Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
I. Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka 1. Ketentuan Umum a. Lembaga Kliring Berjangka wajib mempunyai paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris; dan b. Bappebti dapat menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka. 2. Persyaratan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka Calon
anggota
Dewan
Komisaris
Lembaga
Kliring Berjangka
wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan, dan pasar modal; f.
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka pada khususnya dan di bidang ekonomi pada umumnya 1
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan, dan pasar modal; h. tidak pernah masuk daftar hitam perbankan dan perpajakan; i.
mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan pengetahuan yang luas termasuk perkembangan Perdagangan Berjangka secara internasional;
j.
mempunyai
komitmen
terhadap
pengembangan
Perdagangan
Berjangka; dan k. memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko. 3. Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka a. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka wajib dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris; b. Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dibentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris; c. Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit terdiri dari 5 (lima) pemegang saham yang aktif bertransaksi di Lembaga Kliring Berjangka atau 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pemegang saham Lembaga Kliring Berjangka; d. Tim
Seleksi
Anggota
Dewan
Komisaris
secara
bersama-sama
bertanggung jawab menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan oleh pemegang saham; e. Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris meneliti dan menyeleksi bahwa setiap calon anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai keahlian, pengalaman dan tanggung jawab untuk pelaksanaan tugasnya; f.
Calon anggota Dewan Komisaris hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib diajukan kepada Bappebti oleh Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris;
2
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
g. Dalam pengajuan calon anggota Dewan Komisaris kepada Bappebti, Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib melampirkan dalam rangkap 3 (tiga) dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris; 2) surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Bagian I angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i peraturan ini; 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Dewan Komisaris; 4) surat pernyataan tentang ada tidaknya hubungan afiliasi calon anggota Dewan Komisaris dengan calon anggota Dewan Komisaris yang lain, anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka, anggota Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, perusahaan Pialang Berjangka, dan Pedagang Berjangka; 5) fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka (jika ada); 6) formulir yang telah diisi atas pertanyaan-pertanyaan mengenai integritas
calon
anggota
Dewan
Komisaris
Lembaga
Kliring
Berjangka dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini; dan 7) 3 (tiga) buah pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm. h. Pengajuan
nama
calon
anggota
Dewan
Komisaris
hasil
seleksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf f beserta dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf g wajib diterima secara lengkap oleh Bappebti paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris; dan i.
Nama calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan kepada Bappebti sebagaimana dimaksud dalam huruf h paling sedikit 2 (dua) kali formasi yang dibutuhkan dan paling banyak 14 (empat belas) orang.
4. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
3
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
a. Setiap calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Kepala Bappebti; b. Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Bappebti sebagai
Ketua
merangkap anggota, dan 5 (lima) pejabat senior di Bappebti sebagai anggota; c. Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite; d. Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan
Komisaris
antara
lain
melalui
penelitian
administratif,
wawancara, dan/atau permintaan presentasi; e. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris, Komite dapat dibantu oleh nara sumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Bappebti; f.
Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi;
g. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi: 1) cakap melakukan perbuatan hukum; 2) memiliki akhlak dan moral yang baik; 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka dan keuangan; 6) tidak pernah melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Perdagangan Berjangka; dan 7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring Berjangka dan Perdagangan Berjangka di Indonesia.
4
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
h. Persyaratan
kompetensi
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
f
meliputi: 1) mempunyai
pemahaman
terhadap
pengetahuan
di
bidang
Perdagangan Berjangka dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; dan 2) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko. i.
