PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor :96/BAPPEBTI/PER/06/2012

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

I. Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka 1. Ketentuan Umum a. Lembaga Kliring Berjangka wajib mempunyai paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris; dan b. Bappebti dapat menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka. 2. Persyaratan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka Calon

anggota

Dewan

Komisaris

Lembaga

Kliring Berjangka

wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. orang perseorangan warga negara Indonesia; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan, dan pasar modal; f.

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka pada khususnya dan di bidang ekonomi pada umumnya 1


antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan, dan pasar modal; h. tidak pernah masuk daftar hitam perbankan dan perpajakan; i.

mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan pengetahuan yang luas termasuk perkembangan Perdagangan Berjangka secara internasional;

j.

mempunyai

komitmen

terhadap

pengembangan

Perdagangan

Berjangka; dan k. memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko. 3. Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka a. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka wajib dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris; b. Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dibentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris; c. Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit terdiri dari 5 (lima) pemegang saham yang aktif bertransaksi di Lembaga Kliring Berjangka atau 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pemegang saham Lembaga Kliring Berjangka; d. Tim

Seleksi

Anggota

Dewan

Komisaris

secara

bersama-sama

bertanggung jawab menyeleksi calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan oleh pemegang saham; e. Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris meneliti dan menyeleksi bahwa setiap calon anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai keahlian, pengalaman dan tanggung jawab untuk pelaksanaan tugasnya; f.

Calon anggota Dewan Komisaris hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib diajukan kepada Bappebti oleh Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris;

2


g. Dalam pengajuan calon anggota Dewan Komisaris kepada Bappebti, Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib melampirkan dalam rangkap 3 (tiga) dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris; 2) surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Bagian I angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i peraturan ini; 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota Dewan Komisaris; 4) surat pernyataan tentang ada tidaknya hubungan afiliasi calon anggota Dewan Komisaris dengan calon anggota Dewan Komisaris yang lain, anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka, anggota Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, perusahaan Pialang Berjangka, dan Pedagang Berjangka; 5) fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka (jika ada); 6) formulir yang telah diisi atas pertanyaan-pertanyaan mengenai integritas

calon

anggota

Dewan

Komisaris

Lembaga

Kliring

Berjangka dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini; dan 7) 3 (tiga) buah pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm. h. Pengajuan

nama

calon

anggota

Dewan

Komisaris

hasil

seleksi

sebagaimana dimaksud dalam huruf f beserta dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf g wajib diterima secara lengkap oleh Bappebti paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan anggota Dewan Komisaris; dan i.

Nama calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan kepada Bappebti sebagaimana dimaksud dalam huruf h paling sedikit 2 (dua) kali formasi yang dibutuhkan dan paling banyak 14 (empat belas) orang.

4. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

3


a. Setiap calon anggota Dewan Komisaris yang diajukan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Kepala Bappebti; b. Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Bappebti sebagai

Ketua

merangkap anggota, dan 5 (lima) pejabat senior di Bappebti sebagai anggota; c. Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite; d. Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan

Komisaris

antara

lain

melalui

penelitian

administratif,

wawancara, dan/atau permintaan presentasi; e. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris, Komite dapat dibantu oleh nara sumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Bappebti; f.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi;

g. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi: 1) cakap melakukan perbuatan hukum; 2) memiliki akhlak dan moral yang baik; 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka dan keuangan; 6) tidak pernah melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Perdagangan Berjangka; dan 7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring Berjangka dan Perdagangan Berjangka di Indonesia.

4


h. Persyaratan

kompetensi

sebagaimana

dimaksud

dalam

huruf

f

meliputi: 1) mempunyai

pemahaman

terhadap

pengetahuan

di

bidang

Perdagangan Berjangka dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; dan 2) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko. i.

Berdasarkan

penilaian

kemampuan

dan

kepatutan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf d, Bappebti menyampaikan hasil penilaian dimaksud dan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris kepada Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Direksi Lembaga Kliring Berjangka wajib menyampaikan kepada semua Pemegang Saham daftar calon anggota Dewan Komisaris yang disetujui Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 4 huruf i beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud Bagian I angka 3 huruf g paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Dewan Komisaris dari Bappebti. Daftar calon anggota Dewan Komisaris beserta fotokopi dokumen lengkap tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh Pemegang Saham dan publik. 6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Berjangka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memuat antara lain rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris. 7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dalam satu kali masa jabatan dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan

