Daftar Isi... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan Umum Pasal 2 Nama Perkumpulan... 1 BAB II KEANGGOTAAN... 1

DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi ................................................................................................................... BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

KETENTUAN UMUM ..........................................................................

1

Pasal 1 Penjelasan Umum ......................................................................

1

Pasal 2 Nama Perkumpulan ...................................................................

1

KEANGGOTAAN.. .................................................................................

1

Pasal 3 Persyaratan Keanggotaan dan Peran Kerja .................................

1

Pasal 4 Hak, Kewajiban dan Pengakhiran Status Keanggotaan .............

3

Pasal 5 Prosedur Pengangkatan Anggota ................................................

4

ORGAN PANDI ...................................................................................

5

Pasal 6 .....................................................................................................

5

TATA LAKSANA DAN PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA ....

5

Pasal 7 Tata Laksana Rapat Umum Anggota .........................................

6

Pasal 8 Peserta Rapat Umum Anggota ..................................................

6

KEPENGURUSAN ...............................................................................

6

Pasal 9 Dewan Eksekutif ........................................................................

6

Pasal 10 Syarat Menjadi Anggota Dewan Eksekutif .............................

7

Pasal 11 Hak dan Kewajiban Dewan Eksekutif .....................................

7

Pasal 12 Dasar Pemberhentian Anggota Dewan Eksekutif ...................

8

Pasal 13 Dewan Direktur .......................................................................

8

Pasal 14 Syarat Menjadi Anggota Dewan Direktur ...............................

9

Pasal 15 Dasar Pemberhentian Anggota Dewan Direktur .....................

9

Pasal 16 Mekanisme Pemberhentian Dewan Direktur ...........................

9

Pasal 17 Tata Kerja Dewan Direktur dan Dewan Eksekutif ..................

10

____________________________ File Final Review Pendiri PANDI 15-04- 2015 Meeting Room PANDI – Oleos 6th Floor

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN DEWAN DIREKTUR .............................

11

Pasal 18 Rekrutmen dan Pemilihan Direktur Utama .............................

11

Pasal 19 Rekrutmen dan Pemilihan Anggota Dewan Direktur ..............

11

SYARAT SAH RAPAT .........................................................................

12

Pasal 20 ..................................................................................................

12

BAB VIII KOMUNIKASI PANDI .........................................................................

12

Pasal 21 Sarana Komunikasi ..................................................................

12

Pasal 22 Alamat PANDI .......................................................................

12

Pasal 23 Kontak Informasi Utama .........................................................

12

KERJASAMA PANDI ...........................................................................

13

BAB VII

BAB IX

Pasal 24 Kerjasama Pengembangan Pengelolaan Nama ……………...

BAB X

BAB XI

Domain Internet Indonesia ....................................................................

13

Pasal 25 Kerjasama Umum ....................................................................

14

PENGELOLAAN KEUANGAN ............................................................

14

Pasal 26 Tata Cara Pengelolaan Keuangan ............................................

14

Pasal 27 Laporan Keuangan ...................................................................

14

PENUTUP ...............................................................................................

14

Pasal 28 Perubahan Anggaran Rumah Tangga ......................................

14

Pasal 29 Aturan Peralihan .......................................................................

15


BAB I KETENTUAN UMUM Bahwa Anggaran Rumah Tangga ini merupakan Aturan pelaksanaan Anggaran Dasar Perkumpulan selanjutnya disebut “AD” yang mengatur aspek operasional, keuangan, dan tata kelola dalam rangka memberikan pelayanan guna meningkatkan kinerja Perkumpulan.

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(1) (2)

Pasal 1 Penjelasan Umum Anggaran Rumah Tangga Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang selanjutnya disebut “ART” merupakan satu kesatuan yang melengkapi ketentuan sebagaimana diatur dalam AD. Penjabaran atas ketentuan-ketentuan yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam AD maupun ART akan diatur dalam peraturan pelaksanaan yang ditetapkan melalui Ketetapan Perkumpulan. Ketetapan yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Ketua Perkumpulan. Penggunaan kata “Anggaran” menurut AD dan ART PANDI, selain bermakna sebagai aturan, digunakan juga dalam konteks bujet. Apabila terdapat pertentangan ketentuan dalam ART dan ketentuan dalam AD maka ketentuan AD yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.

