BAB 29 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB 29 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB 29 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA A. KONDISI UMUM Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai peningkatan kualitas SDM. Pengendalian kuantitas penduduk secara berkesinambungan diperlukan untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas keluarga kecil juga dilaksanakan antara lain melalui berbagai bidang pembangunan termasuk keluarga berencana. Di samping itu, penataan administrasi kependudukan dilakukan untuk mendukung tertib administrasi kependudukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Selain itu, partisipasi pemuda sebagai bagian dari penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Aspek penting lainnya dalam rangka peningkatan kualitas penduduk adalah menumbuhkan budaya olahraga yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2004, pelayanan Keluarga Berencana (KB) telah berhasil mencapai peserta KB aktif sebanyak 27,6 juta, peserta KB baru sebanyak 4,1 juta serta KB pria 448,6 ribu. Pencapaian peserta KB tersebut didukung oleh sarana pelayanan KB sebanyak 60 ribu unit pelayanan terdiri dari klinik pemerintah dan swasta. Untuk meningkatkan pemahaman remaja akan kesehatan reproduksi telah dibentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) sebanyak 900 buah dan telah berhasil membentuk Kelompok Keluarga Peduli Remaja (KKPR) dan Kelompok Remaja (KR) sebanyak 25,6 ribu kelompok. Di samping itu, telah dilatih sebanyak 28 ribu tenaga konseling tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. Usaha untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan ketahanan keluarga telah terbentuk kelompok Bina Keluarga (Balita, Remaja, dan Lansia) sebanyak 180,3 kelompok dan jumlah kelompok UPPKS sebanyak 367,6 ribu kelompok. Komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota telah meningkat sejak penyerahan kewenangan program KB pada tahun 2003, yaitu dengan telah dikeluarkannya peraturan daerah sebanyak 281 dari 410 kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat telah meningkat yang ditandai dengan adanya 77,7 ribu kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan 349,8 ribu kelompok sub PPKBD. Perkiraan pencapaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas secara umum pada tahun 2005 adalah meningkatnya peserta KB aktif menjadi 27,7 juta Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB baru 5,6 juta PUS; peserta KB pria 700 ribu serta meningkatnya jumlah Pusat Pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja di 40 kabupaten/kota; terselenggaranya model integrasi BKBPosyandu-Padu di beberapa kecamatan; meningkatnya jumlah kelompok Bina Keluarga

Balita, meningkatnya jumlah anggota UPPKS yang melakukan usaha ekonomi produktif, dan meningkatnya institusi masyarakat yang mengelola KB. Dalam penataan administrasi kependudukan, sebagai pelaksanaan Keppres No.88 tahun 2004 pada tahun 2005 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akan diujicobakan di 16 Propinsi dan Kabupaten/Kota. Di samping itu, dalam rangka mendukung pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung, pada tahun 2005 akan diserahkan hasil konversi data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) kepada 32 propinsi dan 279 Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, untuk mendukung perbaikan sistem hukum di bidang administrasi kependudukan, telah diselesaikan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan dan pada saat ini draft RUU tersebut dalam persiapan untuk disampaikan kepada DPR. Perkiraan pencapaian pembangunan pemuda dan olahraga pada tahun 2005 ditandai dengan telah disusunnya draft Rancangan Undang-Undang Kepemudaan; dilaksanakannya hubungan kerjasama pemuda dengan 8 negara, dan antardaerah di 32 propinsi; terwujudnya wirausahawan muda dalam strata kelompok usaha kecil pemula sebanyak 5.560 orang; diselenggarakannya penyuluhan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS dan bahaya destruktif lainnya di 32 propinsi; dilaksanakannya pengerahan pemuda terdidik sebagai tenaga penggerak pembangunan di perdesaan sebanyak 1.800 orang; diselenggarakannya latihan kepemimpinan bagi 3.800 pemuda; terbentuknya 55 lokasi sentra pemberdayaan pemuda; disusunnya Sport Development Index (SDI) sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pembangunan olahraga, pada tahun 2004 Angka Kebugaran Jasmani penduduk Indonesia adalah 34 persen; disusunnya Rancangan Undang-Undang Keolahragaan; meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi pelajar melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di setiap propinsi; diselenggarakannya kompetisi olahraga pelajar dan mahasiswa; dan diselenggarakannya pekan olahraga nasional oleh daerah. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas adalah menurunnya aksesibilitas pelayanan KB terutama untuk keluarga yang miskin dan berpendidikan rendah; kurangnya pengetahuan tentang hak-hak reproduksi yang ditandai dengan permasalahan persalinan terlalu muda, terlalu tua, terlau dekat dan terlalu sering; rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi oleh remaja, keluarga dan masyarakat; masih lemahnya pembinaan keluarga berkaitan pembinaan tumbuhkembang anak; masih tingginya keluarga miskin yang belum memiliki akses usaha ekonomi produktif; serta menurunnya kuantitas dan kualitas institusi masyarakat dalam penyelenggaraan KB. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penataan administrasi kependudukan adalah belum tersedianya UU Administrasi Kependudukan; kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat birokrat tentang pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil; dan belum terintegrasinya sistem administrasi kependudukan (SAK) secara nasional (online) dan belum sepenuhnya memanfaatkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan perubahan status dan peristiwa penting II.29 – 2

