BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Menurut WHO (World Health Organization) Expert Commite 1970, keluarga

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS

2.1. Konsep Keluarga Berencana 2.1.1. Definisi Keluarga Berencana Menurut WHO (World Health Organization) Expert Commite 1970, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Keluarga Berencana (KB) dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut (Suratun, dkk, 2008 ). KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran (Hartanto, 2004; 27). 2.1.2. Sejarah Keluarga Berencana (KB) di Indonesia Pelopor gerakan Keluarga Berencana di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation. Dalam rangka membantu masyarakat yang

Universitas Sumatera Utara

memerlukan bantuan secara sukarela, usaha Keluarga Berencana terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967 dimana gerakan Keluarga Berencana di Indonesia memasuki era peralihan jika selama orde lama program gerakan Keluarga Berencana dilakukan oleh sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pimpinan negara pada waktu itu anti kepada Keluarga Berencana maka dalam masa orde baru gerakan Keluarga Berencana diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Sebelum 1957– Pembatasan kelahiran secara tradisional (penggunaan ramuan, pijet, absistensi/ wisuh/ bilas liang senggama setelah coitus). Perkembangan birth control di daerah– Berdiri klinik YKK (Yayasan Kesejahteraan Keluarga) di Yogyakarta. Di Semarang : berdiri klinik BKIA dan terbentuk PKBI tahun 1963. Jakarta : Prof. Sarwono P, memulai di poliklinik bagian kebidanan RSUP. Jawa dan luar pulau Jawa (Bali, Palembang, Medan). Struktur organisasi program gerakan Keluarga Berencana juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968 didirikanlah LKBN yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional sebagai semi Pemerintah, terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan Nasional) yang mempunyai tugas pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat kemudian pada tahun 1970 lembaga ini diganti menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia. Bermunculan proyek KB


sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB (Petugas Lapangan keluarga Berencana). 2.1.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Gerakan Keluarga Berencana 1. Tujuan gerakan KB nasional Tujuan utama program KB Nasional adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. 2. Sasaran gerakan keluarga berencana Untuk mewujudkan NKKBS maka Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu pasangan suami istri yang hidup bersama dimana istrinya berusia 15-45 tahun yang harus dimotivasi terus-menerus yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah Non PUS yaitu pelaksana dan pengelola KB, anak sekolah, orang

yang belum menikah, pasangan di atas 45 tahun, tokoh

masyarakat). Institusional, yaitu berbagai organisasi, lembaga masyarakat, pemerintah dan swasta. dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.


3. Strategi gerakan KB nasional Strategi Gerakan KB Nasional dibagi 2 yaitu : Strategi dasar dan Strategi operasional, a. Strategi dasar Lima grand strategi (strategi dasar) yang merupakan program utama dalam mensukseskan Keluarga Berencana Nasional guna mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. 1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB 2) Menata kembali pengelolaan KB 3) Memperkuat sumber daya manusia operasional program KB 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB 5) Meningkatkan pembiayaan program KB. Untuk menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB haruslah tokoh masyarakat dan tokoh agama aktif pada setiap desa serta pelayanan KB berkualitas disetiap desa atau kelurahan tertinggal dan terpencil serta di perbatasan, memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi. Program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas, sitem informasi yang up to date, fasilitas, advokasi dan supervisi dari pusat untuk daerah, jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja serta adanya dukungan pemda dengan membuat perda ini


semua merupakan bentuk menata kembali pengelolaan KB. Memperkuat SDM operasinal KB dengan mengelola KB untuk setiap kecamatan serta petugas KB dengan jumlah yang memadai dengan kompetensi yang baik dan petugas lapangan KB maupun petugas KB terlatih untuk setiap desa atau kelurahan. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui KB untuk seluruh keluarga dengan balita, aktif jadi anggota badab KB, pra keluarga sejahtera anggota unit pembinaan dan peningkatan keluarga sejahtera punya usaha ekonomi produktif, kelompok percontohan bina keluarha remaja untuk setiap kecamatan serta bina lingkungan keluarga

untuk

kabupaten/kota.

Sedangkan

untuk

meningkatkan

pembiayaan program KB dengan memprioritaskan peanggaran dari pusat ke daerah, sistem pembiayaan terutama bagi rakyat miskin serta alat/obat kontrasepsi dengan harga terjangkau disetiap kecamatan. b. Strategi operasional Dalam operasionalnya program Keluarga Berencana Nasional dapat dirumuskan dalam suatu strategi yang dinamakan dengan Pancakarya , yaitu : 1) Karya I

: Mendorong pasangan usia subur (PUS) yaitu istri yang belum berusia 30 tahun dan anaknya baru satu orang agar merasa cukup memiliki 2 orang anak saja.

