BAB 4 KETENTUAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING
400. KETENTUAN UMUM 1. Anggota Bursa Berjangka yang bermaksud menjadi Anggota Kliring dapat mengajukan permohonan sesuai dengan kategori keanggotaan Lembaga Kliring dan memenuhi semua kewajiban keuangan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. 2. Anggota Bursa Berjangka dapat menjadi Anggota Kliring jika memenuhi persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring. 3. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kliring, Anggota Kliring memiliki hak dan kewenangan yang melekat sesuai dengan kategori keanggotaan Lembaga Kliring yang diterimanya dari Lembaga Kliring. 4. Anggota Kliring mematuhi Peraturan Lembaga Kliring, Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan/Surat Edaran, Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang mengatur tentang anti-pencucian uang, anti-terorisme, kegiatan perdagangan yang dilarang, manipulasi pasar dan pelanggaran pasar. 5. Setiap Anggota Kliring dianggap telah menerima, membaca, memahami, dan selanjutnya wajib mematuhi serta terikat dengan Peraturan Lembaga Kliring. Anggota Kliring wajib menerima keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan Peraturan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka yang berlaku sebagai keputusan final. 6. Status dan hak-hak keanggotaan Lembaga Kliring dapat dipindahtangankan. 7. Anggota Kliring wajib bersikap kooperatif berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Lembaga Kliring.
401. KATEGORI KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING Lembaga Kliring menetapkan kategori keanggotaan Lembaga Kliring sebagai berikut: a. Pialang Berjangka; 1
b. Pedagang Berjangka; c. Pedagang Berjangka Remote; d. Pialang Berjangka yang memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif; dan e. Pedagang Berjangka yang memperoleh persetujuan Bappebti sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
402. PERSYARATAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING A. Persyaratan Umum 1. Calon anggota dapat menjadi Anggota Kliring, apabila yang bersangkutan: a. Anggota Bursa Berjangka; b. memiliki izin usaha, sertifikat pendaftaran, dan/atau persetujuan yang dikeluarkan oleh Bappebti untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang Perdagangan Berjangka; c. memiliki reputasi bisnis yang baik, antara lain: i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana bidang ekonomi dan keuangan; ii. tidak pernah masuk dalam daftar hitam perbankan; dan iii. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. d. memiliki sistem manajemen risiko, kepatuhan, dan pengawasan internal yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan operasional; e. memiliki kebijakan tersendiri yang berkaitan dengan upaya mengurangi pemusatan resiko dari fungsi usaha yang kritis, serta pengawasan kepatuhan dalam rangka pemenuhan kewajibannya selaku Anggota Kliring; f. memenuhi persyaratan Modal Dasar yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; g. memenuhi persyaratan Modal Disetor yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dengan nilai minimum sesuai ketentuan Bappebti; h. memenuhi persyaratan keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu; i. pengurusnya tidak sedang dalam proses pengadilan berkaitan dengan gugatan insolvency dan kepailitan, ataupun menjadi Pihak yang terkait dengan masalah insolvency dan kepailitan; j. pengurusnya tidak sedang dalam proses pengadilan terkait dengan kejahatan keuangan ataupun tindakan pidana umum; k. keanggotaannya tidak sedang dibekukan (suspended) atau dicabut oleh Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, Self-Regulatory Organization (SRO) atau oleh asosiasi usaha atau organisasi profesi lainnya karena telah melanggar peraturan dari lembaga-lembaga tersebut; 2
l. menyetujui untuk mengikatkan diri terhadap Peraturan Lembaga Kliring, dan memastikan bahwa seluruh pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, atau Nasabahnya telah dan akan mematuhi Peraturan Lembaga Kliring; m. memastikan bahwa seluruh dokumen perusahaan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan hukum yang berlaku, serta setuju untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen-dokumen dimaksud agar menjadi sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan hukum yang berlaku; dan n. menyetujui untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam perjanjian penempatan Margin, Dana Jaminan Kliring (Security Deposit), dan jaminan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. 2. Peraturan mengenai persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring bagi Peserta dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif akan diatur dalam Bab tentang Sistem Perdagangan Alernatif. B. Persyaratan Khusus berdasarkan Kategori Keanggotaan Lembaga Kliring 1. Pialang Berjangka : a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang berdomisili di Indonesia, sesuai dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Bappebti; b. memenuhi persyaratan Modal Dasar yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; c. memenuhi persyaratan Modal Disetor yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dengan nilai minimum sesuai ketentuan Bappebti; d. wajib memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan operasional dan pengalaman yang cukup berkaitan dengan Perdagangan Berjangka; e. kegiatan usahanya tidak sedang dibekukan sementara atau izin usahanya tidak dicabut oleh Bappebti; f. memiliki sistem perencanaan kesinambungan usaha atau Business Continuity Plan (BCP) yang memadai dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Kliring; g. memiliki pengurus dengan karakter yang baik, integritas bisnis yang tinggi, dan kemampuan mengelola keuangan yang memadai, serta memenuhi kriteria kepatutan dan kelayakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; h. melunasi kewajiban keuangan: i. biaya pendaftaran; ii. biaya keanggotaan; iii. iuran bulanan; iv. Dana Jaminan Kliring (Security Deposit); dan 3
v. kewajiban keuangan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. i. melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi: i. Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; ii. daftar nama pemegang saham; iii. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); iv. rencana kegiatan usaha (business plan) selama 3 (tiga) tahun; v. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; vi. daftar pengurus perusahaan sesuai Akta Pendirian; vii. fotokopi identitas dewan komisaris dan direksi; viii. struktur organisasi dan nama karyawan yang membidanginya setingkat di bawah direksi; ix. nama direksi yang telah memiliki izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti; dan x. memiliki SOP Pelayanan Nasabah. 2. Pedagang Berjangka: a. berbentuk badan usaha atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia, yang berdomisili di Indonesia dan memperoleh Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka dari Bappebti; b. melunasi kewajiban keuangan: i. biaya pendaftaran; ii. biaya keanggotaan; iii. iuran bulanan; iv. Dana Jaminan Kliring (Security Deposit); dan v. kewajiban keuangan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. c. Pedagang Berjangka merupakan badan usaha, melengkapi persyaratan administratif yang meliputi: i. Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; ii. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); iii. rencana kegiatan usaha (business plan) selama 3 (tiga) tahun; iv. laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; v. fotokopi identitas pengurus; vi. struktur organisasi; vii. riwayat hidup pengurus; dan viii. daftar nama pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.
