BAB 31 PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA Pembangunan agama merupakan upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama kepada seluruh umat beragama sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, pembangunan agama juga ditujukan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan realitas keberagaman (atau kebhinnekaan) budaya dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta harmoni sosial yang toleran, bertenggang rasa, dan menghargai martabat kemanusiaan. Dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional, maka pembangunan agama diharapkan dapat mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera dan menciptakan Indonesia aman dan damai. Dalam rangka memberikan pelayanan keagamaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah: bantuan operasional untuk penyuluhan dan penerangan agama; pendidikan agama bagi peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan tinggi; pembinaan keluarga sakinah; pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah terutama di daerah bencana alam; peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan;
pembangunan gedung Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan di daerah pemekaran; pengadaan kitab suci berbagai agama; pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan termasuk penguatan status hukum tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara. Masih dalam kaitan pelayanan keagamaan pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2005: (1) seluruh jamaah haji yang terdaftar dapat diberangkatkan ke tanah suci; (2) seluruh jamaah haji dapat menempati pemondokan di Makkah dan Madinah serta menempati perkemahan di Arafah dan Mina; dan (3) seluruh jamaah haji dapat kembali ke tanah air kecuali yang meninggal. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dalam tahun 2006 terus dilakukan. Untuk musim haji 1427 H tahun 2006 biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dapat dikurangi dengan mengeluarkan seluruh ‘indirect cost’ dalam perhitungan BPIH. Sebagai mediator dalam upaya mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama Pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain: mengadakan forum silaturahmi tokoh-tokoh berbagai agama; memberikan fasilitas kepada badan musyawarah umat beragama diberbagai daerah; stabilitas mental korban setelah terjadinya kerusuhan dan konflik sosial; pembinaan jaringan kerja sama antarumat beragama; internalisasi ajaran agama dan sosialisasi pendidikan agama berwawasan multikultural bagi guru-guru. Bentuk regulasi yang telah berhasil dilakukan adalah penyempurnaan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian Rumah Ibadah. Penyempurnaan SKB tersebut sebagai bentuk jawaban Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sering timbul di lapangan dalam pendirian rumah ibadah.
I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat tampak beragam. Di satu pihak, ada sekelompok masyarakat yang memiliki semangat kuat untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan 31 - 2
pengamalan ajaran agama, namun di pihak lain, kehidupan beragama pada sebagian masyarakat justru baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Indikasi yang menggambarkan fenomena ini antara lain: gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), narkoba, pornografi, pornoaksi, perjudian dan berbagai perilaku melanggar nilai-nilai agama. Keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat juga belum berperan secara optimal. Semakin banyak lembaga ini terlihat semakin rapuh seperti bisa diamati dalam kasus-kasus perceraian yang masih tinggi dan kehidupan keluarga kurang harmonis. Kondisi demikian memperlihatkan ada kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Untuk itu, peran tempat-tempat peribadatan dan kitab-kitab suci harus dioptimalkan sebagai laboratorium bagi pengembangan kegiatankegiatan keagamaan serta pendalaman dan pemahaman ajaran agama. Upaya peningkatan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan telah dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan bagi pendidik bidang agama dan keagamaan dengan memberi tambahan muatan materi wawasan multikulturalisme. Peningkatan mutu dimaksud juga dilakukan dengan pemberian bantuan beasiswa bagi pendidik bidang agama yang mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) kurikulum pendidikan agama lebih menekankan aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek pengamalan ajaran agama dalam pembentukan akhlak mulia dan karakter; (2) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu belum mencukupi; (3) sarana dan prasarana yang terbatas; (4) fasilitas pendukung lainnya yang tidak memadai; (5) lemahnya penguasaan materi dan metodologi pengajaran; (6) belum optimalnya kegiatan belajar mengajar. Pada sisi lain, arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik sangat deras masuk ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi peserta didik dan perilaku sosial yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, peran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menjadi sangat penting guna membentengi peserta didik dari berbagai dampak negatif globalisasi. 31 - 3
