BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemerintah Daerah Pemerintah
Daerah
merupakan
penyelenggara
seluruh
urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah yang dalam istilah lain dikenal
dengan
local
government,
mempunyai
tugas
utama
yaitu
menyelenggarakan segala kegiatan pemerintahan di daerah sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Dan secara spesifik, tuntutan adanya pelaksanaan pemerintahan daerah dengan semangat reformasi yang intinya adalah sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diadakan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
reformasi keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai good governance tersebut, diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan. Harapan tersebut pun terwujud. Standar Akuntansi Pemerintahan telah ditetapkan dengan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Inilah untuk kali pertama Indonesia memiliki sebuah standar dan pedoman baku tentang akuntansi pemerintahan sejak merdeka. Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan ini juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Jadi dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintahan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsipprinsip yang berlaku secara universal. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru
dalam
melakukan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntanbilitas. Kelak diharapkan seluruh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengimplementasikan Standar Akuntansi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pemerintahan dengan maksimal sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak pengguna informasi. Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Kerangka
Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual sejatinya bukan merupakan standar, yang dalam artiannya tidak harus diikuti secara kaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual itu sendiri, bahwa fungsi Kerangka Konseptual adalah acuan bagi penyusun standar dalam melakukan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga acuan bagi pengguna untuk menyajikan transaksi yang tidak diatur dalam pernyataan standar. Standar Akuntansi Pemerintahan menganut azas lex specialis derogate lex generalis, artinya hal yang diatur secara spesifik dalam pernyataan standar mengalahkan hal yang diatur secara umum dalam Kerangka Konseptual. Pernyataan Sistem Akuntansi Pemerintahan (PSAP) terdiri dari 11 (sebelas) pernyataan, yaitu: 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan seusai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi dan sudut pandang antara penyusun, pengguna dan auditor. Oleh karena Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang harus diikuti dalam penyajian laporan keuangan instansi pemerintah maka sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kewenangan untuk menetapkan atau mengatur sistem akuntansi berada pada Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.3.1 Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintah, baik pemerintah pusat beserta departemen, maupun pemerintah daerah berserta dinas yang dibawahi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diyakini mampu memberi dampak positif berupa adanya peningkatan kualitas dalam hal penyajian dan pelaporan keuangan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini berarti informasi keuangan pemerintah akan mampu menjadi dasar pengambilan
keputusan
dan
terwujudnya
transparansi
dan
akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sedangkan menurut Halim (2007:245), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah pada suatu saat dan atau periode tertentu. Istilah laporan keuangan daerah meliputi semua laporan, informasi dan berbagai penjelasan yang mengikuti laporan tersebut dan diakui sebagai bahagian dari laporan keuangan. Dari kedua pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat tentang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
kekayaan dan posisi keuangan yang merupakan pencerminan dari hasil aktivitas ekonomi pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan pun merupakan representasi daripada posisi transaksi-transaksi akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan uang.
2.3.2 Karakteristik Agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Setelah konsep dan tujuan akuntansi ditetapkan, karakteristik kualitatif yang harus melekat pada informasi akuntansi merupakan dasar dalam pemilihan alternatif prinsip akuntansi. Menurut Soemarsono (2005:362), bahwa karakteristik laporan keuangan daerah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif juga merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Karakteristik yang dimaksud terdiri dari: 1. Relevan Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki kriteria sebagai berikut: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) c. Tepat waktu d. Lengkap 2. Andal (reliable) Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Sah (valid) b. Dapat diverifikasi dan berdaya uji c. Netral 3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan dapat lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. 4. Dapat Dipahami Manfaat informasi akan bertambah apabila dapat dipahami oleh penggunanya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.3.3 Peranan, Tujuan dan Fungsi Laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai peranan prediktif dan prospektif, yang dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Selain daripada itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga berperan sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan antara realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan umum pembuatan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
bagi para pengguna informasi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Untuk memenuhi tujuan
yang dimaksud,
laporan
keuangan
pemerintah
daerah
menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas Dana 4. Pendapatan 5. Belanja 6. Transfer 7. Pembiayaan 8. Arus Kas Selain mempunyai peranan dan tujuan, laporan keuangan pemerintah daerah juga mempunyai beberapa fungsi bagi para pengguna laporan
dalam
menilai
akuntabilitas
dan
membuat
keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, yaitu: 1. Penyedia informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2. Penyedia informasi mengenai cara memperoleh sumber dana ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran, 3. Penyedia informasi mengenai jumlah sumber dana ekonomis yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai, 4. Penyedia informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dalam mencukupi kebutuhan kasnya, 5. Penyedia informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman, 6. Penyedia informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2.3.4 Komponen dan Format Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:25) menyatakan bahwa ada empat komponen laporan keuangan, yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit yang mempunyai perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah, dan atau sebagai kuasa bendaharawan umum negara atau daerah.
