BAB 30 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 telah menggariskan bahwa Program KB Nasional merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana, pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan kependudukan itu sendiri ditujukan untuk menciptakan keadaan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas akan menjadi pangkal penghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Demikian halnya dengan pertumbuhan dan persebaran penduduk yang belum tidak dikendalikan secara baik, akan menjadi penghalang dalam menciptakan kondisi ideal antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi demikian
menjadikan penduduk yang merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi masalah serius dalam pembangunan. Dalam hal ini kebijakan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional, karena penduduk yang menjadi subyek dan obyek pembangunan (people centered development) seharusnya menjadi tokoh pembangunan sekaligus pihak yang mendapat manfaat dari pembangunan. Terkait administrasi kependudukan, yang merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara, ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan. Dalam pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk merekam data identitas penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan nasional (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan pada gilirannya akan digunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemuda sebagai bagian terbesar dari penduduk merupakan generasi penerus dan pelaku pembangunan di masa depan. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2005 – 2025 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 228,52 juta jiwa, sementara 32,07 persen atau sekitar 73,29 juta jiwa di antaranya adalah pemuda, yaitu kelompok umur 18 sampai dengan 35 tahun. Jumlah pemuda yang cukup besar ini merupakan aset bangsa yang perlu diperlu diperhatikan karena kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan datang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Dalam kaitan itu, pembangunan pemuda diarahkan untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, yang diselenggarakan melalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda. Sementara itu, pembangunan olahraga nasional merupakan salah satu upaya untuk menunjang terciptanya manusia yang sportif dan berkualitas. Dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan, bahwa tujuan keolahragaan 30 - 2
nasional adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga diarahkan untuk peningkatan prestasi olahraga dan pengembangan budaya olahraga guna meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia, melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
I.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas pada tahun 2004 adalah masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk. Secara absolut, penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat sekitar 34 juta per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh: (1) masih tingginya angka kelahiran; (2) kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; (3) masih rendahnya median usia kawin pertama perempuan; (4) rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, (5) masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB; (6) masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; dan (8) masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan adalah jumlah penduduk yang besar, kualitas yang rendah, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Permasalahan tersebut disebabkan: (1) konsentrasi penduduk di Pulau Jawa mencapai 57,17 % yang luasnya hanya 6,17 % dari total wilayah Indonesia; (2) masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sekitar 35,20 juta jiwa atau 15,80 % dengan pengangguran terbuka cukup besar mencapai 10,8 juta atau 10,30 %; (3) tingkat pendidikan masih setingkat pendidikan menengah pertama atau lama pendidikan mencapai 7,2 tahun; (4) masih tingginya angka kematian bayi sekitar 35 per 1.000 kelahiran hidup; 30 - 3
(5) indeks pembangunan masih relatif rendah berada urutan ke 107 dari 177 negara yang terukur. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tercatat sebanyak 230 juta jiwa pada Tahun 2009, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,27 % per-tahun (periode Tahun 2005 – 2010), maka setiap tahun diperkirakan akan terjadi 4,5 juta peristiwa kelahiran. Pertambahan penduduk ini membawa konsekuensi bagi kehidupan dalam lingkungan yang akan menimbulkan implikasi negatif bila produktivitasnya rendah dan tingkat pengangguran cukup tinggi (10,96%), implikasi tersebut juga berpengaruh terhadap pola migrasi, ketersediaan pangan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laju pembangunan. Kebijakan kependudukan yang ditangani oleh beberapa instansi sektoral terkait dengan kependudukan belum merupakan kebijakan yang integratif. Pembangunan yang selama ini berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi belum berhasil memberikan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Disamping itu jumlah penduduk yang besar dan persebaran yang tidak merata dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungannya telah menimbulkan beban bagi pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan pembangunan selama ini belum