalam beberapa akun sebagai berikut : a. Utang farmasi. b. Utang rumah tangga. c. Utang diklat (pendidikan dan pelatihan). d. Utang gizi. e. Utang Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. − Pendapatan diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka berasal hanya dari uang muka pasien yang belum diberikan jasanya oleh rumah sakit.
Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, modal didefinisikan sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Modal atau ekuitas pada laporan posisi keuangan rumah sakit sebagai entitas nirlaba disajikan pada akun aset bersih. Aset bersih terdiri atas: − Aset bersih tidak terikat. − Aset bersih terikat temporer. 73
− Aset bersih terikat permanen. Di laporan posisi keuangan rumah sakit tidak ada pos-pos yang terkait dengan pengakuan modal lingkungan. Pengukuran dalam konteks laporan posisi keuangan adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan di laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan rumah sakit menggunakan biaya historis atas dasar harga perolehan yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Berikut ini merupakan format Laporan Posisi Keuangan RSUD Tarakan :
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan RSUD Tarakan Jakarta ASET ASET LANCAR Kas dan Bank Piutang Usaha Persediaan Jumlah Aset Lancar
2012 XX XX XX XX XX
2011 XX XX XX XX XX
ASET TIDAK LANCAR ASET TETAP Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi & Jaringan Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku ASET LAIN-LAIN Aset Lain-lain Jumlah Aset Lain-lain JUMLAH ASET
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX XX
XX XX XX
XX XX XX
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Usaha Pendapatan Diterima Dimuka Jumlah Kewajiban Lancar
XX XX XX
XX XX XX
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
ASET BERSIH Aset Bersih Tidak Terikat Aset Bersih Terikat Temporer Aset Bersih Terikat Permanen Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Sumber: Laporan Keuangan RSUD Tarakan Jakarta (2012)
74
4.2.2 Analisis Laporan Aktivitas Laporan aktivitas pada entitas nirlaba sama dengan laporan laba rugi pada entitas non nirlaba, hanya saja format laporannya yang berbeda karena adanya perbedaan akun dan cara perhitungannya. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai : a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih. b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk : a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa. c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset bersih yang terdiri dari aset bersih tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen selama suatu periode. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aset bersih atau ekuitas dalam posisi keuangan. Aset bersih tidak terikat berasal dari pendapatan berikut ini : − Pendapatan retribusi. Pendapatan retribusi adalah pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pasien, baik pelayanan rawat jalan atau rawat inap untuk pasien.
75
− Pendapatan diklat. Pendapatan diklat adalah pendapatan yang berasal dari jasa pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan. − Pendapatan sewa. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain dalam hal sewa yang tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi BLU rumah sakit. − Pendapatan jasa giro. Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang berasal dari perolehan jasa giro atas simpanan dana pada bank umum. − Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber lain yang tidak disebutkan pada poin di atas. Pada aset bersih terikat temporer dan permanen terdapat akun pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada aset bersih terikat temporer merupakan pendapatan yang berasal dari transfer dana subsidi yang penggunaannya terbatas sesuai dengan anggaran subsidi rumah sakit untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pendapatan transfer pada aset bersih terikat permanen adalah pendapatan yang berasal dari transfer dana subsidi yang pengunaannya lebih dari 1 tahun sesuai dengan anggaran subsidi rumah sakit. Pada laporan aktivitas tidak terdapat pos-pos khusus yang menunjukkan biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah dan lingkungan. Biaya pengelolaan limbah dan lingkungan dicatat sekaligus pada biaya lainnya sebagai beban layanan untuk biaya khusus IPAL dan beban administrasi dan umum untuk biaya khusus Incinerator. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut pada rincian beban layanan dan 76