kependudukan. Lebih lanjut, dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kelembagaan yang menangani administrasi kependudukan di daerah yang berwenang menetapkan kebijakan, pedoman, standarisasi pengelolaan database kependudukan serta dokumen kependudukan belum seragam sehingga dapat berakibat status hukum kependudukan menjadi kurang berarti. Dalam pembangunan pemuda dan olahraga, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan; masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda; belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda; tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; dan maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan HIV/AIDS; belum terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan; lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan (stakeholder) olahraga baik di tingkat nasional dan daerah; belum serasinya kebijakan olahraga di tingkat nasional dan daerah; rendahnya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan tenaga keolahragaan; lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olahraga; belum standarnya sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan olahraga; dan masih rendahnya penghargaan dan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 28,6 juta dan peserta KB baru sekitar 5,6 juta; 2. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 2,7 persen dari CPR; 3. Menurunnya pasangan usia subur belum terlayani KB (unmet need) menjadi sekitar 7,4 persen; 4. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 80 persen; 5. Meningkatnya persentase Bina Keluarga Balita yang melakukan pembinaan tumbuh kembang anak menjadi 29 persen; 6. Meningkatnya persentase kelompok UPPKS aktif berusaha menjadi 52,5 persen; 7. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah menjadi 57 ribu; 8. Meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41 persen dari peserta KB aktif; dan 9. Meningkatnya kualitas dan pendayagunaan data dan informasi yang ada dalam sistem informasi kependudukan dan keluarga. Sasaran yang akan dicapai dalam penataan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut: 1. Terintegrasinya kebijakan-kebijakan kependudukan dalam perencanaan pembangunan di 10 propinsi/kabupaten/kota; 2. Tersedianya kebijakan kependudukan bidang perkembangan dan proyeksi kependudukan yang telah disempurnakan; II.29 – 3

3. Disahkannya UU Administrasi Kependudukan; 4. Meningkatnya penerapan kebijakan pendaftaran penduduk dan kebijakan catatan sipil di 32 propinsi; 5. Meningkatnya daerah cakupan rintisan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di 25 kabupaten/kota termasuk updating data P4B dalam mengembangkan sistem administrasi kependudukan (SAK) secara nasional dan terpadu; dan 6. Meningkatnya daerah cakupan layanan informasi kependudukan di 30 kabupaten/kota. Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya koordinasi antarinstansi di tingkat nasional dan daerah, untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan; 2. Tersusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan; 3. Dikembangkannya sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis e-youth; 4. Disahkannya Undang-Undang tentang Keolahragaan; 5. Meningkatnya prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah; 6. Terselenggaranya kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM olahraga, baik di lingkungan pemerintah, maupun masyarakat, di tingkat nasional dan daerah; dan 8. Meningkatnya peran dunia usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di propinsi dan kabupaten/kota, baik untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar; 2. Meningkatkan akses pria terhadap informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 3. Meningkatkan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS, NAPZA, dan perencanaan perkawinan; 4. Meningkatkan pemberdayaan keluarga dalam kemampuan pengasuhan penumbuhkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak, dan remaja, serta pembinaan lingkungan keluarga; 5. Meningkatkan ketahanan keluarga dalam usaha ekonomi produktif keluarga, termasuk pengetahuan dan keterampilan usaha, serta fasilitasi dalam mengakses sumber modalnya;

II.29 – 4

6. Memaksimalkan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Keluarga Berencana untuk penggalangan komitmen politis untuk kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan institusi masyarakat; dan 7. Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pembangunan Keluarga Berencana, termasuk pengelolaan data dan informasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dan pengawasan program. Sedangkan arah kebijakan penataan administrasi kependudukan adalah: 1. Menyerasikan kebijakan kependudukan dan penataan administrasi kependudukan guna meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk serta hak-hak penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; dan 2. Menciptakan tertib administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat secara nasional.