Pasal 2 Nama Perkumpulan Nama organisasi yang telah dibentuk sebagaimana termaktub dalam Bab I Pasal 1 AD adalah PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA, selanjutnya disebut PANDI. Bentuk, format, grafis, tulisan PANDI merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkekuatan hukum serta dapat digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEANGGOTAAN Aturan pelaksanaan tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 8 AD. Pasal 3 Persyaratan Keanggotaan dan Peran Kerja (1) Setiap anggota PANDI harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; ____________________________ File Final Review Pendiri PANDI 15-04- 2015 Meeting Room PANDI – Oleos 6th Floor

2. 3. 4. 5.

(2)

(3)

(4)

(5)

Memahami visi, misi dan sejarah PANDI; Berpartisipasi dan berdedikasi aktif terhadap pengembangan PANDI; Wajib mengisi dan menandatangani Pakta Integritas. Mempunyai pengalaman di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan maksud dan tujuan PANDI; 6. Memahami fungsi, tujuan dan kegiatan PANDI sebagaimana tercantum dan diatur di dalam AD dan ART PANDI. 7. Tercatat sebagai pengguna atau mewakili pengguna Nama Domain yang dikelola oleh PANDI. 8. Mempunyai kompetensi dalam pengembangan sistem pengelolaan Nama Domain Indonesia dan pengembangan kebijakan nama domain Indonesia; 9. Beritikad baik dalam pengembangan PANDI; Tidak tersangkut masalah hukum yang berkekuatan hukum tetap, atau telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga penegak hukum sejenis yang tidak memiliki mekanisme SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), atau pernah menjadi narapidana. Untuk ditetapkan sebagai Anggota Representasi, yang bersangkutan harus bertindak untuk dan atas nama instansi dan/atau lembaga yang diwakilinya (ex-officio), dan memenuhi persyaratan khusus menurut ART ini. Persyaratan Khusus untuk anggota Representasi yang mewakili Pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai Peran Kerja (Job Roles): a. Menjalankan misi Pemerintah; b. Menyusun regulasi yang selaras dengan tata kelola Internet global; c. Melakukan koordinasi dan harmonisasi antarinstansi dan kuasi Pemerintah termasuk Lembaga Negara; d. Mendukung riset dan pertumbuhan Nama Domain Internet; e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Nama Domain antarinstansi dan kuasi Pemerintah termasuk lembaga Negara; 2. Penanggungjawab (Person in Charge): Kementerian / lembaga yang ditetapkan untuk membidangi Nama Domain Internet sebagai koordinator terhadap kementerian lainnya. 3. Syarat dan Ketentuan: 1. Masih aktif sebagai aparatur Pemerintah/Negara yang bersangkutan; 2. Minimal pejabat Eselon III atau sederajat, dan; 3. Memahami regulasi, konsep dasar teknis yang terkait dengan Nama Domain; Persyaratan Khusus untuk Anggota Representasi yang mewakili Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan yang setara adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai Peran Kerja (Job Roles):


