BAB 2 TINJAUAN TEORITIS
2.1
Tinjauan Teoretis
2.1.1 Definisi Efektifitas Efektifitas menunjukkan tercapainya suatu tujuan, tujuan itu dapat dikatakan efektif apabila tujuan itu sudah tercapai sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Pengertian efektifitas menurut para ahli antara lain menurut : Mardiasmo (2009), Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Supriyono (2002:24),
Efektifitas
adalah
hubungan
antara
keluaran
pusat
pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban. Sedangkan pengertian lain menyatakan bahwa “Efektif, apabila suatu tujuan, sasaran, program dapat tercapai batas waktu yang ditargetkan, tanpa memperdulikan biaya yang dikeluarkan (Agoes:1996:180).
24
25
2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 2.1.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility Menurut pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pengertian CSR, berbunyi: 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkun gan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menurut H.Budi Untung (2008:1).
26
CSR mengandung makna, bahwa seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas dan tidak korup (Ati Harmoni dan Ade Andriyani: 2008). Menurut Elkington (Wibisono, 2007:32) bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P” yang terkenal dengan istilah “Triple Bottom Line”, selain mengejar profit perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam gagasan tersebut perusahaan tidak lagi diharapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada tanggung jawab pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansial saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development (2002) adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. 2.1.2.2 Manfaat Corporate Social Responsibility Menurut H. Budi Untung (2008:6) jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra maka dapat berpengaruh pada operasional perusahaan itu sendiri. Sedangkan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan
27
CSR. Dari uraian tersebut, akan tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain: a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. b) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosia. c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan. d) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. e) Membuka peluang pasar yang lebih luas. f) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. g) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. h) Memperbaiki hubungan dengan regulator. i) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. j) Peluang mendapat penghargaan.
2.1.2.3 Tujuan Corporate Social Responsibility
28
Menurut H. Budi Untung (2008:9) tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat,
bukan
memperdayai
masyarakat.
Pemberdayaan
bertujuan
mengkreasikan masyarakat mandiri. 2.1.2.4 Klasifikasi Corporate Sosial Responsibility Menurut Broadshaw (Harahap, 2007:400) mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan ada tiga bentuk, yaitu: a. Corporate philantropy, di sini tanggung jawab perusahaan itu berada sebatas kedermawaan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini merupakan kegiatan amal, sumbangan atau lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. b. Corporate responbility, di sini kegiatan pertanggungjawaban itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan atau kesediaan perusahaan. c. Corporate policy, di sini tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah merupakan bagian dari kebijakannya.
2.1.2.5 Fungsi Corporate Sosial Responsibility
29
Menurut H.Budi Untung (2008:32) adapun beberapa tujuan dari CSR yang meliputi: a. CSR Sebagai Strategi Perusahaan Tidak selamanya kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dicurigai. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan PT Telkom yang dikemas dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berjalan cukup lancar. Dana kemitraan yang disalurkan secara bergulir kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi hingga Juni 2007 sudah mencapai 423,5 miliar rupiah, tidak kurang dari 6.031 mitra binaan mendapat pelatihan atau kucuran dana dari PT Telkom. Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit atau keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Benefit berupa citra perusahaan. b. CSR Membatasi Kemiskinan Kontribusi CSR adalah kontribusi berkesinambunngan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu bekerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komuditas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR. Kemiskinan yang sudah mengglobal saat ini adalah masalah sosial yang menjadi target seluruh Negara di dunia untuk ditekan, bahkan dihapuskan dan tentunya dalam implementasi CSR kontemporer yang dilakukan oleh dunia usaha, dan sudah seharusnya dunia usaha menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat. Keunikan CSR adalah kegiatan ini sangat bersifat
30
lokal karena pelaksanaannya harus melibatkan isu-isu lokal dan peran serta masyarakat lokal yang berada di sekitar perusahaan. Menurut H. Budi Untung (2008:36) terdapat tiga pilar penting untuk merangsang pertumbuhan