4
d. Pedagang Berjangka merupakan perseorangan, melengkapi persyaratan administratif yang meliputi: i. daftar riwayat hidup; ii. fotokopi identitas diri; dan iii. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Pedagang Berjangka Remote a. badan hukum asing yang berkedudukan hukum di luar Indonesia atau orang perseorangan Warga Negara Asing, wajib menjadi Anggota Bursa Berjangka; b. melunasi kewajiban keuangan: i. biaya pendaftaran; ii. biaya keanggotaan; iii. iuran bulanan; iv. Dana Jaminan Kliring (Security Deposit); dan v. kewajiban keuangan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. c. Pedagang Berjangka Remote merupakan badan usaha, melengkapi persyaratan administratif yang meliputi: i. Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; ii. rencana kegiatan usaha (business plan) selama 3 (tiga) tahun; iii. laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; iv. fotokopi identitas pengurus; v. struktur organisasi; vi. riwayat hidup pengurus; vii. keterangan pemegang saham, dewan komisaris dan direksi; viii. fotokopi Surat Pengangkatan Keanggotaan Bursa; dan ix. surat keterangan dari Lembaga Kliring yang menyatakan bahwa Lembaga Kliring akan memungut pajak yang timbul dari setiap transaksi Kontrak Berjangka yang akan dilaksanakan oleh calon Pedagang Berjangka yang bersangkutan. d. Pedagang Berjangka Remote merupakan perseorangan, melengkapi persyaratan administratif yang meliputi: i. daftar riwayat hidup; ii. fotokopi identitas diri; iii. fotokopi Surat Pengangkatan Keanggotaan Bursa; dan iv. surat keterangan dari Lembaga Kliring yang menyatakan bahwa Lembaga Kliring akan memungut pajak yang timbul dari setiap transaksi Kontrak Berjangka yang akan dilaksanakan oleh calon Pedagang Berjangka yang bersangkutan.
5
4. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif Peraturan mengenai persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring bagi Peserta Sistem Perdagangan Alternatif akan diatur dalam Bab tentang Sistem Perdagangan Alternatif. 5. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif Peraturan mengenai persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif akan diatur dalam Bab tentang Sistem Perdagangan Alternatif.
403. MODAL MINIMAL DAN PERSYARATAN KEUANGAN Lembaga Kliring akan mempertimbangkan aspek keuangan dan kondisi usaha dari pemohon dengan wajib memenuhi persyaratan: 1. Pialang Berjangka: a. Modal Disetor untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) paling sedikit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); b. Modal Bersih Disesuaikan (MBD) paling sedikit sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau 10 (sepuluh) persen dari jumlah dana Nasabah yang dikelolanya, yang mana yang lebih besar; dan c. ketentuan persyaratan keuangan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Bappebti. 2. Pedagang Berjangka dan Pedagang Berjangka Remote wajib memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu. 3. Lembaga Kliring berwenang, dari waktu ke waktu, menetapkan, memperbaharui, atau mengubah setiap persyaratan keuangan terhadap Anggota Kliring sesuai dengan kategori keanggotaan Lembaga Kliring, dan dilaporkan ke Bappebti.
404. DANA JAMINAN KLIRING (SECURITY DEPOSIT) 1. Setiap Anggota Kliring wajib menempatkan Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) di Lembaga Kliring dalam bentuk dan nilai menurut tata cara yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
6
2. Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) wajib ditempatkan di Lembaga Kliring dalam bentuk tunai dan/atau non tunai (Collateral) yang jenis dan komposisinya disetujui oleh Lembaga Kliring terlebih dahulu. 3. Lembaga Kliring dari waktu ke waktu akan menetapkan jumlah minimum Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) dalam bentuk tunai yang harus ditempatkan oleh Anggota Kliring. 4. Daftar surat berharga (securities) dan instrumen keuangan lain yang disetujui untuk dijadikan non tunai (Collateral) akan ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu. Nilai dari masingmasing Collateral akan ditentukan sesuai dengan jenis Collateral berdasarkan skema penilaian yang ditetapkan Lembaga Kliring. 5. Lembaga Kliring dapat menginstruksikan Anggota Kliring untuk menambah nilai Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) dalam bentuk tunai atau Collateral dari waktu ke waktu. 6. Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) dapat dicairkan atau dipergunakan oleh Lembaga Kliring bilamana Anggota Kliring telah dinyatakan cidera janji. 7. Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) dan jumlah dana lain (termasuk nilai Collateral) yang ditempatkan di Lembaga Kliring yang nilainya melebihi (in excess) dari nilai Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) akan diperlakukan sebagai Margin. 8. Dengan dicabutnya atau dihentikannya keanggotaan Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Lembaga Kliring, Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) dapat dikembalikan ke Anggota Kliring, setelah Lembaga Kliring memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan Anggota Kliring telah terpenuhi semuanya.