berdasarkan pada perencanaan kependudukan. Permasalahan yang berkembang pada saat pelaksanaan program KB adalah menurunnya kapasitas kelembagaan Program KB karena melemahnya komitmen politis dan komitmen operasional di tingkat kabupaten/kota. Sebelum ditetapkannya PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kelembagaan program KB di kabupaten/kota sangat lemah. Hal ini disebabkan KB bukan merupakan urusan wajib di daerah sehingga bentuk institusi yang menangani KB di kabupaten/kota sangat beragam, jumlah institusi KB di tingkat lini lapangan berkurang, dan jumlah serta kualitas tenaga pengelola dan pelaksana program KB di tingkat lapangan menurun karena banyak yang dimutasi dan pensiun, serta dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang kurang memadai. Walaupun Program KB dalam PP 38/2007 dan PP 41/2007 KB sudah menjadi 30 - 4
urusan wajib dan kelembagaannya menjadi satu rumpun dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, pada kenyataannya kapasitas kelembagaan KB di kabupaten/kota belum optimal. Sampai dengan akhir Juni 2009, sekitar 81,95 persen kelembagaan KB di kabupaten/kota berbentuk badan, 16,08 persen berbentuk kantor, dan 1,96 persen berbentuk dinas. Selanjutnya, sekitar 90,87 persen bergabung dengan 1 atau 2 bidang lain dan hanya 9,13 persen yang utuh menangani Program KB. Beberapa kabupaten/kota bahkan tidak memiliki institusi untuk melaksanakan program KB. Selain itu, institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB juga menurun jumlahnya. Statistik rutin BKKBN bulan Juni 2008 mencatat terdapat sekitar 83.911 PPKBD dan 387.973 Sub-PPKBD, menurun dibandingkan jumlah semula. Jumlah Pengendali/ Pengawas PLKB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat kelurahan/desa yang merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan program KB juga menurun. Data bulan Desember 2008 menunjukkan bahwa PPLKB berjumlah 4.476 atau sekitar 97,5 persen dari jumlah sebelum desentralisasi, sedangkan jumlah PLKB/PKB hanya 21.007 orang atau sekitar 80, 6 persen dari jumlah sebelum desentralisasi. Persebaran tenaga lapangan tersebut juga tidak merata yang ditunjukkan dengan rasio PLKB terhadap desa yang tidak sama antarprovinsi. Sebelum dilakukan otonomi daerah, 1 PLKB/PKB menangani 2-3 kelurahan/desa. Sedangkan data terakhir menunjukkan 1 PLKB/PKB menangani 4-5 kelurahan/desa dan bahkan ada provinsi yang tidak memiliki PLKB/PKB lagi karena mereka sudah dialih tugaskan ke bidang/instansi lain tanpa ada penggantian. Dengan semakin berkurangnya petugas PPLKB dan PLKB, mekanisme operasional program KB tidak berjalan sebagaiman mestinya. Dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan (APBD II) yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota sangat bervariasi dan terbatas, tergantung pada pemahaman para penentu kebijakan di kabupaten/kota tersebut sehingga akses informasi dan akses pelayanan KB bagi keluarga miskin, pelayanan di daerah terpencil dan perbatasan sulit dilakukan. Permasalahan di bidang administrasi kependudukan yang masih diahadapi adalah sebagai berikut: (1) masih rendahnya 30 - 5
kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan keluarganya; (2) terbatasnya jangkauan masyarakat terhadap tempat pelayanan untuk segera melaporkan peristiwa yang dialaminya; (3) masih terbatasnya jumlah dan kualitas petugas register untuk memverifikasi dan validasi persyaratan pelaporan penduduk atas peristiwa yang dialami; (4) masih terbatasnya cakupan kabupaten/kota dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan publik; (5) belum tersambungnya jaringan komunikasi data (online system) dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat; (6) belum terintegrasinya sistem informasi departemen/lembaga dengan sistem informasi administrasi kependudukan dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK); (7) terbatasnya sumber daya manusia baik pusat maupun daerah dalam pengeloaan SIAK, (8) masih terbatasnya dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan SIAK; dan (9) masih banyak terdapat KTP ganda. Di bidang kepemudaan beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi, sebagai berikut: (1) rendahnya tingkat pendidikan pemuda; (2) rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; (3) belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; (4) rendahnya kemampuan iptek dan kewirausahaan pemuda; dan (5) turunnya kualitas moral dan etika, serta maraknya masalahmasalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, NAPZA, dan HIV/AIDS; Adapun permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan keolahragaan, adalah: (1) rendahnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga di berbagai kejuaraan internasional; (2) lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olahraga; (3) belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; (4) lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan olahraga baik di tingkat nasional maupun daerah; (5) lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan olahraga; (6) masih rendahnya penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet dan mantan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (7) lemahnya pembinaan, pembibitan, 30 - 6
dan kompetisi olahraga di usia pelajar; serta (8) kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga. II.