Peningkatan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana keagamaan berupa rumah ibadah terutama di daerah terkena bencana, Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah pemekaran, dan diberikan pula bantuan rehabilitasi bagi sarana keagamaan yang mengalami rusak ringan. Mutu pelayanan manajemen ibadah haji pun relatif membaik dengan penerapan sistem daftar tunggu (waiting list) guna menjamin kepastian keberangkatan jamaah calon haji. Perbaikan pelayanan yang lain adalah penerbangan langsung Jakarta-Madinah (sebelumnya melalui Jeddah), sehingga lebih efisien dan mengurangi beban fisik dan psikologis para jamaah haji. Selain itu bagi mereka juga disediakan pemberian makan selama sembilan hari ketika bermukim di Madinah. Meskipun demikian, pelayanan kehidupan beragama tetap memerlukan perbaikan dengan menekankan pada (1) penyediaan sarana dan prasarana ibadah; (2) peningkatan pemanfaatan tempat peribadatan; dan (3) optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan. Manajemen pelayanan ibadah haji perlu terus ditingkatkan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah di Arab Saudi dengan menekankan pada (1) kepastian berangkat bagi jamaah calon haji; (2) perbaikan kondisi pemondokan, (3) penyediaan fasilitas pelayanan pendukung di Arab Saudi; (4) peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji; dan (5) peningkatan kompetensi petugas haji serta pemahaman dan penghayatan manasik haji yang lebih komprehensif. Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan telah dilakukan antara lain melalui pelatihan manajemen pengelola lembaga dan bantuan operasional untuk mendukung kegiatan lembaga. Peran sosial-kemasyarakatan lembaga-lembaga tersebut cukup efektif, terutama dalam konteks membangun relasi yang harmonis antarkelompok masyarakat. Namun, pada sebagian kelompok masyarakat dijumpai pola kehidupan beragama yang eksklusif, sehingga berpotensi mengganggu hubungan sosial baik intern umat beragama maupun antarumat beragama. Untuk itu, lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan perlu memberi perhatian serius, dengan cara melakukan mediasi agar interaksi sosial di kalangan kelompok masyarakat beragama tetap terjaga dengan baik. Peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai agen 31 - 4
perubahan sosial perlu makin ditingkatkan. Peran tersebut terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu terutama di daerah perdesaan. Upaya memantapkan kerukunan umat beragama telah dilakukan berbagai pertemuan, dialog, dan kerja sama antarpemuka agama sebagai langkah antisipasi dini dan upaya pencegahan munculnya potensi konflik. Selain itu, telah pula dikembangkan pendidikan multikultural guna memberi wawasan pluralisme sosial dan penghargaan pada keberagaman. Namun demikian, seringkali muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antarumat beragama yang menjadi kendala mewujudkan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi merupakan pemicu utama konflik dan menjadi semakin parah ketika pihak-pihak yang bertikai memanfaatkan sentimen agama. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang lemah memberi kontribusi terhadap intensitas konflik. Konflik sosial tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas. Sebab, dalam tatanan kehidupan masyarakat terdapat berbagai kearifan lokal dan adat-istiadat, yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi dan mekanisme penyelesaian konflik.
II.
LANGKAH-LANGKAH HASIL YANG DICAPAI
KEBIJAKAN
DAN
Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu: 1)
HASIL-
langkah
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama (a)
Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.
31 - 5
31 - 6
(b)
Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
(c)
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan.
(d)
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola.
(e)
Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil serta daerah terkena musibah.
(f)
Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.
(g)
Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/ hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat.
(h)
Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji.
(i)
Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
(j)
Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
(k)
Peningkatan kualitas tenaga administrasi dan tenaga teknis melalui pendidikan dan pelatihan.
2)
Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama (a)
Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat integritas sosial masyarakat.
(b)
Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi terjadinya konflik secara dini.
(c)
Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki.
(d)
Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat setelah terjadinya konflik sosial melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan.
(e)
Peningkatan kerja sama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi, dan budaya.
