BAB 31 PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA
Peningkatan kualitas kehidupan beragama merupakan salah satu upaya pembangunan pemerintah untuk memenuhi hak dasar rakyat dalam menjalankan kehidupan beragama. Hak dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XI, Pasal 29, ayat 1 dan 2 yang mengamanatkan bahwa ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pembangunan bidang agama ini merupakan suatu investasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yaitu mencakup dimensi lahir, batin, material, dan spiritual. Untuk itu, pembangunan bidang agama merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya, saling menghormati, dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan intern dan antarumat beragama ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan
masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Melalui pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai diharapkan dapat diwujudkan. Dalam upaya mendukung terwujudnya kedua agenda pembangunan nasional tersebut, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan berbagai pembangunan bidang agama. Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara, pelatihan bagi penyuluh dan orientasi bagi pemuka agama, serta pemberian bantuan bagi kegiatan ritual, seperti MTQ, Pesparawi, dan Festival Baca Tulis Kitab Suci Budha. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama ditujukan untuk (1) memberikan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama dan (2) mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut langkah kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah memberikan bantuan rehabilitasi tempat ibadah, sumbangan kitab suci, lektur keagamaan, dan pengembangan perpustakaan di tempat peribadatan. Pemerintah juga memberikan pelayanan pembinaan agama bagi keluarga melalui peningkatan kemampuan para petugas pencatat nikah, peningkatan pelayanan dan pengelolaan dana sosial yang berbasis agama, seperti dana infak, zakat, wakaf, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya. Khusus untuk kalangan Muslim, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, efisiensi, transparansi, serta perlindungan jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Program penting lain yang dilaksanakan adalah program peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama yang bertujuan untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama, yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk 31 - 2
mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi, antara lain, pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi; pembentukan forum komunikasi kerukunan antarumat beragama mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan; rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pascakonflik; peningkatan hubungan antarumat beragama serta hubungan antara majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog; juga pengembangan wawasan multikultural bagi guru dan penyuluh agama. Pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan serangkaian program lain yang menunjang program di atas, di antaranya, adalah program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Demikian pula dengan program pengembangan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah. I.
Permasalahan yang Dihadapi
Walaupun berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kehidupan beragama di Indonesia, upaya peningkatan kualitas pembangunan agama masih dihadapkan dengan beberapa masalah dan tantangan penting, antara lain, sebagai berikut. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum seperti yang diharapkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti tindak kekerasan, lunturnya perilaku sopan santun, kurangnya rasa sayang 31 - 3
kepada sesama dan saling menghormati masih sering muncul ke permukaan. Kehidupan harmonis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan, di antaranya, karena munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Ketegangan sosial yang memicu konflik intern dan antarumat beragama dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kelengkapan sarana dan prasarana ibadah (terutama di daerah terpencil) belum memadai dan pemanfaatan tempat peribadatan yang masih belum optimal menjadi permasalahan yang perlu memperoleh perhatian. Keterbatasan lain menyangkut fasilitas pendukung, seperti kantor urusan agama (KUA) terutama di daerah pemekaran. Hal ini disebabkan oleh tidak semua wilayah kecamatan mempunyai KUA. Kurangnya jumlah, kualitas, dan mobilitas tenaga aparat akan mengakibatkan semakin terbatasnya kualitas dan jangkauan pelayanan keagamaan. Padahal, KUA yang berbasis di tingkat kecamatan merupakan basis terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, sarana dan prasarana ibadah termasuk KUA, terutama di daerah terpencil harus ditingkatkan, sedangkan fungsi tempat ibadah yang ada di perkotaan harus lebih dioptimalkan. Optimalisasi tersebut terutama terkait dengan fungsi tempat ibadah sebagai pusat pendalaman dan pemahaman ajaran agama serta pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik yang bersifat ritual keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Pengelolaan dana sosial keagamaan, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian, masih belum optimal. Dana sosial keagamaan memiliki peran yang sangat strategis karena di satu sisi merupakan bentuk pengamalan ajaran agama dan di sisi lain dapat membantu dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan tersebut, antara lain, disebabkan oleh (1) kurangnya transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan. Akibatnya masyarakat menjadi ragu, bahkan ada sebagian masyarakat tidak percaya pada pengelolaan dana sosial keagamaan tersebut; (2) kurangnya profesionalisme tenaga pengelola; (3) kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat yang