5


Komisaris tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat; dan b. Penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang anggota Dewan Komisaris adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris. 8. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Bagian I angka 7 dapat kurang dari 5 (lima) tahun apabila diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan Bappebti. 9. Berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris dilarang bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi. 10.Anggota

Dewan

Komisaris

yang

tidak

lagi

memenuhi

persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 2 peraturan ini, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. 11. Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris wajib segera mengajukan calon anggota

Dewan

Komisaris

penggantinya

kepada

Bappebti

dengan

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 12. Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka Direksi wajib melaporkan kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi. 13. Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan anggota Dewan Komisaris dimaksud lowong, dan Tim Seleksi Anggota Dewan Komisaris wajib segera mengajukan

calon

anggota

Dewan

Komisaris

penggantinya

kepada

Bappebti dengan memenuhi ketentuan Bagian I angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 14. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) anggota, maka Bappebti berwenang untuk menunjuk dan menetapkan anggota Dewan Komisaris sementara sampai ditunjuknya anggota Dewan Komisaris

6


pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan anggaran dasar Lembaga Kliring Berjangka. 15. Batas waktu penggantian dan/atau pengisian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 10 dan angka 13 dapat ditentukan lain oleh Bappebti. 16. Dalam pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong dan/atau diperlukannya tambahan anggota Dewan Komisaris, maka: a. pengisian atau penambahan anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 2 dan angka 3 peraturan ini; b. calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan anggota Dewan Komisaris yang ada; c. penambahan

anggota

Dewan

Komisaris

yang

baru

wajib

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 1 huruf b dan huruf c; dan d. pelaksanaan penambahan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 17.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut antara lain: a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. berhalangan tetap; f.

meninggal dunia; dan/atau

g. masa jabatan berakhir. 18. Komisaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bappebti apabila anggota Dewan Komisaris tersebut, antara lain: a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; 7


b. melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka; c. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; d. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; e. dihukum karena melakukan tindak pidana; f.

mengundurkan diri; dan/atau

g. melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka. 19. Bappebti

memutuskan

pemberhentian

sementara

anggota

Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Bagian I angka 18 dengan menggunakan

format

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

3

Peraturan ini.

II. Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan Anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka 1. Ketentuan Umum a. Lembaga Kliring Berjangka wajib mempunyai paling banyak 7 (tujuh) orang anggota Direksi, dengan komposisi warga negara asing paling banyak 2 (dua) orang; b. Direksi yang berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilarang membawahi HRD sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja; b. Direksi mengkaji dan mengusulkan kepada Bappebti mengenai jumlah kebutuhan

anggota

Direksi

Lembaga

Kliring

Berjangka

setelah

menerima masukan dari Dewan Komisaris; dan c. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bappebti menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka. 2. Persyaratan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka a. orang perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing; b. cakap melakukan perbuatan hukum; 8


c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. mempunyai pemahaman dan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Perdagangan Berjangka; e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau

Direksi

yang

dinyatakan

bersalah

atau

turut

bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; f.

tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan, dan pasar modal;

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka pada khususnya dan di bidang ekonomi pada umumnya antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan, dan pasar modal; i.

tidak pernah masuk daftar hitam perbankan dan perpajakan;

j.

mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan pengetahuan yang luas termasuk perkembangan Perdagangan Berjangka secara internasional;

k. mempunyai

komitmen

terhadap

pengembangan

Perdagangan

Berjangka; dan l.

memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.

3. Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Calon Anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka a. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Direksi wajib dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota Direksi; b. Tim Seleksi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dibentuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang mengagendakan pengangkatan anggota Direksi; 9


c. Tim Seleksi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit terdiri dari 5 (lima) pemegang saham yang aktif bertransaksi di Lembaga Kliring Berjangka atau 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka; d. Tim Seleksi Anggota Direksi dalam mencari calon anggota Direksi wajib: 1)

menerima usulan dari Pemegang Saham; dan

2)

mengumumkan melalui iklan lowongan di media massa berskala nasional.

e. Tim Seleksi Anggota Direksi secara bersama-sama bertanggung jawab menyeleksi calon anggota Direksi baik yang diajukan oleh Pemegang Saham maupun yang melamar kepada Tim Seleksi Anggota Direksi; f.