Dalam rangka memberikan pelayanan keagamaan pada tahun 2005 telah diberikan bantuan untuk merehabilitasi tempat ibadah sebanyak 1.891 buah, meliputi: 1.748 buah masjid, 49 buah gereja Kristen, 38 buah gereja Katolik, 30 buah Pura, dan 26 buah Vihara. Sedangkan pada tahun 2006 rehabiltasi tempat ibadah menjadi prioritas dengan jumlah seluruhnya mencapai 772 buah terdiri dari 498 buah masjid, 199 buah gereja Kristen, 30 buah gereja Katolik, 34 buah Pura, dan 11 buah Vihara. Masih dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, pada tahun 2006 akan dilaksanakan pembangunan gedung Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan seluas 20.423 m2 terutama di daerah pemekaran, dan pengadaan kitab suci berbagai agama sebanyak 75.573 eksemplar. Bentuk pelayanan keagamaan lainnya berupa pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan termasuk penguatan status hukum tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara. Pada tahun 2005 telah selesai dilaksanakan bantuan sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara sebanyak 6.810 petak, dan pada tahun 31 - 7
2006 hal yang sama akan dilakukan sertifikasi sebanyak 5.400 petak. Dengan adanya kepastian hukum dari status tanah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2005 secara umum berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan dapat dilihat antara lain: (1) seluruh jamaah haji yang terdaftar yaitu sebanyak 205.466 dapat diberangkatkan ke tanah suci; (2) seluruh jamaah haji dapat menempati pemondokan di Makkah dan Madinah serta menempati perkemahan di Arafah dan Mina; dan (3) seluruh jamaah haji dapat kembali ke tanah air kecuali yang meninggal. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dalam tahun 2006 masih menjadi prioritas pembangunan bidang agama. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pendidikan dan pelatihan bagi petugas haji sebanyak 220 angkatan, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama antar instansi pemerintah, swasta dan masyarakat sebanyak 52 kegiatan, operasional dan pemeliharan jaringan sistem dan informasi sebanyak 35 unit. Hal lain yang dapat dilaporkan pada musim haji 1427 H tahun 2006 adalah BPIH dapat dikurangi dengan mengeluarkan seluruh ‘indirect cost’ dalam perhitungan BPIH. Upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan operasional bagi juru penerang agama, bantuan sarana peralatan peribadatan, pembinaan kepada penyuluh agama, pengadaan buku keagamaan, dan bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Buddha dan kegiatan sejenis. Kegiatan-kegiatan tersebut setiap tahunnya dilaksanakan, namun belum dapat memperbaiki moral dan tingkah laku masyarakat secara signifikan dan menyeluruh. Kualitas tingkat kehidupan beragama di kalangan masyarakat sangat bervariasi. Ada sebagian masyarakat sudah pada tahapan yang memiliki semangat kuat untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Namun, pada sebagian masyarakat justru baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Selain ditujukan kepada masyarakat, upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai 31 - 8
keagamaan juga dilakukan secara khusus kepada siswa di sekolah umum. Komponen penting dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan adalah guru dan tenaga kependidikan, kurikulum, buku dan peralatan pendidikan agama, siswa, lingkungan dan peran serta orang tua serta masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas dan jumlah guru agama, memperbaiki kurikulum, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat secara langsung memperbaiki kualitas pendidikan agama kepada siswa-siswa di sekolah umum akan terus dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sedini mungkin kepada peserta didik. Pada tahun 2005 kegiatan yang dilaksanakan antara lain: peningkatan kualitas guru melalui penyetaraan D-II dan D-III guru agama 240 orang, bantuan biaya pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 90 orang, dan pembinaan serta penilaian jabatan fungsional guru di 30 lokasi. Selanjutnya juga dilakukan penyempurnaan materi pendidikan agama, metodologi dan sistem evaluasi 5 paket. Sedangkan pada tahun 2006 dilakukan kegiatan-kegiatan meliputi: bantuan bea siswa untuk mengikuti kegiatan keagamaan, bimbingan untuk pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid 15 kegiatan, pembinaan pendidikan agama di sekolah umum 33 kegiatan, pengadaan buku pedoman pendidikan keagamaan sebanyak 321.160 eksemplar, pengadaan buku literatur sebanyak 2.000 eksemplar, dan penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival sebanyak 13 kegiatan. Fasilitasi yang diberikan Pemerintah kepada komunitas umat beragama dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat berjalan optimal. Pada tahun 2005 dilakukan kegiatan pemberdayaan kelompok jamaah keagamaan, majelis taklim, organisasi keagamaan, pengadaan buku untuk perpustakaan, bantuan pembangunan gedung pondok pesantren, pengadaan buku dan brosur tentang pembinaan keluarga Katolik bahagia dan sejahtera, pembinaan kepada tenaga pembinaan keluarga Katolik tingkat keuskupan, pertemuan dan pembinaan rektor seminari menengah dan tinggi, bantuan subsidi kepada lembaga sosial 31 - 9