Berdasarkan
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf d, Bappebti menyampaikan hasil penilaian dimaksud dan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris kepada Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Direksi Lembaga Kliring Berjangka wajib menyampaikan kepada semua Pemegang Saham daftar calon anggota Dewan Komisaris yang disetujui Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 4 huruf i beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud Bagian I angka 3 huruf g paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Dewan Komisaris dari Bappebti. Daftar calon anggota Dewan Komisaris beserta fotokopi dokumen lengkap tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh Pemegang Saham dan publik. 6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memuat antara lain rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris. 7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dalam satu kali masa jabatan dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan
5
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
Komisaris tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat; dan b. Penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris. 8. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Bagian I angka 7 dapat kurang dari 5 (lima) tahun apabila diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan Bappebti. 9. Berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris dilarang bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi. 10.Anggota
Dewan
Komisaris
yang
tidak
lagi
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 2 peraturan ini, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. 11. Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris wajib segera mengajukan calon anggota
Dewan
Komisaris
penggantinya
kepada
Bappebti
dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 12. Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka Direksi wajib melaporkan kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi. 13. Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan anggota Dewan Komisaris dimaksud lowong, dan Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris wajib segera mengajukan
calon
anggota
Dewan
Komisaris
penggantinya
kepada
Bappebti dengan memenuhi ketentuan Bagian I angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 14. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) anggota, maka Bappebti berwenang untuk menunjuk dan menetapkan anggota Dewan Komisaris sementara sampai ditunjuknya anggota Dewan Komisaris
6
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan anggaran dasar Lembaga Kliring Berjangka. 15. Batas waktu penggantian dan/atau pengisian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 10 dan angka 13 dapat ditentukan lain oleh Bappebti. 16. Dalam pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan anggota Dewan Komisaris, maka: a. pengisian atau penambahan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 2 dan angka 3 peraturan ini; b. calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan anggota Dewan Komisaris yang ada; c. penambahan
anggota
Dewan
Komisaris
yang
baru
wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 1 huruf b dan huruf c; dan d. pelaksanaan penambahan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 17.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut antara lain: a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. berhalangan tetap; f.
meninggal dunia; dan/atau
g. masa jabatan berakhir. 18. Komisaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bappebti apabila anggota Dewan Komisaris tersebut, antara lain: a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; 7
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
b. melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka; c. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; d. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; e. dihukum karena melakukan tindak pidana; f.
mengundurkan diri; dan/atau
g. melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka. 19. Bappebti
memutuskan
pemberhentian
sementara
anggota
Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 18 dengan menggunakan
format
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
3
Peraturan ini.
II. Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan Anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka 1. Ketentuan Umum a. Lembaga Kliring Berjangka wajib mempunyai paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Direksi, dengan komposisi warga negara asing paling banyak 2 (dua) orang; b. Direksi yang berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilarang membawahi HRD sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja; b. Direksi mengkaji dan mengusulkan kepada Bappebti mengenai jumlah kebutuhan
anggota
Direksi
Lembaga
Kliring
Berjangka
setelah
menerima masukan dari Dewan Komisaris; dan c. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bappebti menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka. 2. Persyaratan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka a. orang perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing; b. cakap melakukan perbuatan hukum; 8
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. mempunyai pemahaman dan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Perdagangan Berjangka; e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau
Direksi
yang
dinyatakan
bersalah
atau
turut
bersalah
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; f.
tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan, dan pasar modal;
g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka pada khususnya dan di bidang ekonomi pada umumnya antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan, dan pasar modal; i.
tidak pernah masuk daftar hitam perbankan dan perpajakan;
j.
mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan pengetahuan yang luas termasuk perkembangan Perdagangan Berjangka secara internasional;
k. mempunyai
komitmen
terhadap
pengembangan
Perdagangan
Berjangka; dan l.
memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.
3. Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Calon Anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka a. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Direksi wajib dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota Direksi; b. Tim Seleksi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dibentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan pengangkatan anggota Direksi; 9
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
c. Tim Seleksi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit terdiri dari 5 (lima) pemegang saham yang aktif bertransaksi di Lembaga Kliring Berjangka atau 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka; d. Tim Seleksi Anggota Direksi dalam mencari calon anggota Direksi wajib: 1)
menerima usulan dari Pemegang Saham; dan
2)
mengumumkan melalui iklan lowongan di media massa berskala nasional.
e. Tim Seleksi Anggota Direksi secara bersama-sama bertanggung jawab menyeleksi calon anggota Direksi baik yang diajukan oleh Pemegang Saham maupun yang melamar kepada Tim Seleksi Anggota Direksi; f.