405. PROSES PENERIMAAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING 1. Anggota Bursa Berjangka yang bermaksud untuk menjadi Anggota Kliring wajib mengajukan permohonan dengan formulir permohonan keanggotaan Lembaga Kliring dan menyertakan dokumen dan informasi terkait yang dianggap penting. 2. Pengajuan permohonan keanggotaan Lembaga Kliring wajib disertai pembayaran biaya pendaftaran yang jumlahnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring, dan biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
7
3. Menandatangani Commitment Letter yang berisikan kesanggupan Anggota Kliring untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, Peraturan Lembaga Kliring, dan Peraturan Bursa Berjangka. 4. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keanggotaan Lembaga Kliring merupakan kewenangan penuh dari Lembaga Kliring yang bersifat final. 5. Guna mendukung fakta yang diberikan pemohon, maka sebelum diterima sebagai Anggota Kliring, Komite Kliring dapat mewawancarai pemohon, serta meminta dan memeriksa salinan dari pembukuan, pencatatan, atau dokumen, kemudian Komite Kliring akan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Direksi. 6. Lembaga Kliring akan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis mengenai keputusannya untuk menerima atau menolak permohonan keanggotaan Lembaga Kliring.
406. KEPATUHAN Anggota Kliring wajib, serta memastikan bahwa seluruh pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, dan para Nasabahnya mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kliring, Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan/Surat Edaran, Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, dan peraturan hukum lain yang berlaku.
407. BIAYA DAN SETORAN LAIN 1. Lembaga Kliring berwenang, membebankan kepada Anggota Kliring untuk membayar: a. biaya keanggotaan, iuran tahunan, biaya transaksi, biaya kliring dan biaya terkait lainnya; b. setoran Margin, Dana Jaminan Kliring (Security Deposit), atau Dana Kliring (Clearing Fund). 2. Lembaga Kliring dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan/Surat Edaran untuk menetapkan antara lain persyaratan, tata cara pembayaran, ataupun prosedur yang harus dilaksanakan berkaitan dengan biaya, penempatan Margin, Dana Jaminan Kliring (Security Deposit), atau kewajiban keuangan lainnya. 3. Anggota Kliring wajib membayar semua kewajiban keuangan. Apabila kewajiban keuangan belum dibayar setelah jatuh tempo akan dianggap sebagai jumlah yang terhutang dan akan dikenakan bunga yang besarnya ditetapkan berdasarkan kebijakan Lembaga Kliring.
8
408. HAK ANGGOTA KLIRING 1. Mendapatkan jasa pelayanan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi. 2. Menggunakan nama Lembaga Kliring secara wajar dan benar dalam rangka menjalankan usahanya di lingkungan Perdagangan Berjangka. 3. Memperoleh bantuan penyelesaian perselisihan yang timbul dengan Nasabahnya atau dengan sesama Anggota Kliring melalui mekanisme musyawarah serta proses mediasi yang difasilitasi oleh Lembaga Kliring. 4. Mendapatkan informasi berkaitan dengan: a. perubahan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring; b. Spesifikasi Kontrak Berjangka dan setiap perubahannya; dan c. Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, dan Pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring.
409. KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING 1. Anggota Kliring wajib: a. mematuhi seluruh prosedur-prosedur, sistem pengelolaan resiko, serta persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; b. memenuhi dan memelihara persyaratan keuangan serta kewajiban keuangan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran fee, Margin, Dana Jaminan Kliring (Security Deposit), dan denda; c. menyediakan dan memelihara sistem untuk pencatatan dan pelaporan atas transaksi kliring Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; d. memelihara dan menjaga semua sistem dan prosedur teknis, operational, IT, sistem pengelolaan resiko atas keamanan data, dan lain-lain yang ditetapkan Lembaga Kliring, termasuk tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah intervensi terhadap data-data yang dimiliki tersebut; e. memastikan bahwa seluruh pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, dan Nasabah dari Anggota Kliring mematuhi Peraturan Lembaga Kliring; f. menyimpan laporan keuangan dan non-keuangan periodik, laporan rekening tahunan serta dokumen-dokumen lain yang wajib disimpan menurut ketentuan Lembaga Kliring; g. menjaga dan memelihara standar etika, integritas, keadilan/kewajaran, dan kejujuran yang tinggi, berdasarkan itikad baik dan azas kehati-hatian;
9
h. mematuhi semua ketentuan tentang pembukaan Rekening Terpisah (Segregated Account) terkait dengan dana dan aset Nasabah; i. menggunakan izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau peraturan lainnya sesuai dengan peruntukannya; j. bersikap kooperatif dengan Lembaga Kliring, antara lain dalam rangka mempersiapkan dan menyediakan informasi-informasi yang diperlukan; k. melakukan upgrade terhadap sistem software dan hardware sebagaimana yang diminta Lembaga Kliring dan/atau Bursa Berjangka untuk dilakukan oleh Anggota Kliring dari waktu ke waktu; l. berpartisipasi dalam kegiatan simulasi perdagangan dan proses kliring yang diselenggarakan oleh Lembaga Kliring dan/atau Bursa Berjangka guna keperluan uji-coba terhadap sistem yang di upgrade, atau uji-coba terhadap produk baru yang didaftarkan di Bursa Berjangka dan/atau dikliringkan di Lembaga Kliring; m. membuka rekening pada Bank Penyimpan dengan jenis mata uang yang diperkenankan sebagai alat pembayaran untuk penyelesaian transaksi; n. mematuhi sepenuhnya setiap keputusan dari Lembaga Kliring, Bursa Berjangka, dan/atau BAKTI; dan o. memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Lembaga Kliring dalam hal: i. setiap adanya perubahan kepemilikan dan/atau kendali atas kepemilikan saham yang mencapai 