CSR
yang
mampu
mendorong
pembangunan
ekonomi
berkelanjutaan. Pertama, mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas. Kedua, mengkalkulasi kapasitas sumber daya manusia dan institusi utnuk merangsang pelaksanaan CSR. Ketiga, peraturan serta kode etik dalam usaha. Pada akhirnya tiga pilar ini tidak akan mampu bekerja dengan baik tanpa dukungan sektor publik untuk menjamin pelaksanaan CSR oleh perusahaan sejalan dan seiring dengan strategi pengembangan dan pembangunan sektor publik. Penerapan CSR akan mampu mengentaskan banyak permasalahan sosial masyarakat sehingga mereka dapat dengan segera beranjak dari keterpurukan. Masyarakat akan menjadi tangguh karena memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri. 2.1.2.6 Komponen-komponen Corporate Sosial Responsibility Menurut Carroll (1979) menjelaskan bahwa komponen-komponen tanggung jawab sosial perusahaan terbagi ke dalam empat kategori, yang masing-masing dari kategori tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut: 1. Economic responsibilities. Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri atas
31
aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. 2. Legal responsibilities. Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukumdan peraturan yang berlaku di mana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. Sebagai contoh, ketaatan perusahaan dalam membayar pajak, mentaati undang-undang tenaga kerja, dan sebagainya yang merupakan tanggung jawab hukum perusahaan. 3.
Ethical responsibilities. Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut Epstein (1989: 584-585), etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai sebuah isu di mana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak, serta memiliki kegunaan atau tidak.
4. Discretionar responsibilities. Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis.
32
2.1.2.7 Implementasi Corporate Social Responsibility Menurut Wibisono, Yusuf (2007) menyatakan bahwa perencanaan program menjadi penting karena dapat dijadikan arah untuk melaksanakan (implementasi) pelaksanaan program. Di samping itu, perencanaan juga menentukan strategi yang lebih efektif dapat dilaksanakan. Paling tidak terdapat sembilan hal yang perlu diperhatikan, antara lain: merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, merancang struktur organisasi, menyiapkan SDM, membagi wilayah, mengelola dana, rancang implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan menurut Nor Hadi (2009) merumuskan diagram yang menggambarkan tahapan perencanaan, evaluasi, dan implementasi tanggungjawab sosial (social responsibility). Implementasi tanggungjawab sosial (social responsibility) merupakan tahap aplikasi program social responsibility sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Penerapan tanggungjawab sosial membutuhkan iklim organisasi yang saling percaya dan kondusif, sehingga memunculkan motivasi dan komitmen karyawan pelaksana. Terdapat banyak prinsip yang harus dijadikan pijakan dalam praktik tanggungjawab sosial (social responsibility). Equator Principles yang diadopsi beberapa Negara, merumuskan bebe rapa prinsip, antara lain (Wibisono Yusuf, 2007): 1. Accountability’s (AA 1000) Standard, yang mengacu pada prinsip “Triple Botton Line” dari John Elkington.
33
2. Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB lewat Coalition for Envoironment Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997. 3. Social Accountability International SA8000 Standard. 4. ISO 14000 enviromental management standard. 5. ISO 26000. Untuk mengukur sejauh mana efektifitas program CSR, maka diperlukan indikator untuk mengukurnya. Ada dua indikator keberhasilan yang dapat digunakan yaitu indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal terdiri dari minimize, asset, operational, tingkat penyaluran, dan kolektivitas (umumnya untuk PKBL BUMN) dan tingkat compliance pada aturan yang berlaku, sedangkan indikator eksternal terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial. 2.1.2.8 Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility Menurut Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab sosial (social responsibility) menjadi tiga, yaitu: Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
Keberlanjutan
juga
memberikan
arahan
bagaimana
penggunaan
sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan
34
dan
upaya
bagaimana
society
memanfaatkan
sumberdaya
agar
tetap
memperhatikan generasi masa datang. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntanbilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Transparency, merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. 2.1.2.9 Evaluasi Social Responsibility Menurut Nor Hadi (2009:147) menyatakan bahwa sebagai satu program, social responsibility membutuhkan pemantaun dan evaluasi dalam rangka perbaikan di masa depan. Dan sekaligus menentukan tingkat capaian kinerja kativitas sosial yang telah dilakukan. Evaluasi dsn pemantauan juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan
yang
membutuhkan
tindakan
koreksi.
