PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE LEVEL KOMISARIS
Tanggal Efektif Berlaku : 15 November 2013
Page 1/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
DAFTAR ISI 1.0.
LATAR BELAKANG
3
2.0.
MAKSUD DAN TUJUAN
3
3.0.
DASAR HUKUM
3
4.0.
RUANG LINGKUP
4
5.0.
DEFINISI
5
6.0.
PERSYARATAN UMUM
6
7.0.
PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
7
8.0.
PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI
8
9.0.
PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
9
10.0
PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO
10
11.0.
PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
11
12.0.
STANDAR PROSEDUR
11
Page 2/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
1.0.
LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi dan Komite Bank di Indonesia maka diperlukan prosedur yang mengatur mengenai hal ini.
2.0.
MAKSUD DAN TUJUAN Memberikan prosedur dalam melakukan penetapan calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Bank di Indonesia, dalam tugas dan tanggung jawab Fungsi Corporate Secretary.
3.0.
DASAR HUKUM 3.1.
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
3.2.
Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
3.3.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
3.4.
Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
3.5.
Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
3.6.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.
3.7.
Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test)
3.8.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test)
3.9.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 perihal perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test)
Page 3/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
4.0.
RUANG LINGKUP Prosedur Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Bank ini diterapkan terbatas dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Fungsi Corporate Secretary.
5.0.
DEFINISI 5.1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independent. 5.2.
Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. a.
Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (ultimate shareholders) Bank.
b.
Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman, dari:
c.
1)
anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank;
2)
perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
3)
Pemegang Saham Pengendali Bank
Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai: 1)
anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris Bank menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
2)
anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan
Page 4/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau 3)
d.
anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada: 1)
perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
2)
perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
e.
Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corpotate Governance bagi Bank Umum. Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Pihak Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali Bank.
f.
Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk: 1)
kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor Bank; dan/atau
2)
menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (controlling influence) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti: a)
pihak terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
b)
transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank. Yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana
Page 5/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
dimaksud dalam ketentuan Laporan Berkala Bank Umum; c)
5.3.
6.0.
Bank
Indonesia
mengenai
menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang di terima oleh Pihak Independen karena jabatan rangkapnya sebagai anggota Komite lainnya pada Bank yang sama
Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern.
PERSYARATAN UMUM 6.1.
Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan Komisaris dan Direksi.
6.2.
Diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud diatas, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.
6.3.
Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan pada Bank yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal efektifnya yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.
6.4.
Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada butir 6.3. di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan. Terhadap pihak-pihak dimaksud yang melakukan fungsi pengawasan selama kurang dari 6 (enam) bulan tetap berlaku ketentuan mengenai masa tunggu (cooling off).
6.5.
Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas yang bersangkutan.
6.6.
Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling
Page 6/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
7.0.
6.7.
Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan: a. memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan; b. memenuhi kriteria independensi; c. mampu menjaga rahasia Bank; d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
6.8.
Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi. Dalam hal ini, jabatan Direksi dimaksud baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 7.1.
Jumlah anggota dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
7.2.
Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia
7.3.
Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Penilaian indepensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan seluruh kelompok usaha pemegang saham pengendali. Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
7.4.
7.5.
Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: a.
anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
b.
anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank
7.6.
Ketentuan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa anggota dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
7.7.
Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris. Ketentuan ini harus didukung dengan surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga.
Page 7/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
Ketentuan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga. 7.8.
8.0.
Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI 8.1.
Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang
8.2.
Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia
8.3.
Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank
8.4.
Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur
8.5.
Presiden Direktur Bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
8.6.
Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris. Ketentuan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari anggota dewan Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga
8.7.
Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Ketentuan ini harus didukung dengan surat pernyataan tidak merangkap jabatan.
8.8.
Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini harus didukung dengan surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
8.9.
Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8.10.
Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
Page 8/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
9.0.
PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT 9.1.
Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari : a.
seorang Komisaris Independen
b.
seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi; dan
c.
seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum dan perbankan
9.2.
Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntasi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
9.3
Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:
9.4.
a.
memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi; dan
b.
memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun.
Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria: a.
memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan; dan
b.
memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.
9.5
Batasan umur bagi anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen adalah maksimum 65 tahun. Pengecualian perpanjangan masa jabatan bagi anggota Komite Audit yang berusia diatas 65 tahun dapat diberikan berdasarkan masa satu tahunan
9.6
Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit.
9.7
Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik
9.8
Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit harus mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
Page 9/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
10.0.
PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO 10.1.
10.2.
10.3.
Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari : a.
seorang Komisaris Independen
b.
seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan; dan
c.
seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko
Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan apabila memenuhi kriteria: a.
memiliki pengetahuan perbankan; dan
di
bidang
ekonomi,
keuangan
dan/atau
b.
memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.
Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria: a.
memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko ; dan/atau
b.
memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko, paling kurang 2 (dua) tahun.
10.4
Batasan umur bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen adalah maksimum 65 tahun. Pengecualian perpanjangan masa jabatan bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang berusia diatas 65 tahun dapat diberikan berdasarkan masa satu tahunan.
10.5
Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
10.6
Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
10.7
Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
Page 10/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
10.8 11.0.
12.0.
Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI 11.1.
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari : a. seorang Komisaris Independen b. seorang Komisaris; dan c. seorang Pejabat Eksekutif
11.2.
Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank. Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank.
11.3.
Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
11.4.
Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
11.5.
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
STANDAR PROSEDUR PENETAPAN CALON BOC/BOD No. 1.
User/PIC Corporate Secretary
Aktivitas Mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti: 1. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar 2.
Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor dan/ayau KITAS (apabila menetap di Indonesia)
3.
Daftar riwayat hidup
Page 11/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
4.
Surat keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman
5.
Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a.
Bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan
b.
Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan
c.
Tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota dewan Komisaris Bank (bagi calon anggota Dewan Komisaris) atau anggota Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi)
d.
Tidak memiliki kredit macet
e.
Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
f.
Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen).
g.
Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain (bagi calon anggota Direksi Bank).
h.
Merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank).
i.
Tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank
Page 12/13
PROSEDUR PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN KOMITE CS-00001-L5
2.
Compliance Division
6.
Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum.
7.
Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya.
8.
Surat penyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
9.
Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
10.
Surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman
11.
Contoh tanda tangan dan paraf;
12.
Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing:
1.
a.
untuk Direksi; dan atau
b.
untuk anggota dewan Komisaris yang bermaksud menetap di Indonesia
Memeriksa/memberi masukan terhadap dokumen yang akan disampaikan ke Bank Indonesia
Page 13/13
