Bab 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
3.1
Perumusan Objek Penelitian
3.1.1 Latar Belakang Perusahaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah koordinasi Kementrian Negara Riset dan Teknologi. Awal terbentuknya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bermula dari gagasan Mantan Presiden Soeharto kepada Prof
Dr. Ing. B.J.
Habibie pada tanggal 28 Januari 1974. Dengan surat keputusan no. 76/M/1974 tanggal 5-Januari-1974, Prof Dr. Ing. B.J. Habibie diangkat sebagai penasehat pemerintah dibidang advance teknologi dan teknologi penerbangan yang bertanggung jawab langsung pada presiden dengan membentuk Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) Pertamina yang merupakan salah satu divisi yang ada di Pertamina. Melalui surat keputusan Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina No.04/Kpts/DR/DU/1975 tanggal 1 April 1976, ATTP diubah menjadi Divisi Advance Teknologi Pertamina(ATP). Kemudian diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.25 tanggal 21 Agustus 1978, berlokasi di Jl. MH Thamrin No 8, Jakarta 10340, BPPT secara resmi dibentuk sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 59
60 Presiden yang kemudian diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Presiden No.47 tahun 1991. Berikut kepala-kepala BPPT dari awal berdiri sampai sekarang seperti terlihat pada Tabel 3.1 :
No
Nama
Periode
1
Prof. Dr.Ing. B.J. Habibie
1974-1998
2
Prof. Dr. Rahardi Ramelan
1998-1998
3
Prof. Dr. Zuhal
1998-1999
4
Dr. A.S. Hikam
1999-2001
5
Ir. M. Hatta Rajasa
2001-2004
6
Dr. Kusmayanto Kadiman
2004-Sekarang
Tabel 3.1 Pimpinan BPPT
Dengan bergulirnya waktu, Institusi BPPT yang sudah mencapai usia 31 tahun dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen, ternyata institusi ini sudah menjadi komunitas yang kaya nuansa fenomental yang nyaris mengkristal sebagai karakteristik BPPT itu sendiri yaitu sebagai Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang hanya mengurusi high tech saja. Namun pada kenyataannya, tidaklah demikian, hal ini disebabkan BPPT mampu memberikan solusi perrmasalahan kepada masyarakat pengguna teknologi tepat guna dan teknologi menengah. BPPT sebagai suatu Lembaga Pemerintah yang menjadi pusat unggulan teknologi dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudaya IPTEK dimana memiliki visi, misi, tugas pokok, fungsi, dan wewenang.
61 Visi Visi dari BPPT adalah mewujudkan teknologi sebagai pilar utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi Misi dari BPPT ada 4, yaitu : • Meningkatkan daya saing industri. •
Mewujudkan BPPT sebagai agen pembangunan masyarakat dalam bidang teknologi.
•
Menyusun kebijakan pengkajian dan penerapan teknologi.
•
Mengembangkan BPPT sebagai pusat unggulan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal (technology center of excellence).
Tugas Pokok Tugas pokok dari BPPT adalah melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fungsi Berdasarkan Keppres RI No. 43/2001 dan Keputusan Ka BPPT No: 021/Kp/KA/III/2001 jo Keputusan Ka BPPT No 170/Kp/KA VI/2002 BPPT sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen memiliki 4 fungsi utama : •
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.
•
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT
62 •
Pemantauan,
pembinaan
dan
pelayanan
terhadap
kegiatan
instansi
pemerintah dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi. •
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, orgnisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Wewenang Wewenang dari BPPT ada 4 : •
Penyusunan rencana nasional serta makro dibidangnya .
•
Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
•
Penetapan sistem informasi di bidangnya.
•
Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
a.
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
b.
Pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.
63 3.1.2
Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi No: 021/Kp/KA/III/2001 jo Keputusan Ka. BPPT No 170/Kp/KA VI/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maka Struktur Organisasi BPPT sebagaimana terlihat dalam gambar 3.1 mengenai Struktur Organisasi BPPT.
Gambar 3.1 Berikut ini Struktur Organisasi Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Dan struktur organisasi Bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Bagian Kelompok Energi seperti terlihat pada Gambar 3.2 dibawah ini.
64
DIREKTUR Drs. Adjat Sudradjat,Msc
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI ENERGI TERABARUKAN
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI ENERGI TAK TERBARUKAN
Ir. Suryo Busono, MSc
Lambok Silalahi, M Eng
KELOMPOK PERENCANAAN ENERGI
KELOMPOK PENGKAJIAN DAN PENERAPAN ENERGI BARU
KELOMPOK TEKNOLOGI BATUBARA BERSIH
Ir. Indyah Nurdiastuti
Dr. Didik Notosudjono, Msc
Ir. Hartiniati, M Eng
BIDANG PENGKAJIAN DAN PENERAPAN SISTEM ENERGI Ir. La Ode Muh.Abdul Wahid
KELOMPOK EKONOMI TEKNOLOGI DAN KONSERVASI ENERGI
KELOMPOK PENGKAJIAN DAN PENERAPAN ENERGI TERBARUKAN
Ir. M S Boedoyo, M Eng Dr. Martin Djamin, MSc
KELOMPOK PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS ALAM Ir. Dani Avianto
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Bagian Kelompok Perencanaan Energi Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Konversi dan Konservasi Energi - P3TKKE
3.1.3
Deskripsi Tugas dan Wewenang Penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab serta wewenang bagian-bagian yang ada dalam Bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi adalah sebagai berikut : 1. Direktur Bertugas melakukan perancangan jangka panjang, mengawasi, mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan membawahi bagian-bagian antara lain Bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi, Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Terbarukan, Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Tak