2) Karya II

: Membantu PUS yang berusia lebih dari 30 tahun dan anaknya lebih dari tiga orang agar tidak menambah anak lagi.


3) Karya III

: Mengarahkan generasi muda untuk menghayati dan menerapkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

4) Karya IV : Memperkuat proses pelembagaan keluarga berencana dalam masyarakat sehingga pelayanan keluarga berencana bukan hanya tugas pemerintah,

akan tetapi dari dan untuk

masyarakat sendiri. 5) Karya V

: Memperkuat

proses

pelembagaan

dengan

dukungan

psikologis, sehingga setiap insan mengadopsi NKKBS dan ber KB atas kemauan sendiri. 2.1.4. Pelaksanaan Operasional dan Tujuan Akhir Gerakan KB Nasional 1. Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan dengan memberikan penerangan konseling, advokasi, penerangan kelompok (penyuluhan) dan penerangan massa melalui media cetak, elektronik. Dengan penerangan, motivasi diharapkan meningkat sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berKB, melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga tercapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).


2. Pelayanan kontrasepsi dan pengayoman peserta KB Dikembangkan program reproduksi keluarga sejahtera. Para wanita baik sebagai calon ibu atau ibu, merupakan anggota keluarga yang paling rentan mempunyai potensi yang besar untuk mendapatkan KIE dan pelayanan KB yang tepat dan benar dalam mempertahankan fungsi reproduksi. Reproduksi sehat sejahtera adalah suatu keadaan sehat baik fisk, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi. Bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga

dengan

lingkungan. Dalam mencapai sasaran reproduksi sehat, dikembangkan 2 gerakan yaitu: pengembangan gerakan KB yang makin mandiri dan gerakan keluarga sehat sejahtera dan gerakan keluarga sadar HIV/AIDS. Pengayoman, melalui program ASKABI (Asuransi Keluarga Berencana Indonesia), tujuan agar merasa aman dan terlindung apabila terjadi komplikasi dan kegagalan. 3. Peran Serta Masyarakat dan Institusi Pemerintah Peran Serta Masyarakat (PSM) ditonjolkan pendekatan masyarakat serta kerjasama institusi pemerintah (Dinas Kesehatan, BKKBN, Depag, RS, Puskesmas). 4. Pendidikan KB. Melalui jalur pendidikan (sekolah) dan pelatihan, baik petugas KB, bidan, dokter berupa pelatihan konseling dan keterampilan.


5. Tujuan akhir gerakan KB nasional Tujuan akhir KB adalah terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yang ciri-cirinya adalah: (1) Menikah pada usia yang cukup dewasa, (2) Sebelum menikah sudah cukup matang kepribadiannya sehingga siap mengahadapi masalah kehidupan keluarga, (3) Calon suami dan calon istri telah memiliki mata pencaharian

yang

biasa

menjamin

kehidupan

dan

kebutuhan

ekonomikeluarganya, (4) Suami dan istri bersedia memberikan jarak yang cukup bagi kehamilan anak kedua agar dapat memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk membina dan menyusui anaknya yang pertama dengan baik dan benar, (5) Suami dan istri sepakat untuk mempunyai anak 2 orang saja, (6) Suami dan istri keduanya secara dini telah mempersiapkan diri secara fisik, mental, social, dan agama guna menghadapi masalah hari tuanya. 2.1.5. Pendekatan Baru Program KB Pendekatan baru program KB dengan mengedepankan dua (2) hal yaitu: Kesehatan Reproduksi dan Hak Konsumen. Konsep kesehatan reproduksi membuka wawasan baru bahwa tujuan yang ingin di capai bukan target demografis, tetapi tercapainya suatu keadaan sehat dari segi kemampuan reproduksi manusia. Yang ingin dicapai secara khusus adalah peningkatan kontrol perempuan atas tubuh dan hidupnya (Juliantora D, 2000). 1. Kesehatan Reproduksi menurut defenisi WHO 1992 adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau cacat dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi


serta

prosesnya. Penggunanan

mencapai

kesehatan

kontrasepsi

reproduksi

yang

bagi

PUS

bertujuan

untuk

optimal. Departemen Kesehatan

menggariskan kebijakan pelayanan KB berdasarkan azas kafetaria, sukarela, disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta dan menjujung tinggi norma-norma kehidupan dalam masyarakat sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Guna meningkatkan penggunaan pelayanan maka petugas KB harus mempunyai pengetahuan dan