Tim Seleksi Anggota Direksi meneliti dan menyeleksi bahwa setiap calon anggota Direksi tersebut mempunyai keahlian, pengalaman dan tanggung jawab untuk pelaksanaan tugasnya;

g. Tim Seleksi Anggota Direksi wajib mengajukan hasil seleksi calon anggota Direksi kepada Bappebti; h. Dalam pengajuan calon anggota Direksi kepada Bappebti, Tim Seleksi Anggota

Direksi

sebagaimana

dimaksud

dalam

huruf

a

wajib

melampirkan dalam rangkap 3 (tiga) dokumen-dokumen sebagai berikut: 1) riwayat hidup calon anggota Direksi; 2) surat pernyataan calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan

telah

memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Bagian II angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i peraturan ini; 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi Paspor calon anggota Direksi; 4) fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), bagi perusahaan Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki direksi warga negara asing; 5) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 10


6) surat pernyataan tentang ada tidaknya hubungan afiliasi calon anggota Direksi dengan calon anggota Direksi yang lain, Komisaris, anggota Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, perusahaan Pialang Berjangka, dan Pedagang Berjangka; 7) fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan keahlian dari calon anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka (jika ada); 8) formulir yang telah diisi atas pertanyaan-pertanyaan mengenai integritas calon anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini; dan 9) 3 (tiga) buah pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm. i.

Pengajuan nama calon anggota Direksi hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf g beserta dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf h wajib diterima secara lengkap oleh Bappebti paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan anggota Direksi; dan

j.

Nama

calon

anggota

Direksi

yang

diajukan

kepada

Bappebti

sebagaimana dimaksud dalam huruf i paling sedikit 2 (dua) kali formasi yang dibutuhkan dan paling banyak 14 (empat belas) orang. 4. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan a. Setiap calon anggota Direksi yang diajukan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Kepala Bappebti; b. Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Bappebti sebagai merangkap anggota, dan 5

Ketua

(lima) pejabat senior di Bappebti sebagai

anggota; c. Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite; d. Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi

antara lain melalui penelitian administratif, wawancara,

dan/atau permintaan presentasi;

11


e. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi, Komite dapat dibantu oleh nara sumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Bappebti; f.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon

anggota

Direksi

memenuhi

persyaratan

integritas

dan

kompetensi; g. Persyaratan integritas calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf f meliputi: 1) cakap melakukan perbuatan hukum; 2) memiliki akhlak dan moral yang baik; 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka dan keuangan; 6) tidak pernah melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Perdagangan Berjangka; dan 7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Kliring Berjangka dan Perdagangan Berjangka di Indonesia. h. Persyaratan

kompetensi

calon

anggota

Direksi

Lembaga

Kliring

Berjangka sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah sebagai berikut: 1) mempunyai

keahlian

di

bidang

Perdagangan

Berjangka

dan

memahami peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; 2) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko; dan 3) memiliki pengalaman yang cukup, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Bagian II angka 2 huruf d. i.

Berdasarkan

penilaian

kemampuan

dan

kepatutan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf f, Bappebti menyampaikan hasil penilaian dan 12


persetujuan calon anggota Direksi kepada Tim Seleksi Anggota Direksi dan kepada Direksi Lembaga Kliring Berjangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Tim

Seleksi

Anggota

Direksi

Lembaga

Kliring

Berjangka

wajib

menyampaikan kepada semua Pemegang Saham daftar calon anggota Direksi yang disetujui Bappebti sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 4 huruf i beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 3 huruf h paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon anggota Direksi dari Bappebti. Daftar calon anggota Direksi beserta fotokopi dokumen lengkap tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh Pemegang Saham dan publik. 6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka untuk mengangkat anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengagendakan antara lain rencana pengangkatan anggota Direksi. 7. Anggota Direksi yang telah diangkat Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain. 8. Dalam hal anggota Direksi yang telah diangkat Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Kliring Berjangka masih memiliki jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan tersebut selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengangkatan. 9. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dalam satu kali masa jabatan dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila seorang anggota Direksi diangkat untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat; dan

13


b. Penghitungan satu kali masa jabatan bagi seorang anggota Direksi adalah jika yang bersangkutan menjabat selama paling sedikit 3 (tiga) tahun dari masa jabatan anggota Direksi. 10. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Bagian II angka 9 dapat kurang dari 5 (lima) tahun apabila diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan Bappebti. 11. Berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dilarang bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan salah satu anggota Dewan Komisaris. 12. Direktur Lembaga Kliring Berjangka yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 2 peraturan ini, maka jabatan anggota Direksi tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat. 13. Tim Seleksi Anggota Direksi wajib segera mengajukan calon anggota Direksi

pengganti

kepada

Bappebti

dengan

memenuhi

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 14. Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong, maka Direksi wajib melaporkan kepada Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi. 15. Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi yang lowong, maka jabatan anggota Direksi tersebut wajib diisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan anggota Direksi dimaksud lowong, dan Tim Seleksi Anggota Direksi melalui Dewan Komisaris wajib segera mengajukan calon anggota Direksi pengganti kepada Bappebti dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 16. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong dan mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) anggota, maka Bappebti berwenang untuk menunjuk dan menetapkan anggota Direksi sementara sampai ditunjuknya anggota Direksi pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan ini dan anggaran dasar Lembaga Kliring Berjangka. 17. Batas waktu penggantian dan/atau pengisian jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 12 dan angka 15 dapat ditentukan lain oleh Bappebti. 14