31 - 4
mampu secara ekonomi untuk memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Permasalahan penting lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelenggaraan ibadah haji. Perbaikan kualitas pelayanan ibadah haji yang telah dilakukan, antara lain, meliputi (a) penggunaan sistem daftar tunggu guna menjamin kepastian keberangkatan jemaah calon haji; (b) penggunaan jalur penerbangan langsung Jakarta-Madinah yang sebelumnya ditempuh melalui Jeddah. Jarak tempuh yang lebih pendek diharapkan akan mengurangi beban fisik dan psikologis para jemaah haji; (c) penyediaan makan gratis selama sembilan hari ketika bermukim di Madinah. Hal-hal yang sering menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan adalah masih tingginya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), kualitas pelayanan haji di Tanah Air, sampai dengan permasalahan pelayanan di Tanah Suci. Meskipun upaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaran haji tetap dilakukan setiap tahunnya, permasalahan kecil dan kurang sempurnanya pelayanan masih ditemukan dalam pelaksanaan di lapangan. Peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan masih belum sepenuhnya optimal. Kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan lembaga sosial keagamaan sejak periode sebelum kemerdekaan. Selama ini untuk meningkatkan peran lembaga tersebut telah dilakukan, antara lain, pelatihan manajemen pengelola lembaga, pemberian bantuan sarana dan prasarana, serta block grant untuk kegiatan operasional. Peran lembaga sosial keagamaan memang cukup strategis, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah pedesaan. Namun sampai ini, sebagian besar lembaga tersebut belum dapat menjawab seluruh tantangan dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan dan tantangan penting yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sehingga mereka mampu berperan lebih efektif sebagai agen perubahan sosial, khususnya bagi masyarakat di sekitarnya. Suasana kehidupan harmoni sosial yang aman, damai, tenteram, dan saling menghormati belum sepenuhnya dapat 31 - 5
diwujudkan dan dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Kondisi dan situasi ini ditunjukkan oleh masih adanya ketegangan sosial di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir. Konflik sosial tersebut pada akhirnya melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Permasalahan dan tantangan yang menjadi kendala dalam mewujudkan kehidupan harmonis di masyarakat, antara lain, (a) masih tingginya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; (b) belum optimalnya koordinasi aparatur di tingkat lapangan; (c) masih lemahnya penegakan hukum; (d) relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; (e) masih terbatasnya aparatur khususnya di daerah terpencil; (f) kurangnya sosialisasi peraturan dan perundangundangan seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; (g) adanya sebagian elemen masyarakat yang tidak menghormati/ menghargai perbedaan dan keberagaman kelompok lain. II.
Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang dicapai
Untuk mewujudkan sasaran pembangunan agama, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah sebagai berikut. 1.
31 - 6
Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama a.
peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, melalui peningkatan kualitas materi dan tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil dan daerah terkena musibah;
b.
peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, antara lain, melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan;
c.
peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita; peningkatan profesionalisme tenaga pengelola;
d.
peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;
e.
pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/ sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat;
f.
peningkatan efisiensi biaya naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji;
g.
peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
h.
peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
2. Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama a.
peningkatan kerja sama kelembagaan, baik internal maupun eksternal di bidang sosial ekonomi dan budaya;
b.
peningkatan pelaksanaan forum dialog antarpemuka/tokoh agama, tokoh masyarakat, cendikiawan agama, dan masyarakat;
c.
pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama dan penyuluh agama;
d.
peningkatan beragama;
forum
komunikasi
kerukunan
umat
31 - 7
e.
pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan;
f.
peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama.
Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan hasil yang telah dicapai sampai dengan Juni 2008 adalah sebagai berikut Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan dilakukan, antara lain, dengan memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat peribadatan guna mendorong peran aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat peribadatan secara swadaya. Pada tahun 2005 dan 2006 telah diberikan bantuan untuk rehabilitasi tempat ibadat masing-masing sebanyak 1.891 buah dan 772 buah (Tabel 31.1). Tahun 2007 dan 2008 kebijakan pemberian bantuan untuk tempat ibadat mengalami perubahan dari kebijakan rehabilitasi menjadi bantuan pembangunan tempat ibadat, mengingat pada tahun-tahun tersebut banyak rumah ibadat yang hancur dan roboh akibat terjadinya bencana alam di Tanah Air. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan yang terdiri atas masjid 125 unit, gereja Kristen di 61 lokasi, gereja Katolik di 38 lokasi, dan pura 76 buah. Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk masjid di 205 lokasi, gereja Kristen di 47 lokasi, gereja Katolik sebanyak 78 unit, pura di 95 lokasi dan wihara di 5 lokasi. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan yang terdiri atas masjid 596 unit, gereja Kristen 101 paket, gereja Katolik 51 buah, pura 25 buah, dan wihara 20 buah. Pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk Masjid di 105 lokasi, gereja Kristen di 68 lokasi, gereja Katolik sebanyak 48 unit, pura di 995 lokasi, dan wihara di 10 lokasi.
31 - 8
Tabel 31.1 Rehabilitasi dan Pembangunan Tempat Ibadah Tahun 2005—2008 (buah) Tempat Ibadat Masjid Gereja Kristen Gereja Katolik Pura Vihara Jumlah
2005 1.748 49 38 30 26 1.891
2006 498 199 30 34 11 772
2007 125 61 38 76 300
2008 596 101 51 25 20 793
Pembangunan balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam pembinaan kesejahteraan keluarga, termasuk pelayanan perkawinan. Sebagai lembaga pembinaan kesejahteraan keluarga, kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan dalam penyelenggaraan perkawinan, penyuluhan Undang-Undang Perkawinan, dan pemotivasian masyarakat untuk membentuk bagi sakinah. Melalui BNPP dikembangkan juga upaya peningkatan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara lebih profesional, antara lain kegiatan peningkatan mutu pegawai pencatat nikah (PPN) dan pembantu PPN melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pelayanan keagamaan bagi keluarga, serta pembangunan dan rehabilitasi gedung BNPP di tingkat kecamatan. Terutama setelah terlaksananya pemekaran wilayah di beberapa provinsi. Pembangunan gedung balai nikah dan penasehatan perkawinan pada tahun 2006 seluas 20.423 m persegi setara dengan pembangunan 100 buah gedung dan pada tahun 2007 telah dilaksanakan pembangunan gedung balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP) di 64 lokasi, pembuatan buku juknis/juklak, pengadaan mebel, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung KUA di daerah pemekaran, rehabilitasi gedung di 22 lokasi dan rehabilitasi gedung operasional sebanyak 20 unit. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk pembangunan gedung balai nikah dan 31 - 9
penasehatan perkawinan (BNPP) di 293 lokasi, rehabilitasi gedung BNPP di 160 lokasi, bantuan untuk operasional KUA sebanyak 4.860 buah, pengadaan tanah, dan rehabilitasi gedung operasional 20 unit. Dalam upaya meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan serta memperluas wawasan keagamaan umat beragama, Pemerintah ikut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan penyediaan kitab suci berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) termasuk terjemahan dan tafsirnya serta buku-buku keagamaan lainnya. Kegiatan ini diharapkan pula akan mendorong para ahli untuk mengembangkan penafsiran kitab suci sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan pembangunan. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan pengadaan kitab suci sebanyak 75.573 eksemplar, sedangkan pada tahun 2007 pengadaan kitab suci dapat dirinci sebagai berikut: kitab suci agama Islam 2.883 eksemplar, kitab suci agama Katolik 2.848 eksemplar, kitab suci agama Kristen 18.838 eksemplar, kitab suci agama Hindu 12.100 eksemplar, dan kitab suci agama Buddha 1 paket. Pada tahun 2008 disediakan dana pengadaan kitab suci yang terdiri atas: kitab suci agama Islam 198.118 eksemplar, kitab suci agama Katolik 2.525 eksemplar, kitab suci agama Kristen 886 eksemplar, kitab suci agama Hindu 23.350 eksemplar, dan kitab suci agama Buddha 10.000 eksemplar. Pembimbingan dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat serta pembinaan pranata keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita terus ditingkatkan untuk mendorong kegiatan sosial yang produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan telah dilakukan dengan menghimpun potensi umat dalam hal zakat, infak dan sedekah antara lain melalui badan amil zakat, infak dan sedekah (BAZIS) yang tersebar di semua provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, serta kelurahan. Pemanfaatan dana yang dihimpun BAZIS tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat. Telah dikembangkan juga pola pengelolaan dana sosial keagamaan yang produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat, 31 - 10
sedangkan untuk memperoleh kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan/dihibahkan telah dilakukan pemberian bantuan untuk memperoleh sertifikat tanah sehingga pemanfaatan tanah wakaf atau tanah hibah untuk pengembangan kehidupan beragama menjadi lebih produktif dan mempunyai kekuatan hukum. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan bantuan sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura, dan wihara sebanyak 6.810 petak tanah dan pada tahun 2006 hal yang sama juga telah dilaksanakan sebanyak 5.400 petak tanah. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan pembuatan sertifikat sebanyak 5.174 petak tanah, pendataan tanah wakaf dua kali dalam setahun, bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM di 305 lokasi, pembinaan dan pembimbingan lembaga zakat dan wakaf, zakat, infa,sedekah (ZIS) dan wakaf sebanyak 26 paket, pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 384 angkatan dan penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 231 kegiatan. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf sebanyak 500 lokasi, pembuatan buku juknis/juklak sebanyak 18 kegiatan, tim pendataan tanah wakaf sebanyak 88 kegiatan, bantuan untuk organisasi sosial keagamaan/yayasan/LSM sebanyak 507 paket, pembinaan dan pembimbingan lembaga zakat dan wakaf, zakat, infak, sedekah (ZIS) dan wakaf sebanyak 23 paket, pendidikan dan pelatihan masyarakat sebanyak 76 angkatan, pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 312 angkatan, dan penyelenggaraan ceramah/diskusi/ seminar/sarasehan tentang pengelolaan dana sosial keagamaan sebanyak 167 kegiatan. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Bagi Indonesia, penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir batin jemaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2005 dan 2006 telah berjalan relatif baik. Indikator yang dipergunakan adalah (1) seluruh jemaah haji yang terdaftar dapat diberangkatkan ke Tanah Suci; (2) seluruh jemaah haji dapat menempati pemondokan di Mekkah, Madinah, dan Arafah serta Mina; (3) seluruh jemaah haji dapat 31 - 11
kembali ke Tanah Air, kecuali yang meninggal dunia. Hal lain yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk pertama kalinya pada tahun 2006 (1427 H) seluruh biaya indirect cost penyelenggaraan haji yang dikeluarkan dalam perhitungan biaya penyelenggaraan haji (BPIH) dialihkan bebannya kepada Pemerintah. Penyelenggaraan ibadah haji 1428 H/2007 dan 2008 telah mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji, antara lain, (a) penyempurnaan sistem pendaftaran haji; (b) perbaikan pelayanan pemondokan, baik di Mekkah maupun di Madinah; (c) perbaikan pelayanan katering selama di Arab Saudi; (d) pengurangan biaya tidak langsung penyelenggaraan haji yang semula ditanggung oleh setiap jemaah haji di alihkan bebannya kepada Pemerintah sebagai penyelenggara haji; (e) pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, efisiensi transportasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penyuluhan dan penerangan agama dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam kehidupan riil. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005, antara lain, pemberian bantuan operasional untuk juru penerang agama, pemberian bantuan sarana peralatan peribadatan, pembinaan penyuluh agama, pemberian bantuan penyelenggaraan MTQ, Pesparawi, Festival Baca Tulis Kitab Suci Buddha. Pada tahun 2006 kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain, pemberian bantuan operasional sebanyak 13 paket kepada juru penerang agama, pemberian bantuan sarana peribadatan, pembinaan penyuluh penerang agama baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk daerah transmigrasi dan terpencil sebanyak 1.521 paket, dan pemberian bantuan untuk penyelenggaraan seni baca kitab suci. Kegiatan penyuluhan dan penerangan agama pada tahun 2007, antara lain, berupa pemberian bantuan operasional kepada juru penerang agama di 55 lokasi; pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadat di 62 lokasi; pemberian bantuan sarana peribadatan sebanyak 226 paket; bantuan organisasi sosial/yayasan/LSM di 109 lokasi, bimbingan mengenai produk halal 31 - 12