tekhnis media dan manajerial yang memadai. Pemberian

konseling pra dan paska pelayanan menjadi bagian dari pelayanan KB, sedangkan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi peserta dilakukan pengayoman terhadap efek samping dan komplikasi, mulai dari tingkat rumah tangga sampai tingkat pelayanan KB tertinggi. 2. Hak Konsumen kontrasepsi Pemenuhan hak konsumen kontrasepsi merupakan salah satu upaya meningkatkan pemanfatan pelayanan KB dan bersifat positif bagi pengembangan pelayanan kontrasepsi. Dengan kata lain apabila hak konsumen sudah dipenuhi maka pemanfaatan pelayanan KB dapat terjadi. Hak konsumen kontrasepsi di Indonesia mengacu pada hak konsumen kontrasepsi dari International Planned Parenthodd Federation ( IPPF) yaitu : a. Hak informasi yaitu hak untuk mendapat informasi selengkapnya mungkin dari provider, tanpa memandang status konsumen.


b. Hak akses layanan kesehatan reproduksi yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kontrasepsi kepada semua konsumen tanpa memandang status sosial, ekonomi, politik, agama, dan geografis. c. Hak atas pilihan yaitu hak untuk memutuskan secara bebas metode KB yang paling tepat bagi dirinya. Pemenuhan hak atas pemberian informasi yang lengkap akan membantu konsumen dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan jenis kontrasepsi yang akan tepat. d. Hak keamanan yaitu hak untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif. e. Hak privasi yaitu hak atas privasi dalam konseling dan pelayanan KB. f. Hak kerahasiaan yaitu hak atas kerahasiaan pribadi berkaitan dengan hal -hal yang berhubungan dengan pelayanan ya ng diterima oleh peserta KB tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. g. Hak penghargaan yaitu hak atas pelayanan manusiawi dengan penuh penghargaan dan perhatian oleh pelayanan KB. h. Hak kenyamanan yaitu hak memperoleh kenyamanan dalam pelayanan. i. Hak layanan berlanjut hak mendapat jaminan persediaan metode KB secara lengkap dan pelayanan berkesinambungan selama diperlukan. j. Hak berpendapat yaitu konsumen berhak untuk memberi pendapat tu mengajukan usul tentang mutu pelayanan tentang pekayanan yang diterima. k. Hak ganti rugi yaitu hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kerugian sebagai dampak pemakaian metode KB.


2.1.6. Pelaksanaan Program KB Salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah mengikuti program Keluarga Berencana (KB). KB secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya, KB merupakan salah satu upaya pemerintah yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dengan program untuk membangun keluarga-keluarga bahagia dan sejahtera serta menjadikan keluarga yang berkualitas. KB dapat dipahami juga sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Pelaksanaan program tersebut salah satunya adalah dengan cara menganjurkan. setiap keluarga agar mengatur dan merencanakan kelahiran anak, dengan menggunakan alat kontrasepsi modern. Sebab, dengan mengatur kelahiran anak, keluarga biasanya akan lebih mudah menyeimbangkan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Dan pada akhirnya dapat lebih mudah membentuk sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Bila pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka masalah yang dihadapi tidak seberat menghadapi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.


2.1.7. Definisi Kontrasepsi Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti ‘mencegah’ atau ‘melawan’ dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari / mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma. Kontrasepsi adalah upaya mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap. Kontrasepsi dapat di lakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis, menggunakan obat/alat, atau dengan operasi (Mansjoer. A, 2009). 2.1.8. Jenis Metode Kontrasepsi Ada dua pembagian cara kontrasepsi, yaitu cara kontrasepsi sederhana dan cara kontrasepsi modern (metode efektif). 1. Kontrasepsi sederhana Kontrasepsi sederhana terbagi lagi atas kontrasepsi tanpa alat dan kontrasepsi dengan alat/obat. Kontrasepsi sederhana tanpa alat dapat dilakukan dengan senggama terputus dan pantang berkala. Sedangkan kontrasepsi dengan alat/obat dapat dilakukan dengan menggunakan kondom, diafragma atau cup, cream, jelly atau tablet berbusa (vaginal tablet). 2. Cara kontrasepsi modern/metode efektif Cara kontrasepsi ini dibedakan atas kontrasepsi tidak permanen dan kontrasepsi permanen. Kontrasepsi tidak permanen dapat dilakukan dengan pil, AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), suntikan dan implant. Sedangkan cara kontrasepsi