18. Dalam

pengisian

jabatan

anggota

Direksi

yang

lowong

dan/atau

wajib

memenuhi

diperlukannya tambahan anggota Direksi, maka: a. pengisian

atau

penambahan

anggota

Direksi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian II angka 2 dan angka 3 peraturan ini; b. calon anggota Direksi yang akan diajukan wajib bersedia bekerja sama dengan anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka yang ada; c. penambahan

anggota

Direksi

yang

baru

wajib

memperhatikan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 1 huruf b dan huruf c; dan d. pelaksanaan penambahan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 19. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut antara lain: a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; b. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah

atau

turut

bersalah

menyebabkan

suatu

perusahaan

dinyatakan pailit; c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; d. berhalangan tetap; e. meninggal dunia; dan/atau f.

masa jabatan berakhir.

20. Direktur Lembaga Kliring Berjangka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bappebti apabila anggota Direksi tersebut, antara lain: a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; b. melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan Berjangka; c. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; d. mengundurkan diri; e. melanggar peraturan keimigrasian; f.

dihukum karena melakukan tindak pidana; dan/atau

15


g. melakukan pelanggaran material atas ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka. 21. Bappebti memutuskan pemberhentian sementara anggota Direksi Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Bagian II angka 20 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

16

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:96/BAPPEBTI/PER/06/2012

DAFTAR PERTANYAAN

I.

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN 1.

Semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan ini adalah berkaitan dengan integritas dan wajib dijawab oleh setiap calon komisaris/direktur* Lembaga Kliring Berjangka.

2.

Ditandatangani oleh calon komisaris/direktur* Lembaga Kliring Berjangka di atas kertas yang bermeterai (di atas kertas segel).

3.

Berilah tanda X dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda X dalam kota di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”. Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas antara lain memuat: a. Lembaga-lembaga yang bersangkutan; b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan; c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan d. Tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II.

INTEGRITAS CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DIREKSI* LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

Jawablah pertanyaan di bawah ini: Apakah calon komisaris/direktur* Lembaga Kliring Berjangka: 1.

pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi

antara lain

perdagangan, industri, pertanian, perbankan,

asuransi, pasar modal, atau perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir? Ya

Tidak 17


2.

terbukti

melakukan

pelanggaran

terhadap

peraturan

perundang-

undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir? Ya 3.

Tidak

dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir? Ya

4.

sedang

dalam

Tidak

proses

pemeriksaan

atau

peradilan

karena

diduga

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan

antara

lain

perbankan,

asuransi,

pasar

modal,

atau

perpajakan? Ya 5.

Tidak

tidak memiliki akhlak dan moral yang baik? Ya

6.

Tidak

masuk daftar hitam perbankan? Ya

7.

Tidak

tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak? Ya

8.

Tidak

memiliki jabatan rangkap pada perusahaan lain ? Ya

Tidak

10. berafiliasi dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Ya

Tidak

18


.............................., .............. (Tempat dan tanggal) Calon Direktur meterai ............................................. (nama jelas) *) Pilih salah satu

19


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI KOMISARIS/DIREKTUR*) LEMBAGA KLIRING BERJANGKA KEPADA SDR……………………..

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

bahwa Sdr…………… telah memenuhi salah satu kriteria untuk dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Direktur Lembaga Kliring Berjangka;

Mengingat

:

1.

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

1997

tentang

Perdagangan

Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323); 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);

3.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

4.

Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

20


5.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7.

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

31/M-DAG/PER/7/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 8.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;

9.

Peraturan

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor

96/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Kliring Berjangka;

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

TENTANG

KOMISARIS/DIREKTUR*

PEMBERHENTIAN LEMBAGA

KLIRING

SEMENTARA BERJANGKA

SEBAGAI KEPADA

SDR……………………… Pasal 1 Memberhentikan untuk sementara waktu Sdr………….dari jabatannya sebagai Komisaris/Direktur* Lembaga Kliring Berjangka. 21


Pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

………………………………….

*) Pilih salah satu

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perdagangan R.I; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.

22

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

Recommend Documents