65 Terbarukan, serta meminta dan menilai pertanggungjawaban bagian – bagian tersebut atas pelaksanaan tugas - tugasnya.
2. Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi Bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi mempunyai tugas untuk membawa analisis dari pengkajian energi dan teknologi ekonomi untuk menentukan teknologi yang tepat untuk mendukung teknologi program aplikasi teknologi energi. Bidang ini memiliki dua kelompok fungsionil, yaitu: a. Kelompok Perencanaan Energi Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok perencanaan energi adalah sebagai berikut : •
S1
: 3 orang
•
S2
: 4 orang
•
Aktif
: 4 orang
•
Dalam tahap pendidikan S3
: 2 orang
•
Bertugas ke agen lain
: 1 orang
Semua sumber daya manusia yang bekerja dalam kelompok perencanaan energi mempunyai beberapa tugas penting, antara lain adalah :
66 1. Untuk memperkirakan kebutuhan energi yang dibutuhkan sekarang dan juga untuk masa depan dari bermacam – macam sektor energi pengguna termasuk penentuan variabel makro ekonomi, penduduk, dan penentuan intensitas energi yang akan dibutuhkan. 2. Untuk merencanakan dan memperkirakan strategi persedian energi jangka panjang untuk mengidentifikasi bermacam – macam teknologi konversi, pilihan – pilihan teknologi konservasi, dan penggunanya setaraf dengan lokal, nasional, dan persoalan regional. 3. Untuk memakai hasil keputusan kebutuhan analisis energi yang terbaru dan yang akan datang dari beberapa sektor energi yang digunakan, termasuk variabel makro ekonomi, penduduk dan penentuan intensitas energi dalam penentuan energi yang dibutuhkan untuk bermacam – macam sektor energi pengguna setaraf dengan institusi bidang yang saling berhubungan atau perwakilan. 4. Menggunakan keputusan strategi energi jangka panjang untuk mengidentifikasikan bermacam – macam teknologi konversi, teknologi konservasi dan untuk bermacam – macam sektor energi produksi, institusi yang berhubungan dengan bidang energi. 5. Memberikan
masukan
untuk
mengambil
keputusan
untuk
direkomendasikan pada penentuan lokal, nasional dan kebijaksanaan regional dalam bidang energi. b. Kelompok Teknologi Ekonomi dan Konservasi Energi Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok teknologi ekonomi dan konservasi energi adalah sebagai berikut :
67 •
S1
: 2 orang
•
S2
: 5 orang
•
Aktif
: 5 orang
•
Dalam tahap pendidikan S3
: 1 orang
•
Bertugas ke agen lain
: 2 orang
Semua sumber daya manusia yang bekerja dalam kelompok teknologi ekonomi dan konservasi energi mempunyai beberapa tugas penting, antara lain adalah : 1. Untuk memperkirakan spesifikasi teknologi ekonomi dari bermacammacam proses teknologi energi dan pengguna teknologi untuk mendukung program energi konversi dan energi konservasi. 2. Untuk memperkirakan aspek yang berhubungan dengan lingkungan yang akan timbul untuk mengguna proses teknologi energi dan pengguna teknologi untuk mendukung program energi konversi dan energi konservasi. 3. Menggunakan keputusan analistis dari spesifikasi teknologi ekonomi dari tujuan dari proses teknologi ekonomi dan pengguan teknologi dengan tujuan untuk mendukung program energi konversi dan konservasi bermacam –macam sektor peroduksi energi dan pengguan energi yang membutuhkannya. 4. Menggunakan
keputusan
analisis
yang
berhubungan
dengan
lingkungan dari kegunaan proses teknologi energi dan pengguna teknologi dengan tujuan untuk mendukung program energi konversi
68 dan konservasi terhadap bermacam – macam sektor penghasil energi dan pengguna yang membutuhkannya.
3. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Terbarukan Bidang ini memiliki dua kelompok fungsionil, yaitu: a. Kelompok Pengkajian dan Penerapan Energi Baru b. Kelompok Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Terbarukan
4. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Tak Terbarukan Bidang ini memiliki dua kelompok fungsionil, yaitu: a. Kelompok Teknologi Batubara Bersih b. Kelompok Pengkajian dan Penerapan Teknologi Minyak dan Gas Alam
3.2
Penentuan Fakta Kebutuhan dan Tujuan Sistem
3.2.1
Pelajari Dokumen Dokumen yang kami pelajari adalah buku statistik data PLN yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku ini berisi data PT. PLN (Persero) konsolidasi, yaitu gabungan antara PLN Holding dengan anak perusahaan. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai hasil kerja perusahaan selama tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya. Isi buku dibagi tiga bagian yang didahului dengan ikhtisar, penjelasan rumus-rumus, arti dari singkatan dan beberapa definisi.
69 Ikhtisar 1. Pembangkitan Tenaga listrik a. Kapasitas Terpasang Pada akhir Desember 2003, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit PLN (Holding dan anak perusahaan) mencapai 21.206,3 MW dan 4.879 unit dengan 15.490 MW (73%) berada di Jawa. Unit Pembangkit dengan kapasitas terpasang terbesar adalah PLTU Suralaya di Jawa Barat yaitu sebesar 600 MW. Total kapasitas terpasang meningkat 0,45% dibanding dengan akhir Desember 2002 sedangkan di Jawa relatif tidak meningkat. Prosentase kapasitas terpasang per jenis pembangkit adalah seperti berikut : PLTU 6900 MW (33%), PLTGU 6863 MW (32%), PLTD 2670 MW (13%), PLTA 3168 MW (15%), PLTG 1225 MW (6%), dan PLTP 380 MW (2%). b. Beban Puncak Beban puncak pada tahun 2003 mencapai 17.949 MW, meningkat 4,6% dibanding tahun sebelumnya. Beban puncak sistem interkoneksi JawaBali mencapai 13.682 MW, atau naik 2,30% dari tahun sebelumnya. c. Produksi dan Pembelian Tenaga Listrik Selama tahun 2003 jumlah energi listrik produksi sendiri (termasuk sewa) sebesar 92.481GWh, meningkat 3,6% dibanding tahun sebelumnya dari jumlah tersebut 23% diproduksi oleh PLN Holding dan 77% anak perusahaan, PT Indonesia Power, PT PJB, dan PT PLN BATAN. Prosentase energi listrik produksi sendiri per jenis energi primer adalah : gas alam 21.372 GWh (23%), batubara 31.737 GWh
70 (34%), minyak 27.941 GWh (30%), tenaga air 8.472 GWh (9%) dan 2.959 GWh (3%) berasal dari panas bumi. Produksi total PLN (termasuk pembelian dari luar PLN) pada tahun 2003 sebesar 113.020 GWh, mengalami peningkatan 4.660 GWh atau 4% dari tahun sebelumnya. Dari produksi total PLN tersebut, energi listrik yang dibeli dari luar PLN sebesar 20.539 GWh (18%). 2. Transmisi dan Distribusi Pada akhir tahun 2003, total panjang jaringan transmisi mencapai 28.173 kms, atau meningkat 2% dibanding tahun sebelumnya, terdiri atas jaringan 500 kV sepanjang 3.608 kms, 150 kV sepanjang 19.519 kms, 70 kV sepanjang 5.035 kms, dan 25 & 30 kV sepanjang 12 kms. Total jaringan distribusi sebesar 547.217 kms, meningkat 2% dari tahun sebelumnya, terdiri atas JTM sebesar 233.388 kms dan JTM sebesar 313.829 kms. 3. Penjualan Tenaga Listrik Jumlah energi listrik terjual pada tahun 2003 sebesar 90.441 GWh, meningkat 3,8% dibanding tahun sebelumnya. Kelompok pelanggan industri mengkonsumsi sebesar 36.467 GWh (40%), rumah tangga 35.753 GWh (40%), bisnis 13.224 GWh (15%), dan lainnya (sosial, gedung pemerintah dan penerangan jalan umum) 4.967 GWh (5%). 4. Susut Energi Selama tahun 2003, susut energi sebesar 16,88% terdiri dari susut transmisi 2,46% dan susut distribusi 14,41%. Susut energi tahun 2003 lebih tinggi dibanding tahun 2002 sebesar 16,45%.