Laporan keuangan
pemerintah daerah disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 1. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingkan dengan anggaran dalam satu periode akuntansi. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian bagi pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan khusus pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian targettarget yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Ulum (2004:192) bahwa komponen yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja, dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
pembiayaan. Masing-masing unsur dapat didefinisikan sebagai berikut: a. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, yang tidak perlu dibayarkan kembali. b. Belanja adalah semua pengeluaran rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayaran oleh pemerintah. c. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar, atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut adalah format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tabel 2.1 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA …………………… LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 20X1 (dalam Rupiah) No
Uraian
Anggaran setelah Perubahan
Realisasi
Lebih (Kurang)
1
2
3
4
5
1 2
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah
3
Pendapatan Pajak Daerah
4
Pendapatan Retribusi Daerah
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5 6 7 8 9 10
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah (3 s/d 6) Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak
11
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
12
Dana Alokasi Umum
13
Dana Alokasi Khusus
14
Jumlah (10 s/d 13)
15
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
16
Dana Otonomi Khusus
17
Dana Penyesuaian
18
Jumlah (16 s/d 17)
19
Transfer Pemerintah Provinsi
20
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
21
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
22
Jumlah (20 s/d 21)
23 24
Jumlah (14 + 18 + 22) Lain-lain Pendapatan yang Sah
25
Pendapatan Hibah
26
Pendapatan Dana Darurat
27
Pendapatan Lainnya
28
Jumlah (25 s/d 27)
29 30 31
Jumlah (7 + 23 + 28) BELANJA Belanja Operasi
32
Belanja Pegawai
33
Belanja Barang
34
Belanja Bunga
35
Belanja Subsidi
36
Belanja Hibah
37
Belanja Bantuan Sosial
38
Belanja Bantuan Keuangan
39 40
Jumlah (31 s/d 37) Belanja Modal
41
Belanja Tanah
42
Belanja Peralatan dan Mesin
43
Belanja Gedung dan Bangunan
44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
45
Belanja Aset Tetap Lainnya
46
Belanja Aset Lainnya
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
47 48 49 50 51
Jumlah (41 s/d 46) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Jumlah Transfer
52
Transfer Bagi Hasil
53
Bagi Hasil Pajak
54
Bagi Hasil Retribusi
55
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
56
Jumlah (53 s/d 55)
57
Jumlah (47 + 50 + 56)
58 59
SURPLUS / DEFISIT (29 - 57) PEMBIAYAAN
60
Penerimaan Pembiayaan
61
Penggunaan SILPA
62
Pencairan Dana Cadangan
63
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
64
Penerimaan Pinjaman
65
Penerimaan Kembali Pinjaman
66
Penerimaan Piutang
67
Jumlah (61 s/d 66)
68
Pengeluaran Pembiayaan
69
Pembentukan Dana Cadangan
70
Penyertaan Modal Investasi
71
Pembayaran Pokok Utang
72
Pemberian Pinjaman
73
Jumlah (69 s/d 72)
74
Pembiayaan Netto (67 - 73)
75
SILPA (58 + 74)
2. Neraca Menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah sebagai suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur-unsur yang terkait dapat didefinisikan sebagai berikut: a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan budaya dan sejarah. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharpkan mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Berikut adalah format Neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tabel 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA …………………… NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (dalam Rupiah) No
Uraian
20X1
20X0
1
2
3
4
1 2
ASET Aset Lancar
3
Kas di Kas Daerah
4
Kas di Bendahara Pengeluaran
5
Kas di Bendahara Penerimaan
6
Investasi Jangka Pendek
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
Piutang Pajak
8
Piutang Retribusi
9
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
10
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
11
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat
12
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
13
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
14
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
15
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
16
Piutang Lainnya
17
Persediaan
18 19 20
Jumlah (3 s/d 17) Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen
21
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
22
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
23
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya
24
Investasi dalam Surat Utang Negara
25
Investasi dalam Proyek Pembangunan
26
Investasi Non Permanen Lainnya
27 28
Jumlah (21 s/d 26) Investasi Permanen
29
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
30
Investasi Permanen Lainnya
31
Jumlah (29 s/d 30)
32
Jumlah (27 + 31)
33
Aset Tetap
34
Tanah
35
Peralatan dan Mesin
36
Gedung dan Bangunan
37
Jalan, Irigasi dan Jaringan
38
Aset Tetap Lainnya
39
Konstruksi dalam Pengerjaan
40
Akumulasi Penyusutan
41 42 43
Jumlah (35 s/d 41) Dana Cadangan Dana Cadangan
44
Jumlah
45
Aset Lainnya
46
Tagihan Penjualan Angsuran
47
Tuntutan Perbendaharaan
48
Tuntutan Ganti Rugi
49
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
50
Aset Tak Berwujud
51
Aset Lain-lain
52 53 54 55
Jumlah (46 s/d 51) Jumlah (18 + 32 + 41 + 44 + 52) KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek
56
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
57
62
Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi
63
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
64
Utang Jangka Pendek Lainnya
58 59 60 61
65 66
Jumlah (56 s/d 64) Kewajiban Jangka Panjang
67
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
68
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
69
71
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dalam Negeri - Obligasi
72
Utang Jangka Panjang Lainnya
70
73
Jumlah (67 s/d 72)
74
Jumlah (65 + 73)
75 76
EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar
77
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
78
Pendapatan yang Ditangguhkan