permanen dapat dilakukan dengan metode mantap, yaitu dengan operasi tubektomi (sterilisasi pada wanita) dan vasektomi (sterilisasi pada pria). 2.1.9. Syarat Kontrasepsi Ideal Sampai saat ini belum tersedia satu metode kontrasepsi yang benar–benar 100% ideal sempurna. Pilihan metode kontrasepsi umumnya dalam bentuk cafeteria atau supermarket, dimana calon akseptor memilih sendiri metode kontrasepsi yang diinginkannya (Hartanto, 2003). Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh suatu metode kontrasepsi yang baik ialah: 1. Dapat dipercaya 2. Tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan 3. Daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan 4. Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan coitus 5. Tidak memerlukan motivasi terus-menerus 6. Mudah pelaksanaannya 7. Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 8. Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan 9. Pemakaian jangka lama (Hartanto, 2003)

2.2. Konsep Mutu Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan


rata-rata penduduk, serta yang penyelengaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan (Azwar, 1995). Ukuran-ukuran pelayanan kesehatan yang bermutu lebih bersifat luas, karenanya didalamnya tercakup penilaian terhadap kepuasan pasien mengenai : 1. Ketersediaan pelayanan kesehatan (available) Untuk dapat menimbulkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, maka syarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan pelayanan kesehatan tersebut. Sehingga sering disebut, suatu pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang bermutu apabila pelayanan kesehatan tersebut tersedia di masyarakat. 2. Kewajaran pelayanan kesehatan (appropriate) Pelayanan kesehatan sebagai pelayanan bermutu apabila pelayanan tersebut bersifat wajar, dalam arti dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. 3. Kesinambungan pelayanan kesehatan (continue). Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah apabila pelayanan kesehatan tersebut bersifat berkesinambungan, dalam arti tersedia setiap saat, baik menurut waktu atau apapun kebutuhan pemakai jasa pelayanan kesehatan. 4. Penerimaan pelayanan kesehatan (acceptable) Pelayanan kesehatan tersebut harus dapat diupayakan diterima oleh pemakai jasa. 5. Ketercapaian pelayanan kesehatan (accesible) Pelayanan kesehatan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari daerah tempat tinggal sehingga dapat dicapai oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan.


6. Keterjangkauan pelayanan kesehatan (affordable) Pelayanan kesehatan yang terlalu mahal tidak akan dapat dijangkau oleh semua pemakai jasa pelayanan kesehatan, dan karenanya tidak akan memuaskan pasien. Sebagai jalan keluarnya, disarankan perlunya mengupayakan pelayanan kesehatan yang biayanya sesuai dengan kemampuan pemakai jasa pelayanan kesehatan. Karena keterjangkauan pelayanan kesehatan erat hubungannya dengan kepuasan pasien, dan kepuasan pasien berhubungan dengan mutu pelayanan, maka suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan yang bermutu apabila pelayanan dapat dijangkau oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan. 7. Efisiensi pelayanan kesehatan (Efficient) Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara efisien. 8. Mutu Pelayanan Kesehatan (quality) Mutu pelayanan kesehatan yang dimaksudkan disini adalah yang menunjuk pada kesembuhan penyakit serta keamanan tindakan, yang apabila berhasil diwujudkan pasti akan memuaskan pasien. Bertitik tolak dari pendapat adanya kaitan antara mutu dengan kepuasan, maka suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan yang bermutu apabila pelayanan tersebut dapat menyembuhkan pasien serta tindakan yang dilakukan adalah aman (Azwar, 1995).


2.3. Pelayanan KB 2.3.1. Pelayanan Penggunaan Alat Kontrasepsi Pelayanan kontrasepsi mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum adalah pemberian dukungan dan pemantapan penerimaan gagasan KB yaitu di hayatinya NKKBS dan tujuan pokok adalah penurunan angka kelahiran yang bermakna. Guna

mencapai

tujuan

tersebut

maka

ditempuh

kebijaksanaan

mengkategorikan tiga fase untuk mencapai sasaran yaitu: 1. Fase menunda perkawinan/kesuburan. 2. Fase menjarangkan kehamilan. 3. Fase menghentikan/mengakhiri kehamilan/kesuburan. Maksud kebijaksanaan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua. 1. Fase menunda/mencegah kehamilan: Fase menunda kehamilan bagi PUS dengan usia istri kurang dari 20 tahun di anjurkan untuk menunda kehamilannya. Alasan menunda/mencegah kehamilan: a. Umur di bawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dulu karena berbagai alasan. b. Prioritas penggunaan kontrasepsi pil-oral karena peserta masih muda. c. Penggunaan kondom kurang menguntungkan,karena pasangan muda masih tinggi frekuensi ber-senggamanya, sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.