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga adalah: Mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; Meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; Meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; Melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; Mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; Memberdayakan dan mengembangkan iptek dalam pembangunan olahraga; Meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga.

II.29 – 5

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUNAN 2006 Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

1.

Keluarga Berencana 1. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi; 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; 3. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan berjangka panjang yang lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia; 4. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya; dan 5. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling.

Keluarga Berencana 1. Perluasan jangkauan pelayanan termasuk melalui pelayanan Tim KB Keliling (TKBK); 2. Pelayanan KB pria termasuk tentang informasi, konseling, dan pelayanan KB/KR; 3. Pelayanan KIE, advokasi, dan KIP/konseling dalam pelayanan KB termasuk pengembangan materi, media dan perluasan cakupan; 4. Pelayanan kontrasepsi yang efektif dan efisien (keseimbangan pelayanan kontrasepsi hormonal dan non-hormonal); 5. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 6. Peningkatan pembinaan kualitas sarana dan pelayanan KB/KR oleh tim jaga mutu dan tim spesialis; 7. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Bina Keluarga, Posyandu, Kelompok KB dll); 8. Penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB Medis Operasi; dan 9. Pelayanan pencabutan implan dan perlindungan bagi penerima pelayanan KB.

1. Meningkatnya peserta KB aktif sekitar 28,6 juta dan peserta KB baru sekitar 5,6 juta; 2. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 2,7 persen dari CPR; dan 3. Menurunnya pasangan usia subur belum terlayani KB (unmet need) menjadi sekitar 7,4 persen.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

265.457,4

2.

Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan

Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR guna

1. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi


9.487,2

No.

Sasaran Program

II.29 – 6

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM reproduksi remaja bagi remaja; 2. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja; dan 3. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.

3.

Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 1. Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; 2. Penyelenggaraan advokasi, KIE, dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuhkembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 3. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama


2. 3.

4.

5.

Sasaran Program

mendekatkan akses pelayanan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi (PHR); Pembekalan program KRR dan PHR bagi pelaksana dan pengelola; Pengembangan materi, metoda, dan media advokasi, KIE dan konseling KRR; Peningkatan penanggulangan triad narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS dalam kegiatan KRR; dan Pembinaan pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah.

Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 1. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuhkembang anak; 2. Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamatan; 3. Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU di seluruh kabupaten/kota; 4. Pengembangan keterpaduan kegiatan Bina Keluarga dengan usaha ekonomi produktif dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga di seluruh kabupaten/kota; 5. Promosi dan sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga untuk

Instansi Pelaksana


sekitar 80 persen.

1. Meningkatnya persentase Bina Keluarga Balita yang melakukan pembinaan tumbuh kembang anak menjadi 29 persen; dan 2. Meningkatnya persentase kelompok UPPKS aktif berusaha menjadi 52,5 persen.

II.29 – 7


21.407,9

No.

4.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM


Sasaran Program

bagi keluarga miskin dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS); 4. Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; dan 5. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia.

memantapkan jejaring kerja; 6. Pengembangan kelompok UPPKS yang didukung oleh program permodalan mikro dan pendampingan usaha; 7. Pengenalan penggunaan ATTG kepada kelompok UPPKS; dan 8. Pengembangan Pusat (galeri) ATTG di kabupaten/kota.

Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1. Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam era desentralisasi untuk mendukung keterpaduan program; 2. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber-KB; 3. Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro; dan 4. Pengkajian dan

Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1. Amandemen Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 2. Peningkatan kemampuan tenaga dan pengelola program di lapangan; 3. Peningkatan kemandirian institusi/ lembaga penyelenggara pelayanan KB yang berbasis masyarakat; 4. Peningkatan kualitas dan pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengembangan dan operasional program di lapangan; dan 5. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga serta pengolahannya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

1. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah menjadi 57 ribu; 2. Meningkatnya peserta KB mandiri menjadi 41 persen dari peserta KB aktif; dan 3. Meningkatnya kualitas dan pendayagunaan data dan informasi yang ada dalam sistem informasi kependudukan dan keluarga.

II.29 – 8

Instansi Pelaksana



79.505,7

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


pengembangan serta pembinaan dan supervisi pelaksanaan program. 5.

Keserasian Kebijakan Kependudukan 1. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk) di semua tingkat wilayah administrasi; dan 3. Pengintegrasian faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektoral dan daerah.

Keserasian Kebijakan Kependudukan 1. Sosialisasi kebijakan-kebijakan kependudukan di antaranya: perkembangan kependudukan, analisis dampak, proyeksi penduduk, dan kelembagaan administrasi kependudukan di daerah; 2. Pembekalan tentang wawasan kependudukan bagi pengelola program di pusat dan daerah; dan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem informasi administrasi kependudukan.