beban administrasi dan umum, rumah sakit telah mencatat biaya pengelolaan limbah dan lingkungan dalam laporan aktivitas. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan lingkungan termasuk pada beban IPAL dan beban IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit). Biaya-biaya tersebut terdapat pada lampiran laporan keuangan rumah sakit di bagian rincian beban tidak terikat. Berikut ini laporan aktivitas RSUD Tarakan :
Tabel 4.2 Laporan Aktivitas RSUD Tarakan Jakarta 2012
2011
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX XX
XX XX XX
XX XX XX
XX
XX
ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER Pendapatan transfer Beban Pelayanan Beban Administrasi dan Umum Kenaikan (Penurunan) aset bersih terikat temporer
XX XX XX XX
XX XX XX XX
ASET BERSIH TERIKAT PERMANEN Pendapatan transfer Beban penyusutan Beban Pemeliharaan Kenaikan (Penurunan) aset bersih terikat permanen
XX XX XX XX
XX XX XX XX
XX XX XX
XX XX XX
ASET BERSIH TIDAK TERIKAT Pendapatan Tidak Terikat Pendapatan retribusi Pendapatan diklat Pendapatan sewa Pendapatan jasa giro Pendapatan lain-lain Jumlah Beban & Kerugian Tidak Terikat Beban Pelayanan Beban Administrasi & Umum Jumlah Kenaikan (Penurunan) aset bersih tidak terikat
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET BERSIH ASET BERSIH AWAL ASET BERSIH AKHIR Sumber: Laporan Keuangan RSUD Tarakan Jakarta (2012)
Imbalan paska kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon Pemutusan Kontrak Kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan 77
paska kerja belum diterapkan oleh rumah sakit. Imbalan ini seharusnya dimasukkan ke dalam biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak rumah sakit untuk pembayaran seperti premi asuransi kesehatan atau asuransi jiwa paska kerja untuk karyawan. Hal ini telah diatur dalam PSAK 24 tentang Imbalan Kerja yang mengacu pada UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan.
4.2.3 Analisis Laporan Arus Kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas terdiri dari tiga komponen berdasarkan SAK ETAP yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Berdasarkan pengamatan, laporan arus kas yang dimiliki rumah sakit hanya terdiri dari dua komponen yaitu aktivitas operasi dan aktivitas investasi, dan tidak mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Itu artinya pengakuan atas pos-pos laporan arus kas tidak secara lengkap dilakukan atau diluar kerangka laporan arus kas yang terdapat pada PSAK 45.
Tabel 4.3 Laporan Arus Kas RSUD Tarakan Jakarta 2012
2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kas Diterima dari Pendapatan Retribusi Kas Diterima dari transfer Pembayaran kas kepada supplier Pembayaran kas untuk Beban Usaha Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi
XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian Aset Tetap Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi
XX XX
XX XX
XX XX XX
XX XX XX
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS KAS AWAL PERIODE KAS AKHIR PERIODE Sumber: Laporan Keuangan RSUD Tarakan Jakarta (2012)
78
4.2.4 Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berdasarkan pengamatan, catatan atas laporan keuangan rumah sakit yang telah dibuat cukup memberikan penjelasan tentang laporan keuangan tersebut. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan ke dalam catatan atas laporan keuangan, seperti : − Untuk laporan posisi keuangan, pada akun aktiva lain-lain tidak dijelaskan secara rinci peraturan apa yang mendasari atas aset tetap yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi untuk disimpan, dijual atau dilelang. − Untuk laporan aktivitas, pada akun aset bersih tidak terikat, terikat temporer, atau terikat permanen belum ada penjelasan atas perbedaan ketiga aset bersih tersebut dan penjelasan terkait pengakuannya. − Pada laporan aktivitas, belum adanya penjelasan mengapa pada laporan tersebut hanya terdiri dari dua komponen yaitu aktivitas operasi dan aktivitas investasi.