d. Pasangan IUD-Mini bagi yang belum mempunyai anak pada masa ini dapat di anjurkan, terlebih pada calon peserta dengan kontra-indikasi terhadap pil oral. Ciri-ciri kontrasepsi yang diperlukan: a. Reversibilitas yang tinggi, artinya kembalinya kesuburan dapat terjamin hampir 100%, karena pada masa ini peserta belum mempunyai anak. b. Efektivitas yang tinggi, karena kegagalan akan menyebabkan terjadinya kehamilan dengan resiko tinggi dan kegagalan ini merupakan kegagalan progam. 2. Fase menjarangkan kehamilan: Periode usia istri antara 20-30/35 tahun merupakan usia yang paling baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran adalah 2 sampai 4 tahun. Ini di kenal dengan “Catur Warga”. Alasan menjarangkan kehamilan: a. Umur antara 20 sampai 30 tahun merupakan usia yang terbaik untuk mengandung dan melahirkan. b. Segera setelah anak pertama lahir, maka di anjurkan untuk memakai IUD sebagai pilihan utama. c. Kegagalan yang menyebabkan kehamilan yang cukup tinggi namun di sini tidak/kurang berbahaya karena yang bersangkutan berada pada usia mengandung dan melahirkan yang baik. d. Di sini kegagalan kontrasepsi bukanlah kegagalan progam.


Ciri-ciri kontrasepsi yang diperlukan : a. Efektivitas cukup tinggi. b. Reversibilitas cukup tinggi karena peserta masih mengharapkan punya anak lagi c. Dapat di pakai 2 sampai 4 tahun yaitu sesuai dengan jarak kehamilan anak yang di rencanakan. d. Tidak menghambat Air Susu Ibu (ASI), karena ASI adalah makanan terbaik untuk bayi sampai umur 2 tahun dan akan memengaruhi angkakesakitan dan kematian anak. 3. Fase menghentikan/mengakhiri kehamilan/kesuburan: Periode umur istri di atas 30 tahun, terutama di atas 35 tahun,sebaiknya mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 orang anak. Alasan mengakhiri kesuburan: a. Ibu-ibu dengan usia di atas 30 tahun di anjurkan untuk tidak hamil / tidak punya anak lagi, karena alasan medis dan alasan lainnya. b. Pilihan utama adalah kontrasepsi mantap. c. Pil oral kurang dianjurkan karena usia ibu yang relatif tua dan mempunyai kemungkinan timbulnya akibat sampingan dan komplikasi. Ciri-ciri kontrasepsi yang diperlukan : a. Efektivitas sangat tinggi. b. Dapat di pakai untuk jangka panjang


c. Tidak menambah kelainan yang sudah ada. Pada masa usia tua kelainan seperti penyakit jantung, darah tinggi, keganasan dan metabolic biasanya meningkat, oleh karena itu sebaiknya tidak di berikan cara kontrasepsi yang menambah kelainan tersebut (Hartanto, 2004). 2.3.2. Faktor-faktor dalam Memilih Metode Kontrasepsi Sebelum menetapkan suatu metode kontrasepsi faktor pasangan-motivasi dan rehabilitas: umur, gaya hidup, frekwensi senggama, jumlah keluarga yang di inginkan, pengalaman dengan kontrasepsi yang lalu, faktor kesehatan – kontraindikasi absolute atau relative : Status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul, faktor metode kontrasepsi – penerimaan dan pemakaian berkesinambungan: efektifitas, efek samping minor, kerugian, komplikasi-komplikasi yang potensial, biaya. Dalam hal memilih metode kontrasepsi, kita harus dapat memandangnya dari dua sudut yaitu: dari pihak calon akseptor dan pihak medis / petugas KB. 1. Pihak calon akseptor Dengan belum tersedianya metode kontrasepsi yang benar-benar 100% sempurna, maka ada dua hal yang sangat penting untuk di ketahui oleh pasangan calon akseptor, yaitu: efektifitas dan keamanan (Hartanto, 2004). a. Efektifitas Petugas KB sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apakah metode ini benar-benar ampuh, Metode apa yang paling efektif, metode apa yang paling efektif untuk saya, apakah saya dapat menjadi hamil