5 (lima) persen/lebih; ii. setiap perubahan nama, alamat, atau perubahan lain sejenis; iii. adanya perubahan Anggaran Dasar/Akta Pendirian dari Anggota Kliring; iv. terlibat dalam bidang usaha baru, atau adanya maksud untuk mengubah tujuan perseroan atau jenis kegiatan usahanya; v. adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka oleh pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, atau Nasabahnya; vi. adanya pelanggaran terhadap Peraturan Lembaga Kliring dan/atau Peraturan Bursa Berjangka, Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan/Surat Edaran, yang dilakukan oleh pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, atau Nasabahnya; vii. adanya kejadian pelanggaran; viii. setiap perubahan informasi, dokumen, fakta, atau kejadian yang sudah diajukan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring pada waktu proses pengajuan keanggotaan Lembaga Kliring, yang diperkirakan memiliki dampak terhadap pelaksanaan kewajiban Anggota Kliring dimaksud sesuai dengan Peraturan Lembaga Kliring; ix. adanya penyidikan, tindakan paksa, sanksi yang dilakukan oleh Bappebti atau pihak yang berwenang, atau adanya perintah pengadilan, yang diajukan ke Anggota Kliring, pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, atau Nasabahnya; x. adanya kegagalan memenuhi persyaratan permodalan dan keuangan minimal, atau ambang batas dari sumber keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 10
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau Peraturan Lembaga Kliring telah terlampaui; setiap kejadian yang dapat berdampak pada kegiatan usaha atau kondisi keuangan, termasuk kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo, dari Anggota Kliring tersebut, serta berdampak pada hubungannya dengan Lembaga Kliring; Anggota Kliring, atau pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, atau Nasabahnya dinyatakan dalam keadaan insolvency, atau proses kepailitan atau upaya melikuidasi aset perusahaan sedang dijalankan terhadapnya; Anggota Kliring, pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan atau Nasabahnya terlibat pada kegiatan-kegiatan yang membahayakan integritas keuangan atau kepentingan dari Lembaga Kliring; setiap adanya perubahan manajemen senior atau pemegang saham substansial (mengacu pada pihak yang menguasai 5 (lima) persen saham/lebih dari Modal Dasar), atau adanya kematian, disolusi atau kepailitan dari pihak-pihak tersebut diatas, atau adanya perubahan komposisi pengurus perusahaan sebagai akibat adanya pengunduran diri dari anggota direksinya; dan menanggapi pemberitahuan dimaksud, Lembaga Kliring dapat, berdasarkan kebijakannya sendiri, meminta Anggota Kliring untuk menyampaikan dokumendokumen atau informasi-informasi tambahan, serta melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu.
2. Semua Kontrak Berjangka dan prosedur kliring serta penyelesaian atas Kontrak Berjangka dimaksud harus berdasarkan Peraturan Lembaga Kliring, Surat Keputusan, Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, dan peraturan hukum lain yang berlaku.
410. PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING 1. Anggota Kliring wajib melaporkan kepada Lembaga Kliring dalam hal: a. apabila Anggota Kliring kategori Pialang Berjangka, akan: i. mengalihkan 20 (dua puluh) persen/lebih saham yang diterbitkan milik Anggota Kliring; ii. menerbitkan saham baru yang mengakibatkan salah satu/lebih pemegang saham menguasai lebih dari 20 (dua puluh) persen/lebih saham yang diterbitkan; dan iii. menunjuk pengurus dan pergantian Auditor. b. apabila terjadi perubahan struktur organisasi, termasuk namun tidak terbatas, jika terjadi penggabungan (Merger) atau peleburan (Amalgamation) badan usaha, serta perubahan perubahan lain yang mengakibatkan adanya perubahan kendali; dan c. apabila terjadi perubahan kendali dalam semua aspek hukum dan manfaat.
11
2. Persetujuan perubahan oleh Lembaga Kliring akan berlaku untuk jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan tersebut diberikan, kecuali Lembaga Kliring menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan. 3. Apabila perubahan dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan tindakan pendisiplinan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kliring, yaitu antara lain berupa tindakan pembekuan (suspension) atau pencabutan keanggotaan Lembaga Kliring. 4. Lembaga Kliring akan memberikan persetujuan tertulis setelah Bappebti menyetujui adanya perubahan yang terjadi pada angka 1 huruf a poin iii, dan angka 1 huruf b dan c.
411. KEWENANGAN LEMBAGA KLIRING 1. Lembaga Kliring berwenang untuk setiap saat meminta Anggota Kliring untuk menyerahkan laporan informasi detail yang berkaitan dengan Kontrak Berjangka yang ditransaksikan oleh Anggota Kliring dimaksud, dalam format laporan dan menurut tatacara yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. 2. Tanpa mengesampingkan ketentuan umum tersebut di atas, informasi-informasi yang harus disediakan oleh Anggota Kliring, mencakup antara lain mengenai: a. Kontrak Berjangka yang ditransaksikan oleh Anggota Kliring dengan Anggota Kliring lainnya yang bertindak untuk Rekening Atas Nama Sendiri (Proprietary Account); b. Kontrak Berjangka yang dikliringkan oleh Anggota Kliring untuk kepentingan Nasabahnya; c. Posisi Terbuka dari Anggota Kliring dan Nasabahnya; dan d. Komoditi yang dikuasai oleh Anggota Kliring pada Rekening Atas Nama Sendiri (Proprietary Account) atau atas nama Nasabahnya. 3. Untuk tujuan verifikasi dan pengecekan kebenaran atas laporan yang diserahkan oleh Anggota Kliring, Lembaga Kliring berwenang untuk meminta Anggota Kliring membuat catatan pembukuan dan/atau meminta Anggota Kliring melakukan penjelasan atau klarifikasi. 4. Kegagalan atau kelalaian Anggota Kliring untuk menyerahkan laporan atau membuat buku catatan untuk kepentingan klarifikasi akan dikenakan tindakan mendisiplinkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kliring.