a. Berperan sebagai akademisi dan masyarakat madani (civil society) bidang tata kelola dan teknologi; b. Melakukan inisiatif pusat unggulan (centre of excellence) melalui riset dan pengembangan Internet. 2. Penanggungjawab (Person in Charge): Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan/atau memiliki Unit Riset. 3. Syarat dan Ketentuan: a. Masih aktif bekerja sebagai peneliti atau pengajar di Perguruan Tinggi yang diwakilinya; b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang teknologi Internet, dan; c. Memahami regulasi, konsep dasar teknis yang terkait dengan Nama Domain; (6) Persyaratan Khusus untuk anggota Representasi yang mewakili Penyelenggara Jasa Internet adalah sebagai berikut: 1. Mempunyai Peran Kerja (Job Roles): a. Mewakili aspirasi dan kepentingan industri Internet serta ekosistemnya; b. Menunjang pertumbuhan bisnis Internet di Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan nasional; 2. Penanggungjawab (Person in Charge): Organisasi National Internet Registry (NIR) atau Organisasi yang ditetapkan untuk mengkoordinir Penyelenggara Jasa Internet antara lain, meliputi: penyelenggara jasa ISP, Registrar, Hosting, Data Centre, Application / Content Developer, atau Network Provider. 3. Syarat dan Ketentuan: Minimal anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang penyelenggaraan jasa Internet. Pasal 4 Hak, Kewajiban, dan Pengakhiran Status Anggota (1) Setiap anggota PANDI mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1. Memilih dan dipilih sebagai pejabat PANDI. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PANDI. 3. Menggunakan hak suara dalam Rapat Perkumpulan. 4. Memperoleh informasi dari PANDI mengenai penggunaan Nama Domain yang dikelola oleh PANDI. (2) Kewajiban setiap anggota PANDI sebagai berikut: 1. Menjunjung tinggi nama baik PANDI, memahami, mentaati dan tunduk pada AD/ART dan Ketetapan PANDI. 2. Menyumbangkan tenaga dan pikiran (keahlian) sesuai dengan kemampuan. 3. Menjalin hubungan baik dengan sesama anggota PANDI. ____________________________ File Final Review Pendiri PANDI 15-04- 2015 Meeting Room PANDI – Oleos 6th Floor

4. Tunduk pada etika dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh PANDI. (3) Anggota Representasi dapat diberhentikan oleh RUA atas usulan Dewan Eksekutif dengan alasan sebagai berikut: 1. Anggota PANDI yang bersangkutan dinilai lalai menjalankan kewajibannya sebagai anggota; 2. Anggota PANDI yang bersangkutan membocorkan dan/atau membuka hal-hal yang menjadi rahasia PANDI; 3. Anggota PANDI yang bersangkutan melanggar AD/ART; 4. Anggota PANDI yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PANDI dan/atau menghambat PANDI untuk melaksanakan kegiatankegiatannya dalam mencapai tujuan PANDI. (4) Status keanggotaan PANDI berakhir karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 8 ayat (5) AD. (5) Pengakhiran keanggotaan karena alasan apapun, dilaksanakan dengan penerbitan surat Ketetapan pemberhentian keanggotaan yang dikeluarkan oleh Ketua PANDI setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Anggota (RUA).

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

Pasal 5 Prosedur Pengangkatan Anggota Dalam memenuhi jumlah anggota PANDI menjadi maksimal 30 (tigapuluh) orang, maka setiap penambahan anggota harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) AD. Usulan penambahan calon anggota dapat dilakukan oleh: 1. masing-masing Anggota Pendiri dan anggota Representasi; 2. instansi dan/atau lembaga representasi; 3. perorangan yang mewakili instansi/lembaga representasi. Pemilihan dan penetapan anggota dilakukan dengan cara: 1. Dewan Eksekutif melakukan seleksi awal; 2. Hasil seleksi awal calon anggota diserahkan kepada Panitia Penyelenggara RUA untuk diputuskan dan ditetapkan dalam RUA; Dewan Eksekutif bertanggungjawab untuk memberikan orientasi mengenai organisasi dan kegiatan PANDI kepada anggota terpilih. Hasil keputusan RUA mengenai pengangkatan anggota dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat secara notariil.


(1) (2) (3) (4)

BAB III ORGAN PANDI Pasal 6 Organ PANDI adalah sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 9 AD PANDI. Dalam melaksanakan kegiatannya, PANDI tunduk pada hirarki peraturan perundangundangan sesuai dengan Bab II Pasal 5 ayat (1) AD. Peraturan dan/atau Keputusan yang tingkatannya lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi. Dalam hal terdapat peraturan dan/atau Keputusan yang lebih rendah bertentangan dengan Peraturan/Keputusan yang lebih tinggi maka peraturan dan/atau Keputusan yang lebih rendah tersebut batal demi hukum. BAB IV TATA LAKSANA DAN PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA Pasal 7 Tata Laksana Rapat Umum Anggota (RUA)