71 5. Rasio Elektrifikasi Dengan pertumbuhan jumlah pelanggan rumah tangga dari 28.903.325 pada akhir tahun 2002 menjadi 29.997.554 pada akhir tahun 2003. Rasio elektrifikasi menjadi 53% pada akhir tahun 2003. 6. Keuangan Selama tahun 2003 jumlah pendapatan operasi mencapai Rp. 54.430.778 juta yang terdiri dari pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar Rp. 49.809.637 juta (91%), subsidi pemerintah Rp. 4.096.633 juta (8%) dan pendapatan operasi lainnya sebesar Rp. 524.508 juta (1%) jumlah biaya operasi sebesar Rp. 55.877.205 juta, dengan demikian mengalami kerugian sebesar Rp. 1.446.427 juta. Hal ini mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan 2002 sebesar Rp. 8.162.238 juta. Total aset mencapai Rp. 207.615.630 juta, turun 3% dibanding tahun sebelumnya. 7. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai PLN pada akhir Desember 2003 sebanyak 44.216 orang (tidak termasuk kantor pusat, jasa dan proyek). Produktivitas pegawai pada tahun 2003 mencapai 2.934 MWh/pegawai dan 1.043 pelanggan/pegawai, meningkat jika dibandingkan akhir tahun 2002 yaitu sebesar 2.759 MWh/pegawai dan 981 pelanggan/pegawai.
Penjelasan 1. Rumus yang digunakan adalah :
72 1.1. Faktor Kapasitas (capacity factor) ∑ kWh produksi bruto per tahun
____________________________________
x 100%
∑ kW kapasitas terpasang x 8.760 jam
•
kWh produksi bruto adalah energi (kWh) yang dibangkitkan oleh generator sebelum dikurangi energi pemakaian sendiri (untuk peralatan bantu, penerangan sentral, dan lain-lain), atau produksi energi listrik yang diukur pada terminal generator.
•
Kapasitas terpasang adalah kapasitas suatu unit pembangkit sebagaimana tertera pada papan nama (name plate) dari generator atau mesin penggerak utama (prime mover). Khusus untuk PLTG, kapasitas terpasangnya adalah sebagaimana tertera pada papan nama berdasarkan base-load, bukan peak load.
1.2. Faktor Beban (Load Factor) ∑ kWh produksi total per tahun
__________________________________
x 100%
∑ kW beban puncak x 8.760 jam
kWh produksi total adalah jumlah dari kWh produksi sendiri dari pembangkit yang ada pada satuan PLN lain, ditambah pembelian dari luar OLN dan sewa genset (jika ada).
1.3. Faktor Permintaan (demand factor) ∑ kW beban puncak
_________________________________ ∑ kVa tersambung x cos φ cos φ = 0.8
x 100%
73 1.4. Susut Energi (energy loses) ∑ kWh hilang di jaringan transmisi + ∑ hilang di jaringan distribusi
________________________________________________
x 100%
∑ kWh produksi netto
•
kWh produksi netto adalah jumlah kWh produksi sendiri dari pembangkit yang ada pada satuan PLN yang bersangkutan, ditambah kWh dari satuan PLN yang lain, ditambah kWh pembelian dari luar PLN dan sewa genset (jika ada), dikurangi pemakaian sendiri sentral.
•
kWh hilang di jaringan transmisi (susut transmisi) adalah kWh produksi netto, dikurangi kWh pemakaian sendiri gardu induk, dikurangi kWh yang dikirimkan ke satuan unit PLN lain dan luar PLN, dikurangi kWh yang dikirimkan ke distribusi.
•
kWh hilang di jaringan distribusi (susut distribusi) adalah kWh yang dikirimkan ke distribusi, dikurangi kWh pemakaian sendiri gardu distribusi, dikurangi kWh terjual.
1.5
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) ∑ (Lama pelanggan padam x Jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman)
______________________________________________________ Jumlah Pelanggan
1.6
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) ∑ (Pelanggan yang mengalami pemadaman)
___________________________________________ Jumlah Pelanggan
74 1.7
SOD (System Outage Duration) Lama gangguan yang menyebabkan pemadaman
____________________________________________ 100 kms transmisi
1.8
SOF (System Outage Frequency) Jumlah gangguan yang menyebabkan pemadaman
_____________________________________________ 100 kms transmisi
Singkatan PLTA
: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTU
: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PLTG
: Pembangkit Listrik Tenaga Gas
PLTGU
: Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTD
: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTP
: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
VA
: Volt-Ampere
MVA
: Mega-Volt Ampere
kW
: KiloWatt
kWh
: KiloWatt-hour
MWh
: MegaWatt-hour
GWh
: GigaWatt-hour
Kms
: Kilometer-sircuit
MSCF
: 103 Standard Cubic Foot (M=103)
MMSCF
: 106 Standard Cubic Foot (MM=106)
75 MMBTU
: 106 British Thermal Unit (MM=106)
HSD
: Hight Speed Diesel Oil
IDO
: Intermediate Diesel Oil
MFO
: Marine Fuel Oil
SAIDI
: System Average Interruption Duration Index
SAIFI
: System Average Interruption Frequency Index
Dist
: Distribusi
Kitlur
: Pembangkittan dan penyaluran gedung kantor
Pemerintah
: Gedung Kantor Pemerintah
PJU
: Penerangan Jalan Umum
PJB
: Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa – Bali
P3B
: Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa – Bali
SOD
: System Outage Duration
SOF
: System Outage Frequency
n.a
: Not Available
76 3.2.2
Observasi Sistem Berjalan Sistem yang ada pada Bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi selama ini telah berjalan cukup baik, karena penentu utama keberhasilan adalah efisiensi waktu dan semangat etos kerja yang tinggi. Dalam penelitian ini, kami hanya membahas bagian kelompok Perencanaan Energi. Berikut ini beberapa software yang digunakan : a. Linear / Non-Linear Optimizer GAMS dengan OSL dan MINOS b. MARKAL – MUSS c. DECADES (Databases and Methodologies for Comparative Assessment of Different Energy Sources) d. LEAP (Long-range Energy Alternative Planning system) e. MAED (Model for Assessment of Energy Demand) f. DEMI (Demand Energy Model for Indonesia) g. MACRO (Macro Economic Model for Indonesia) h. EM 1.4 (Environmental Manual for Power Development) i. DAM (Decision Analysis Model) Dari semua software yang sudah berjalan di bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi, yang berhubungan dengan penelitian kami adalah software MARKAL (Market Allocation) karena tema penelitian yang sedang kami bahas adalah mengenai sistem yang menghasilkan informasi tentang pembangkit listrik berkapasitas besar di Pulau Jawa.