12
412. LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN TAHUNAN DAN AUDIT 1. Anggota Kliring mencatat, memelihara dan menyimpan seluruh dokumen laporan keuangan dan audit yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan dengan Lembaga Kliring dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun. 2. Anggota Kliring menyampaikan Laporan Tahunan kepada Lembaga Kliring. 3. Anggota Kliring menyampaikan seluruh dokumen laporan keuangan dan audit yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan dengan Lembaga Kliring untuk kepentingan pemeriksaan.
413. AUDIT A. Laporan Audit 1. Dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak berakhirnya tahun buku, Anggota Kliring wajib menyerahkan kepada Lembaga Kliring laporan keuangan yang di telah audit sampai dengan hari terakhir tahun buku yang dimaksud, berikut laporan audit yang dibuat sesuai dengan Pasal 413 A angka 2 huruf b. Namun demikian Anggota Kliring dapat meminta perpanjangan waktu penyerahan laporan, dan Lembaga Kliring dapat (tanpa kewajiban) menyetujui perpanjangan waktu dimaksud dengan memberikan persyaratan yang dianggap sesuai. 2. Laporan Auditor akan memuat pernyataan dan opini: a. Anggota Kliring telah memenuhi kewajiban minimum modal dan persyaratan keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kliring, dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka; b. buku dan catatan mengenai rekening yang dibuat telah sesuai dengan yang lazim dipraktekkan di industri (Perdagangan Berjangka) dan dipelihara serta disimpan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka; c. Auditor telah memperoleh semua informasi yang diperlukan berikut penjelasannya sehingga kegiatan auditing dapat dilakukan secara layak, dan memungkinkan Auditor menerbitkan sertifikat; dan d. posisi keuangan dari Anggota Kliring sedemikian rupa sehingga memungkinkan Anggota Kliring menjalankan kegiatan usahanya dengan basis keuangan yang kuat (stabil), dengan mempertimbangkan jenis dan volume transaksi yang terjadi pada tahun sebelumnya yang ditunjukkan di rekening dan laporan keuangan. 13
B. Hasil Temuan Laporan Audit Anggota Kliring harus memastikan bahwa Auditornya melaporkan kepada Lembaga Kliring, mengenai: a. setiap adanya catatan atau laporan hasil audit atas setiap masalah yang secara material akan berdampak merugikan atau membahayakan posisi keuangan dari Anggota Kliring; b. adanya komentar dari Auditor, yang mana opini Auditor merupakan atau akan menimbulkan pelanggaran terhadap Peraturan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka yang berlaku, atau merupakan penipuan atau tindakan tidak jujur; dan c. adanya ketidak-laziman yang telah atau mungkin akan berdampak secara nyata terhadap Rekening Nasabah, termasuk ketidak-laziman yang akan menimbulkan dampak atau membahayakan keuangan dan harta milik Nasabah dari Anggota Kliring. C. Inspeksi Dan Investigasi Atas Hasil Temuan Laporan Audit Lembaga Kliring atau Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan inspeksi dan investigasi atas hasil temuan audit, dan berhak untuk mengambil salinan rekening, pembukuan, kontrak-kontrak dan setiap catatan dan dokumen milik Anggota Kliring dalam rangka memenuhi tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka. D. Biaya Audit Lembaga Kliring berhak untuk meminta Anggota Kliring untuk membayar atau mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Kliring atas semua biaya inspeksi, investigasi atas hasil temuan audit.
414. LARANGAN ANGGOTA KLIRING 1. Terlibat pada kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan atau menimbulkan: a. pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, peraturan hukum yang berlaku atau Peraturan Lembaga Kliring, Surat Keputusan atau Surat Pemberitahuan/Surat Edaran, yang dilakukan oleh Pihak manapun; b. kesalahan atau kegagalan dalam memenuhi kesepakatan yang dibuat dengan Lembaga Kliring atau Anggota Kliring yang lain; dan c. terjadinya transaksi yang dilarang atau seolah-olah telah terjadi suatu transaksi dengan Pihak lain (pre-arranged). 14
2. Melakukan transaksi (menutup kesepakatan) untuk dan atas nama Nasabah selain daripada apa yang sudah diinstruksikan oleh Nasabah dan diterima oleh Anggota Kliring. 3. Melakukan kecurangan, penipuan, atau tindakan yang mengelabui, atau mencoba untuk berbuat curang, menipu atau mengelabui Pihak manapun dalam bentuk dan cara apapun. 4. Terlibat dalam kegiatan yang diperkirakan akan mengurangi integritas dan kepentingan dari Lembaga Kliring, Anggota Kliring atau Nasabahnya. 5. Terlibat dalam kegiatan ataupun perbuatan yang berakibat pada atau menimbulkan manipulasi pasar, dan melakukan kegiatan perdagangan yang dapat mengganggu kondisi pasar yang wajar, teratur dan transparan. 6. Membuat dokumen atau informasi palsu, menyesatkan atau tidak akurat untuk diserahkan kepada Lembaga Kliring. 7. Menyebarkan keterangan palsu, tidak akurat ataupun menyesatkan mengenai Lembaga Kliring, Bursa Berjangka, Kontrak Berjangka, atau transaksi yang terjadi. 8. Melaksanakan transaksi, penyelesaian transaksi atau menerima dana Nasabah, setelah Anggota Kliring yang bersangkutan telah dinyatakan pailit atau tidak mampu untuk membayar kewajiban hutang. 9. Mengambil manfaat atas situasi yang timbul dari adanya kerusakan, kegagalan atau kesalahan dari sistem yang dikelola/dioperasikan oleh Lembaga Kliring. 10. Berniat atau secara sengaja melakukan wanprestasi atas setiap kewajiban yang disepakati, atau tanpa alasan yang wajar menyangkal Kontrak Berjangka yang telah dibuat sebagai kesepakatan dengan Lembaga Kliring. 11. Mengungkapkan informasi mengenai Posisi Terbuka dari Nasabah, transaksi yang terjadi atau instruksi-instruksi yang diterimanya, kepada Nasabah yang lain atau Anggota Kliring lainnya. 12. Menjalankan amanat Nasabah tanpa adanya perjanjian dengan Nasabah yang bersangkutan sebelumnya.