(1) Dewan Eksekutif menerbitkan surat keputusan untuk membentuk Panitia Penyelenggara RUA yang terdiri dari: 1. Panitia Pengarah (Steering Committee) 2. Panitia Pelaksana (Organizing Committee) (2) Materi dan segala sesuatu yang diperlukan berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Anggota (RUA), dikerjakan dan disiapkan oleh Panitia Penyelenggara, serta didistribusikan kepada Anggota sebelum dan/atau pada saat Rapat Umum Anggota diselenggarakan. (3) Pelaksanaan RUA dijalankan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee). Kepanitiaan menyiapkan dan mendistribusikan: 1. Materi pokok yang perlu disiapkan meliputi tema, agenda, tata tertib, informasi kuorum Rapat, daftar hadir, draft keputusan RUA dan bahan-bahan lain yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini; 2. Menyiapkan formulir kesediaan untuk menjadi calon Dewan Eksekutif; 3. Menyiapkan formulir kesediaan untuk menjadi calon Anggota Representasi; 4. Undangan RUA ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Ketua Dewan Eksekutif/Ketua PANDI yang harus disampaikan paling lambat 14 hari (empatbelas) hari sebelum RUA dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Anggota diadakan. Undangan dimaksud berisi antara lain waktu, tempat, dan agenda; 5. Dalam hal RUA akan menetapkan anggota baru atau menetapkan perubahan keanggotaan lainnya maka Panitia Penyelenggara harus menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan mekanisme penerimaan dan pengakhiran keanggotaan. 6. Untuk keperluan butir 5 ayat ini, Dewan Eksekutif dan/atau Dewan Direktur harus menyerahkan dokumen-dokumen terkait kepada Panitia Penyelenggara. ____________________________ File Final Review Pendiri PANDI 15-04- 2015 Meeting Room PANDI – Oleos 6th Floor

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(1) (2)

(3)

(4)

7. Menyiapkan pendokumentasian seluruh hasil RUA; Panitia Pengarah menyusun agenda dan tata tertib RUA untuk disahkan oleh RUA. Panitia Pelaksana menyelenggarakan RUA. Pelaksanaan RUA dipimpin sementara oleh ketua Panitia Pengarah, selanjutnya diadakan pemilihan pimpinan Rapat yang dipilih dari anggota yang tidak menjabat sebagai Dewan Ekseutif maupun Dewan Direktur. Pimpinan Rapat terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan RUA Kepanitiaan wajib menyelesaikan laporan hasil RUA. Kepanitiaan berakhir dengan sendirinya setelah laporan hasil RUA diterima oleh Dewan Eksekutif. Pasal 8 Peserta Rapat Umum Anggota Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) adalah Anggota PANDI. Kuorum RUA sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 15, Bab XIII Pasal 23 ayat (2), dan Bab XV Pasal 26 ayat (4) AD. Anggota PANDI dapat mengikuti Rapat Umum Anggota melalui media komunikasi elektronik yang terverifikasi, diantaranya telepon, messaging, video conference, teleconference. Dalam Rapat Umum Anggota, Dewan Direktur hanya mempunyai hak bicara termasuk memberi usulan dan saran. Dalam hal Dewan Direktur yang berasal dari Anggota PANDI didemisionerkan, maka haknya sebagai anggota harus dikembalikan. RUA dapat dihadiri oleh peninjau sesuai kebutuhan. BAB V KEPENGURUSAN Pasal 9 Dewan Eksekutif Ketentuan umum mengenai Dewan Eksekutif diatur dalam Pasal 13 AD. Dewan Eksekutif bersifat kolektif-kolegial yang berarti seluruh kebijakan, kegiatan dalam menjalankan proses organisasi berpijak pada kebersamaan dimana semua anggota Dewan Eksekutif harus terlibat. Dewan Eksekutif dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang dipilih diantara anggota Dewan Eksekutif secara musyawarah atau pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Anggota Dewan Eksekutif terdiri dari anggota pengarah dan anggota pengawas. Jumlah anggota pengawas harus lebih banyak dari jumlah anggota pengarah.