keagamaan Hindu dan Buddha, bantuan pemberdayaan ekonomi umat Hindu dengan sistem dana bergulir, pelaksanaan Pabbajja Samanera, dan bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan. Pada tahun 2006 kegiatan pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, antara lain bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung 94 lokasi, operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan 207 lokasi, bantuan usaha ekonomi produktif, pelatihan kewirausahaan, bantuan sosial dan pembinaan generasi muda. Selanjutnya pada tahun 2006 juga dilaksanakan bantuan peralatan untuk pendidikan dan latihan keterampilan, kesenian dan olahraga, peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan serta bantuan pengadaan kitab suci dan buku keagamaan sebanyak 37.428 eksemplar. Kebijakan lain yang menjadi prioritas pembangunan agama adalah menciptakan harmoni sosial di masyarakat melalui upaya peningkatan kerukunan umat beragama baik intern dan antar umat beragama. Pada tahun 2005 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: rehabilitasi mental korban setelah terjadinya kerusuhan dan konflik sosial di 10 provinsi; dialog dan silaturahmi antara pemuka, cendekiawan agama, dan umat beragama sebanyak 59 kegiatan; pemberdayaan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan LSM yang bergerak dibidang kerukunan beragama; sosialisasi wawasan multikultur kepada masyarakat; pengembangan wawasan multikultur bagi guruguru agama; dan meningkatkan jaringan kerja sama antarumat beragama. Kegiatan pembangunan untuk kerukunan umat beragama pada tahun 2006 antara lain adalah: bantuan sarana peribadatan yang rusak di 20 lokasi; bantuan kepada organisasi sosial keagamaan kepada 11 lembaga; pembinaan mental dan agama kepada para korban kerusuhan sosial dan bencana alam; dan pengadaan buku perpustakaan. Kegiatan dalam bentuk regulasi adalah penyempurnaan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum 31 - 10
Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian Rumah Ibadah. Penyempurnaan SKB tersebut sebagai bentuk jawaban Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sering timbul di lapangan dalam pendirian rumah ibadah. Untuk memberikan hasil optimal dalam pembangunan bidang agama, telah didirikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama yang berkedudukan di Jakarta dan dibantu beberapa Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama di Jakarta, Semarang, dan Ujung Pandang. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 adalah optimalisasi SDM IPTEK; meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga peneliti; melakukan dialog interaktif kajian dan hasil-hasil penelitian; mengadakan riset unggulan 10 kegiatan; melakukan kajian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agama. Pada tahun 2006 kegiatan lebih dititikberatkan kepada kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian; pembuatan buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan; pemeliharaan dan perawatan software dan hardware komputer; penelitian ilmu pengetahuan terapan, pendidikan keagamaan, pengembangan bidang sosial ekonomi, serta pengembangan karya ilmiah/seminar/iptek dan seni; penerbitan majalah/jurnal; dan penyusunan indikator sasaran dan indikator keberhasilan.
III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu:
1.
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama (a)
Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.
31 - 11
2.
(b)
Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
(c)
Peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan.
(d)
Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai unit terkecil pembentukan karakter individu dan pembinaan moral dan etika masyarakat.
(e)
Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik, daerah terpencil dan daerah terkena musibah.
(f)
Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas peribadatan, dengan memberikan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama.
(g)
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita, serta penyempurnaan metode pengelolaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola.
(h)
Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji.
(i)
Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
(j)
Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama
31 - 12
(a)
Peningkatan kerja sama kelembagaan baik internal maupun eksternal.
(b)
Peningkatan kerukunan yang hakiki dikalangan elit dan pemuka agama.
(c)
Pembangunan keagamaan.
(d)
Peningkatan kerukunan pada kelompok atau segmen generasi muda.
(e)
Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat setelah terjadinya konflik sosial melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan.
(f)
Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi, dan budaya.
dan
penataan
kembali
aliran-aliran
31 - 13