bila telah ikut KB. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat di jawab secara pasti untuk setiap individu wanita, di anggap paling baik menjawabnya dengan dua cara yaitu : Angka kegagalan bagi pasangan suami istri yang memakai metode kontrasepsi secara konsisten dan benar (theoretical atau biological effectiveness), kegagalan cara (kegagalan metode) (method failure) dan angka kegagalan bagi pasangan suami istri dalam kondisi kehidupan sehari-hari/sebenarnya (use effectiveness), kegagalan pemakai (user failure). b. Keamanan Seperti halnya semua kontrasepsi mempunyai kegagalan, maka semua kontrasepsi juga menimbulkan resiko tertentu pada pemakainya, yaitu: adanya risiko yang berhubungan dengan metode itu sendiri, misalnya kematian, hospitalisasi, histerektomi, infeksi dan lain-lain, kemudian adanya risiko yang potensial

dalam

bentuk

ketidaknyamanan

(inconvenience),

misalnya

senggama menjadi kurang/tidak menyenangkan, biaya yang tinggi dan lainlain. 2. Pihak medis/petugas KB Di samping ke dua hal tersebut di atas,untuk pihak medis/petugas KB masih ada hal-hal lain yang penting dan perlu di pertimbangkan, yaitu: Upaya melindungi kesuburan/fertilitas dari akseptor, Keuntungan non kontraseptif, Kontra indikasi, Tanda-tanda bahaya metode kontrasepsi yang sedang di pertimbangkan terutama


untuk calon akseptor pil-oral dan IUD, Menghindari pendekatan dengan poli farmasi, Kerjasama antara Suami dan istri (Hartanto. H, 2004). Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pemilihan metode/alat kontrasepsi lainnya adalah: 1. Faktor internal Faktor internal adalah factor-faktor yang menyangkut bagian dalam diri suami dari para akseptor KB sendiri (Lukman Ali, 1995). Faktor internal sendiri disini meliputi pengetahuan yaitu pengetahuan suami dari akseptor KB tentang metode / alat-alat kontrasepsi (Ayurai, 2009). a. Pengetahuan Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berkenan dengan sesuatu hal. Pengetahuan secara umum berhubungan dengan mengingat pada bahan yang sudah dipelajari (Sudirman, 1987) (Ayurai, 2009). b. Motivasi Motivasi adalah tingkah laku ke arah satu tujuan dengan didasari adanya suatu kebutuhan (A.Tabrai, Refrigerant. 1996) (Ayurai, 2009). Motivasi adalah keinginan dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah lakunya untuk memenuhi kebutuhannya yang telah ditetapkan sebelumnya (Harold Kantz, 1990) (Ayurai, 2009).


2. Faktor eksternal a. Petugas kesehatan Petugas kesehatan adalah orang yang berpendidikan serta berpengalaman khusus dalam bidang kesehatan. Yang dimaksud disini adalah petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat kesehatan) masyarakat yang sudah mendapat latihan khusus KB (Ayurai, 2009). b. Sosial budaya Sosial budaya adalah lingkungan yang memengaruhi kita termasuk cara pergaulannya, adat istiadatnya, agama dan kepercayaannya (Depkes RI, 1996). Pada tahun 1871 seorang antropolog yaitu E.B Taylor pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan seni, moral, kebiasan yang didapat dari nenek moyang dan diwariskan oleh masyarakat setempat (Depkes RI, 1996) (Ayurai, 2009). 2.3.3. KIE dalam Pelayanan KB 2.3.3.1. Pengertian KIE Adalah Suatu proses penyampaian pesan ,informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang program KB baik menggunakan media seperti: Radio,T ,Pers, Film,Mobil unit penerangan ,penerbitan ,kegiatan promosi , pameran dengan tujuan utama adlah untuk memecahkan masalah dalam lingkungan masyarakat dalam meningkatkan program KB atau sebagai penunjang tercapainya program KB.


1. Komunikasi Penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan, untuk mendapatkan suatu efek (DEPKES RI, 1984). Menurut Effendy (1998), komunikasi adalah pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti dan saling percaya, demi terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang dengan orang lain. Komunikasi adalah pertukaran fakta, gagasan, opini atau emosi antara dua orang atau lebih. Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk memengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat, dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa (Notoatmodjo, 2003). 2. Informasi Informasi adalah keterangan, gagasan, maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat (BKKBN, 1993). Sedangkan menurut Depkes, 1990 Informasi adalah pesan yang disampaikan. Informasi

adalah suatu hal

pemberitahuan / pesan yang diberikan kepada seseorang atau media kepada orang lain sesuai dengan kebutuhannya. 3. Edukasi Pendidikan adalah proses perubahan perilaku kearah yang positif (DEPKES RI, 1990). Menurut Effendy (1998), pendidikan kesehatan merupakan salah satu kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan, karena merupakan salah satu peranan yang harus dilaksanakan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan,


baik itu terhadap individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Pengertian secara khusus edukasi adalah