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN HASIL YANG DICAPAI
DAN
HASIL-
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas seperti disebutkan di atas, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam periode 2004-2009 adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan cara sebagai berikut. 1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja; 3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan 4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya 30 - 7
pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Sementara itu, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang berkembang pada waktu pelaksanaan program/kegiatan, adalah : (1) melaksanakan advokasi secara terus menerus kepada eksekutif maupun legislatif serta para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama; (2) menyempurnakan dan mengeluarkan berbagai pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan peraturan perundang-undangan; (3) memberikan dana alokasi khusus (DAK) untuk mendukung pelaksanaan program KB di kabupaten/kota; dan (4) meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan legislatif, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat (LSOM), lembaga profesi, perguruan tinggi, mass media, dan lembaga internasional dalam rangka menggalang kemitraan; dan (5) memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang mempunyai semangat dan komitmen dalam pelaksanaan Program KB; serta (6) merevitalisasi Program KB. Langkah kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan, termasuk yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dalam periode 2004-2009 adalah mendorong terwujudnya tertib admnistrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas dengan: 1. Membangun dan mengembangkan kebijakan, sistem serta penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mencatat perubahan status dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2. Meningkatkan keterpaduan kebijakan dan sistem informasi administrasi kependudukan nasional yang mampu menyediakan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan. 3. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. 30 - 8
4. Menyiapkan sistem perencanaan dan penyerasian kebijakan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan penduduk. 5. Memperkuat kelembagaan, pranata hukum, kepedulian dan peranserta masyarakat dalam administrasi kependudukan guna perlindungan sosial dan penegakan hak-hak penduduk. Kebijakan tersebut diselenggarakan dengan prinsip : a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasikannya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial serta mendorong tertibnya pelayanan publik. b. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan. c. Penciptaan tertib administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat. d. Menempatkan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah dengan melalui dekonsentrasi. e. Pengelolaan program sesuai prinsip good governance. Upaya pembangunan kepemudaan periode 2004-2009 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut: (1) kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan dan antara pusat - daerah; (2) peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; (3) peningkatan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; dan (4) peningkatan upaya pembinaan moral dan etika pemuda dan perlindungan segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan pornografi dan pornoaksi di kalangan pemuda; Sementara itu, pembangunan keolahragaan periode 2004-2009 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut: (1) perwujudan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan 30 - 9
pengembangan bakat; (3) pemberdayaan iptek dan industri olahraga; dan (4) peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas tahun 2004-2009, antara lain adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari sekitar 1,30 persen pada tahun 2000-2005 (data Sensus 2000 dan Supas 2005) dan diperkirakan menjadi sekitar 1,27 persen pada tahun 2005-2010 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 berdasarkan Supas 2005). Berdasarkan hasil SDKI 2007 (setelah direvisi), angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) secara nasional menjadi sekitar 2,4 anak per perempuan usia reproduksi. Penurunan TFR, antara lain, didorong oleh meningkatnya median usia kawin pertama perempuan dari sekitar 19,2 tahun (SDKI 2003), menjadi 19,8 tahun menurut SDKI 2007; meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) dari 60,3 persen (SDKI 2002/03) menjadi 61,4 persen (SDKI 2007). Selain itu, dari aspek kualitas penduduk, program keluarga berencana juga telah membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia karena dengan jumlah anggota keluarga yang kecil setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Peningkatan CPR tersebut di atas, antara lain, karena peningkatan jumlah peserta KB. Pencapaian jumlah peserta KB aktif pada tahun 2005 sebesar 24,0 juta peserta, meningkat