77 3.2.2.1 Penjelasan Sistem Yang Sedang Berjalan 3.2.2.1.1
Pendahuluan Konsumsi energi di Indonesia terus meningkat sejalan dengan
meningkatnya kegiatan perekonomian. Mengingat cadangan sumber daya energi yang kita miliki semakin menipis dan kemampuan pembiayaan untuk sektor ini sangat terbatas maka diperlukan suatu perencanaan energi terpadu dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan kesinambungan suplai energi jangka panjang. Dalam mempertimbangkan aspek ekonomi, strategi penyediaan energi dituntut untuk mendapatkan komposisi suplai dan teknologi energi yang paling optimal, sehingga diperolehongkos untuk penyediaan energi yang semurah-murahnya. Dengan strategi tersebut akan membantu daya saing produk industri nasional, khususnya industri yang berorientasi ekspor, karena ongkos produksinya bisa lebih murah. Kondisi ini akan membantu mengurangi pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi. Disamping itu diharapkan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk berpartisipasi dan meningkatkan kemampuan dalam penyediaan teknologi energi. Hal ini akan meningkatkan aktifitas perekonomian di sektor energi yang akan memberikan multiplier effect terhadap ekonomi makro dan sekaligus dapat menghemat devisa negara. Disamping aspek ekonomi, aspek lingkungan hidup perlu mendapat perhatian dalam penyusunan strategi penyediaan energi jangka panjang yaitu supaya dapat tetap terjaganya keseimbangan lingkungan (sumber daya alam dan ekosistem) dan dapat memanfaatkan energi terbarukan secara optimum. Selain dari kedua aspek
78 tersebut, strategi penyediaan energi hendaknya juga mempertimbangkan kelestarian cadangan dari setiap jenis energi serta peningkatan usaha-usaha konservasi dan diversifikasi terhadap jenis-jenis energi tertentu sehingga kesinambungan suplai energi jangka panjang dapat terjamin. BPP Teknologi dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah yang terkait telah membuat perencanaan energi terpadu dengan menggunakan model MARKAL sejak tahun 1983 dengan tahapan dan topik seperti berikut ini. - Tahap pertama, bekerja sama dengan KFA, Jerman dan telah selesai pada tahun 1988 dengan menghasilkan laporan berjudul Energy Strategies, Energy R+D Strategies and Technology Assessment for Indonesia. - Tahap kedua, bekerja sama dengan KFA, Jerman dengan judul Environmental Impacts of Energy Strategies for Indonesia dan telah selesai pada tahun 1993. - Tahap ketiga, bekerjasama dengan GTZ, Jerman dengan judul Technology Assessment for Energy Related CO2 Reduction Strategies for Indonesia yang dalam tahap akhir pelaksanaan. Secara garis besar susunan model dalam studi MARKAL ditunjukkan pada Gambar 3.3 . Karena wilayah Indonesia sangat luas maka untuk merefleksikan perkembangan masing-masing daerah, dalam studi ini Indonesia dibagi menjadi empat wilayah, yaitu : Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Pulau-pulau lain. Kebutuhan energi sebagai input untuk penyusunan strategi penyediaan energi terlebih
dahulu
ditentukan
berdasarkan
tingkat
pertumbuhan
ekonomi,
pertumbuhan penduduk dan data historis pemakaian energi dengan menggunakan model MACRO, DEMO, dan DEMI. Penyediaan energi yang optimal ditentukan dengan
mempergunakan
model
MARKAL
berdasarkan
teknik
linear
79 programming dengan mempertimbangkan pilihan sumber daya dan teknologi energi yang tersedia sehingga kebutuhan energi terpenuhi. Berdasarkan hasil yang optimum, jumlah emisi dari penggunaan energi dapat dihitung dengan memakai data koefisien emisi dari masing-masing teknologi dengan model DISDEP dan GIS untuk kasus tanpa tindakan (Doing Nothing Case / DNC). Dari hasil perhitungan ini kemudian disusun pedoman pengurangan emisi dengan memasukkan teknologi bersih lingkungan ke dalam model MARKAL yang kemudian disebut sebagai kasus pengurangan emisi (Emission Reduction Case / ERC). Pada kasus ERC dilakukan optimasi ulang untuk mendapatkan susunan jenis energi dan teknologi yang optimum dari segi ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
80
Gambar 3.3 Susunan model dalam studi MARKAL
3.2.2.1.2
Proyeksi Kebutuhan Energi Proyeksi kebutuhan energi merupakan dasar bagi penyusunan strategi
penyediaan energi. Faktor utama yang menentukan tingkat kebutuhan energi di masa mendatang adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, harga energi dan pola pemakaian energi di masa lampau. Pertumbuhan ekonomi dapat diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan tiap sector ekonomi, laju pertumbuhan industri nasional serta perkembangan ekspor dan impor. Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut maka kebutuhan energi untuk sektor – sektor :
81 rumah tangga, komersial, industri, transportasi, pemerintahan dan pelayanan umum dapat diperkirakan.
3.2.2.1.3
Model DEMO Model DEMO digunakan untuk membuat proyeksi jumlah penduduk
untuk setiap wilayah menurut daerah perkotaan dan pedesaan sampai tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menurun secara moderat dalam waktu-waktu mendatang. Laju pertumbuhan penduduk pulau Jawa diperkirakan lebih rendah dari laju pertumbuhan pulau – pulau lain. Secara umum pertumbuhan penduduk daerah perkotaan lebih tinggi dari daerah pedesaan, hal ini lebih banyak disebabkan oleh tingginya tingkat urbanisasi dari desa ke kota serta menurunnya tingkat kematian penduduk, tetapi bukan disebabkan oleh kenaikan angka kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk menurun dari 2.2 % per tahun pada tahun 1980 menjadi sekitar 1.7 % saat ini. Hal ini menunjukkan kesuksesan dari program keluarga berencana. Pada akhir Repelita IX laju pertumbuhan penduduk menurun lagi menjadi 0.8 % per tahun seperti diperlihatkan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Proyeksi pertumbuhan penduduk
82 3.2.2.1.4
Model MACRO Model MACRO digunakan untuk membuat proyeksi pertumbuhan
ekonomi secara menyeluruh dan proyeksi perkembangan 21 sektor ekonomi sampai tahun 2023. Model ini menggunakan tabel input-output Indonesia tahun 1985 dan mengacu pada skenario perkembangan harga ekspor dari minyak/gas/batubara. Dari 21 sektor ekonomi ada 9 sektor industri yang diharapkan berperan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian di masa mendatang yaitu sektor peraltan & mesin, industri kertas, industri kimia, listrik / air / gas, industri tekstil, jasa, kilang minyak, pertanian serta minyak / gas / batubara.