Suatu bentuk atau model pelaksanaan organisasi

soaial masyarakat dalam memecahkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat dengan pokok penekanan sebagai hal berikut: Pemecahan masalah dan proses pemecahan masalah. Pengembangan Provider merupakan bagian dari proses pengembangan masyarakat secara keseluruhan. 2.3.3.2. Tujuan KIE dalam Pelayanan KB Beberapa tujuan KIE dalam Pelayanan KB yaitu sebagai berikut: 1. Meletakkan dasar bagi mekanisme sosio kultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan untuk memberikan informasi yang sejelas2nya tentang aspek medis kontrasepsi kepada calon peserta KB,yang kemudian mengajak mereka untuk menggunakan cara kontrasepsi yang sesuai dengan keinginannya. 2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek KB sehingga tercapai penambahan peserta baru. 3. Membina kelestarian peserta KB 4. Mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab


5. Sarana menggunakan metode KB dalam waktu yang cukup lama sehingga berpengaruh terhadap kelahiran, taraf kesehatan ibu dan keluarga, serta tingkat kesejahteraan keluarga. 6. Membantu klien dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat Pedoman untuk memilih metode. 2.3.3.3. Jenis Kegiatan KIE 1. Jenis kegiatan jenis kegiatan KIE a. Motivasi Motivasi pada pasien KB meliputi: Berfokus untuk mewujudkan permintaan, bukan pada kebutuhan individu klien; Menggunakan komunikasi satu arah; Menggunakan komunikasi individu, kelompok atau massa. b. Pendidikan KB Pelayanan KB yang diberikan pada pasien mengandung unsur pendidikan sebagai berikut: Menyediakan seluruh informasi metode yang tersedia; Menyediakan informasi terkini dan isu; Menggunakan komunikasi satu arah atau dua arah; Dapat melalui komunikasi individu, kelompok atau massa; Menghilangkan rumor dan konsep yang salah. c. Konseling KB Konseling KB antara lain: Mendorong klien untuk mengajukan pertanyaan; Menjadi pendengar aktif; Menjamin klien penuh informasi; Membantu klien membuat pilihan sendiri.


2. Strategi Kegiatan Dalam Kie a. KIE Individu Suatu proses KIE timbul secara langsung antara petugas KIE dengan individu sasaran program KB. b. KIE Kelompok Suatu proses KIE timbul secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok (2-15 orang) c. KIE Massa Suatu proses KIE tentang program KB yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam jumlah besar. Keberhasilan KIE dapat di ukur dengan indicator sebagai berikut: 1. Makin meningkatnya pelayanan/arus KIE sampai kepelosok-pelosok yang semula belum terjangkau. 2. Makin meningkatnya jumlah-jumlah kelompok masyrakat yang ikut menangani masalah KIE KB terutama di wilayah atau unit daerah yang tadinya belum terjangkau Pelayanan KB. 3. Meningkatnya jumlah peserta baru dan peserta lestari/aktif yang mempunyai pengaru terhadap penurunan tingkat kelahiran. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan individu bahwa masalah KB bukan hanya masalah medis, social dan lain-lainnya, tetapi menyangkut kehidupan manusia. 5. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengaruh keberhasilan KB.


2.4. Konsep Utilisasi Pelayanan Kesehatan 2.4.1. Definisi Utilisasi Pelayanan Kesehatan Menurut Gunawan Utilisasi berasal dari kata Utilization artinya penggunaan atau pemanfaatan dan menurut Azwar pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. 2.4.2. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan Untuk dapat disebut sebagai suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas maka pelayanan kesehatan tersebut harus memiliki persyaratan pokok. Menurut Azwar (1996), syarat pokok pelayanan kesehatan adalah : 1. Tersedia dan berkesinambungan Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan adalah harus tersedia di masyarkat serta bersifat berkesinambungan. Arti semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada saat masyarakat membutuhkan. 2. Mudah dicapai Yang dimaksud mudah dicapai dipandang dari segi lokasi artinya pelayanan kesehatan harus mudah dicapai atau dekat dengan masyarakat. 3. Mudah dijangkau Maksud mudah dijangkau masyarakat disini dipandang dari segi pembiayaan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas apabila pembiayaan untuk mendapatkan