Terutama
bagi
tanggungjawab sosial (social responsibility) yang bersifat multy years. Evaluasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan:
35
1. Memperoleh temuan masukan untuk perencanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan 2. Memperoleh berbagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pengambilan
keputusan,
layak
atau
tidak
layak
program
tanggungjawab sosial untuk dilanjutkan 3. Memperoleh temuan unruk masukan perbaikan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan 4. Memperoleh temuan hambatan program yang sedang dilaksanakan 5. Memperoleh temuan untuk perbaikan 6. Memperoleh rekomendasi dan pelaporan terhadap penyandang dana. 2.1.3
Akuntabilitas Publik
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8). 2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas Menurut Syahrudin Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas terdiri dari 5 macam antara lain: a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and legality) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum,
36
sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. b. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. c. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa programprogram organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. d. Akuntabilitas kebijakan Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. e. Akuntabilitas financial Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembagalembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.
37
2.1.4
Regulasi
2.1.4.1 Regulasi Menurut PER-05/MBU/2007 Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 9 telah melakukan penetapan dan penggunaan dana yang akan digunakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Dana Program Kemitraan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. 2. Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 % (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL. 3. Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
38
a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero. 4. Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS. 5. Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. 2.1.4.2 Regulasi Menurut KEP-100/MBU/2002 Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor: Kep100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Pada bagian III yang berjudul Aspek Administrasi yang terdapat pada poin 3d menjelaskan bagaimana metode penilaian kinerja pembinaan usaha kecil dan koperasi. Adapun indikator dalam penilaian adalah sebagai berikut: 1. Efektifitas penyaluran dana.
Rumus :
Jumlah dana yang disalurkan
x 100%
39
Jumlah dana yang tersedia Definisi: a. Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari: a) Saldo awal b) Pengembalian pinjaman c) Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada) d) Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK b. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang teerdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).
2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.
Rumus:
Rata2 tertimbang kolekti. Pinjm. PUKK x 100%
Jumlah pinjaman yang disalurkan Definisi:
40
a. Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut: a) Lancar
100%
b) Kurang lancar
75%
c) Ragu-ragu
25%
d) Macet
0%
c. Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah sebuah pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. 2.1.5
Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian yang terdahulu berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diungkapkan oleh Saiful Anwar dkk. Dengan judul Kontribusi Regulasi Pemerintah, Tekanan Masyarakat dan Tekanan Organisasi Lingkungan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Akuntansi Sosial. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntansi sosial perusahaan. 2.2
Rerangka Pemikiran
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa PT Petrokimia Gresik adalah suatu perusahaan yang telah menerapkan tanggung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility) kepada lingkungan sekitar perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana PT Petrokimia
41
Gresik telah melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat apa dana yang telah diberikan PT Petrokimia Gresik kepada masyarakat sudah efektif.
42
Adapun kerangka alur berpikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
Gambar 1 Rerangka Pemikiran PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara KEPMEN-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
Realisasi dana untuk tanggung jawab sosial pada PT Petrokimia Gresik
Pengukuran efektivitas penggunaan dana menggunakan kinerja penyaluran dan pengembalian pada perusahaan
Efektivitas Penggunaan Dana CSR Pada PT Petrokimia Gresik
43
2.3
Proposisi Penelitian
Proposisi dapat diartikan sebagai jawaban atas suatu permasalahaan berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan oleh penulis, maka dapat diketahui proporsi dari rumusan masalah tersebut adalah: “Apakah penggunaan dana CSR yang digunakan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas publik pada PT. Petrokimia sudah efektif?”. Efektivitas
penggunaan
dana
CSR
sebagai
upaya
meningkatkan
akuntabilitas publik adalah sebuah upaya penelitian yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan untuk mencari, menemukan, dan mengevaluasi fakta tentang sejauh mana perusahaan berhasil memberikan dananya kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
