BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
3.1
Profil Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
3.1.1
Landasan Hukum Surat Menteri PAN No. B/768/M.PAN/4/2005 tanggal 27 April 2005,
menyetujui Struktur Organisasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian disahkan
melalui
Peraturan
Menteri
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Nomor
:
PM.17/HK.001/MKP-2005, tanggal 27 Mei 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
3.1.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Sebagai departemen yang bergerak dalam bidang kebudayaan dan pariwisata,
tentu saja memiliki visi, misi, tujuan, saran dan arah kebijakan sebagai berikut : Visi : Terwujudnya jati diri, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka multikultural, kesejahteraan rakyat dan persahabatan antarbangsa. Misi : 1. Berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan nasional dengan melestarikan sumber daya budaya dan sumber daya alam yang beraneka ragam. 2. Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Mendukung terpeliharanya keutuhan nasional dan hubungan antarbangsa. Tujuan : 41
42
1. Meningkatnya kualitas manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya. 2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing dalam perekonomian nasional. 3. Meningkatnya pemerataan pembangunan. 4. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya. 5. Meningkatnya persatuan dan cinta tanah air serta kerja sama internasional. Sasaran : 1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif. 2. Terwujudnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, dan perlindungan hukum individual dan komunal. 3. Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati di antara berbagai komunitas budaya untuk memperkukuh ikatan kebangsaan. 4. Terwujudnya pariwisata nusantara yang dapat mendorong rasa cinta tanah air. 5. Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 6. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional. 7. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. 8. Meningkatnya produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif. 9. Meningkatnya peran Indonesia dalam kerja sama dan persahabatan antarbangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai.
43
10. Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan terapan serta sistem informasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan 11. Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) bidang kebudayaan dan kepariwisataan. 12. Terwujudnya pengawasan, pengendalian, koordinasi, dan kerja sama lintas daerah serta antar-stakeholder. Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat. 2. Meningkatkan
pengelolaan
kebudayaan
bangsa
meliputi
perlindungan,
pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup. 3. Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa. 4. Membangun pariwisata nusantara yang memupuk persatuan dan cinta tanah air. 5. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. 6. Meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global. 7. Memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam persahabatan dan kerja sama internasional bidang kebudayaan dan pariwisata. 8. Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta sistem informasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan. 9. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
44
10. Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel.
3.1.3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kedudukan, tugas dan fungsi
tersendiri. Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : Kedudukan : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan kepariwisataan; b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
45
3.1.4
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
3.1.4.1 Struktur Organisasi Pusat
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pusat
Tugas Pokok dan Fungsi : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Jenderal (Sekjen) adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (Dirjen NBSF) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang nilai budaya seni dan film.
46
3. Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala (Dirjen Sepur) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Parwisata (Dirjen PDP) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata. 5. Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Jenderal Pemasaran (Dirjen Pemasaran) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran. 6. Tugas pokok dan fungsi Inspektur Jenderal (Irjen) adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. 7. Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata (Kepala Badan) adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. 8. Tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Menteri (SAM) adalah memberikan telaahan mengenai masalah pranata sosial, multikultural, hubungan antarlembaga, serta ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
47
3.1.4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
Tugas Pokok dan Fungsi Eselon 2 (Sekretaris Jenderal (Sekjen)), yaitu : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan dan Hukum Adalah melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana program, kegiatan dan anggaran serta penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan bantuan hukum di lingkungan Departemen. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi Adalah melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Departemen.
48
3. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Keuangan Adalah melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri Adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan Badan Dunia, Organisasi Internasional, dan antar Negara secara multilateral, bilateral dan regional serta sun regional di bidang kebudayaan dan pariwisata. 5. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Adalah melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta kehumasan di lingkungan Departemen. 6. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Data dan Informasi Adalah melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Jenderal (Eselon 2) 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal Adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. 2. Inspektorat I, II dan III. Adalah masing-masing melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana, program kegiatan dan anggaran serta pengelolaan sumber daya, organisasi dan tata laksana, sarana dan prasarana pada masing-masing unit kerja di lingkungan Departemen.
49
Dalam melaksanakan tugas Inspektorat di bantu oleh sejumlah tenaga fungsional auditor. Unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan dari masing-masing Inspektorat akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Inspektur Jenderal.
3.1.4.3 Struktur Organisasi Direktorat Jendral Film, Seni dan Nilai Budaya (Eselon 2)
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Direktorat Jendral Film, Seni dan Nilai Budaya (Eselon 2)
Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (Eselon 2) :
50
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Adalah memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungn Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film. 2. Direktorat Tradisi Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tradisi. 3. Direktorat Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembanguna karakter dan pekerti bangsa. 4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Adalah melaksanakan penyiapan rumusan rancangan kebijkan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Direktorat Kesenian Adalah melaksanakan penyiapan bahan rumusan rancangan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesenian. 6. Direktorat Perfilman Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perfilman.
51
3.1.4.4 Struktur Organisasi Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala (Eselon 2)
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala (Eselon 2) Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (Eselon 2) : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Adalah memberikan pelayana teknis administratif kepada seluruh satuan organsasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. 2. Direktorat Nilai Sejarah Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang nilai sejarah.
52
3. Direktorat Geografi Sejarah Adalah melaksanakan penyiapan bahan rumusan rancangan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang geografi sejarah. 4. Direktorat Peninggalan Bawah Air Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan bawah air. 5. Direktorat Peninggalan Purbakala Adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peninggalan purbakala. 6. Direktorat Museum Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur.