4.2.5 Analisis Tahap Perlakuan Akuntansi Lingkungan Akuntansi lingkungan sebagai metode untuk mengungkap dan menyajikan perlakuan biaya yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan memerlukan 79
tahap-tahap yang berurutan dan rinci dengan tetap mengacu pada standar akuntansi maupun pernyataan akuntansi yang berlaku umum. Tahap-tahap akuntansi ini meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berikut adalah analisis membandingkan tahap-tahap perlakuan akuntansi lingkungan yang dilakukan oleh RSUD Tarakan Jakarta dengan prinsip yang berlaku secara umum. 1. Pengidentifikasian. Berdasarkan klasifikasi atas biaya lingkungan oleh Hansen & Mowen, maka biaya lingkungan dibagi ke dalam empat kategori yaitu : a. Biaya pencegahan lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan yang telah diterapkan oleh rumah sakit dalam kegiatan operasionalnya yaitu : − Menerapkan
prosedur
pemisahan,
pengangkutan,
dan
pembuangan sampah padat. Prosedur ini bertujuan sebagai acuan bagi petugas kebersihan rumah sakit untuk mengelola sampah di rumah sakit dari tahap pengumpulan sampai dengan pembuangan untuk menghindari terjadinya penularan penyakit melalui media sampah baik sampah infeksius maupun sampah domestik. − Prosedur perawatan instalasi air limbah. Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman petugas teknisi dalam mengoperasionalkan instalasi air limbah. − Prosedur penggunaan Incinerator. Prosedur ini bertujuan sebagai suatu pedoman bagi petugas untuk memusnahkan sampah infeksius dengan cara yang baik 80
dan aman agar tidak terjadi penularan penyakit melalui perantara sampah infeksius. b. Biaya deteksi lingkungan − Uji Baku Mutu Limbah Cair. Pelaksanaan kegiatan uji Baku Mutu Limbah Cair ini dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali dilakukan di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain uji mutu limbah cair dari laboratorium, rumah sakit juga memiliki kebijakan untuk melakukan uji tersebut secara internal yang dilakukan oleh unit sanitasi lingkungan setiap 1 minggu sekali. − Uji Baku Mutu Udara. Pelaksanaan Uji Baku Mutu Udara dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali oleh unit sanitasi lingkungan rumah sakit yang bekerjasama dengan Laboratorium yang telah ditunjuk dan telah memiliki sertifikasi. c. Biaya kegagalan internal lingkungan. − Mengolah limbah padat dengan Incinerator. Incinerator yang dimiliki rumah sakit berfungsi untuk memusnahkan limbah padat yang bersifat infeksius melalui proses pembakaran. Alat Incinerator yang digunakan bersifat ramah lingkungan, terbukti dengan udara hasil pembakaran tidak menimbulkan pencemaran udara yang dinilai melalui uji Baku Mutu Udara.
81
− Mengolah limbah cair dengan Instalasi Pengolahan Limbah Cair. Instalasi Pengolahan Limbah Cair berfungsi untuk mengolah limbah cair sisa kegiatan operasional rumah sakit agar tidak menimbulkan pencemaran air dan penyakit bagi masyarakat di sekitar rumah sakit. Sisa limbah cair yang dihasilkan terdiri dari limbah domestik dan limbah infeksius. d. Biaya kegagalan eksternal lingkungan. Biaya kegagalan eksternal lingkungan belum dilakukan oleh rumah sakit, seperti pembersihan danau dan tanah yang tercemar, hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran, dan lain-lain. Hal tersebut tidak dialami oleh rumah sakit, karena rumah sakit telah melakukan pengolahan limbahnya dengan baik terbukti dengan uji Baku Mutu Limbah Cair dan Udara yang tidak melewati batas normal. 2. Pengakuan. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengakuan merupakan suatu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau : − Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan, dan − Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 82
Berdasarkan hasil analisis, RSUD Tarakan mengakui biaya lingkungan khususnya yang terkait dengan pengelolaan limbah diperlakukan sebagai biaya IPSRS. Biaya Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bagian keuangan rumah sakit kepada unit IPSRS yang membawahi unit sanitasi lingkungan dalam menangani pengelolaan lingkungan. Biaya lingkungan ini tidak diperlakukan khusus dalam akun laporan keuangan rumah sakit. Rumah sakit telah mengalokasikan biaya yang dibagi berdasarkan unit. Biaya ini dapat ditelusuri melalui rincian biaya tidak terikat rumah sakit. 3. Pengukuran. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pengukuran tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan, pengukuran biaya lingkungan oleh rumah sakit menggunakan nilai historis. Pengukuran biaya lingkungan menggunakan satuan mata uang Rupiah. 4. Penyajian . Berdasarkan hasil pengamatan atas penyajian biaya lingkungan, telah diketahui bahwa rumah sakit menyajikan biaya lingkungan bersamaan dengan biaya yang berhubungan dengan pengolahan limbah yaitu Biaya Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Biaya Instalasi Pengolahan Limbah Cair. Biaya tersebut merupakan sub bab dari beban layanan dan beban administrasi dan umum yang dirinci dalam rincian
83
beban tidak terikat rumah sakit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyajian khusus atas biaya lingkungan yang terjadi di rumah sakit. 5. Pengungkapan. Berdasarkan hasil pengamatan atas pengungkapan biaya lingkungan, diperoleh hasil bahwa biaya lingkungan diungkapkan ke dalam beban layanan dan beban administrasi dan umum tidak terikat pada laporan aktivitas rumah sakit. Namun biaya lingkungan belum diungkapkan secara eksplisit pada laporan tersebut, sehingga pengguna laporan keuangan sulit mengetahui keberadaan biaya lingkungan rumah sakit. Pengungkapan biaya lingkungan juga belum memiliki akun khusus atau laporan tambahan khusus biaya lingkungan yang terkait dengan pengolahan limbah rumah sakit.