(5) Tugas pengarahan yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dimaksudkan untuk memberikan pembobotan, kualifikasi, klasifikasi, prioritas program kerja dalam RJPP dan RKAP. (6) Tugas pengawasan yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini adalah mengawasi pelaksanaan program kerja yang tertuang dalam RJPP dan RKAP yang dilaksanakan oleh Dewan Direktur. (7) RJPP disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang apabila dibutuhkan diadakan penyesuaian atau perbaikan sesuai dengan dinamika organisasi. (8) RKAP disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam satu kesatuan periode RJPP. (9) Dewan Eksekutif dapat membentuk komite yang menjalankan fungsi sesuai dengan uraian pekerjaan (job description) yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif. (10) Jumlah komite maksimal 2 (dua) yang anggotanya dapat berasal dari anggota PANDI dan/atau kalangan profesional di luar anggota sesuai dengan keahliannya. (11) Jumlah anggota setiap komite maksimal 5 (lima) orang. (12) Komite bersifat tidak tetap, dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang bertugas paling lama 6 (enam) bulan. (13) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini bertanggungjawab penuh kepada Dewan Eksekutif. (14) Anggota komite berhak atas honararium yang ditentukan oleh keputusan Rapat Dewan Eksekutif.

(1) (2) (3) (4)

Pasal 10 Syarat Menjadi Anggota Dewan Eksekutif Setiap calon anggota Dewan Eksekutif bersedia untuk mendedikasikan dirinya dalam masa periode jabatannya. Setiap calon anggota Dewan Eksekutif wajib memiliki pengalaman organisasi sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Calon anggota Dewan Eksekutif tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik dan/atau organisasi massa lainnya. Calon anggota Dewan Eksekutif harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut: 1. Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Dewan Eksekutif; 2. Bersedia menandatangani Pakta Integritas; 3. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat jasmani dan rohani;

Pasal 11 Hak dan Kewajiban Dewan Eksekutif (1) Dewan Eksekutif wajib dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pengarahan dengan itikad baik, independen, dan berdedikasi. (2) Dewan Eksekutif wajib mematuhi dan melaksanakan setiap keputusan Rapat Umum Anggota dan peraturan PANDI, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. (3) Dewan Eksekutif berhak: ____________________________ File Final Review Pendiri PANDI 15-04- 2015 Meeting Room PANDI – Oleos 6th Floor

1. 2. 3. 4.

Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan PANDI; Meminta dan memeriksa dokumen tanpa ditunda; Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; Mengetahui segala tindakan yang berhubungan dengan PANDI yang dijalankan oleh Dewan Direktur; 5. Memberi peringatan tertulis kepada Dewan Direktur yang lalai melaksanakan tanggungjawabnya dan/atau melanggar keputusan Rapat Umum Anggota, AD/ART maupun Peraturan Perundangan di Negara Republik Indonesia. 6. Menerima tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota atas usulan Dewan Eksekutif dengan memperhatikan kondisi keuangan PANDI. Pasal 12 Dasar Pemberhentian Anggota Dewan Eksekutif Anggota Dewan Eksekutif dapat diberhentikan karena alasan-alasan sebagai berikut: 1. Mengalami gangguan jasmani dan/atau rohani, atau sebab lain yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan secara aktif; 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Eksekutif; 3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART, dan Ketetapan PANDI; 4. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik, serta martabat PANDI; 5. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 13 Dewan Direktur Ketentuan umum mengenai Dewan Direktur diatur dalam Pasal 14 AD PANDI. Direktur Utama dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Eksekutif pada hari yang sama dengan pelaksanaan RUA. Dalam hal: 1. Direktur Utama belum terpilih pada hari yang sama dengan pelaksanaan RUA, maka Dewan Eksekutif diberi waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari kalender untuk menentukan Direktur Utama. 2. Direktur Utama telah terpilih maka Direktur Utama wajib melengkapi anggota Direkturnya paling lama 60 (enampuluh) hari kalender. 3. Direktur Utama belum terpilih maka Dewan Eksekutif memilih salah seorang diantaranya untuk menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama paling lama 60 (enampuluh) hari kalender. 4. Direktur Utama belum terpilih dalam batas waktu yang ditentukan dalam ayat (2) butir 1 Pasal ini maka akan dilakukan RUA untuk memilih Dewan Eksekutif pengganti. Direktur Utama dan Direktur dapat diberhentikan oleh Dewan Eksekutif. Direktur Utama dapat mengajukan usulan pemberhentian Direktur kepada Dewan Eksekutif.