53
3.1.4.5 Struktur
Organisasi
Direktorat
Jendral
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata (Eselon 2)
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata (Eselon 2) Tugas Pokok dan Fungsi Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (Eselon 2) : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Adalah memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. 2. Direktorat Produk Pariwisata Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pariwisata.
54
3. Direktorat Usaha Pariwisata Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis an evaluasi di bidang usaha pariwisata. 4. Direktorat Permberdayaan Masyarakat Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat. 5. Direktorat Standarisasi Pariwisata Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standarisasi pariwisata.
55
3.1.4.6 Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasaran (Eselon 2)
Gambar 3.6 Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasaran (Eselon 2) Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Jenderal Pemasaran (Eselon 2) : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Adalah memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasaran. 2. Direktorat Promosi Luar Negeri Adalah melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijkan, standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi luar negeri.
56
3. Direktorat Promosi Dalam Negeri Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi dalam negeri. 4. Direktorat Sarana Promosi Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana promosi. 5. Direktorat Pengembangan Pasar Adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan standar, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar.
Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata : 1. Sekretariat Badan Adalah memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya. 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan. 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional Adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan arkeologi.
57
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kepariwisataan. 5. Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata Adalah
melaksanakan
perumusan
kebijakan
pengembangan
SDM
kebudayaan dan pariwisata.
58
3.2
Sistem Jaringan Yang Sedang Berjalan
3.2.1
Topologi Jaringan Topologi Jaringan yang digunakan pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
adalah menggunakan Topologi Jaringan tipe Star. Sketsa jaringannya digambarkan sebagai berikut :
Gambar 3.7 Topologi Jaringan
59
3.2.2
Sistem Yang Berjalan Sistem yang sedang berjalan saat ini pada Departemen Kebudayaaan dan
Pariwisata adalah jaringan yang terhubung langsung dengan internet. Jadi internet tersebut masuk kedalam modem yang kemudian akan dikonfigurasikan oleh router lalu melewati sebuah firewall sebagai pengaman jaringan yang dilanjutkan ke switch dan masuk ke server. Pada server tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh user Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.Data-data tersebut disebarkan melalui kabel fiber optik yang menuju backbone pada setiap lantai. Setelah sampai ke backbone, aliran data tersebut diteruskan ke node yang disediakan pada setiap lantai sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Setelah itu aliran tersebut terus menuju ke end user langsung ataupun melalui hub yang dipasang pada node dan hub tersebut disediakan sesuai dengan keperluan peningkatan kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut adalah device-device yang digunakan : 1. Modem 2. Router Firewall 3. Switch Core 4. Switch Backbone 5. Switch Server 6. Switch DMZ 7. Mail Server (Primary) 8. Mail Server (Secondary)
60
9. Server Active Directory 10. Server Backup Active Directory 11. Komputer 12. Printer Untuk rincian device-device diatas terdapat dibagian Lampiran.
3.2.3
Akses Jaringan Internet Untuk saat ini departemen kebudayaan dan pariwisata mendapatkan akses
internet dari Telkom sebagai ISP (Internet Service Provider) yang masuk ke lantai 21 sebagai pusat data dan informasi dengan menggunakan jalur kabel fiber optik dengan kecepatan yang didapat sekitar 10 Mbps untuk koneksi lokal dan 10 Mbps untuk koneksi internasional. Di setiap lantai diberikan juga access point sebagai jalur koneksi sehingga setiap pegawai dapat langsung mengakses internet. Akses internet pada departemen kebudayaan dan pariwisata harus melewati proxy yang telah disediakan oleh administrator jaringan.
3.3
Permasalahan Jaringan komputer sebagai salah satu sarana penunjang pekerjaan di Departemen
Kebudayaan dan Pariwisata sudah selayaknya diperhitungkan. Agar jaringan komputer dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya seorang network administrator untuk memonitoring jaringan tersebut. Tetapi sering kali seorang network administrator tidak dapat melakukan pekerjaannya karena terhambat oleh masalah waktu dan tempat untuk memantau jaringan switch backbone.
61
Dari hasil survei yang kami lakukan, kesimpulan permasalahan yang dihadapai network administrator adalah : 1. Administrator melakukan monitoring secara berkala ketika ingin mengecek switch backbone dalam keadaan baik atau tidak. Akibatnya kinerja network administrator menjadi kurang efisien dan efektif. 2. Apabila ada gangguan pada switch backbone, network administrator tidak langsung dapat mengetahui gangguan tersebut. 3. Network administrator harus selalu berada di depan komputer untuk memantau switch backbone.
3.4
Usulan Pemecahan Masalah Perkembangan teknologi monitoring pada saat ini sangat pesat. Salah satunya
adalah monitoring jaringan menggunakan aplikasi SMS. Kegunaan SMS pada aplikasi ini adalah mengirimkan status dan waktu kegagalan koneksi switch backbone. Dengan adanya aplikasi traffic monitoring switch backbone untuk memonitoring jaringan ini maka : 1. Proses monitoring dilakukan aplikasi traffic monitoring switch backbone secara terus menerus. 2. Network administrator dapat mengetahui switch backbone yang terputus secara realtime tanpa harus berada di depan komputer. 3. Network administrator tidak harus selalu berada di depan komputer untuk memantau switch backbone.