4.3
Analisis CSR pada RSUD Tarakan Jakarta Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen dari
perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas, serta tanggung jawab perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholders sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan, di samping bidang ekonomi. Sebagai suatu perusahaan, RSUD Tarakan sudah sepatutnya menjalankan kegiatan sosial seperti yang tertera dalam pengertian CSR di atas. CSR dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan operasionalnya, seperti karyawan, masyarakat, dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal tersebut dapat mencerminkan kepada pihak internal dan
84
eksternal
bahwa
rumah
sakit
telah
bersungguh-sungguh
dalam
menjaga
keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan tidak selalu mengutamakan keuntungan di atas hal lainnya. Kegiatan tersebut juga dapat menjadi ajang promosi bagi rumah sakit agar lebih dikenal oleh masyarakat sebagai rumah sakit dengan kualitas pelayanan yang baik, cinta lingkungan, dan peduli terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sehingga tidak kalah dengan rumah sakit swasta lainnya. Untuk menilai sejauh mana rumah sakit telah menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka dalam sub bab ini akan dibahas mengenai CSR rumah sakit yang terbagi ke dalam beberapa komponen CSR dengan menggunakan Standar G3 GRI (Global Reporting Initiative) yaitu Ekonomi, Lingkungan, Tenaga Kerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Tanggung Jawab Produk.
4.3.1 Program Sosial RSUD Tarakan Terkait Perekonomian di Indonesia Program sosial yang terkait dengan perekonomian di Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari pihak rumah sakit atas kondisi perekonomian Indonesia. Indikator ekonomi dapat dinilai melalui tujuan dan kebijakan rumah sakit mengenai kinerja yang berkaitan dengan ekonomi. Dari beberapa program rumah sakit di bawah ini dapat dilihat bahwa rumah sakit memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. Dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perekonomian Indonesia secara tidak langsung ikut meningkat, ditunjukkan dengan penggunaan program sosial di bawah ini oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan lainnya. Program sosial di bawah ini yang dijalankan oleh rumah sakit telah memenuhi indikator EC 8 pada standar G3
85
GRI yaitu informasi mengenai investasi perusahaan di bidang pelayanan umum dan infrastruktur.
Program Sosial Bagi Masyarakat Kurang Mampu atau Miskin. Sebagai penyedia jasa layanan kesehatan bagi masyarakat, rumah sakit harus menerima berbagai macam pasien dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Saat ini sudah banyak program-pogram dari pemerintah pusat atau daerah dalam pengadaan layanan kesehatan murah atau bahkan gratis. Beberapa program di bawah ini telah dijalankan oleh rumah sakit sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap masyarakat di sekitarnya, yaitu sebagai berikut : 1. JPK-Gakin (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin). Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta khusus bagi keluarga miskin yang ingin mendapatkan pelayanan gratis di jasa layanan kesehatan atau rumah sakit. Program dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang merupakan warga DKI Jakarta setelah memenuhi persyaratan yang diberlakukan untuk memperoleh kartu Gakin. Keuntungan yang dapat diperoleh bagi warga yang memiliki kartu Gakin adalah mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Pemda DKI Jakarta. Program ini ditujukan bagi keluarga miskin yang merupakan warga DKI Jakarta agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun tidak memiliki dana untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diperoleh.