Gambar 3.4 Metode Perhitungan berdasarkan tabel input – output
Tabel input - output dapat dikelompokkan menjadi permintaan antara (Aij * Yj), konsumsi rumah tangga (PC) termasuk di dalamnya institusi nonprofit,
83 konsumsi pemerintah (GC) termasuk untuk pertahanan dan keamanan, investasi (IN), ekspor (EX), impor (IM) serta produksi (Y). Dalam model ini metode yang dipergunakan diperlihatkan pada Gambar 3.4. Aij adalah koefisien input-output yang menyatakan nilai rupiah yang diperlukan oleh sektor j dari sektor i untuk memproduksi satu rupiah di sektor j. Dari tabel input-output dapat dibuat perkiraan produksi dengan menggunakan rumus : Y = (I-A)-1 (F+EX-IM)
(1)
dengan : F = PC+GC+IN
(2)
I = matriks identitas
(3)
Gambar 3.5 Skenario ekspor, impor, dan konsumsi domestik dari minyak tanah
84 Model MACRO ini dibandingkan dengan model input-output tradisional berbeda dalam dua hal, yaitu : - Nilai impor merupakan variabel endogeneous dengan mendefinisikan rasio permintaan domestik. Rasio ini menunjukkan banyaknya perubahan nilai impor (IM) per unit produksi untuk pasar domestik (Y - EX). - Dalam model ini harga ekspor minyak bumi, LNG dan energy carrier lainnya dapat berubah dengan laju yang berbeda dengan laju inflasi yang terjadi. Skenario impor, ekspor serta konsumsi dalam negeri minyak mentah dapat dilihat pada Gambar 3.5. Tabel 3.3 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang diidentikkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum prospek pertumbuhan ekonomi cukup baik dengan adanya deregulasi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan ekspor non migas. Dalam Repelita VI laju pertumbuhan PDB diperkirakan akan menurun karena dalam Repelita VI ekspor minyak mulai menurun sebagai akibat menurunnya cadangan minyak mentah. Analisis sensitivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa bila ekspor minyak dipertahankan seperti pada tahun 1991 yaitu sebesar 278 juta ton per tahun maka laju pertumbuhan PDB akan mencapai 6.5 % per tahun. Demikian juga dalam Repelita VIII penurunan laju pertumbuhan PDB disebabkan oleh perubahan kondisi Indonesia menjadi negara pengimpor minyak yang disertai dengan kenaikan harga minyak mentah internasional. Dalam periode-periode berikutnya angka ini meningkat kembali, yang menunjukkan mulai mantapnya industrialisasi di Indonesia. Untuk dapat mempertahankan pertumbuhan PDB, maka ekport non migas harus menjadi penggerak perekonomian dalam Repelita VI, VII dan VIII.
85
Tabel 3.3 Pertumbuhan PDB
3.2.2.1.5 Model DEMI dan ANALYS Berdasarkan hasil dari model DEMO dan MACRO, proyeksi kebutuhan energi disusun dengan memakai model DEMI (Demand Energy Model for Indonesia) dalam bentuk useful atau final energy. Model ini menghitung semua energi yang dipakai oleh end-use technology tetapi tidak mencakup energi yang dipakai untuk penambangan, konversi energi, autogeneration serta rugi-rugi dari penggunaan energi. Pada dasarnya energi yang dipakai adalah dalam bentuk useful energy. Apabila useful energy tidak dapat diterapkan pada bagian tertentu maka dipakai final energy, seperti : •
Dalam sektor transportasi untuk kendaraan bermotor yang mempunyai berbagai pilihan bahan bakar (kendaraan penumpang jarah jauh dan dekat, truk kecil serta bis kecil) maka sebagai pengganti useful energy dipakai jumlah kendaraan yang dinaiki untuk jarak tertentu setiap tahun. Jumlah kebutuhan energi kemudian dihitung berdasarkan perkalian jumlah jenis kendaraan yang memenuhi kebutuhan transportasi tersebut dengan kebutuhan bahan bakarnya untuk jarak tempuh yang diperkirakan.
86 •
Pemakaian jenis energi ditentukan dengan peraturan atau undang-undang, misalnya semua pabrik semen harus menggunakan batubara.
•
Substitusi dengan menggunakan jenis energi yang lain tidak ekonomis, misalnya penggunaan gas alam sebagai bahan baku untuk produksi urea. Dalam konsep useful energy, maka harga energi tidak diperhitungkan. Hal
ini disebabkan karena useful energy tidak tergantung pada jenis final energy yang dihasilkannya. Model DEMI terdiri atas empat sub model yang berdasarkan sektor pemakaian energi, yaitu : •
RESID, untuk menghitung kebutuhan energi di sektor rumah tangga (RESIDential).
•
TRAFF, untuk sektor transportasi (TRAFFic).
• AIC, untuk sektor pertanian (Agriculture), industri (Industry), dan komersial (Commerce). Untuk sub model AIC, kebutuhan energi dihitung berdasarkan intensitas energi yang diperoleh dari data historis produksi dan pemakaian energi menggunakan model ANALYS. •
GOVERN, untuk sektor pemerintahan (GOVERNment) dan pelayanan umum. Tabel 3.4 memberikan gambaran proyeksi kebutuhan energi Indonesia
untuk tiap-tiap sektor. Kebutuhan energi pada Pelita V masih didominasi oleh pemakaian sektor rumah tangga dengan pangsa sebesar 46 % dari total kebutuhan energi nasional diikuti oleh sektor industri dan transportasi. Mulai Repelita VII pangsa kebutuhan energi yang terbesar bergeser pada sektor industri. Pada Repelita XI pangsa terbesar adalah sektor industri yaitu sekitar 51 % dan
87 transportasi pada tempat kedua sebesar 30 %, hal ini mengindikasikan mulainya proses industrialisasi.
Tabel 3.4 Proyeksi kebutuhan energi final (PJ per tahun)
3.2.2.1.5.1 Sektor rumah tangga Proyeksi kebutuhan energi sektor rumah tangga dihitung berdasarkan laju pertumbuhan jumlah rumah-tangga dan tingkat pemakaian energi yang didasarkan pada pertumbuhan GDP. Kebutuhan energi ini dipakai untuk memasak, penerangan dan peralatan-peralatan listrik. Kebutuhan energi untuk sektor rumah tangga yang sebesar 1.124,40 Peta Joule (PJ) pada Repelita V diperkirakan akan tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,6 % per tahun menjadi 1.792,48 PJ pada Repelita XI.