15
415. KLIRING DAN PENYELESAIAN ATAS ANGGOTA KLIRING 1. Dalam rangka pelaksanaan kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka bagi Anggota Kliring, sebelum dilaksanakannya kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah, Anggota Kliring wajib: a. membuat dan menandatangani Perjanjian Nasabah, yang berisikan kondisi-kondisi dan persyaratan minimum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; b. menyediakan untuk kepentingan Nasabah, Pemberitahuan Adanya Resiko (Risk Disclosure Statement) dalam format yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, dan selanjutnya menerima pernyataan tertulis dari Nasabah bahwa yang bersangkutan telah membaca dan memahami seluruh resiko yang disebutkan dalam Pemberitahuan Adanya Resiko (Risk Disclosure Statement) dimaksud; c. mematuhi semua prinsip-prinsip pengkajian dan penilaian Nasabah (customer due diligence) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka atau Bappebti; d. memberitahukan ke Nasabah mengenai semua batasan tanggung jawab dari Lembaga Kliring yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kliring dan lain-lain; e. menyediakan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang lebih jauh, sebagaimana yang ditetapkan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu, untuk memastikan kepatuhan Anggota Kliring terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, Peraturan Lembaga Kliring, Surat Keputusan, Surat Pemberitahuan/Surat Edaran, dan peraturan hukum lain yang berlaku; f. menyimpan seluruh rekaman catatan, informasi, dokumen yang terkait dengan Peraturan Lembaga Kliring untuk jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) tahun; dan g. menyediakan untuk Nasabahnya semua informasi, petunjuk dan pelatihan menurut tatacara yang diatur oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu. 2. Anggota Kliring dilarang mengungkapkan order atau instruksi Pihak lain, kecuali: a. pada saat memasukkan instruksi tersebut ke sistem dari Lembaga Kliring; b. kepada karyawan Lembaga Kliring yang diberi kewenangan untuk menerima informasi tersebut; atau c. kepada Bappebti atau badan berwenang yang mengawasi kegiatan Anggota Kliring.
416. DANA NASABAH 1. Setiap Anggota Kliring wajib memisahkan dana dan/atau surat berharga Nasabahnya dari dana dan kekayaan Anggota Kliring.
16
2. Setiap Anggota Kliring wajib menempatkan dana milik Nasabah di Rekening Terpisah (Segregated Account) atas nama Anggota Kliring yang khusus dibuka untuk kepentingan transaksi Perdagangan Berjangka. 3. Setiap Anggota Kliring wajib membukukan secara terpisah rekening yang menampung dana dari setiap Nasabahnya. 4. Setiap Anggota Kliring wajib mematuhi ketentuan mengenai perhitungan dan/atau penilaian atas dana dan/atau surat berharga yang ditempatkan dalam Rekening Terpisah (Segregated Account) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring. 5. Anggota Kliring dilarang menggunakan dana atau kekayaan Nasabah untuk membayar kewajiban-kewajiban Anggota Kliring dimaksud terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Rekening Atas Nama Sendiri (Proprietary Account). 6. Dana Nasabah dari Pialang non Anggota Kliring harus disetor ke Rekening Terpisah (Segregated Account) milik Pialang Berjangka Anggota Kliring. Selanjutnya disetor ke Lembaga Kliring. 7. Dana dan/atau surat berharga Nasabah dipergunakan oleh Anggota Kliring hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan transaksi Nasabah di Bursa Berjangka.
417. PENGALIHAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING 1. Anggota Kliring berhak mengalihkan keanggotaaannya (“Transferor”) kepada calon Anggota Kliring yang memenuhi persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring (“Transferee”). 2. Anggota Kliring wajib memberitahu Lembaga Kliring mengenai niat yang bersangkutan untuk mengalihkan keanggotaannya. 3. Lembaga Kliring dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengalihan keanggotaan dimaksud. 4. Lembaga Kliring berwenang melarang Anggota Kliring untuk melakukan pengalihan keanggotaan Lembaga Kliring selama periode waktu tertentu sesuai yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring (“Non-Transfer Period”). 5. Masa Non-Transfer Period berlangsung selama 1 (satu) tahun atau selama jangka waktu lain, tanggal mana yang paling akhir, yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring yang terhitung mulai: 17
a. Tanggal diperolehnya ijin usaha; b. Tanggal persetujuan keanggotaan Bursa dan/atau Lembaga Kliring; atau c. Tanggal dimulainya proses kliring untuk Anggota Kliring; 6. Pengalihan keanggotaan Lembaga Kliring hanya dapat dilaksanakan apabila terpenuhi hal-hal berikut ini: a. Non-Transfer Period telah kadaluarsa; b. Transferor telah memenuhi seluruh kewajiban keuangannya kepada Lembaga Kliring dan Bursa Berjangka; c. Transferor wajib menutup semua Posisi Terbuka sesuai amanat Nasabahnya atau mengalihkan semua Posisi Terbuka kepada Anggota Kliring yang lain dengan persetujuan dari Nasabahnya; d. Transferor wajib mengembalikan saldo Margin milik Nasabahnya; e. Transferor wajib mematuhi semua persyaratan pengalihan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu; f. Transferee wajib memenuhi segala biaya pengalihan dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu; g. Transferee membuat surat pernyataan bahwa segala kewajiban yang timbul setelah tanggal pengalihan akan menjadi tanggung jawab Transferee; dan h. Transferee telah memenuhi persyaratan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) dari Bappebti yang ditunjukan melalui Sertifikat Izin Usaha Berjangka (SIUB). 