sebanyak 498 angkatan; bimbingan dan dakwah agama sebanyak 139 kegiatan; bimbingan dan pembinaan kemitraan umat sebanyak 400 kegiatan; dengar pendapat dengan tokoh agama dan masyarakat sebanyak 9 kegiatan; pendataan tanah wakaf sebanyak 123 kegiatan; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 2.802 kegiatan; monitoring dan evaluasi sebanyak 139 kegiatan; pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk; pameran/visualisasi/publikasi dan promosi sebanyak 24 kegiatan; pembangunan gedung kantor dan sarana/prasarana lingkungan; pengadaan sarana gedung sebanyak 144 set; pembinaan dan bimbingan ibadah sosial sebanyak 470 kegiatan; pembinaan dan bimbingan lembaga zakat dan wakaf di 75 lokasi; pembinaan keluarga sakinah sebanyak 682 kegiatan; pembinaan penyuluh agama sebanyak 615 angkatan; pembinaan pelayanan dan keesaan gereja sebanyak 393 kegiatan; operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi; pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebanyak 165 angkatan; pengadaan alat pengolah data; pengembangan kelembagaan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk kegiatan bantuan operasional juru penerang agama di 78 lokasi; bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadat di 62 lokasi; bantuan sarana peribadatan sebanyak 516 paket; bantuan organisasi sosial/yayasan/LSM di 326 lokasi; pembimbingan mengenai produk halal sebanyak 256 angkatan; pembimbingan dan dakwah agama; bimbingan dan pembinaan kemitraan umat sebanyak 432 kegiatan; dengar pendapat dengan tokoh agama, lembaga, masyarakat; pendataan tanah wakaf 262 kegiatan; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 5.084 kegiatan; pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; pameran/visualisasi/publikasi dan promosi; pembangunan gedung kantor dan sarana serta prasarana lingkungan; pengadaan sarana gedung; pembinaan dan bimbingan ibadah sosial; pembinaan dan pembimbingan lembaga zakat dan wakaf; pembinaan keluarga sakinah; pembinaan penyuluh agama sebanyak 422 angkatan; pembinaan pelayanan dan keesaan gereja sebanyak 178 kegiatan; operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi; pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebanyak 121 angkatan; 31 - 13
pengadaan alat pengolah data; pengembangan kelembagaan sebanyak 97 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival; tunjangan untuk penyuluh agama non-PNS sebanyak 90.510 orang. Pembinaan kerukunan umat beragama merupakan upaya untuk mendukung mewujudkan Indonesia yang aman dan damai dalam masyarakat. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kerukunan hidup umat beragama meliputi musyawarah para pemuka dalam satu agama, musyawarah antarpemuka berbagai agama, musyawarah antarapemuka berbagai agama dan pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antaragama. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan rehabilitasi mental korban pasca kerusuhan, dialog dan silaturahmi antarpemuka agama, pemberdayaan forum komunikasi kerukunan antar umat beragama di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan LSM yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama. Pada tahun 2006 di samping melanjutkan kegiatankegiatan tahun 2005 kegiatan penting yang dapat dilaporkan adalah penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kerusuhan di 4 lokasi; pemberian bantuan sarana peribadatan di 48 lokasi; pemberian bantuan untuk organisasi sosial di 59 lokasi; bantuan pelayanan kepada masyarakat di 9 lokasi; pembimbingan dan kemitraan umat sebanyak 97 angkatan; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 102 angkatan; pemberian bantuan sosial di 60 lokasi; pembinaan mental dan agama bagi korban pascakerusuhan sebanyak 77 kegiatan; pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebanyak 35 angkatan; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 19.200 eksemplar; pengadaan buku perpustakaan; pemberian bantuan subsidi di 43 lokasi; penanganan pascabencana alam dan kerusuhan sosial di 13 kegiatan; pengadaan 31 - 14
