BAB 31 PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.
A. PERMASALAHAN Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Pada sisi lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama. Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai belum memadai. Hal tersebut terlihat antara lain dari kurangnya sarana dan prasarana ibadah, belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan, serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan. Pelayanan ibadah haji juga menunjukkan berbagai kelemahan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Permasalahan yang sering kali muncul antara lain kepastian berangkat bagi calon jemaah haji, kondisi pemondokan yang belum memadai, kurangnya fasilitas pelayanan yang dimiliki pemerintah Indonesia di Arab Saudi, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji, dan rendahnya profesionalisme petugas haji. Bagian IV.31 – 1
Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial. Fungsi tersebut terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu terutama di daerah perdesaan. Kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik ini pada mulanya disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang seringkali memanfaatkan sentimen agama. Selain itu, konflik tersebut juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang masih lemah. Sebelumnya, konflik tersebut tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas seperti sekarang ini karena dalam tatanan kehidupan masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi. Wadah tersebut bersifat lintas wilayah, agama, dan suku bangsa.
B. SASARAN Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama sampai dengan tahun 2009 adalah: 1.
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama a.
b. c. d. e.
2.
Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak; Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat; Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masingmasing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya; Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; serta Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.
Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama
Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain.
Bagian IV.31 – 2
C. ARAH KEBIJAKAN Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah: 1.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BERAGAMA a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
2.
DAN
PEMAHAMAN AGAMA
SERTA
KEHIDUPAN
Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama; Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan; Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola; Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil; Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama; Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika; Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
PENINGKATAN KERUKUNAN INTERN DAN ANTARUMAT BERAGAMA a. b. c. d. e.
Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat; Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik; Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki; Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi.
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN Arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama dijabarkan ke dalam programprogram pembangunan sebagai berikut. Bagian IV.31 – 3
1.
PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN
PENGHAYATAN,
PENGAMALAN,
DAN
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara. 1.
2. 3. 4.
2.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara melalui bantuan operasional untuk penyuluh agama; menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubaligh/dai/juru penerang dan orientasi bagi pemuka agama; dan mengembangkan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pascakonflik dan bencana alam; Pemberian bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha dan kegiatan sejenis lainnya; Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; serta Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan penanggulangan pornografi dan pornoaksi. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
Program ini bertujuan untuk: (1) membina pendidik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; dan (2) mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan nilainilai ajaran agama. 1. 2.
3.
4. 5.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Penyempurnaan kurikulum dan materi pendidikan agama yang berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi; Pengembangan wawasan dan pendalaman materi melalui berbagai lokakarya, workshop, seminar, studi banding dan orientasi; penataran dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama pendidikan dasar, S-1 bagi guru agama pendidikan menengah dan pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi dosen perguruan tinggi; dan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agama; Pelaksanaan perkemahan pelajar/mahasiswa, lomba karya ilmiah agama, dan pementasan seni keagamaan; menyelenggarakan pesantren kilat, pasraman kilat, pabbajja/samanera/samaneri; dan pembinaan dan pengembangan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserta didik, santri, brahmacari, mahasiswa, dan guru/dosen agama; Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan; serta Pelaksanaan kerjasama internasional program pendidikan agama dan keagamaan.
Bagian IV.31 – 4
3.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama. 1. 2.
3.
4. 5.
4.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Pemberian bantuan untuk: rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan; sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah; dan bantuan kitab suci dan lektur keagamaan; Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia; peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA); dan peningkatan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan; Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; peningkatan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, meningkatkan kerja sama instansi pemerintah dan masyarakat dalam jaminan produk halal; dan pemantapan landasan peraturan perundang-undangan pelayanan kehidupan beragama; Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya; serta Pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab dan rukyat. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
LEMBAGA
Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam menunjang perubahan sosial masyarakat, mengurangi dampak negatif ekstrimisme masyarakat, serta memberikan pelayanan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia terutama bagi masyarakat perdesaan dan ekonomi lemah. 1. 2.
3. 4.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, organisasi keagamaan, pengelola dana sosial keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; subsidi dan imbal-swadaya pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan block-grant dalam pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan melakukan kunjungan belajar antarlembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; serta Pengkajian, penelitian, dan pengembangan mutu pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Bagian IV.31 – 5
5.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
Program ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi bagi pengembangan kebijakan pembangunan agama, penyediaan data dan informasi bagi masyarakat akademik dan umum dalam rangka mendukung tercapainya program-program pembangunan agama. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
6.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama; pemberdayaan serta pemanfaatan lektur keagamaan; dan melakukan tinjauan bagi antisipasi dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks; Identifikasi dan merumuskan indikator kinerja pembangunan bidang agama; Peningkatan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis di bidang keagamaan; Kajian terhadap peraturan tentang kehidupan umat beragama dan rancangan undang-undang kerukunan hidup umat beragama; Penelitian, kajian, dan pemetaan konflik sosial keagamaan; Pengembangan hasil-hasil penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Program ini bertujuan memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama; Pembangunan hubungan antarumat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah; Pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat; dan mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan; Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antarumat beragama; dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama; Rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik; serta Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.
Bagian IV.31 – 6