7. Lembaga Kliring berhak untuk menolak permohonan pengalihan keanggotaan Lembaga Kliring dan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk mengungkapkan alasan penolakan atas permohonan pengalihan. Keputusan Lembaga Kliring bersifat final dan mengikat. 8. Transferee, secara resmi diberikan hak keanggotaan Lembaga Kliring dan diterima sebagai Anggota Kliring apabila telah terpenuhi hal-hal berikut ini: a. Lembaga Kliring telah menyelesaikan proses penerimaan anggota dan memberikan pemberitahuan secara tertulis perihal persetujuan dimaksud; b. Lembaga Kliring menerima salinan perjanjian pengalihan antara kedua belah Pihak; c. Transferor telah mematuhi ketentuan angka 1, 2, dan 3 di atas; d. Transferee telah melunasi segala biaya-biaya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu; dan e. Transferee mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
18
418. PENGUNDURAN DIRI DARI KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING 1. Anggota Kliring dapat mengajukan surat pengunduran diri yang disertai alasan kepada Lembaga Kliring, minimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya tersebut, kecuali Lembaga Kliring menetapkan periode waktu yang berbeda. 2. Dalam hal angka 1 di atas, Anggota Kliring yang telah mengajukan pengunduran diri tidak diperkenankan untuk membuka posisi baru atas nama Anggota Kliring dimaksud. 3. Pengunduran diri dilakukan setelah Anggota Kliring yang bermaksud mengundurkan diri telah memenuhi semua kewajibannya namun tidak terbatas kepada Nasabahnya dan Lembaga Kliring. 4. Lembaga Kliring berwenang menolak permohonan pengunduran diri dari Anggota Kliring, atau mengubah periode waktu pemberitahuan pengunduran diri, dengan pertimbangan: a. menjaga integritas keuangan, reputasi atau kepentingan dari Lembaga Kliring; b. melindungi kepentingan Nasabah; atau c. menjaga kesinambungan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efektif, dan efisien. 5. Lembaga Kliring dapat membebankan persyaratan-persyaratan atau batasan–batasan yang dianggap perlu kepada Anggota Kliring, baik sebelum maupun sesudah pengunduran diri tersebut berlaku efektif. 6. Tanpa mengesampingkan pengaturan pada angka 3 di atas, pengunduran diri akan efektif apabila: a. periode yang telah ditetapkan Lembaga Kliring telah lewat waktu; b. Anggota Kliring telah memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada Lembaga Kliring dan/atau Bursa Berjangka; c. Anggota Kliring yang mengundurkan diri adalah Anggota Pialang Berjangka, Anggota Kliring tersebut harus telah menutup semua Posisi Terbuka yang dimilikinya atas nama Nasabahnya sesuai dengan instruksi dari Nasabah, atau telah mengalihkan seluruh Posisi Terbukanya kepada Anggota Kliring yang lain, atas persetujuan Nasabahnya; d. seluruh dana Nasabah, Dana Jaminan Kliring (Security Deposit), Komoditi atau aset-aset telah dikembalikan ke Nasabah; dan e. Anggota Kliring telah memenuhi semua persyaratan dan kondisi yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
19
419. PEMBEKUAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING 1. Lembaga Kliring setelah mendapat rekomendasi dari Komite Kliring, berwenang untuk membekukan sebagian atau seluruh hak Anggota Kliring jika terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut: a. terjadi kejadian pelanggaran yang dinyatakan secara tegas oleh Lembaga Kliring (Declared Default); b. adanya pelanggaran oleh Anggota Kliring atau setiap pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, atau Nasabahnya terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring; c. kegagalan untuk memenuhi persyaratan permodalan dan keuangan minimum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring; d. gagal memenuhi kewajiban keuangan lain yang sudah jatuh tempo ke Lembaga Kliring; e. tidak mampu memberikan solusi penyelesaian berkaitan dengan pengaduan Nasabahnya, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; f. Anggota Kliring, atau setiap pengurus, Wakil Pialang Berjangka, karyawan, atau Nasabahnya diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring; g. tidak memenuhi keputusan arbitrase yang ditetapkan oleh BAKTI, putusan atau perintah pengadilan di Indonesia atau yurisdiksi lainnya yang relevan dan berwenang; h. Anggota Kliring ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan; atau i. Anggota Kliring sedang dalam proses pendisiplinan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Lembaga Kliring. 2. Pembekuan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikenakan oleh Dewan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Kliring sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Bab 8 Peraturan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring juga memiliki hak untuk membekukan dengan atau tanpa pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya hak keanggotaan Lembaga Kliring sampai dengan periode 3 (tiga) bulan jika terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam huruf c dan f di atas. 3. Tunduk pada ketentuan angka 1 di atas pembekuan dapat dilakukan secepatnya, atau pada tanggal dan dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. 4. Pembekuan dapat dicabut pada akhir periode yang telah ditetapkan, setelah mendapat rekomendasi dari Komite Kliring. Dewan Direksi menilai bahwa pelanggaran telah diperbaiki oleh Anggota Kliring. Apabila pelanggaran belum diperbaiki, pembekuan dapat diperpanjang, atau berdasarkan kewenangan penuh Lembaga Kliring, keanggotaan Lembaga Kliring dapat dicabut.
