BAB 31 PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA Beragama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing adalah salah satu unsur dari hak azasi manusia (HAM) yang wajib dihormati dan dilindungi keberadaannya. Di Indonesia, hak tersebut terdapat dalam UUD 1945 (amandemen) Bab XI pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian, agama dan ekspresi keagamaan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Untuk memenuhi hak dasar rakyat Indonesia, maka negara berkewajiban menyelenggarakan pembangunan bidang agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2004-2009 pembangunan bidang agama mendapatkan kedudukan yang penting karena pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi
antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan. Beberapa perkembangan penting yang dicapai dalam pembangunan bidang agama, antara lain: meningkatnya fasilitas berbagai sarana peribadatan untuk memberikan pelayanan kehidupan agama yang lebih bermutu dan merata, meningkatnya kualitas manajemen peyelenggaraan ibadah haji, penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan umat, dan terbentuknya berbagai forum komunikasi antarumat beragama untuk mendukung terwujudnya kerukunan intern dan antarumat beragama. I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Pada awal RPJMN 2004-2009, permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama mencakup: (a) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai; (b) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik belum memuaskan; (c) pelayanan kehidupan beragama dinilai belum memadai; (d) kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif; dan (e) kehidupan harmonis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin, antara lain, pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai 31 - 2
perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Pada sisi lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif. Perilaku ini seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama yang lebih baik. Pelayanan kehidupan beragama dinilai belum memadai. Hal tersebut terlihat antara lain dari kurangnya sarana dan prasarana ibadah, belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan, serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan. Pelayanan ibadah haji juga menunjukkan berbagai kelemahan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Permasalahan yang sering kali muncul antara lain kepastian berangkat bagi calon jemaah haji, kondisi pemondokan yang belum memadai, kurangnya fasilitas pelayanan yang dimiliki pemerintah Indonesia di Arab Saudi, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji, dan rendahnya profesionalisme petugas haji. Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial. Fungsi tersebut terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu terutama di daerah perdesaan. 31 - 3
Kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik ini pada mulanya disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang seringkali memanfaatkan sentimen agama. Selain itu, konflik tersebut juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang masih lemah. Sebelumnya, konflik tersebut tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas seperti sekarang ini karena dalam tatanan kehidupan masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi. Wadah tersebut bersifat lintas wilayah, agama, dan suku bangsa. II.
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN HASIL YANG DICAPAI
DAN
HASIL-
Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah sebagai berikut. 1.
Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama mencakup hal-hal berikut. a)
Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
b)
Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
c)
Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan;
d)
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola;
e)
Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil;
31 - 4
f)
Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;
g)
Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika;
h)
Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji;
i)
Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
j)
Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
2. Peningkatan kerukunan intern dan antarumat mencakup hal-hal berikut.
beragama
a)
Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;
b)
Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik;
c)
Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
d)
Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat 31 - 5
pascakonflik keagamaan; e)
melalui
penyuluhan
dan
bimbingan
Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi.
Selama kurun waktu tahun 2004-2009, pembangunan bidang agama dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan, yaitu (a) Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan; (b) Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; (c) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama; (d) Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan; (e) Program Penelitian dan Pengembangan Agama; dan (f) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. Dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, pada periode 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kegiatan tersebut meliputi pemberian bantuan operasional kepada juru penerang atau penyuluh agama 321 kegiatan, pemberian bantuan kepada organisasi sosial/yayasan/LSM 4.733 lokasi, pelaksanaan bimbingan dan dakwah 1.332 kegiatan, pembinaan bimbingan ibadah sosial 1.274 kegiatan, pembinaan kepada penyuluh agama 1.250 kegiatan, pengembangan kelembagaan, dan pemberian tunjangan fungsional kepada penyuluh non PNS 90.510 orang. Selain untuk masyarakat pada umumnya, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dalam kurun waktu 2004-2009 kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah; (a) peningkatan kompetensi guru-guru agama melalui penyetaraan D-2 dan D-3, serta S-1 kepada 6.000 orang; (b) pemberian bantuan beasiswa kepada 434 orang; (c) penyempurnaan kurikulum dan materi bahan ajar; dan (d) perbaikan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan agama. 31 - 6
Upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana punia, dan dana paramita, telah dilakukan kegiatan berupa: (a) peningkatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan 65.468 buah; (b) peningkatan kapasitas lembaga dana sosial keagamaan yang dikelola oleh masyarakat, seperti Rumah Zakat Indonesia, Dompet Dhuafa Republika, Pusat Zakat Umat, Dompet Peduli Umat, dan lain-lain (c) pengembangan pola pengelolaan dana sosial keagamaan yang produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat; dan (d) pemberian bantuan sertifikasi kepada 19.910 petak tanah hibah untuk menguatkan status hukum dari tanah tersebut. Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masingmasing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya, dalam periode 2004-2009 Pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan. Kegiatan tersebut antara lain berupa: (a) pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah terutama di daerah terpencil dan terkena bencana meliputi: Masjid 5.221 buah, Gereja Kristen 549 buah, Gereja Katolik 199 buah, Pura 185 buah, dan Vihara 90 buah; dan (b) pengadaan kitab suci berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha) termasuk terjemahan dan tafsirnya serta buku-buku keagamaan lainnya sebanyak 398.178 eksemplar. Terkait dengan adanya pemekaran daerah, telah dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana melalui peningkatan jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) dari 6.718 buah pada tahun 2005 menjadi 7.393 pada tahun 2008. Di samping itu, dilakukan juga pembangunan balai nikah dan penasehat perkawinan (BNPP) 447 buah. Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji berbagai upaya yang telah dilakukan pada periode 2004-2009 antara lain: (a) penyempurnaan sistem pendaftaran haji; (b) perbaikan pelayanan pemondokan, transportasi, katering di Arab Saudi; (c) mengurangi biaya tidak langsung penyelenggaraan haji; (d) meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji; dan (e) menyempurnakan 31 - 7
peraturan perundangan dengan terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Untuk meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, pada 2004-2009 telah dilaksanakan kegiatan berupa bantuan beasiswa baik kepada pengelola, pendidik, dan peserta didik sebanyak 1.420 orang; bantuan pembangunan/rehabilitasi gedung lembaga sosial keagamaan 1.216 buah; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga 53 kegiatan; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren 8480 kegiatan; bantuan operasional; pengadaan buku-buku perpustakaan 265.265 eksemplar; dan peningkatan kualitas pengelolaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan 18 kegiatan. Dalam rangka meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama, selama periode 2004-2009 telah dilaksanakan musyawarah dan dialog para pemuka dalam satu agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama dengan pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antar agama. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya kerukunan kehidupan umat beragama juga dilaksanakan pengembangan wawasan multikultural kepada guru-guru agama; peningkatan kerjasama antarumat beragama; penanganan korban paskakonflik; pembentukan dan pendirian satuan tugas harmoni di daerah konflik; pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di setiap Provinsi, di setiap kabupaten/kota dan di tingkat kecamatan untuk wilayah yang sedang mengalami konflik horisontal. Sejalan dengan upaya tersebut, telah diterbitkan dan disosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang ”Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam: Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat”. III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Sesuai dengan perkembangan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan untuk 31 - 8
peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi, antara lain sebagai berikut. a.
Meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama melalui akses komunikasi dan dialog intern dan antarumat beragama, internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultur, serta pengembangan jaringan dan kerjasama majelis agama dengan pemerintah;
b.
Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama terhadap keluarga, masyarakat, serta peserta didik melalui peningkatan kualitas materi dan tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, serta peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, termasuk, antara lain, peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan serta penyempurnaan kurikulum pendidikan yang mengarah pada pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia peserta didik;
c.
Meningkatkan kualitas pelayanan agama melalui peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat; dan peningkatan akses, kapasitas dan kualitas aparat KUA;
d.
Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji, terutama dalam hal pemberian informasi tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah, peningkatan efisiensi biaya penyelenggaraan haji, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan haji;
e.
Mengoptimalkan pengelolaan dana sosial keagamaan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat, infak, sedekah, wakaf, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita; pengembangan lembaga dana sosial keagamaan yang dikelola 31 - 9
umat beragama, serta peningkatan profesionalitas tenaga pengelolanya; dan peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan lembaga pengelola dana sosial keagamaan; f.
Meningkatkan kapasitas, kualitas dan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga-tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, serta peningkatan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan melalui pola kemitraan dengan pemerintah dalam melaksanakan programprogram pembangunan masyarakat; dan
g.
Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan agama melalui penyediaan kualitas data dan informasi untuk membantu merumuskan kebijakan pembangunan bidang agama.
31 - 10