pelayanan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Diharapkan pelayanan kesehatan tidak dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu saja. 4. Dapat diterima dan wajar Dapat diterima masyarakat serta bersifat wajar artinya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan budaya masyarakat. 5. Bermutu 6. Pengertian bermutu disini menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pengguna jasa pelayanan dan dipihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. 2.4.3. Model Utilisasi Pelayanan Kesehatan Menurut Anderson, utilisasi pelayanan kesehatan digolongkan menjadi beberapa model berdasarkan tipe variabel yang digunakan sebagai faktor penentu 1. Model demografi (demografic model) Variabel yang digunakan dalam model ini adalah umur, jenis kelamin, status perkawinan dan besarnya keluarga. Perbedaan akan derajat kesehatan, angka kesakitan dan tingkat penggunaan pelayanan kesehatan diasumsikan akan berhubungan dengan seluruh variabel diatas. Variabel yang digunakan berasal dari dalam individu (intrinsik), yang secara langsung akan memengaruhi kebutuhan seseorang untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan.


2. Model struktur sosial ( social structure model) Variabel yang digunakan dalam model ini adalah pendidikan, pekerjaan dan suku bangsa atau etnis. Penggunaan pelayanan kesehatan adalah suatu aspek gaya hidup (life style) seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial Psikologisnya. Seseorang yang sedang sakit dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan rendah mencari pertolongan tradisional bila mengalami penyakit infeksi sedangkan yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi akan merasa membutuhkan dokter untuk mendapatkan obat anti biotik. Sehingga latar belakang sosial seseorang berpengaruh pada kebutuhan seseorang dan pada akhirnya berhubungan dengan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan. 3. Model sumber daya keluarga ( family resources model) Variabel yang digunakan dengan menggunakan pendapatan keluarga, cakupan asuransi keluarga atau sebagai anggota asuransi kesehatan atau pihak – pihak yang membiayai pelayanan kesehatan keluarga. Variabel ini digunakan untuk mengukur kemampuan membayar (daya beli) individu atau keluarga untuk pelayanan kesehatan mereka. 4. Model sumber daya masyarakat (community recources model ) Variabel yang digunakan dalam model ini penyediaan pelayanan kesehatan dan sumber-sumber dalam masyarakat. Model ini selanjutnya menggambarkan suplai ekonomis yang berfokus pada keterjangkauan biaya terhadap pelayanan yang ada di masyarakat.


5. Model sosial – psikologis (social psychologis model) Variabel yang digunakan adalah sikap dan keyakinan (belief) individu.Variabel social-psikologis pada umumnya terdiri dari 4 kategori,yaitu kerentanan terhadap penyakit atau sakit yang dirasakan, keseriusan penyakit yang diderita,keuntungan yang diharapkan dalam mengambil tindakan untuk mengatasi sakit, dan kesiapan individu. 6. Model organisasi (organization model) Variabel yang digunakan dalam model yaitu ketersediaan sumber daya, akses geografis, akses ekonomi untuk penggunaan atau pemanfaatan dari pelayanan kesehatan. 2.4.4. Penelitian yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan KB Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan KB antara lain : 1. Menurut Ismay, 2005 menunjukkan bahwa informasi yang diberikan petugas kepada akseptor tentang metode

KBnya masih kurang memadai. Sehingga

akseptor tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang kontrasepsi. Hal inilah yang berdampak pada rendahnya pemanfaatan pelayanan KB. 2. Menurut Kartono, 1999 bahwa PUS tidak memanfaatkan pelayanan KB karena penyedia pelayanan tidak menydiakan semua metode kontrasepsi. Petugas cenderung memprioritaskan dan membatasi sauatu metode tertentu karena keterbatasan persediaan. Konsumen tidak dapat memilih metode yang sesuai


dengan tujuan kontrasepsinya karena alat tidak tersedia sehingga faktor ini akan berpengaruh pemanfaatan pelayanan KB.

2.5. Kerangka Konsep Kerangka konsep penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap utilisasi alat kontrasepsi adalah karakteristik PUS di Kecamatan Sibolga Selatan. Karakteristik PUS - Pendidikan - Pengetahuan - Pekerjaan - Penghasilan Kualitas Pelayanan KB - Keterjangkauan pelayanan KB - Kewajaran pelayanan KB - Kesinambungan pelayanan KB

Utilisasi penggunaan alat kontrasepsi

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian


BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Menurut WHO (World Health Organization) Expert Commite 1970, keluarga

Recommend Documents