3.2.2.1.5.2 Sektor industri dan komersial Sektor industri dianalisis secara sektoral, antara lain menurut industriindustri : logam dasar, semen, pupuk, kimia, kertas, gula, dan non-metalik. Proyeksi kebutuhan energi dihitung berdasarkan proyeksi output yang dihasilkan model MACRO untuk setiap sektor industri sedangkan intensitas pemakaian
88 energi dihitung menurut penggunaannya sebagai pemanas langsung dan pemanas tak-langsung. Kebutuhan energi sektor industri pada Repelita V adalah sebesar 789,57 PJ dan diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 6,6 % per tahun menjadi 5.704,45 PJ pada Repelita XI. Sedangkan energi yang dipergunakan sebagai bakan baku ataupun sebagai katalis adalah sebesar 251,05 PJ pada Repelita V dan akan menjadi 2.030,18 PJ pada Repelita XI. Sektor komersial saat ini membutuhkan energi sebesar 18,13 PJ dan diperkirakan akan menjadi 236,97 PJ pada Repelita XI.
3.2.2.1.5.3 Sektor transportasi Pada sektor transportasi, yang saat ini menduduki peringkat ketiga dalam mengkonsumsi energi setelah sektor rumah tangga dan sektor industri, pertumbuhan pemakaian energinya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan tingkat perekonomian nasional. Konsumsi energi pada Repelita V adalah sebesar 536,87 PJ dan diperkirakan akan tumbuh sekitar 6 % per tahun sampai Repelita XI (3.246,73 PJ).
3.2.2.1.5.4 Sektor pemerintah dan pelayanan umum Konsumsi energi sektor pemerintahan dan pelayanan umum sebagian besar berupa tenaga listrik, yang dipergunakan antara lain untuk penerangan jalan, kantor-kantor pemerintahan, rumah-sakit umum dan yayasan-yayasan sosial. Pada Repelita V konsumsi energinya sebesar 10,96 PJ. Pangsa konsumsi
89 energi untuk sektor pemerintah dan pelayanan umum tidak terlalu besar secara nasional. Pertumbuhannya diperkirakan akan sebesar 7 % per tahun.
3.2.2.1.6
Strategi Penyediaan Energi
3.2.2.1.6.1 Model MARKAL
Gambar 3.6 Jaringan Sistem Energi
Setelah diperoleh proyeksi kebutuhan energi kemudian dilakukan optimasi penyediaan energi dengan menggunakan model MARKAL (Market Allocation). Model MARKAL adalah suatu model yang memakai teknik linear programming (LP) dan mempunyai kemampuan multiobyektif. Fungsi obyektif antara lain dapat berupa : meminimumkan biaya penyediaan energi, meminimumkan
dampak
negatif
terhadap
lingkungan,
meminimumkan
penggunaan energi fosil, atau memaksimumkan penggunaan energi terbarukan. Sebelum melakukan optimasi LP, harus terlebih dahulu diformulasikan hubungan antara sumber energi dan kemungkinan penggunaannya melalui teknologi yang tersedia. Kemudian disusun suatu jaringan sistem energi seperti
90 pada Gambar 3.6. Jaringan sistem energi ini secara umum terbagi menjadi beberapa kategori teknologi, yaitu : • •
resource technology, seperti penambangan, impor dan ekspor. proses, yang mengubah satu bentuk energy carrier ke bentuk energy carrier lainnya.
• •
teknologi konversi, yang menghasilkan listrik atau panas. end-use technology, yang mengubah satu bentuk final energy menjadi useful energy dengan menggunakan demand device (DMD) seperti kompor untuk memasak, lampu penerangan, dan ketel uap. Input data untuk masukan model MARKAL secara umum dapat disebutkan
sebagai berikut : • •
Proyeksi kebutuhan final atau useful energy untuk setiap sektor. Data teknis dan ekonomis setiap teknologi energi seperti : bahan bakar, efisiensi, biaya investasi, operasi dan perawatan, serta umur dan waktu operasi setiap tahun.
• •
Data teknis dan ekonomis dari sumber energi. Parameter umum lainnya seperti : discount factor dan periode studi.
91 3.2.3
Analisis Critical Success Factor (CSF) Dari hasil analisis wawancara kami dengan kepala kelompok perencanaan energi, maka diperoleh Critical Success Factor (CSF) sebagai berikut : •
Hasil penelitian yang akurat. Hasil penelitian di BPPT, khususnya kelompok perencanaan energi, digunakan untuk merencanakan kebutuhan energi, juga teknologi di masa mendatang. Hasil penelitian yang akurat dapat diukur dari perkembangan teknologi yang kini ada di Indonesia.
•
Perekrutan karyawan yang tepat dalam mendukung kegiatan operasional BPPT sehari-hari. Adanya tenaga kerja yang memiliki kualitas bagus dan berpengalaman menjadi nilai tambah BPPT .
3.2.4
Subyek Data Subyek data adalah sekumpulan entitas level tinggi yang dapat menjadi masukan atau sumber bagi data yang dibutuhkan dalam sistem yang dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu. Subyek data digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber data yang berfungsi sebagai informasi yang diperlukan bagi pihak eksekutif. Sumber data yang dipakai pada BPPT dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.
No Subyek Data
Keterangan
92 1
Pembangkit Listrik
2
Bahan Bakar
3
Pelanggan
4
Tegangan
5
Tarif Listrik
6
Neraca Daya
7
Neraca Energi
8
Faktor BKP
9
Gardu Distribusi
10
Gardu Induk
11
Jaringan Transmisi
12
Jaringan Distribusi
13
Permintaan Listrik
14
Pendapatan
Informasi mengenai pembangkit listrik yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai bahan bakar yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai pelanggan yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai tegangan listrik yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai tarif listrik yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai neraca daya listrik yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai neraca energi listrik yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai faktor beban, kapasitas dan permintaan yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai gardu distribusi listrik yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai gardu induk yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai jaringan transmisi yang tersebar Informasi mengenai jaringan distribusi yang tersebar Informasi mengenai permintaan listrik yang diteliti oleh BPPT Informasi mengenai pendapatan dari listrik
Tabel 3.5 Subjek Data Pada Bagian Kelompok Perencanaan Energi
3.2.5
Fungsi Bisnis Fungsi bisnis merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak perencanaan energi berdasarkan fungsi tiap-tiap bagian. Kegiatan ini menyusun aktivitas yang dilakukan oleh BPPT dalam menjalankan kegiatan operasional. Fungsi bisnis yang dimiliki oleh kelompok perencanaan energi BPPT dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini. No. Fungsi Bisnis
93 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Analisis produksi energi listrik di pulau Jawa Analisis kapasitas energi yang terpasang di pulau Jawa Analisis daya listrik yang dihasilkan di pulau Jawa Analisis panjang jaringan listrik yang terpasang di pulau Jawa Analisis energi listrik terjual di pulau Jawa Analisis tarif listrik di pulau Jawa Analisis pendapatan dari listrik di pulau Jawa Analisis biaya operasi pembangkit di pulau Jawa Analisis jumlah unit pembangkit di pulau Jawa
Tabel 3.6 Fungsi Bisnis Pada Kelompok Perencanaan Energi
3.2.6
Analisis Matrik
3.2.6.1 Matrik Unit Organisasi Vs Lokasi Matrik ini menggambarkan hubungan unit organisasi dengan lokasi yang dimiliki oleh BPPT. Matrik hubungannya dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini : Lokasi
Unit Organisasi
Jakarta Kepala Sekretariat Utama Direktur Deputi Kepala Bagian Perencanaan Energi Kepala Bagian Penerapan Energi Tak Terbarukan Kepala Bagian Penerapan Energi Terbarukan