1. Terintegrasinya kebijakankebijakan kependudukan dalam perencanaan pembangunan di 10 propinsi/kabupaten/kota; 2. Tersedianya kebijakan kependudukan bidang perkembangan dan proyeksi kependudukan yang telah disempurnakan; dan 3. Meningkatnya penggunaan standar nomenklatur kelembagaan kependudukan di semua tingkat wilayah administrasi.

Dep. Dalam Negeri

10.000,0

6.

Penataan Administrasi Kependudukan 1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung administrasi kependudukan antara lain UU Administrasi Kependudukan beserta turunan dan peraturan tentang penyelenggaraan

Penataan Administrasi Kependudukan 1. Penyelesaian Pembahasan RUU Administrasi Kependudukan; 2. Sosialisasi kebijakan pendaftaran penduduk dan kebijakan catatan sipil; 3. Peningkatan kualitas tenaga pengelola sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di bidang informatika;

1. Disahkannya UU Administrasi Kependudukan; 2. Meningkatnya penerapan kebijakan pendaftaran penduduk dan kebijakan catatan sipil di 32 propinsi; 3. Tersedianya 90 SDM yang berkualitas dalam bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);

Dep. Dalam Negeri

18.771,1

II.29 – 9

No.

7.



Sasaran Program

pendaftaran penduduk dan catatan sipil; 2. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK); 3. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di daerah termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan.

4. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang dikelola secara terpadu sebagai pelaksanaan Keppres No.88 tahun 2004 dengan meningkatkan cakupan daerah rintisan di 25 kabupaten/kota termasuk updating data P4B; 5. Peningkatan layanan informasi kependudukan untuk tertib administrasi kependudukan; dan 6. Penyiapaan pranata hukum dan kelembagaan dalam administrasi kependudukan.

4. Meningkatnya daerah cakupan rintisan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di 25 kabupaten/kota termasuk updating data P4B dalam mengembangkan sistem administrasi kependudukan (SAK) secara nasional dan terpadu.; 5. Meningkatnya daerah cakupan layanan informasi kependudukan di 30 kabupaten/kota; dan 6. Tersedianya peraturan yang mendukung administrasi kependudukan.

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1. Pengkajian kebijakankebijakan pembangunan di bidang pemuda; 2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan; 3. Peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan secara lintasbidang dan sektoral; dan 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1. Peningkatan koordinasi antarinstansi baik di tingkat pusat dan daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan; 2. Penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan; 3. Penyusunan Renstra kepemudaan; 4. Penyusunan Rancangan UndangUndang tentang Kepemudaan; 5. Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda;

1. Meningkatnya koordinasi antarinstansi baik di tingkat pusat dan daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan; 2. Terlaksananya penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan; 3. Tersusunnya Renstra kepemudaan; 4. Tersusunnya Rancangan UndangUndang tentang Kepemudaan; 5. Terumuskannya kebijakan kewirausahaan bagi pemuda; 6. Tersusunnya pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi

II.29 – 10

Instansi Pelaksana

Meneg. Pemuda dan Olahraga


10.000,0

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM pemuda

8.

Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan; 2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan pemuda; 3. Peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat; 4. Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS; dan 5. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.


Sasaran Program

6. Penyusunan pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang kepemimpinan pemuda; 7. Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat; 8. Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis eyouth; 9. Perluasan penyusunan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah bidang kepemudaan; dan 10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.

tentang kepemimpinan pemuda; 7. Tersusunnya rancangan pola kemitraan antarpemuda dengan masyarakat; 8. Dikembangkannya sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis eyouth; 9. Tersusunnya rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah bidang kepemudaan; dan 10.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda.

Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 1. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 2. Peningkatan jaringan kemitraan pemerintah dengan masyarakat untuk mengembangkan kualitas dan kemandirian pemuda; 3. Perluasan pengerahan tenaga terdidik dalam upaya percepatan dan penggerakan pembangunan perdesaan; 4. Perluasan pelaksanaan dialog pemuda tingkat kabupaten/kota, regional, dan nasional; 5. Perluasan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bentuk-bentuk bahaya destruktif serta perilaku negatif lainnya di kalangan pemuda;

1. Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 2. Meningkatnya jaringan kemitraan pemerintah dengan masyarakat untuk mengembangkan kualitas dan kemandirian pemuda; 3. Meningkatnya jumlah tenaga terdidik dalam upaya percepatan dan penggerakan pembangunan perdesaan; 4. Meluasnya pelaksanaan dialog pemuda tingkat kabupaten/ kota, regional, dan nasional; 5. Meluasnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bentuk-bentuk bahaya destruktif serta perilaku negatif lainnya di kalangan pemuda; 6. Meningkatnya jaringan pemuda antardaerah dan antarnegara; 7. Tersedianya berbagai bahan KIE

II.29 – 11

Instansi Pelaksana

Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Badan Narkotika Nasional, dan Meneg. Pemuda dan Olahraga


88.176,1

No.