86
2. Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan program dari pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui penugasan kepada PT ASKES. Program Jamkesmas ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan hak dalam pelayanan kesehatan. Program Jamkesmas dapat diperoleh seluruh warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta dan memenuhi kriteria miskin atau kurang mampu untuk memperoleh kartu Jamkesmas. 3. KJS (Kartu Jakarta Sehat). Kartu Jakarta Sehat adalah suatu program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dalam bentuk bantuan pengobatan. Program Kartu Jakarta Sehat ini mulai diluncurkan pada bulan November 2012 yang dipelopori oleh Gubernur Jakarta periode 2012-2017 yaitu Bapak Joko Widodo. Sasaran utama dari program Kartu Jakarta Sehat ini adalah masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, diluar program Askes, atau asuransi kesehatan lainnya. Program KJS diselenggarakan dengan sistem rujukan berjenjang yang artinya pemilik KJS harus memiliki surat rujukan dari Puskesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit, jika penyakit pasien harus dirawat inap di rumah sakit maka Puskesmas harus mengeluarkan surat rujukan agar pasien mendapatkan pelayanan tindak lanjut di rumah sakit yang telah
87
memiliki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam program KJS.
4.3.2 Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup di sekitar RSUD Tarakan Jakarta Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup, maka harus dilakukan pelestarian dan pengelolaan yang baik agar lingkungan tetap sehat dan mencegahnya dari pencemaran, baik pencemaran air, tanah, atau udara. Untuk menjaga hal tersebut, sebuah rumah sakit harus memiliki programprogram yang bertujuan melindungi lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain kebijakan yang dibuat oleh rumah sakit itu sendiri, pemerintah juga telah memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup pada UU No. 23 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Dengan adanya peraturan tersebut, rumah sakit dapat mengikuti standar kesehatan yang berlaku saat ini. Program rumah sakit pada komponen lingkungan telah memenuhi indikator pada standar G3 GRI seperti EN 14 yaitu strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati, dan EN 26 yaitu inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauhnya dampak pengurangan tersebut.
88
Beberapa hal di antaranya telah dilakukan oleh RSUD Tarakan untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan pencemaran atau kerusakan pada lingkungan di sekitarnya, seperti : − Pemberantasan limbah. Pemberantasan limbah telah dilakukan oleh rumah sakit, baik limbah cair ataupun padat. Pemberantasan dilakukan dengan menggunakan alat Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk limbah cair dan alat Incinerator untuk limbah padat. − Pencegahan pencemaran. Pencegahan pencemaran telah dilakukan oleh rumah sakit dengan cara menguji baku mutu limbah cair dan padat yang dihasilkan oleh rumah sakit berdasarkan standar baku mutu yang berlaku dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 akibat kegiatan operasionalnya. Limbah cair dan padat yang dihasilkan harus terlebih dahulu diuji melalui Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang dimiliki oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat mencegah pencemaran pada lingkungan di sekitar rumah sakit akibat hasil buangan limbah tersebut.
4.3.3 Program Sosial Bagi Karyawan RSUD Tarakan Jakarta RSUD Tarakan Jakarta memiliki pegawai sebanyak 737 orang yang diantaranya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Non PNS, Pegawai Magang/Kontrak, Pegawai percobaan, dan Dokter jaga. Dengan jumlah karyawan tersebut sudah sepantasnya rumah sakit memiliki program untuk melindungi kesehatan karyawannya. Dengan memelihara dan melindungi kesehatan
89
karyawan, maka rumah sakit juga akan mendapatkan keuntungan seperti meningkatnya produktivitas pekerjaan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Program terkait karyawan yang dilakkukan rumah sakit telah memenuhi indikator LA 9 pada standar G3 GRI yaitu masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian sesuai dengan serikat karyawan. Beberapa program di bawah ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial rumah sakit terhadap karyawannya, yang terdiri dari : 1. Askes (Asuransi Kesehatan). Asuransi Kesehatan adalah program asuransi khusus layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT ASKES bagi masyarakat yang memenuhi kriteria anggota Asuransi Kesehatan seperti di bawah ini : − Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan, TNI/Polri). − Pejabat Negara. − Penerima Pensiun (Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementrian Pertahanan, TNI/Polri, Pensiunan pejabat Negara). − Veteran (Tuvet dan Non Tuvet). − Perintis Kemerdekaan (beserta anggota keluarga) yang ditanggung. − Pegawai tidak tetap (dokter/dokter gigi/bidan-pegawai tidak tetap), melalui SK Menkes No. 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain. Program Asuransi Kesehatan ini dilayani oleh rumah sakit dengan tujuan agar masyarakat yang telah menjadi anggota mendapatkan pelayanan kesehatan 90
yang layak dengan biaya yang dibantu dari PT Askes. Anggota Asuransi Kesehatan juga harus membayar iuran yang telah ditetapkan oleh PT Askes bagi anggotanya. 2. JPK-Jamsostek (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek). Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. Salah satu program PT Jamsostek yang dilayani oleh RSUD Tarakan Jakarta yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK-Jamsostek). Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Dimulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu, peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan akan diberikan Kartu Pemeliharaan Kesehatan sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi rumah sakit yaitu dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas pekerjaannya.