menjadi sekitar 25,6 juta peserta pada tahun 2008, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 26,1 juta peserta pada tahun 2009. Pencapaian peserta KB baru juga meningkat dari sekitar 4,2 juta peserta pada tahun 2005, menjadi sebesar 6,7 juta peserta pada tahun 2008. Sampai dengan bulan April 2009 sudah tercatat sekitar 2,2 juta peserta KB baru (33 persen dari perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru) dan diharapkan setidaknya sebanyak 6,7 juta peserta pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah peserta KB baru dan KB aktif terjadi karena peningkatan jumlah peserta KB miskin. Pada tahun 2005 jumlah peserta KB aktif miskin sekitar 10,6 juta peserta, meningkat menjadi 11,4 juta peserta pada tahun 2008, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sebanyak 11,6 juta peserta pada tahun 2009. Sementara itu, jumlah peserta KB baru 30 - 10
miskin meningkat dari sekitar 3,1 juta peserta pada tahun 2005 menjadi sekitar 3,3 juta peserta pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 3,4 juta peserta. Trend pencapaian peserta KB baru pria dari tahun 2005 hingga 2008 juga mengalami kenaikan secara konsisten baik secara absolut maupun persentasenya terhadap perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru pria, yaitu 94.600 peserta (32,4 persen) pada tahun 2005, naik menjadi 125.601 (36,0 persen) pada tahun 2006, pada tahun 2007 sebanyak 151.546 (38,1 persen) dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang sangat mencolok yaitu 220 ribu atau 102,29 persen dari perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru pria. Sampai dengan bulan April tahun 2009 peserta KB baru pria tercapai sebanyak 81.329 peserta atau 8,8 persen dari perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru pria (Statistik Rutin BKKBN, 2009). Dalam rangka memberikan pembinaan bagi para remaja agar mengetahui kesehatan dan hak-hak reproduksi, serta mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang perkawinan, pada tahun 2005 terdapat sekitar 950 kelompok Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dan meningkat menjadi sebanyak 5.811 kelompok pada tahun 2008. Sampai dengan bulan April 2009 jumlah PIK-KRR terus bertambah menjadi 6.791 kelompok, yang terdiri dari kelompok tumbuh sebanyak 6.089 kelompok, kelompok tegak sebanyak 548 kelompok, dan kelompok tegar sebanyak 154 kelompok. Pembedaan kelompok PIK-KRR menjadi kelompok tumbuh, tegak, dan tegar didasarkan kepada kegiatan yang dilaksanakan, materi KRR yang disampaikan, dan jumlah pendidik sebaya serta konselor sebaya yang dimiliki. Untuk mendukung kegiatan PIK-KRR, terdapat pendidik sebaya sebanyak 4 ribu orang pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 5.574 orang pada tahun 2007, serta jumlah konselor sebaya sebanyak 2 ribu orang pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 1.846 orang pada tahun 2007. Dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga, jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) terus mengalami peningkatan yaitu: tahun 2005 sebanyak 970.939 meningkat menjadi sekitar 1.86 juta keluarga pada bulan Mei 2009. Demikian juga halnya dengan keluarga yang aktif dalam kegiatan 30 - 11
Bina Keluarga Remaja (BKR) dari tahun 2005 hingga 2009 mengalami peningkatan dari 344.053 keluarga pada tahun 2005 meningkat menjadi 759.379 keluarga pada bulan Mei 2009, sedangkan keluarga yang aktif kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) pada tahun 2005 sebanyak 342.803 meningkat menjadi 721.417 keluarga pada Mei 2009. Hasil-hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kependudukan termasuk yang berkaitan dengan administrasi kependudukan tahun 2004-2009, antara lain: (1) fasilitasi rintisan penerapan SIAK online dalam rangka pembangunan database kependudukan berbasis NIK-Nasional di 17 Kabupaten/ Kota pada 9 Provinsi; (2) tersedianya Data Rumah Tangga (DRT) hasil konversi data P4B ke dalam format SIAK, yang kemudian dimutakhirkan secara berkelanjutan di seluruh Kabupaten/Kota dalam mendukung Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota; (3) terlaksananya verifikasi dokumen kependudukan dalam pelayanan satu atap terhadap penempatan kembali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia sebanyak 124.517 orang (TKI Amnesti); (4) pengesahan Permendagri Nomor 8 Tahun 2005, Permendagri Nomor 10 Tahun 2005, Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 35 A Tahun 2005; (5) fasilitasi kepada daerah terkait dengan terbitnya peraturan perundang-undangan khususnya peraturan menteri; (6) pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (7) pengembangan infrastruktur teknologi informasi data center kependudukan di Kantor TMP Kalibata; (8) fasilitasi rintisan penerapan SIAK dan pembangunan database kependudukan berbasis NIK-Nasional di 151 Kabupaten/Kota pada 22 Provinsi, yang dilakukan melalui kegiatan: bantuan stimulan sarana dan prasarana SIAK kepada sejumlah 100 Kabupaten/Kota, pelatihan teknis SIAK terhadap 3.466 Orang Pengelola SIAK Daerah dari 440 Kabupaten/Kota dan verifikasi dan validasi Data Penduduk untuk pembangunan database kependudukan di 40 Kabupaten/Kota; (9) bantuan stimulan blangko akta kelahiran gratis untuk 500 Kab/Kota seluruh Indonesia; (10) pelayanan administrasi kependudukan bagi pemeluk agama konghuchu, sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Agama No. MA/12/2006 tanggal 24 Januari dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006; (11) terbangunnya database kependudukan 30 - 12
