BAB 3 KEPENGURUSAN DAN KOMITE LEMBAGA KLIRING
300. STRUKTUR ORGANISASI
301. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 1. RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Lembaga Kliring yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. 2. RUPS terdiri dari: a. RUPS Tahunan, antara lain menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan untuk disetujui dan disahkan dalam RUPS, penetapan penggunaan laba atau hal lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. 302. PEMILIHAN DAN PENUNJUKAN DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Pemilihan dan penunjukan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 17
303. SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN DIREKSI 1. Susunan, tugas dan wewenang Dewan Direksi mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring ini. 2. Dewan Direksi terbagi atas Direktur Umum, Direktur Teknologi Informasi (TI) dan SPA, dan Direktur Resiko dan Audit yang membawahi divisi-divisi terkait sebagai berikut: a. Direktur Umum bertanggung jawab atas divisi: i. Sumber Daya Manusia dan Umum; ii. Hukum; dan iii. Akuntansi dan Keuangan. b. Direktur Teknologi Informasi (TI) dan SPA bertanggung jawab atas divisi: i. Teknologi Informasi (TI); dan ii. Pusat Pengawasan SPA. c. Direktur Resiko dan Audit bertanggung jawab atas divisi: i. Penyelesaian; ii. Manajemen Resiko; dan iii. Audit Keuangan dan Kepatuhan. 3. Mengelola dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di Lembaga Kliring, serta berhak untuk membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Kliring, serta memastikan peraturan-peraturan tersebut dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh setiap Anggota Kliring. 4. Memastikan bahwa kegiatan operasional Lembaga Kliring sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kliring. 5. Menetapkan besaran persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Kliring. 6. Menetapkan besarnya Margin, membentuk dan mengelola Dana Kliring (Clearing Fund) serta menetapkan Dana Jaminan Kliring (Security Deposit), biaya keanggotaan dan biaya lainnya. 7. Menerima atau menolak calon Anggota Kliring, setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Kliring. 8. Mengambil tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Kliring dalam memelihara persyaratan keuangan dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo sesuai dengan rekomendasi Komite Kliring. 9. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
18
10. Menunjuk Komite Kliring, atau pejabat Lembaga Kliring guna melaksanakan hak-hak, wewenang, tugas dan fungsi dan lain-lain, sesuai dengan Peraturan Lembaga Kliring ini dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang diatur oleh Lembaga Kliring. 11. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka, Dewan Direksi berwenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan, kekayaan dan kewajiban Anggota Kliring kepada: a. Bursa Berjangka atau Komitenya atas permintaan Bursa Berjangka tersebut; b. Bappebti; c. Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan pemeriksaan.
304. SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS 1. Susunan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka. 2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Dewan Direksi dalam menjalankan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. 3. Dewan Komisaris berhak mengajukan usul untuk menghentikan sementara seorang atau lebih anggota Dewan Direksi apabila anggota Dewan Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Peraturan Lembaga Kliring, dan peraturan lainnya. 4. Mengusulkan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan yang tercantum pada Anggaran Dasar. 305. SATUAN PEMERIKSA 1. Lembaga Kliring membentuk Satuan Pemeriksa yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota, dimana 1 (satu) orang merangkap sebagai koordinator. 2. Satuan Pemeriksa bertugas melakukan pengawasan kegiatan dan pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Kliring untuk memastikan bahwa Anggota Kliring melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring. 3. Satuan Pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris Lembaga Kliring, dan Bappebti tentang masalah yang ditemukan.
19
306. KOMITE KLIRING 1. Komite Kliring dibentuk oleh Dewan Direksi. 2. Komite Kliring bertugas membantu Dewan Direksi dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap kegiatan usaha Lembaga Kliring dan seluruh Anggota Kliring yang melakukan transaksi kliring dan penyelesaian di Lembaga Kliring. 3. Wewenang dan tanggung jawab Komite Kliring meliputi: a. Komite Kliring dapat meminta kepada Lembaga Kliring dan/atau Bursa Berjangka untuk memperoleh semua dokumen dan informasi yang diperlukan, dalam rangka penyelesaian masalah kliring dan penyelesaian serta penjaminan. Mengingat dokumen dan informasi tersebut bersifat rahasia, setiap Anggota Komite Kliring dilarang untuk mempergunakan dan/atau menyebarkan informasi tersebut kepada perusahaannya maupun Pihak yang bukan Anggota Komite Kliring; b. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dalam memberikan keputusan menolak atau menerima permohonan calon Anggota Kliring, menghentikan untuk sementara waktu, atau mencabut keanggotaan Anggota Kliring, memulihkan hakhak keanggotaan, serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan keanggotaan Lembaga Kliring; c. memberikan pertimbangan hukum dan rekomendasi kepada Dewan Direksi tentang pengenaan sanksi terhadap Anggota Kliring yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring; d. memberi saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi mengenai besaran Margin Awal (Initial Margin), Dana Jaminan Kliring (Security Deposit), Dana Kliring (Clearing Fund) dan perubahannya; e. merekomendasikan jumlah kerugian akibat Cidera Janji dan tindakan yang harus dilakukan terhadap Anggota Kliring yang Cidera Janji; f. memberikan saran dan rekomendasi tentang berbagai langkah yang akan diambil oleh Dewan Direksi dalam mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Lembaga Kliring. 307. ANGGOTA KOMITE KLIRING 1. Setiap Anggota Komite Kliring diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi. 2. Anggota Komite Kliring paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Kliring yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. 3. Keanggotaan Komite Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 2 terdiri dari pejabat Lembaga Kliring, pejabat Bursa Berjangka dan Anggota Kliring. 20
308. LARANGAN BAGI PEGAWAI LEMBAGA KLIRING Setiap pegawai Lembaga Kliring dilarang untuk: 1. Melakukan transaksi Kontrak Berjangka, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2. Menerima gratifikasi atas pelayanan yang diberikan kepada Anggota Kliring, orang perorangan atau perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung; 3. Menyebarkan dan menggunakan informasi yang sifatnya rahasia; 4. Merangkap sebagai pegawai Anggota Kliring.
21