4.3.4 Program Sosial RSUD Tarakan Terkait Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak berada di dalam kandungan. Hak asasi manusia juga terdapat dalam bidang kesehatan. Sebagai organisasi jasa pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Di bawah ini merupakan program sosial rumah sakit yang bertujuan untuk mempermudah perolehan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dimanapun mereka tinggal, tetapi masih dalam wilayah DKI Jakarta. Program terkait hak asasi manusia yang dilakukan
91
rumah sakit telah memenuhi indikator HR 8 pada standar G3 GRI yaitu persentase personil keamanan yang terlatih dalam kebijakan organisasi atau prosedur yang memperhatikan aspek hak individu yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan.
Keikutsertaan RSUD Tarakan dalam Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) merupakan sistem call center yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Infomedia dan Telkom melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Program call center 119 ini diresmikan pada awal tahun 2013 di Balai Kota Jakarta. SPGDT ini bertujuan untuk menangani pasien gawat darurat dan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta hanya perlu menekan nomor telepon 119 untuk meminta pertolongan gawat darurat yang akan langsung terintegrasi dengan rumah sakit di Jakarta yang telah ikut bekerjasama dalam program ini, termasuk RSUD Tarakan Jakarta, dan akan langsung dikirim ambulans tanpa dikenakan biaya apapun. Program call center 119 ini tidak hanya melayani pasien yang mencari ruang kelas III saja (dalam program KJS), tetapi juga pasien yang mencari ruang kelas I dan VIP dapat menggunakan program ini dengan dipungut biaya berdasarkan jenis kelas kamar yang dipilih pasien. SPGDT dapat menjadi ajang promosi gratis bagi RSUD Tarakan, karena tidak hanya pasien kelas III saja yang menggunakan pelayanan ini, tetapi juga pasien kelas I atau VIP, sehingga dapat meningkatkan permintaan ruang kelas I dan VIP dan menambah profit RSUD Tarakan.
92
4.3.5 Program Sosial Bagi Masyarakat di sekitar RSUD Tarakan Jakarta Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam keberlanjutan kegiatan operasional rumah sakit. Dengan adanya masyarakat di sekitar rumah sakit, maka dapat meningkatkan profit rumah sakit dan produktivitasnya. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kesehatan. Jadi rumah sakit dapat bertahan atau tetap berlangsung kegiatan operasionalnya dengan dukungan dari masyarakat. Program terkait komonen masyarakat yang dilakukan telah memenuhi indikator SO 1 pada standar G3 GRI yaitu sifat dasar, ruang lingkup, dan efektifitas setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, saat beroperasi, dan saat mengakhiri. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas dukungan dari masyarakat, maka rumah sakit mengadakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat seperti di bawah ini. 1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit (PKM-RS). Demi mewujudkan Indonesia sehat, Departemen Kesehatan antara lain menetapkan bahwa pentingnya upaya kesehatan adalah peningkatan pemerataan kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan melalui jaringan pelayanan kesehatan paripurna, dimulai dari keluarga, masyarakat, posyandu, puskesmas dan rumah sakit. Penyuluhan kesehatan adalah gabungan dari berbagai kegiatan yang berdasarkan prinsip belajar untuk mencapai keadaan dimana individu, keluarga atau masyarakat yang ingin hidup sehat, mengetahui cara menjalankannya, melaksanakan apa yang bisa mereka kerjakan. Rumah sakit mempunyai peran besar untuk menyebarkan informasi kesehatan dan juga
93
merupakan institusi yang dapat memberikan keteladanan dalam budaya hidup bersih dan sehat. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit (PKM-RS) adalah penyuluhan kesehatan yang khusus dikembangkan untuk membantu pasien dan keluarganya untuk bisa menangani kesehatannya. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama yang berkesinambungan antara dokter dan pasien atau petugas kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Penyuluhan dilakukan secara langsung kepada pasien, pengunjung dan masyarakat di lingkungan rumah sakit. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit dimulai sejak pasien masuk rumah sakit atau sejak ia berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Penyuluhan di rumah sakit berusaha menggugah kesadaran dan minat pasien serta keluarganya untuk berperan serta secara positif dalam usaha penyembuhan dan pencegahan penyakit. Penyuluhan ini bertujuan untuk : a. Meningkatkan
pengetahuan
tentang
pentingnya
menjaga
kebersihan kepada pasien / keluarga pasien terhadap usaha penyembuhan penyakitnya. b. Membantu upaya pencegahan agar penyakit yang diderita pasien tidak menular kepada orang lain. c. Membantu pasien yang sudah sembuh untuk meningkatkan kesehatan agar tidak terserang kembali oleh penyakit yang sama. d. Meningkatkan pengertian dan sikap tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan secara tepat. e. Mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat.