√ √ √ √ √ √
Tabel 3.7 Matrik Unit Organisasi vs Lokasi
94 Berdasarkan matrik Unit Organisasi vs Lokasi terlihat bahwa seluruh unit organisasi berpusat di Jakarta.
3.2.6.2 Matrik Unit Organisasi VS Subjek Data Analisis ini digunakan untuk menggambarkan hubungan unit organisasi dengan subjek data yang terdapat dalam perusahaan. Matrik hubungannya dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :
Unit Organisasi
Pembangkit listrik Bahan bakar Pelanggan Tegangan Tarif Listrik Neraca Daya Neraca Energi Faktor BKP Gardu Distribusi Gardu Induk Panjang Jrgn T. Panjang Jrgn D. Permintaan Listrik Pendapatan
Subyek Data
Kepala Sekretariat Utama Direktur Deputi Kepala Bagian Perencanaan Energi Kepala Bagian Perencanaan Energi Tak Terbarukan Kepala Bagian Perencanaan Energi Terbarukan
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tabel 3.8 Matrik Unit Organisasi vs Subjek Data
x
x
95 3.2.6.3 Matrik Fungsi Bisnis Vs Unit Organisasi Hubungan antara fungsi bisnis dengan unit organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan fungsi masing- masing unit organisasi. Matrik ini dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini:
Kepala Bagian Penerapan Energi Terbarukan
IW
RAI EW
IEW
IEW
IEW
AI W
IW
RAI EW
IEW
IEW
IEW
AI W
IW
RAI EW
IEW
IEW
IEW
AI W
IW
RAI EW
IEW
AI W
IW
RAI EW
IEW
IEW
IEW
AI W
IW
RAI EW
IEW
IEW
IEW
AI W
IW
RAI EW
IEW
IEW
IEW
AI W
IW
RAI EW
IEW
IEW
IEW
AI W
IW
RAI EW
IEW
IEW
IEW
Direktur Deputi
Kepala Bagian Penerapan Energi Tak Terbarukan
Fungsi Bisnis
Analisis produksi energi listrik di pulau Jawa Analisis kapasitas energi yang terpasang di pulau Jawa Analisis daya listrik yang dihasilkan di pulau Jawa Analisis panjang jaringan listrik yang terpasang di pulau Jawa Analisis energi listrik terjual di pulau Jawa Analisis tarif listrik di pulau Jawa Analisis pendapatan dari listrik di pulau Jawa Analisis biaya operasi pembangkit di pulau Jawa Analisis jumlah unit pembangkit di pulau Jawa
Sekretariat Utama
AI W
Kepala
Kepala Bagian Perencanaan Energi
Unit Organisasi
Tabel 3.9 Matrik Fungsi Bisnis vs Unit Organisasi
96 Keterangan dari Tabel 3.9 sebagai berikut : R:
Direct Management Responsibility,
Menunjukkan unit organisasi
yang menerima tanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan fungsi bisnis A:
Executive or Policy Making Authority, Menunjukkan unit organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan fungsi bisnis.
I:
Involved in the Function, Keterlibatan suatu unit organisasi dalam melakukan fungsi bisnis.
E:
Technical Expertise, menunjukkan unit organisasi yang memiliki keahlian teknis dalam melaksanakan fungsi bisnis.
W : Actual Execution of the Work, Unit organisasi yang melaksanakan pekerjaan fungsi bisnis secara langsung.
3.2.6.4 Matrik Fungsi Bisnis Vs Subyek Data Matrik berikut menggambarkan hubungan fungsi bisnis dengan subyek data yang ada pada kelompok Perencanaan Energi BPPT. Matrik ini dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :
97
Fungsi Bisnis
Analisis produksi energi listrik di pulau Jawa Analisis kapasitas energi terpasang di pulau Jawa Analisis daya listrik yang dihasilkan di pulau Jawa Analisis panjang jaringan listrik yang terpasang di pulau Jawa Analisis energi listrik terjual di pulau Jawa Analisis tarif listrik di pulau Jawa Analisis pendapatan dari listrik di pulau Jawa Analisis biaya operasi pembangkit di pulau Jawa Analisis jumlah unit pembangkit di pulau Jawa
C U R
Bahan bakar Pelanggan Tegangan Tarif Listrik Neraca Daya Neraca Energi Faktor BKP Gardu Distribusi Gardu Induk Jrgn Transmisi Jrgn Distribusi Permintaan Listrik Pendapatan
Pembangkit listrik
Subyek Data
C U R D
R
C U R D
R
C U R
C U R
R
C U R D
R
R
R
R
C U R
C U R D
R
R
R
R
R
C U R
C U R
C U R
C U R
C U R
R
C U R D C U R D
R
R
U R
C U R D
C U R D
R
R
C U R D
R
C U R
R
C U R D
C U R
R
R
R
R
Tabel 3.10 Matrik Fungsi Bisnis vs Subyek Data
R
98 Keterangan dari Tabel 3.10 sebagai berikut : C : Create, Menciptakan subyek data untuk melaksanakan fungsi bisnis R : Read, Pembacaan subyek data dalam melaksanakan fungsi bisnis U : Update, Perubahan subyek data dalam melaksanakan fungsi bisnis D : Delete, Penghapusan subyek data dalam melaksanakan fungsi bisnis
3.2.7
Teknologi Informasi di BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), khususnya kelompok Perencanaan Energi telah menggunakan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya sehari-hari. Teknologi informasi yang digunakan meliputi penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak.