alat pengolah data; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 271 kegiatan. Pada tahun 2008 disediakan dana bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kerusuhan di 2 lokasi, bantuan sarana peribadatan di 65 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial keagamaan di 149 lokasi; bantuan pelayanan keagamaan bagi masyarakat; bimbingan dan kemitraan umat sebanyak 46 angkatan; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 72 angkatan; pemberian bantuan sosial di 44 lokasi; pembinaan mental dan agama sebanyak 142 kegiatan; pendidikan dan pelatihan kepad bagi masyarakat sebanyak 76 angkatan; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 34.600 eksemplar; pengadaan buku perpustakaan; pemberian subsidi kepada forum komunikasi kerukunan umat beragama di 203 lokasi; pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama sebanyak 34 unit; penanganan pascabencana alam dan kerusuhan sosial; pengadaan alat pengolah data; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 6.340 eksemplar; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/serasehan sebanyak 169 kegiatan. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilainilai keagamaan bagi peserta didik dilakukan melalui program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Selain ditujukan kepada peserta didik, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru agama. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan peningkatan kualitas melalui penyetaraan D-2 dan D-3 guru agama, pemberian bantuan biaya pendidikan pascasarjana untuk guru-guru agama yang berprestasi, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, penyempurnaan materi pendidikan agama, metodologi, dan sistem evaluasi. Kegiatan sejenis juga telah dilaksanakan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa bantuan beasiswa kepada 10 orang guru-guru agama; pemberian bantuan sarana peribadatan; pemberian bantuan untuk organisasi sosial keagamaan sebanyak 182 paket; pembangunan gedung kantor; pemberian bantuan sosial kepada 178 lembaga, pemberian subsidi, 31 - 15
bimbingan pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid di 39 lokasi; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 36 paket; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 1.008 kegiatan; pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum di 88 lokasi; pembinaan penyuluh agama sebanyak 216 kegiatan; pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan dan ketenagaan di pendidikan tinggi sebanyak 35 kegiatan; pembinaan generasi muda sebanyak 164 kegiatan; pembuatan buku juknis / juklak sebanyak 293 kegiatan; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 28.750 eksemplar; penyelenggaraan seni baca kitab suci sebanyak 299 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival sebanyak 170 kegiatan; pengadaan alat pendidikan; pengadaan alat pengolah data sebanyak 435 unit, pengembangan hubungan kerja sama luar negeri sebanyak 88 kegiatan, serta peningkatan mutu pendidikan sebanyak 588 kegiatan. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk bantuan beasiswa sebanyak 1.799 orang; bantuan sarana peribadatan 85 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM sebanyak 62 paket; pembangunan gedung kantor; pemberian bantuan sosial kepada 145 lembaga; bantuan subsidi di 113 lokasi; bimbingan dan pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid di 11 lokasi; dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyarakat sebanyak 48 kegiatan; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 825 kegiatan; pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum di 2.870 lokasi; pembinaan penyuluh agama sebanyak 112 kegiatan; pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi sebanyak 78 kegiatan; pembinaan generasi muda sebanyak 113 kegiatan, pembuatan buku juknis/juklak; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 368.935 eksemplar; pendidikan agama dan penyelenggaraan seni baca kitab suci 306 kegiatan; penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival; pengadaan alat pendidikan;, pengadaan alat pengolah data; pengembangan hubungan kerja sama luar negeri sebanyak 180 kegiatan; peningkatan mutu pendidikan 1.044 kegiatan.