di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NAD, dan penggantian KTP Merah Putih menjadi KTP Standar Nasional, sekaligus dalam rangka menyediakan data kependudukan (daftar pemilih sementara) untuk Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota; (12) pembekalan teknis dan pemberian wawasan kepada aparat pemerintah daerah yang menangani urusan kependudukan mengenai: kebijakan kuantitas, kebijakan kualitas, penataan persebaran penduduk, pemanfaatan indikator kependudukan, penyusunan proyeksi, penyusunan analisis dampak kependudukan, dan penyerasian kebijakan kependudukan di beberapa provinsi; (13) pengesahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (14) penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dari Pemerintah kepada DPR RI (sejumlah 248 DIM), telah dilakukan pembahasan sebanyak 2 (dua) kali dengan Komisi IX DPR RI; (15) pemberian bantuan stimulan sarana dan prasarana utama SIAK sampai tahun 2009 kepada daerah, untuk 465 Kabupaten/ Kota, 33 Provinsi, dan 78 Kecamatan di wilayah Provinsi DI. Yogyakarta serta 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Poso; (16) peningkatan kapasitas SDM Pengelola SIAK di daerah, telah dilakukan pelatihan teknis SIAK kepada para calon operator SIAK daerah untuk 465 Kabupaten/Kota dan 32 Provinsi; (17) fasilitasi pemutakhiran data penduduk di daerah Kabupaten/Kota, melalui: bimbingan teknis pemutakhiran data, pelatihan teknis verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan, dan pendampingan teknis; (18) pengesahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (19) penyiapan beberapa Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di daerah, sebagai tindak lanjut amanat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (20) penyiapan peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Pempinan Lembaga Departeman/Lembaga Non Departeman, sebagai tindak lanjut amanat UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (BPN, Depsos, Polri, dan Dephukham); (21) percepatan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, dalam rangka penyelenggaraan Administrasi 30 - 13
Kependudukan di seluruh daerah, melalui sosialisasi kepada aparat Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta masyarakat dan LSOM; (22) pembangunan sarana dan prasarana ruangan data center kependudukan di kantor Merdeka Utara, yang berfungsi sebagai data center kependudukan back-up, dan penyempurnaan aplikasi SIAK dalam pelayanan dokumen kependudukan, dalam rangka stabilisasi sistem dan penambahan modul aplikasi; (23) menyiapkan data kependudukan dalam bentuk Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih untuk Pemilu (DP4) pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang diserahkan serentak pada tanggal 5 April 2008 kepada KPU/KPUD; (24) penyempurnaan Sistem Koneksi (InterPhase) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintergrasi antar instansi yang terkait, untuk 4 (empat) intansi ; (25) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pusat dan daerah tahun 2009 melalui pembekalan teknis kepada admnistrator, operator dan troubleshooting SIAK daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelola SIAK pusat dan daerah sebanyak 29 angkatan (941 orang).; (26) penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Percepatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; (27) pengesahan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Nomor 26 Tahun 2009; (28) koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemutakhiran data untuk mendukung penyiapan Data Pemilih Sementara (DPS) pemilihan presiden/wakil presiden; (29) proses persetujuan dan pengesahan Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; (30) implementasi SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah dilakukan di 312 kabupaten/kota dari 465 daerah yang telah menerima batuan stimulan sarana dan prasarana SIAK. Hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan pemuda tahun 2004-2009, antara lain: (1) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah; (2) disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepemudaan dan 30 - 14