Tim Seleksi Anggota Direksi meneliti dan menyeleksi bahwa setiap calon anggota Direksi tersebut mempunyai keahlian, pengalaman dan tanggung jawab untuk pelaksanaan tugasnya;
g. Tim Seleksi Anggota Direksi wajib mengajukan hasil seleksi calon anggota Direksi kepada Bappebti; h. Dalam pengajuan calon anggota Direksi kepada Bappebti, Tim Seleksi Anggota
Direksi
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a
wajib
melampirkan dalam rangkap 3 (tiga) dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) riwayat hidup calon anggota Direksi; 2) surat pernyataan calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Bagian II angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i peraturan ini; 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi Paspor calon anggota Direksi; 4) fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), bagi perusahaan Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki direksi warga negara asing; 5) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 10
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
6) surat pernyataan tentang ada tidaknya hubungan afiliasi calon anggota Direksi dengan calon anggota Direksi yang lain, Komisaris, anggota Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, perusahaan Pialang Berjangka, dan Pedagang Berjangka; 7) fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka (jika ada); 8) formulir yang telah diisi atas pertanyaan-pertanyaan mengenai integritas calon anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini; dan 9) 3 (tiga) buah pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm. i.
Pengajuan nama calon anggota Direksi hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf g beserta dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf h wajib diterima secara lengkap oleh Bappebti paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan anggota Direksi; dan
j.
Nama
calon
anggota
Direksi
yang
diajukan
kepada
Bappebti
sebagaimana dimaksud dalam huruf i paling sedikit 2 (dua) kali formasi yang dibutuhkan dan paling banyak 14 (empat belas) orang. 4. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan a. Setiap calon anggota Direksi yang diajukan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Kepala Bappebti; b. Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Bappebti sebagai merangkap anggota, dan 5
Ketua
(lima) pejabat senior di Bappebti sebagai
anggota; c. Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite; d. Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi
antara lain melalui penelitian administratif, wawancara,
dan/atau permintaan presentasi;
11
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
e. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi, Komite dapat dibantu oleh nara sumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Bappebti; f.
Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon
anggota
Direksi
memenuhi
persyaratan
integritas
dan
kompetensi; g. Persyaratan integritas calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi: 1) cakap melakukan perbuatan hukum; 2) memiliki akhlak dan moral yang baik; 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka dan keuangan; 6) tidak pernah melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Perdagangan Berjangka; dan 7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring Berjangka dan Perdagangan Berjangka di Indonesia. h. Persyaratan
kompetensi
calon
anggota
Direksi
Lembaga
Kliring
Berjangka sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah sebagai berikut: 1) mempunyai
keahlian
di
bidang
Perdagangan
Berjangka
dan
memahami peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; 2) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko; dan 3) memiliki pengalaman yang cukup, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Bagian II angka 2 huruf d. i.
Berdasarkan
penilaian
kemampuan
dan
kepatutan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf f, Bappebti menyampaikan hasil penilaian dan 12
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
persetujuan calon anggota Direksi kepada Tim Seleksi Anggota Direksi dan kepada Direksi Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Tim
Seleksi
Anggota
Direksi
Lembaga
Kliring
Berjangka
wajib
menyampaikan kepada semua Pemegang Saham daftar calon anggota Direksi yang disetujui Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 4 huruf i beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 3 huruf h paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Direksi dari Bappebti. Daftar calon anggota Direksi beserta fotokopi dokumen lengkap tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh Pemegang Saham dan publik. 6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka untuk mengangkat anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengagendakan antara lain rencana pengangkatan anggota Direksi. 7. Anggota Direksi yang telah diangkat Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain. 8. Dalam hal anggota Direksi yang telah diangkat Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka masih memiliki jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan tersebut selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengangkatan. 9. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dalam satu kali masa jabatan dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila seorang anggota Direksi diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat; dan
13
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
b. Penghitungan satu kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari masa jabatan anggota Direksi. 10. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Bagian II angka 9 dapat kurang dari 5 (lima) tahun apabila diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan Bappebti. 11. Berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dilarang bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris. 12. Direktur Lembaga Kliring Berjangka yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 2 peraturan ini, maka jabatan anggota Direksi tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. 13. Tim Seleksi Anggota Direksi wajib segera mengajukan calon anggota Direksi
pengganti
kepada
Bappebti
dengan
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 14. Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong, maka Direksi wajib melaporkan kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi. 15. Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong, maka jabatan anggota Direksi tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan anggota Direksi dimaksud lowong, dan Tim Seleksi Anggota Direksi melalui Dewan Komisaris wajib segera mengajukan calon anggota Direksi pengganti kepada Bappebti dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 16. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong dan mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) anggota, maka Bappebti berwenang untuk menunjuk dan menetapkan anggota Direksi sementara sampai ditunjuknya anggota Direksi pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan anggaran dasar Lembaga Kliring Berjangka. 17. Batas waktu penggantian dan/atau pengisian jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 12 dan angka 15 dapat ditentukan lain oleh Bappebti. 14
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
18. Dalam
pengisian
jabatan
anggota
Direksi
yang
lowong
dan/atau
wajib
memenuhi
diperlukannya tambahan anggota Direksi, maka: a. pengisian
atau
penambahan
anggota
Direksi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian II angka 2 dan angka 3 peraturan ini; b. calon anggota Direksi yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka yang ada; c. penambahan
anggota
Direksi
yang
baru
wajib
memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 1 huruf b dan huruf c; dan d. pelaksanaan penambahan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 19. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut antara lain: a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; b. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah
atau
turut
bersalah
menyebabkan
suatu
perusahaan
dinyatakan pailit; c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; d. berhalangan tetap; e. meninggal dunia; dan/atau f.