94
f. Menjaga dan meningkatkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Aksi Sosial Donor Darah. Donor darah yang diadakan RSUD Tarakan merupakan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian seluruh karyawan RSUD Tarakan untuk membantu Palang Merah Indonesia (PMI) dalam menyediakan kuantitas dan kualitas darah bagi masyarakat DKI Jakarta yang membutuhkan. Kegiatan donor darah tersebut juga merupakan bagian dari persiapan pembukaan klinik Executive Cendana RSUD Tarakan agar menjadi pilihan sarana kesehatan bagi masyarakat luas yang telah diresmikan pada tahun 2013. Kegiatan ini diharapkan oleh RSUD Tarakan agar dapat diselenggarakan tidak hanya rutin 1 tahun sekali, tetapi menjadi 3 bulan sekali. Kegiatan ini terbuka untuk umum, termasuk seluruh karyawan, keluarga pasien, serta pengunjung RSUD Tarakan. 3. Posko Penanganan Paska Banjir. Bencana banjir yang terjadi DKI Jakarta pada tahun 2012 telah mendorong RSUD Tarakan untuk membuka posko penanganan paska banjir tahun 2012 yang ditujukan bagi pasien paska banjir yang berobat di RSUD Tarakan akan dibebaskan dari biaya pengobatan dengan membawa surat keterangan dari posko banjir di daerah tempat tinggalnya. Keperluan posko penanganan paska banjir RSUD Tarakan seperti tempat tidur tambahan dan obat-obatan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan meningkatnya jumlah pasien paska banjir yang mencapai 130-190 pasien per harinya, RSUD Tarakan dibantu oleh tenaga sukarelawan dari Institusi Pendidikan di bidang kesehatan yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, masyarakat di sekitar
95
RSUD Tarakan yang tidak mengalami bencana banjir tersebut juga dapat ikut membantu RSUD Tarakan dengan memberikan bantuan dalam bentuk apapun secara langsung ke rumah sakit.
4.3.6 Program Sosial Terkait Tanggung Jawab Produk RSUD Tarakan Jakarta Tanggung jawab produk merupakan kewajiban bagi rumah sakit untuk memelihara dan mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasien tidak merugikan pasien dan rumah sakit. Untuk dapat menjaga hal tersebut, rumah sakit harus membuat kebijakan atau standar yang dapat menjadi acuan oleh seluruh karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Jika hal tersebut dapat dijaga, maka rumah sakit dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap pasien. Agar rumah sakit termotivasi dalam peningkatan kualitasnya, maka di bawah ini merupakan reward dari Pemerintah terhadap rumah sakit atas pencapaiannya. Program terkait tanggung jawab produk yang dilakukan oleh rumah sakit telah memenuhi indikator PR 6 pada standar G3 GRI yaitu program-program untuk ketaatan hukum, standar, dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.
Penghargaan dari Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Pada tahun 2012, Kementerian Pertahanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan penghargaan Citra Pelayanan Prima yang diberikan kepada rumah sakit umum daerah dan lembaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan setelah diadakannya penilaian atas kinerja
96
pelayanan publik yang dilakukan pada 33 provinsi di Indonesia terhadap kinerja pembina/penanggung jawab seperti Gubernur atau Sekretaris Daerah, serta lima Unit Pelayanan di masing-masing Pemerintah Provinsi. Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu cara dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Pada penghargaan ini, RSUD Tarakan Jakarta mendapatkan peringkat terbaik dengan predikat A di posisi peringkat ke 2.
97
98