dilaksanakannya percepatan penetapan RUU tentang Kepemudaan menjadi Undang-Undang; (3) meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pemuda, yaitu APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 53,86 persen pada 2005 menjadi 54,1 pada 2007; APS penduduk usia 19-24 tahun, meningkat dari 12,23 persen pada 2005 menjadi 12,61 pada 2007 (Susenas 2005, 2007); (4) dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda; (5) dioptimalkannya peran 1.500 orang sarjana penggerak pembangunan di perdesaan; (6) dilaksanakannya Bakti Pemuda Antarprovinsi (BPAP)/Pertukaran Pemuda Antarprovinsi (PPAP) bagi 3.104 orang dan antarnegara bagi 191 orang; (7) dilaksanakannya kegiatan Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemuda jalanan; (8) diselenggarakannya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), HIV/AIDS, pornografi, pornoaksi, dan bahaya destruktif lainnya di 33 provinsi; (9) dilaksanakannya kompetisi antar-Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) di 33 provinsi; (10) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bela negara bagi 342 peserta perwakilan dari organisasi kepemudaan; (11) terselenggaranya Ketahanan Nasional Pemuda (TANASDA) bagi 56 peserta; (12) terselenggaranya Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahari (FIPOB) tahun 2006 di Sulawesi Selatan, tahun 2007 di Sumatera Barat, dan tahun 2008 di Sulawesi Utara; (13) terselenggaranya pelatihan kewirausahaan pemuda bagi 1.260 orang; (14) terpilihnya pemuda berprestasi nasional di bidang iptek, kewirausahaan, dan kepeloporan dan terbentuknya kader pembina moral etika pemuda Indonesia; (15) dilaksanakannya kegiatan Kapal Pemuda Nusantara bagi 186 peserta; (16) terlaksananya pertukaran pemuda antarprovinsi bagi 1.024 orang dan antarnegara bagi 94 orang; (17) terlaksananya kompetisi antar Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) di 32 provinsi; (18) terselenggaranya peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda; (19) terlaksananya pemberdayaan keterampilan, olahraga, dan seni terhadap 1.000 orang pemuda di berbagai lembaga pemasyarakatan; dan (20) terpilihnya 5 pemuda penerima Anugerah Youth National Science and Tecknology Award, serta 100 karya pemuda di bidang iptek dan imtaq. 30 - 15
Adapun hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan olahraga tahun 2004-2009 antara lain: (1) disahkannya UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta dengan peraturan pelaksanaannya; (2) meningkatnya Indek Pembangunan Olahraga yang tercermin dari peningkatan nilai SDI yang sebesar 0,22 pada 2005 dan kemudian menjadi 0,28 pada 2006, indeks ini dihitung berdasarkan angka indeks partisipasi, ruang terbuka, SDM, dan kebugaran; (3) dicapainya prestasi di beberapa cabang olahraga internasional, seperti: bulutangkis, boling, dan angkat besi di Asian Games 2006 di Doha, SEA Games 2007 di Thailand, Para Games 2007 di Thailand, Olimpiade ke-29 tahun 2008 di Beijing, Thomas dam Uber Cup di Jakarta tahun 2008; (4) meningkatnya peringkat Indonesia dari 5 pada SEA Games tahun 2005 di Manila ke peringkat 4 pada SEA Games tahun 2007 di Thailand; (5) terlaksananya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kegiatan olahraga antarnegara Asean-European Meeting (ASEM) di Thailand dan kejuaraan antarpelajar ASEAN juga di Thailand; (6) terlaksananya Festival Olahraga Tradisional tingkat nasional ke-4 di Kutai Kalimantan Timur yang diikuti oleh 600 peserta dari 30 provinsi; (7) terselenggaranya pelaksanaan Kejuaraan sepak bola Asia Cup 2007 di Jakarta; (8) terselenggaranya pemberian penghargaan kepada atlet internasional, nasional serta atlet senior dan pelatih yang berprestasi; (9) dilaksanakannya pengiriman tim olahragawan ke Cuba; (10) dilaksanakannya berbagai event olahraga untuk menggairahkan semangat dan budaya olahraga di masyarakat, di antaranya, adalah 1st Asian Beach Games 2008 di Bali, kejuaraan atletik pelajar ASEAN, kejuaraan antar PPLM seluruh Indonesia, kejuaraan bola voli pantai antarkelompok olahraga prestasi, kegiatan olahraga pariwisata bahari, kegiatan Asian X Treme Sport, kegiatan Pentas Olahraga dan Informasi; (11) terselenggaranya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Kalimantan Timur tahun 2008, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII dan IX, Pekan Olahraga Pelajar Penyandang Cacat Nasional (POPCANAS) III, Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) III dan IV; (12) terbentuknya Sportmart dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemuda dan Olahraga; (13) dilaksanakannya pembangunan pusat olahraga persahabatan di Cibubur yang multiguna bekerjasama dengan Pemerintah Korea 30 - 16
Selatan; (14) dilaksanakannya pembangunan Pusat Pembinaan Olahraga Nasional di Sentul dan Karawang serta asrama atlet untuk mendukung Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di 12 provinsi; (15) terselenggaranya bantuan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi/Kabupaten/Kota; (16) tersusunnya master plan untuk pembangunan Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga Terpadu (PPKOT); (17) tersusunnya Rancangan pedoman Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan; dan (18) terselenggaranya pemanduan Bakat Olahraga Unggulan (tallent identification) di 20 provinsi dengan target 4.000 calon atlet berbakat junior.