31 - 16
Pemberdayaan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam berpartisipasi untuk menunjang perubahan sosial masyarakat dilakukan dengan memberikan pelayanan pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat pedesaan dan ekonomi lemah. Pada tahun 2005 telah dilakukan kegiatan pemberdayaan kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, dan organisasi keagamaan; pengadaan buku untuk perpustakaan; pemberian bantuan pembangunan gedung untuk operasional pendidikan; pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi umat Hindu dengan sistem bergulir, pelaksanaan pabbajja samanera; pemberian bantuan penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan. Pada tahun 2006 kegiatan pengembangan lembaga sosial keagamaan, antara lain, meliputi pembangunan dan rehabilitasi gedung; pemberian bantuan operasional, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di 207 lokasi, bantuan usaha ekonomi produktif; pelatihan kewirausahaan; pemberian bantuan sosial dan pembinaan generasi muda. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan beasiswa; pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah di 160 lokasi; bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM di 681 lokasi; pemberian bantuan usaha ekonomi produktif; bimbingan dan dakwah agama; kerja sama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 349 kegiatan; bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di 120 lokasi; pemberian bantuan sosial di 530 lokasi; pemberian subsidi di 190 lokasi; pembinaan dan bimbingan ibadah; pembinaan dan pendataan sekolah swasta; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren di 5.741 lokasi; pembinaan generasi muda; pembinaan mental dan agama; pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis sebanyak 273 angkatan, pembinaan olahraga dan kesenian; pembuatan buku juknis/juklak; pengadaan alat bengkel/keterampilan; pengadaan alat pengolah data sebanyak 212 unit; pengadaan alat pendidikan; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 24.157 eksemplar; peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan; peningkatan pendidikan luar sekolah pada pondok pesantren sebanyak 2.239 kegiatan; penyelenggaraan ceramah/ diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 151 kegiatan; pengadaan buku 31 - 17
sebanyak 29.277 eksemplar; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 5.006 eksemplar; penyelenggaraan pendidikan salafiyah dan pengembangan santri sebanyak 477 kegiatan; penyuluhan dan penyebaran informasi sebanyak 16 angkatan. Pada tahun 2008 disediakan dana untuk kegiatan berupa pemberian bantuan beasiswa; pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah; pemberian bantuan untuk orsos/yayasan/LSM di 364 lokasi, bantuan usaha ekonomi produktif; bimbingan dan dakwah agama; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait sebanyak 186 kegiatan; pemberian bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan; pemberian bantuan sosial di 483 lokasi; pemberian subsidi di 316 lokasi; pembinaan dan bimbingan ibadah sosial; pembinaan dan pendataan sekolah swasta; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren sebanyak 2.705 kegiatan; pembinaan generasi muda; pembinaan mental dan agama sebanyak 318 kegiatan; pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis sebanyak 179 angkatan; pembinaan olahraga dan kesenian; pembuatan buku juknis/juklak; pendidikan agama dan penyelenggaraan seni baca kitab suci; pengadaan alat bengkel/keterampilan; pengadaan alat pengolah data; pengadaan alat pendidikan; pengadaan kitab suci dan buku agama lainnya sebanyak 32.766 eksemplar; peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan; peningkatan pendidikan luar sekolah pada pondok pesantren sebanyak 934 kegiatan; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan sebanyak 434 kegiatan; pengadaan buku sebanyak 53.908 eksemplar; pengadaan buku-buku perpustakaan sebanyak 2.975 eksemplar; penyelenggaraan pendidikan salafiyah dan pengembangan santri sebanyak 622 kegiatan; penyuluhan dan penyebaran informasi. Upaya penelitian dan pengembangan agama dilaksanakan dalam rangka menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan bidang agama serta masyarakat akademik dan umum guna mendukung tercapainya program pembangunan bidang agama. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan; pembuatan buku juknis/juklak sebanyak 150 judul; pembudayaan dan 31 - 18
pemasyarakatan; penelitian ilmu pengetahuan terapan karya ilmiah/seminar/iptek dan seni sebanyak 4.580 eksemplar; penelitian pengembangan bidang sosial dan ekonomi; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 2.000 kegiatan; pengadaan alat pengolah data; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan; penyusunan indikator sasaran dan indikator keberhasilan; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama. Pada tahun 2008 telah disediakan dana untuk kegiatan berupa pembuatan buku juknis/juklak sebanyak 104 judul, pembudayaan dan pemasyarakatan; penelitian ilmu pengetahuan terapan karya ilmiah/seminar/iptek dan seni sebanyak 8.830 eksemplar; penelitian pengembangan bidang sosial dan ekonomi; penerbitan majalah/jurnal sebanyak 962 kegiatan; pengadaan alat pengolah data; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan; penyusunan indikator sasaran dan indikator keberhasilan; peningkatan pengkajian kerukunan umat beragama. III.
Tindak Lanjut yang Diperlukan
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama dan hasil yang telah dicapai, diperlukan langkah dan tindak lanjut sebagai sebagai berikut: 1.