(1) (2) (3)

(4) (5)

Pasal 14 Syarat Menjadi Anggota Dewan Direktur Anggota Dewan Direktur dipilih, diangkat, dan ditetapkan oleh Dewan Eksekutif. Anggota Dewan Direktur dapat berasal dari Anggota PANDI yang tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Eksekutif. Setiap calon anggota Dewan Direktur yang diusulkan harus memiliki profesionalisme, komitmen, dedikasi, dan loyalitasnya kepada organisasi serta memiliki pengalaman manajerial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Pengurus partai politik tidak diperkenankan menjadi anggota Dewan Direktur. Anggota Dewan Direktur harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Dewan Direktur; 3. Bersedia Menandatangani Pakta Integritas; 4. Memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh PANDI 5. Menandatangani Surat Pernyataan Sehat jasmani dan rohani; 6. Bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dengan PANDI. 7. Bersedia bekerja secara penuh waktu (fulltime). 8. Tidak tersangkut persoalan hukum pidana.

Pasal 15 Dasar Pemberhentian Anggota Dewan Direktur Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan karena alasan-alasan sebagai berikut: 1. Mengalami gangguan jasmani dan atau rohani yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan secara aktif; 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Direktur. 3. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART, dan Keputusan PANDI; 4. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik, serta martabat organisasi; 5. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu; 6. Tidak memenuhi kewajiban organisasi dan telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan dari Dewan Eksekutif. Pasal 16 Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Direktur (1) Anggota Dewan Direktur yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini, dapat diberhentikan dengan proses sebagai berikut: 1. Untuk Direktur Utama:


a.

Direktur Utama telah dipanggil, diberi teguran secara lisan dan dimintai keteranganketerangannya oleh Dewan Eksekutif. Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender tidak melakukan perbaikan maka diberi Surat Peringatan. b. Direktur Utama telah menerima Surat Peringatan dari Dewan Eksekutif sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan 14 (empatbelas) hari kalender. c. Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini telah dilaksanakan, namun Direktur Utama dimaksud tidak melakukan perbaikan, ataupun pembenahan terhadap kinerjanya, maka Dewan Eksekutif dapat memberhentikan Direktur Utama. d. Dalam hal Direktur Utama telah diberhentikan, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari kalender, Dewan Eksekutif memilih, mengangkat dan menetapkan Direktur Utama yang baru. 2. Untuk Direktur: a. Direktur telah dipanggil, diberi teguran secara lisan dan dimintai keteranganketerangannya oleh Direktur Utama. Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender tidak melakukan perbaikan maka diberi Surat Peringatan. b. Dalam hal terdapat pelanggaran berat (extra ordinary) Direktur dapat diberhentikan seketika dengan persetujuan Dewan Eksekutif. c. Direktur telah menerima Surat Peringatan dari Direktur Utama sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan 14 (empatbelas) hari kalender. d. Dalam hal peringatan telah dilaksanakan namun Direktur dimaksud tidak melakukan perbaikan ataupun pembenahan kinerjanya, maka Direktur Utama dapat memberhentikan Direktur. e. Dalam hal Direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) AD telah diberhentikan, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari kalender, Direktur Utama harus memilih dan mengusulkan Direktur pengganti kepada Dewan Eksekutif. f. Dalam hal Direktur diluar yang diatur dalam Pasal 14 ayat (5) AD telah diberhentikan, maka Direktur Utama dapat memilih dan mengusulkan Direktur pengganti kepada Dewan Eksekutif. Pasal 17 Tata Kerja Dewan Direktur dan Dewan Eksekutif (1) Menyimpang dari ketentuan dalam AD/ART, maka untuk pertama kalinya Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas menyusun RJPP dan RKAP untuk diajukan pada saat RUA, sebelum demisioner, dengan tata laksana sebagai berikut:


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Dalam hal proses penyusunan RJPP dan RKAP, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat membentuk komite RJPP dan RKAP yang ditetapkan oleh suatu keputusan Ketua Dewan Pengurus. 2. Anggota Komite RJPP dapat terdiri dari unsur Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Anggota PANDI. Sesuai Pasal 13 ayat 10 butir 2 AD maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak Dewan Direktur dibentuk, Dewan Eksekutif dan Dewan Direktur sudah menetapkan RKAP. Apabila Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) tidak disetujui oleh Dewan Eksekutif maka Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan Dewan Direktur dalam melakukan pengelolaan PANDI. Dewan Eksekutif harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Tertib Kerja Kepengurusan, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Dewan Eksekutif terbentuk. Tata Tertib Kerja Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini berisikan: 1. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab setiap Anggota Dewan Direktur dan Dewan Eksekutif. 2. Mekanisme Organisasi dan Tata Tertib Rapat Dewan Direktur dan Dewan Eksekutif. Dewan Direktur dan Dewan Eksekutif menyelenggarakan Rapat bersama sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB VI TATA CARA PEMILIHAN DEWAN DIREKTUR Pasal 18 Rekrutmen dan Pemilihan Direktur Utama Dewan Eksekutif menetapkan tata cara, jadwal pencalonan dan pemilihan calon definitif. Dewan Eksekutif mengumumkan lowongan posisi Direktur Utama PANDI melalui media massa; Dewan Eksekutif menerima dan memproses lamaran posisi Direktur Utama yang telah masuk; Pemilihan dan penetapan posisi Direktur Utama dilakukan melalui Rapat Dewan Eksekutif yang diadakan khusus untuk penetapan Direktur Utama; Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat. Apabila pemilihan secara musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara (voting) dilakukan dengan cara tertutup. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini tidak dapat diwakilkan. Hasil penetapan dan pengesahan Direktur Utama oleh Dewan Eksekutif dituangkan dalam akta notaris. Pasal 19 Rekrutmen dan Pemilihan Anggota Dewan Direktur


(1) (2) (3) (4)

(5) (6)

(1) (2)

Dewan Eksekutif menetapkan tata cara, jadwal pencalonan dan pemilihan calon definitif. Dewan Eksekutif mengumumkan lowongan posisi Direktur PANDI melalui media massa; Direktur Utama menerima dan memproses lamaran posisi Direktur yang telah masuk; Anggota Dewan Direktur yang sudah dipilih, diusulkan oleh Direktur Utama kepada Dewan Eksekutif untuk mendapat penetapan dan pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) AD. Dewan Eksekutif dapat menolak usulan Direktur Utama untuk selanjutnya Direktur Utama mengajukan kembali usulan perubahan atau perbaikan anggota Dewan Direktur. Hasil penetapan dan pengesahan Direktur oleh Dewan Eksekutif dituangkan dalam akta notaris. BAB VII SYARAT SAH RAPAT Pasal 20 RUA-Tahunan dan RUA-Istimewa, tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab VII, IX, XIII dan Bab XV AD PANDI. Setiap Rapat Dewan Eksekutif, Rapat Dewan Direktur dan Rapat bersama Dewan Eksekutif dan Dewan Direktur, dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum, tata cara rapat, daftar hadir, dan hasilnya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

BAB VIII KOMUNIKASI PANDI Pasal 21 Sarana Komunikasi Komunikasi PANDI yang sah dan sesuai dengan ketentuan PANDI dapat dilakukan melalui media elektronik dan non elektronik seperti namun tidak terbatas pada: Mailing List, Teleconference, Video Conference. Pasal 22 Alamat PANDI (1) Dalam menjalankan kegiatannya, PANDI memiliki kantor tetap (fisik) yang menjadi domisili PANDI. (2) Alamat elektronik PANDI diatur dalam Pasal 23 ART ini. (3) Setiap kegiatan surat-menyurat resmi diterima dan dikirimkan sesuai ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini. Pasal 23 Kontak Informasi Utama (1) Untuk kontak informasi utama yang bersifat penting dan kritis wajib menggunakan alamat jabatan fungsional termasuk namun tidak terbatas pada: ____________________________ File Final Review Pendiri PANDI 15-04- 2015 Meeting Room PANDI – Oleos 6th Floor