20
420. PENCABUTAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING 1. Lembaga Kliring setelah menerima rekomendasi dari Komite Kliring, berwenang untuk mencabut keanggotaan Lembaga Kliring jika terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut; a. semua keadaan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 420 angka 1 di atas tidak terpenuhi; b. Anggota Kliring telah dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar seluruh hutanghutangnya yang telah jatuh tempo, atau adanya gugatan permohonan, atau perintah untuk dilakukan disolusi, kepailitan, insolvency atau keadaan-keadaan lain sejenis, yang diajukan di yurisdiksi pengadilan manapun; c. adanya pengalihan atau kompensasi hutang yang dibuat oleh Anggota Kliring untuk kepentingan para kreditornya; dan d. adanya pembatalan atau pelepasan izin usaha di bidang Perdagangan Berjangka yang dimiliki oleh Anggota Kliring. 2. Pencabutan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikenakan oleh Dewan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Kliring sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Bab 8 Peraturan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring juga memiliki hak untuk mencabut dengan atau tanpa pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya hak keanggotaan Lembaga Kliring sampai dengan periode 3 (tiga) bulan jika terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam huruf b sampai d di atas. 3. Lembaga Kliring berwenang untuk menetapkan tindakan pencabutan keanggotaan Lembaga Kliring untuk berlaku segera, atau berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan kemudian dan melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan pencabutan dimaksud.
421. KONSEKUENSI PENGUNDURAN DIRI, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING 1. Anggota Kliring yang telah mengundurkan diri, atau dibekukan, atau dicabut keanggotaannya bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring atas semua kewajibannya yang masih tertunda dan yang timbul selama masa efektif keanggotaannya sampai dengan berakhirnya keanggotaan Lembaga Kliring karena alasan pengunduran diri, dibekukan, atau dicabut keanggotaannya. 2. Anggota Kliring yang mengundurkan diri atau dicabut keanggotaannya wajib bersikap kooperatif dan membantu Lembaga Kliring dalam semua hal yang timbul akibat dari pengunduran diri, pembekuan, atau pencabutan keanggotaan Lembaga Kliring, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan Posisi Terbuka miliknya ke anggota lain atau melikuidasi Posisi Terbukanya serta wajib menuntaskan semua Kontrak Berjangka yang belum terselesaikan.
21
3. Anggota Kliring yang mengundurkan diri, dibekukan, atau dicabut keanggotaannya wajib menyelesaikan semua Kontrak Berjangka. 4. Lembaga Kliring mengumumkan pengunduran diri, pembekuan, dan pencabutan keanggotaan Lembaga Kliring dari Anggota Kliring dan memberitahu Bappebti, anggota lainnya dan masyarakat. Untuk kepentingan ini, Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari pengumuman tersebut. 5. Lembaga Kliring wajib segera memberitahukan ke Bursa Berjangka mengenai pengunduran diri, pembekuan dan pencabutan keanggotaan Lembaga Kliring dari Anggota Kliring. 6. Anggota Kliring yang telah mengundurkan diri, dibekukan atau dicabut keanggotaannya tidak berhak untuk menuntut pengembalian biaya keanggotaan atau iuran tahunan yang telah dibayarkan ke Lembaga Kliring kecuali Dana Jaminan Kliring (Security Deposit) yang ditempatkan di Lembaga Kliring setelah dipotong kewajiban keuangan yang masih terhutang.
422. DAFTAR ANGGOTA KLIRING Lembaga Kliring wajib menyimpan dan memelihara daftar seluruh Anggota Kliring yang setiap saat dapat diakses oleh umum, baik melalui website atau media lainnya.
423. PEMBERITAHUAN KE ANGGOTA KLIRING 1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Lembaga Kliring, setiap pemberitahuan ke Anggota Kliring disampaikan melalui surat atau faksimile atau perangkat elektronik lain (sebagaimana yang dianggap layak oleh Lembaga Kliring) dan: a. apabila dikirim melalui surat pos tercatat atau secara langsung, ditujukan ke alamat terakhir yang tercatat di Lembaga Kliring; atau b. apabila melalui faksimile, ditujukan ke nomor faksimile Anggota Kliring yang tercatat di Lembaga. 2. Pemberitahuan kepada Anggota Kliring dianggap sudah dilaksanakan secara penuh, jika dikirim secara: a. langsung adalah pada tanggal pengiriman diterima berdasarkan tanda terima surat; b. faksimile adalah berdasarkan bukti pengiriman dari mesin faksimile; atau c. pos tercatat adalah dua hari (untuk lokal) dan tujuh hari (untuk luar negeri) setelah tanggal pengiriman. 22
424. SANKSI KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING 1. Tanpa mengesampingkan semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kliring, apabila Anggota Kliring gagal atau lalai untuk membayar semua kewajiban keuangan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring dapat, selain membebankan biaya bunga, menjatuhkan tindakan-tindakan tertentu, antara lain namun tidak terbatas pada, pemberian tindakan pendisiplinan kepada Anggota Kliring, membekukan (suspend) atau mencabut keanggotaan Lembaga Kliring dan/atau mengumumkan Anggota Kliring yang bersangkutan sebagai Pihak yang Wanprestasi. 2. Lembaga Kliring berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dan Peraturan Lembaga Kliring yang dilakukan oleh Anggota Kliring, berupa peringatan tertulis yang berisikan teguran dan disertai perintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan Anggota Kliring dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender. 3. Lembaga Kliring dapat membekukan (suspend), mencabut keanggotaan Lembaga Kliring, ataupun melakukan tindakan pendisiplinan terhadap Anggota Kliring, yang terbukti membuat pernyataan yang tidak benar, keterangan palsu, atau tidak menyampaikan fakta yang seharusnya disampaikan pada saat pengajuan permohonan keanggotaan Lembaga Kliring. Konsekuensi atas tindakan Lembaga Kliring dimaksud, maka jumlah dana yang sudah dibayarkan kepada Lembaga Kliring tidak dapat dikembalikan.
23