3.2.7.1 Perangkat Keras Perangkat keras yang digunakan pada BPPT adalah : •
Server : -
PC dengan Processor Pentium IV 2.8 GHz
-
Memory 512 MB DDRAM
-
Harddisk Storage 80 GB
-
Jaringan LAN
•
Workstation : -
PC dengan Processor Pentium IV 2.4 GHz
-
Memory 256 MB DDRAM
-
Harddisk Storage 40 GB
99 3.2.7.2 Perangkat Lunak Perangkat lunak yang digunakan pada BPPT adalah : •
Server : -
Sistem Operasi : Windows 2000 Advance Server
-
Database
•
3.2.8
: Microsoft Access 2000
Workstation : -
Sistem Operasi : Windows XP Professional
-
Front End Tool : MARKAL
Analisis Hasil Wawancara Wawancara dilakukan kepada salah satu pegawai Bidang Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi dengan tema “Sistem yang Sedang Berjalan”. Dari wawancara tersebut, kami memperoleh informasi bahwa pihak BPPT, khusunya kelompok Perencanaan Energi pernah menggunakan software lain sebelum MARKAL yaitu Paradox. Software ini dibangun oleh IAEA yaitu sebuah badan internasional yang begerak di bidang energi dan tenaga atomic (nuklir). Sekilas cerita tentang Paradox, Paradox merupakan software yang berbasis database untuk menangani semua aktivitas dan melakukan penyimpanan data ke dalam database, akan tetapi masalah mulai timbul ketika kapasitas data mulai membesar yang menyebabkan kerusakan database. Pada akhirnya Paradox dinyatakan gagal uji.Karena kebutuhan terhadap teknologi informasi yang begitu penting, maka BPPT menginginkan sebuah software yang dapat menggantikan software Paradox yang kurang berhasil diterapkan pada negara berkembang
100 seperti Indonesia, maka BPPT membeli sebuah software dari Ad Sub yang bernama MARKAL, dimana yang hampir sama dengan Paradox dan telah berhasil dalam masa uji coba. Maka software ini diimplementasikan hingga saat ini. Hanya saja karena kebutuhan – kebutuhan yang meningkat, pada akhirnya kesempurnaan software ini menjadi suatu masalah. Data yang ditampilkan hanya bersifat umum (general), sedangkan kebutuhan terhadap data yang bersifat detail terkadang dibutuhkan. Berikut ini adalah gambaran umum NEED (kebutuhan) dari pegawai yang telah kami wawancarai pada kelompok Perencanaan Sistem Energi : 1. Dibutuhkannya informasi energi diproduksi pembangkit listrik. 2. Dibutuhkannya informasi tentang penyaluran energi listrik 3. Dibutuhkannya total pendapatan energi listrik dari tiap pelanggan. 4. Dibutuhkannya informasi tentang biaya operasi pembangkit listrik 5. Dibutuhkannya informasi tentang besarnya daya permintaan listrik dari tiap pelanggan. 6. Dibutuhkannya informasi tentang energi terjual dari sektor jenis tegangan. 7. Dibutuhkannya informasi mengenai penyediaan tenaga listrik. 8. Dibutuhkannya penyimpanan data historikal. Dari hasil wawancara tersebut telah diperoleh berbagai macam kebutuhan (NEED) agar pekerjaan pegawai menjadi lebih optimal dan efisien, dari setiap NEED tersebut diperoleh tujuan (GOAL) yang diharapkan sesuai dengan keinginan pegawai tersebut, berikut ini adalah GOAL dari setiap NEED yang ada:
101 1. Adanya informasi energi diproduksi pembangkit listrik. 2. Adanya informasi tentang penyaluran energi listrik 3. Adanya informasi total pendapatan energi listrik 4. Adanya informasi tentang biaya operasi pembangkit listrik 5. Adanya informasi tentang besarnya daya permintaan listrik 6. Adanya informasi tentang energi terjual dari sektor jenis tegangan. 7. Adanya informasi tentang penyediaan tenaga listrik. 8. Adanya sistem data warehouse yang menyimpan semua data historikal dan non-historikal.
3.2.8.1 Analisis SWOT dari Sistem yang Diusulkan Kondisi suatu perusahaan dapat diketahui melalui analisis SWOT, karena analisis SWOT mengindentifikasikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman bagi suatu perusahaan terhadap sistem baru yang akan dikembangkan. Dari hasil analisis maka akan diperoleh Matriks Strategi SWOT yang dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :
102
Internal Strength
Eksternal
a. Pegawai telah mengenal IT b. Manajemen turut mendukung pengembangan sistem c. Integritas data terjaga
Oppoturnities a. Menghindari kesalahan yang dapat terjadi b. Pekerjaan akan menjadi lebih efisien
Threat a. Adanya ancaman virus b. Krisis dana dari pemerintah c. Adanya gangguan dari para hacker terhadap sistem database
Strategi SO : •
Merealisasikan pengembangan dan mengimplementasikannya Membiasakan user dengan sistem yang baru
•
Strategi ST : • • •
Membeli antivirus Membangun sistem keamanan yang handal Membangun sistem yang benar-benar berguna ke depannya
Tabel 3.11 Matriks SWOT
Weakness a. Anggaran dana terbatas b. Sistem keamanan data kurang terjamin c. Analisis data kurang detail
Strategi WO : • • •
Menentukan bagian dari sistem yang benar-benar penting dan kritikal Memilih teknologi yang murah dalam pengembangan sistem Membangun sistem keamanan yang handal
Strategi WT : • •
Memberikan pelatihan terhadap user tentang security Membangun keamanan yang tinggi terhadap bagian-bagin dari sistem yang sangat kritikal
103 3.2.9 Analisis Kebutuhan dan Tujuan Sistem Setelah melalui proses wawancara, kami menyimpulkan bahwa perancangan data warehouse sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas yang semakin meningkat. Dengan data warehouse, data yang dihasilkan merupakan data yang akurat dan strategis yang berguna untuk proses analisis terhadap pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional kelompok Perencanaan Energi, yaitu : 1. Data Detail Pelanggan a.
Mengetahui harga jual listrik untuk tiap sektor pelanggan b. Mengetahui pendapatan dari berbagai sektor pelanggan
2. Data Detail Pembangkitan a.
Mengetahui jumlah energi yang diproduksi untuk masing-masing
pembangkit b.
Mengetahui besarnya biaya bahan bakar.
c. Mengetahui besarnya kapasitas terpasang dan daya mampu dari setiap jenis pembangkit. 3. Data Detail Penyaluran Listrik a.
Mengetahui jumlah jaringan distribusi
b.
Mengetahui jumlah jaringan transmisi
4. Data Detail Permintaan Listrik a.
Mengetahui jumlah daya listrik dari berbagai tipe permintaan
b.
Mengetahui jumlah permintaan listrik dilihat dari tiap sektor
104 5.
Data Detail Biaya Operasi a.
Mengetahui jumlah biaya operasi pembangkit dari setiap jenis pembangkit.
b. 6.
7.
Mengetahui jumlah biaya operasi pembangkit dari rata-rata per KWH.
Data Detail Pengusahaan a.
Mengetahui besarnya energi terjual per pelanggan.
b.
Mengetahui besarnya energi terjual per jenis tegangan.
Data Detail Penyediaan Tenaga Listrik a.
Mengetahui besarnya persentase dari faktor BKP (Beban, Kapasitas, Permintaan).