a. Direktur Utama atau Chief Executive Officer PANDI Email: [email protected] b. Direktur Operasi atau Chief Operation Officer PANDI Email: [email protected] c. Direktur Keuangan atau Chief Finance Officer PANDI Email: [email protected] (2) Untuk kontak PANDI selaku organisasi sponsor (delegee) dari dan kepada pengelola nama domain tingkat internasional (IANA/ICANN atau organisasi terkait), berlaku alamat sebagai berikut: a. Administrative Contact Administrator PANDI Email: [email protected] b. Technical Contact Engineer PANDI Email: [email protected] (3) Dalam hal terjadi pergantian jabatan maka pejabat sebelumnya harus menyerahkan seluruh kode akses alamat-alamat tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, kepada pejabat pengganti yang harus dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB IX KERJASAMA PANDI Pasal 24 Kerjasama Pengembangan Pengelolaan Nama Domain (1) PANDI dapat bekerja sama dengan orang perorangan, badan usaha, organisasi, badan pemerintahan atau badan/organisasi lainnya dalam rangka pengembangan pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada kerjasama dengan IANA, ICANN, APTLD, ccNSO, APJII, NIR, IDNIC. (2) Kerjasama yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (memorandum of understanding), perjanjian kerjasama, atau perjanjian lainnya yang dibuat secara tertulis baik notaril maupun di bawah tangan. (3) Kerjasama dilakukan dengan tujuan meningkatkan hubungan antarlembaga, ketahanan informasi, keamanan cyber, meningkatkan pengetahuan, perluasan jaringan, dan tujuan PANDI lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 25 Kerjasama Umum PANDI dapat bekerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan maksud dan tujuan PANDI sebagaimana diatur dalam AD.

(1) (2)

(3) (4)

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)

BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 26 Tata Cara Pengelolaan Keuangan Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran PANDI dilakukan oleh Dewan Direktur. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan azas kehati-hatian (prudent), mengikuti RKAP yang ditetapkan Dewan Eksekutif dan ketentuan batas kewenangannya. Batas kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Eksekutif. Untuk memperkuat keuangan PANDI, Dewan Direktur dapat melaksanakan upaya lain yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketatalaksanaan organisasi PANDI serta ketentuan AD. Pasal 27 Laporan Keuangan Dewan Direktur membuat laporan keuangan PANDI untuk periode 1 (satu) tahunan. Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam organisasi profesi akuntan, ditandatangani oleh Dewan Direktur, dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Eksekutif. Laporan Keuangan terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan penerimaan dan pengeluaran dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan disampaikan oleh Dewan Direktur kepada Dewan Eksekutif setiap bulan. Laporan pertanggungjawaban tahunan dilakukan oleh Dewan Direktur dan Dewan Eksekutif Hasil Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan diterima oleh RUA dapat dipublikasikan melalui laman (website) PANDI. BAB XI PENUTUP Pasal 28 Perubahan Anggaran Rumah Tangga


Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya bisa dilakukan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota sesuai Bab XV Pasal 26 AD. Pasal 29 Aturan Peralihan (1) Sesuai Pasal 28 ayat 2 butir 2 AD, untuk pertama kalinya anggota Dewan Eksekutif dipilih dan ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang. (2) Jumlah anggota Dewan Eksekutif dapat dilengkapi menjadi 7 (tujuh) orang pada RUATahunan berikutnya dan setelah ada penambahan anggota PANDI. (3) Untuk pertama kalinya Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam akta-akta PANDI yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 AD, menyusun RJPP dan RKAP untuk diajukan pada saat RUA, sebelum demisioner, dengan tata laksana sebagai berikut: 1. Dalam hal proses penyusunan RJPP dan RKAP, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dapat membentuk komite RJPP dan RKAP yang ditetapkan oleh suatu keputusan Ketua Dewan Pengurus. 2. Anggota Komite RJPP dapat terdiri dari unsur Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Anggota PANDI


Daftar Isi... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Penjelasan Umum Pasal 2 Nama Perkumpulan... 1 BAB II KEANGGOTAAN... 1

Recommend Documents