III.
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada semester ke dua sampai akhir tahun 2009, dalam upaya mencapai sasaran serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB adalah melaksanakan revitalisasi program KB, melalui: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) dan rentan lainnya, PUS mupar (muda dan paritas rendah), serta daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta daerah dengan unmet need KB tinggi; (2) peningkatan promosi dan pelayanan metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (3) peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi; (4) peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksinya; (5) peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, serta pembinaan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga; (6) pemberdayaan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I, untuk mewujudkan 30 - 17
kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, melalui kegiatan usaha ekonomi produktif; (7) pengoptimalisasian upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Program KB Nasional untuk peneguhan dan kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSOM dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas; (8) pembinaan kuantitas dan kualitas SDM terutama di tingkat lini lapangan dan peningkatan kualitas manajemen program KB Nasional; dan (9) peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi program KB nasional berbasis teknologi informasi serta optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan isu-isu strategis. Tindak lanjut yang perlu dilakukan, dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan termasuk yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, adalah: (1) mengupayakan percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri; (2) medorong penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di seluruh daerah, yaitu melalui kegiatan koordinasi, advokasi sosialisasi kepada pemerintah daerah dan sosialisasi kepada masyarakat melalui tatap muka, media cetak dan elektronika; (3) mengupayakan pengesahan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Pimpinan Departemen/Lembaga Non Departemen mengenai pencantuman NIK pada dokumen identitas lainnya, sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (4) mengupayakan percepatan pembangunan database kependudukan berbasis NIK Nasional di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang terintegrasi secara online system; (5) mendorong percepatan penerapan SIAK di daerah Kabupaten/Kota, dengan melakukan fasilitasi pembinaan, pendampingan teknis dan supervisi penyelenggaraan implementasi SIAK pada daerah-daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah menerima bantuan stimulan sarana dan prasarana SIAK; (6) penerapan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 30 - 18
Kependudukan Secara Nasional; (7) mendorong seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya; (8) melakukan koordinasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera atas inisiatif DPR; (9) pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan (kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk) di semua tingkat wilayah administrasi; (10) Fungsionalisasi Forum Kependudukan serta Pusat Penelitian dan Pengkajian Kependudukan yang dikelola perguruan tinggi; (11) mendorong daerah, khususnya Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan perencanaan kependudukan dengan memanfaatkan data SIAK; (12) mengupayakan penyerasian kebijakan kependudukan yang komprehensif atas dasar potensi ekonomi (sumber daya dan kekayaan alam) suatu wilayah; (13) menyiapkan model perencanaan kependudukan sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam merencanakan kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; (14) peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pembangunan kependudukan di daerah. Untuk menyelesaikan masalah yang hingga saat ini masih dihadapi dalam pembangunan kepemudaan, tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut: (1) mempercepat penetapan RUU Pembangunan Kepemudaan menjadi UU tentang Kepemudaan; (2) mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, dan kecakapan hidup pemuda; dan (5) meningkatkan pembinaan moral dan etika pemuda dan melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan Napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/ AIDS, dan bahaya destruktif yang lain, termasuk pornografi dan pornoaksi. Adapun tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan keolahragaan adalah sebagai berikut: (1) 30 - 19
melaksanakan sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi budaya olahraga ke berbagai lapisan masyarakat bahwa olahraga adalah untuk kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, dan meningkatkan semangat untuk berprestasi; (2) mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (3) meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam rangka mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan keolahragaan; (4) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; (5) memberdayakan dan mengembangkan iptek dan industri dalam pembangunan olahraga; (6) meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan (7) meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pemberian penghargaan dan kesejahteraan terhadap pelaku olahraga yang berprestasi.
30 - 20