79
Cadangan Piutang
80
Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah (77 s/d 81)
81 82 83
Ekuitas Dana Investasi
84
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
85
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
86
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah (84 s/d 87)
87 88 89
Ekuitas Dana Cadangan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
90 91
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah
92
Jumlah (82 + 88 + 91)
93
Jumlah (74 + 92)
3. Laporan Arus Kas Menyajikan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama satu periode tertentu. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Ulum (2004:228) unsur yang dicakup langsung dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk dari bendahara umum dalam tahun anggaran yang bersangkutan. b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Berikut adalah format Laporan Arus Kas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tabel 2.3 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA …………………… LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 20X1 DAN 20X0 (dalam Rupiah) No
Uraian
20X1
20X0
1
2
3
4
1 2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk
3
Pendapatan Pajak Daerah
4
Pendapatan Retribusi Daerah
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
6
Lain-lain PAD yang Sah
7
Dana Bagi Hasil Pajak
8
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
9
Dana Alokasi Umum
10
Dana Alokasi Khusus
11
Dana Otonomi Khusus
12
Dana Penyesuaian
13
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
14
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
15
Pendapatan Hibah
16
Pendapatan Dana Darurat
17
Pendapatan Lainnya
18 19
Jumlah (3 s/d 17) Arus Kas Keluar
20
Belanja Pegawai
21
Belanja Barang
22
Bunga
23
Subsidi
24
Hibah
25
Bantuan Sosial
26
Belanja Tidak Terduga
27
Bagi Hasil Pajak
28
Bagi Hasil Retribusi
29
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
30 31 32 33
Jumlah (20 s/d 29) Arus Kas Bersih (18 - 30) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Masuk
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
34
Pendapatan Penjualan Atas Tanah
35
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin
36
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan
37
Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
38
Pendapatan dari Aset Tetap Lainnya
39
Pendapatan dari Aset Lainnya
40
Jumlah (34 s/d 39)
41
Arus Kas Keluar
42
Belanja Tanah
43
Belanja Peralatan dan Mesin
44
Belanja Gedung dan Bangunan
45
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
46
Belanja Aset Tetap Lainnya
47
Belanja Aset Lainnya
48
Jumlah (42 s/d 47)
49 50 51
Arus Kas Bersih (40 - 48) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk
52
Pencairan Dana Cadangan
53
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
54
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
55
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
56
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
57
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bukan Bank
58
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
59
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah (52 s/d 62)
60 61 62 63 64
Arus Kas Keluar
65
Pembentukan Dana Cadangan
66
71
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
72
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
73
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
67 68 69 70
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
74 75 76 77 78 79 80
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah (65 s/d 75) Arus Kas Bersih (63 - 76) Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Masuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
81
Jumlah
82
Arus Kas Keluar
83 84 85
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Kas Bersih (81 - 84)
86
Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)
87
Saldo Awal Kas di BUD
88
Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)
89
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
90
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
91
Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)
4. Catatan atas Laporan Keuangan Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pihak tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan pemerintah memiliki potensi memunculkan kesalahpahaman bagi pembacanya. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara wajar. Catatan atas laporan keuangan juga menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, yaitu: a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN, Peraturan Daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas
transaksi-transaksi
dan
kejadian-kejadian
penting lainnya, d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2.4 Penelitian Terdahulu 1. Nama (NIM) Judul
: Musythari B. Panggabean (050522112) : Analisis Penyajian Laporan Keuangan di SKPD Dinas Pendapatan Pemkab. Aceh Tamiang
Rumusan Masalah : Apakah laporan keuangan SKPD Dinas Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku? Hasil Penelitian
: Penyajian laporan keuangan tahun 2007 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Namun masih terdapat kesalahan dalam penyajian format dan pos pada laporan keuangan.
2. Nama (NIM) Judul
: Riodinar Harianja (050522007) : Penerapan SAP pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Pemerintahan Kabupaten TOBASA
Rumusan Masalah : Apakah penerapan SAP pada SKPKD Pemkab. TOBASA telah disusun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005? Hasil Penelitian
: Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toba Samosir pada saat ini diatur dengan Peraturan Bupati Toba Samosir No. 27 Tahun 2007, tentang sistem
prosedur
pengelolaan
keuangan
yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
transparansi yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 sehingga tuntutan SAP dan transparansi dapat dipenuhi.
2.5 Kerangka Konseptual Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jelas dan transparansi penyajian laporan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Langkat serta kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, kerangka konseptual dapat penulis sajikan pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Langkat
Penatausahaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Sistem Akuntansi Pemerintahan
Sumber Daya Manusia
Perangkat Pendukung
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