masa jabatan berakhir.
20. Direktur Lembaga Kliring Berjangka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bappebti apabila anggota Direksi tersebut, antara lain: a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; b. melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka; c. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; d. mengundurkan diri; e. melanggar peraturan keimigrasian; f.
dihukum karena melakukan tindak pidana; dan/atau
15
Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012
g. melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka. 21. Bappebti memutuskan pemberhentian sementara anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 20 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
16
Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:96/BAPPEBTI/PER/06/2012
DAFTAR PERTANYAAN
I.
PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 1.
Semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan ini adalah berkaitan dengan integritas dan wajib dijawab oleh setiap calon komisaris/direktur* Lembaga Kliring Berjangka.
2.
Ditandatangani oleh calon komisaris/direktur* Lembaga Kliring Berjangka di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).
3.
Berilah tanda X dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda X dalam kota di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”. Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas antara lain memuat: a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan; b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan; c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.
II.
INTEGRITAS CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DIREKSI* LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
Jawablah pertanyaan di bawah ini: Apakah calon komisaris/direktur* Lembaga Kliring Berjangka: 1.
pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi
antara lain
perdagangan, industri, pertanian, perbankan,
asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir? Ya
Tidak 17
Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:96/BAPPEBTI/PER/06/2012
2.
terbukti
melakukan
pelanggaran
terhadap
peraturan
perundang-
undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir? Ya 3.
Tidak
dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir? Ya
4.
sedang
dalam
Tidak
proses
pemeriksaan
atau
peradilan
karena
diduga
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan
antara
lain
perbankan,
asuransi,
pasar
modal,
atau
perpajakan? Ya 5.
Tidak
tidak memiliki akhlak dan moral yang baik? Ya
6.
Tidak
masuk daftar hitam perbankan? Ya
7.
Tidak
tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak? Ya
8.
Tidak
memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain ? Ya
Tidak
10. berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Ya
Tidak
18
Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:96/BAPPEBTI/PER/06/2012
.............................., .............. (Tempat dan tanggal) Calon Direktur meterai ............................................. (nama jelas) *) Pilih salah satu
19
Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:96/BAPPEBTI/PER/06/2012
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI KOMISARIS/DIREKTUR*) LEMBAGA KLIRING BERJANGKA KEPADA SDR……………………..
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
Menimbang :
bahwa Sdr…………… telah memenuhi salah satu kriteria untuk dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Direktur Lembaga Kliring Berjangka;
Mengingat
:
1.
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
1997
tentang
Perdagangan
Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323); 2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4.
Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
20
Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:96/BAPPEBTI/PER/06/2012
5.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 8.
Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
9.
Peraturan
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor
96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
TENTANG
KOMISARIS/DIREKTUR*
PEMBERHENTIAN LEMBAGA
KLIRING
SEMENTARA BERJANGKA
SEBAGAI KEPADA
SDR……………………… Pasal 1 Memberhentikan untuk sementara waktu Sdr………….dari jabatannya sebagai Komisaris/Direktur* Lembaga Kliring Berjangka. 21
Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:96/BAPPEBTI/PER/06/2012
Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 3 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
………………………………….
*) Pilih salah satu
SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perdagangan R.I; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
22