Sasaran Program

6. Peningkatan jaringan pemuda antardaerah, dan antarnegara; 7. Persiapan berbagai bahan KIE dan advokasi kepemudaan; dan 8. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.

dan advokasi kepemudaan di seluruh propinsi dan kabupaten/kota; dan 8. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.

Instansi Pelaksana


9.

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1. Penelitian dan/atau pengkajian kebijakankebijakan pembangunan olahraga; 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga; 3. Pembinaan manajemen olahraga; 4. Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan untuk pengembangan industri olahraga; dan 5. Penyusunan peraturan perundangan tentang keolahragaan.

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga; 2. Penyusunan peraturan perundangan tentang keolahragaan; 3. Pembinaan manajemen organisasi olahraga; 4. Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga; 5. Penyusunan pedoman standar pelayanan minimum pembangunan olahraga tingkat propinsi, dan kabupaten/kota; dan 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga.

1. Terlaksananya kajian kebijakankebijakan pembangunan olahraga; 2. Disahkannya Undang-Undang tentang Keolahragaan. 3. Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi di tingkat nasional; 4. Tersusunnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga; 5. Tersusunnya pedoman standar pelayanan minimum pembangunan olahraga di seluruh propinsi dan kabupaten/kota; dan 6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga.

Departemen Pendidikan Nasional dan Meneg. Pemuda dan Olahraga

91.503,7

10.

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 2. Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga;

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Pengembangan kesehatan jasmani di sekolah dan perguruan tinggi; 2. Pengembangan olahraga rekreasi; 3. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat; 4. Identifikasi dan pengembangan

1. Meningkatnya prestasi olahraga di sekolah dan perguruan tinggi; 2. Meningkatnya kebugaran jasmani di tingkat nasional dan daerah; 3. Meningkatnya jumlah tenaga olahraga; 4. Tersedianya laporan tentang identifikasi dan pengembangan


93.000,0

II.29 – 12

No.



Sasaran Program

3. Peningkatan prestasi olahraga; 4. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat; 5. Pembinaan olahraga untuk kelompok khusus; 6. Penataran dan pendidikan jangka pendek dan panjang termasuk magang; 7. Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer, dan tenaga keolahragaan; 8. Pengembangan pengetahuan iptek olahraga dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; dan 9. Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

olahraga unggulan daerah; 5. Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; 6. Pembinaan dan pembibitan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah melalui wadah-wadah pembinaan; 7. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di setiap sekolah; 8. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi; 9. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 10. Identifikasi prioritas cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 11. Pembinaan cabang olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah dan nasional; 12. Penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 13. Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan, tingkat daerah, dan tingkat nasional; 14. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; 15. Pengembangan pengetahuan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga; 16. Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknisi olahraga; dan

olahraga unggulan daerah; 5. Tersedianya laporan tentang identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; 6. Meningkatnya jumlah wadah-wadah pembinaan/daerah yang dibina; 7. Meningkatnya jumlah sekolah yang dibantu; 8. Meningkatnya jumlah insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi yang diberikan penghargaan; 9. Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan olahraga secara rutin; 10.Tersedianya laporan tentang identifikasi prioritas cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 11.Meningkatnya jumlah cabang olahraga prestasi prioritas di tingkat daerah dan nasional yang dibina; 12.Terselenggaranya kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 13.Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang dikelola; 14.Meningkatnya jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; 15.Meningkatnya pemanfaatan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga; 16.Diterapkannya sistem jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet,

II.29 – 13

Instansi Pelaksana


No.

11.


Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga; dan 2. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di propinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan cabang olahraga prioritas daerah.


Sasaran Program

17. Peningkatan SDM pembina olahraga, baik di tingkat pemerintah, maupun masyarakat.

pelatih, dan teknisi olahraga; dan 17.Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pembina olahraga, baik di tingkat pemerintah, maupun masyarakat.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga; dan 2. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga di propinsi, dan kabupaten/kota untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.

1. Meningkatnya peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga; dan 2. Meningkatnya peran lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di propinsi, dan kabupaten/kota untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.

II.29 – 14

Instansi Pelaksana



62.000,0

BAB 29 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Recommend Documents