Upaya untuk meningkatkan pemahaman penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai ajaran agama akan terus dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara; pembinaan calon penganten (suscaten) dan pelaksanaan nikah serta rujuk; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubalig/dai, dan orientasi bagi pemuka agama; pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, perjudian, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; pemberian bantuan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pengembangan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pascakonflik dan bencana alam serta bantuan operasional penyelenggaraan 31 - 19
kegiatan keagamaan seperti musabaqah tilawatil Quran (MTQ dan STQ), pesparawi, utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha, dan kegiatan sejenis lainnya. Upaya lain yang akan dilakukan adalah melanjutkan subsidi tunjangan fungsional penyuluh agama non-PNS sebanyak 90.510 orang; peningkatan mutu penerangan agama dan bimbingan keagamaan; pemberian bantuan penyelenggaraan festival keagamaan; peringatan hari besar keagamaan; pengembangan materi, manajemen dan pemberian bantuan paket pelayanan agama untuk daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, pascakonflik, dan bencana alam; peningkatan pemberantasan pornografi, pornoaksi; pemantapan peraturan perundangan bidang agama. 2.
Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, antara lain, meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana keagamaan berupa rumah ibadat terutama di daerah yang terkena bencana, pembangunan gedung KUA di daerah yang belum memiliki gedung KUA, dan pemberian bantuan rehabilitasi sarana keagamaan yang mengalami kerusakan serta bantuan sarana ibadat di lingkungan sekolah dan mutu pelayanan ibadat haji.
3.
Upaya untuk memantapkan kerukunan umat beragama mengalami kendala, antara lain, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah dan penegakan hukum yang lemah. Upaya yang akan dilakukan, antara lain, peningkatan pelaksanaan forum dialog dan temu ilmiah antarpemuka agama dan cendikiawan agama; pengembangan wawasan multikultural bagi guru agama dan penyuluh agama; pemberian bantuan operasional forum komunikasi kerukunan umat beragama; pemberian bantuan kegiatan pemulihan pascakonflik; sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,
31 - 20
dan Pendirian Rumah Ibadat, percepatan pembangunan di provinsi Sulawesi Tengah. 4.
Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan bagi pendidik bidang agama dan keagamaan dengan memberi tambahan muatan materi wawasan multikulturalisme. Peningkatan mutu juga dilakukan dengan pemberian bantuan beasiswa bagi pendidik bidang agama yang mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan kurikulum pendidikan agama yang diarahkan pada pembentukan akhlak dan karakter; pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lain yang bermutu; penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan lain yang akan dilakukan adalah pemberian bantuan laboratorium dan perpustakaan di lembaga pendidikan keagamaan; pemberian bantuan imbal swadaya untuk madrasah diniyah; pemberian bantuan pengembangan organisasi pondok pesantren, pasraman, pabbajja samanera/samaneri; pengembangan kegiatan keagamaan oleh organisasi kesiswaan di sekolah; pembinaan lembaga pendidikan agama; pembinaan pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sekolah; pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, dan buku bacaan bernuansa agama lainnya untuk sekolah umum, perguruan tinggi umum, dan lembaga pendidikan keagamaan.
5.
Mengingat peran lembaga sosial keagamaan serta lembaga pendidikan agama dan keagamaan cukup strategis, salah satu prioritas pembangunan agama ke depan adalah terus meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga tersebut. Kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, antara lain, pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan; pemberian bantuan operasional tempat ibada; pemberian bantuan operasional majelis/ormas keagamaan; pemberian bantuan sarana prasarana lembaga keagamaan; peningkatan
31 - 21
mutu SDM lembaga sosial keagamaan; pemberdayaan lembaga keagamaan. 6.
Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan cermat serta membantu penentuan kebijakan akan dilakukan melalui kajian dan pengembangan dalam meningkatkan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat mendukung pelayanan kehidupan beragama; peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama dan keagamaan; peningkatan kerukunan dan harmonisasi kehidupan beragama; peningkatan mutu pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta pemberdayaan pemanfaatan lektur keagamaan. Di samping itu, akan dilakukan pelatihan bagi tenaga peneliti, sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan melalui kegiatan workshop, seminar, dan penerbitan; Penyelenggaraan lomba penulisan/karya ilmiah, buku cerita, sketsa, dan komik keagamaan, kajian terhadap dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks.
31 - 22
