BAB 2 DATA DAN ANALISA
2.1 Sumber Data Metode yang digunakan untuk mendapatkan data antara lain: -
Tinjauan Pustaka : Buku “Mengapa Kami Memilih Golput”.
-
Media Elektronik : Internet, tv, dan radio.
-
Survei Lapangan : Wawancara dengan sumber terkait dan melakukan polling.
Setelah data dan informasi diambil, dilakukan pengolahan data yang kemudian diseleksi lagi mana saja yang diperlukan dan yang tidak untuk mendukung TA.
2.2 Pemilu Sejarah Pemilu Pemilu (Pemilihan Umum) di Indonesia sendiri telah berlangsung Sembilan kali, yaitu: Pemilu 1955 Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia baru berusia 10 tahun. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon 3
4
perorangan. Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Pemilu 1971 Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun berikutnya, karena berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung, ia tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Pada praktiknya pemilu kedua baru bisa diselenggarakan 5 Juli 1971. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Jadi pada pemilu tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga.
5
Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Pemilu 1999 Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada pemilu kali ini Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengurus dan mengatur agar pemilu bisa berlangsung lancar. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti banyak sekali peserta yaitu 48 partai.
6
Pemilu 2004 Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) -- pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.
2.3 Golput (Golongan Putih) Memahami golongan putih (Golput) bukanlah golongan yang memakai baju serba putih dan lainnya, Kata golongan putih (Golput) dalam bahasa politik berarti suatu sikap yang diambil oleh individu-individu ataupun kelompok untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Atau dalam politik Indonesia Golput adalah orangorang yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakilnya dipemerintahan, termasuk pemimpin tertinggi seperti presiden. Golput itu sendiri bisa disebut sebagai fenomena yang jamak ketika pemilu berlangsung, Golput banyak dijumpai di semua Negara setiap kali diadakannya pemilu, pasti selalu ada orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, tentunya
7
dengan berbagai alasan. Sehingga tidak mungkin dalam pemilu dimanapun, dinegara manapun yang semua warga negaranya 100% ikut dalam pemilu tersebut untuk memilih calon yang ada. Bahkan di Amerika Serikat, negara yang disebutsebut sebagai kiblat demokrasi itu, Golput hampir mencapai 40% tiap adanya pemilu. Golput di Indonesia Di Indonesia sendiri Golput tidak luput ketika diadakannya pemilu dan munculnya Golput di Indonesia pada pemilu kedua pada Pemilu 1971, sebenarnya adanya Golput di Indonesia sudah ada pada pemilu 1955 tetapi hal itu tidak banyak berpengaruh hanya mulai pada pemilu 1971 munculnya Golput yang dipelopori oleh Arif Budiman dkk. Pada saat itu beberapa masyarakat beranggapan bahwa tiga partai yang maju (saat itu adalah PPP, Golkar, dan PDI) tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan semata hanya sebagai kaki tangan renzim ortoriter orde baru. Tetapi anehnya setelah renzim orde baru tersebut tumbang Golput malah berkembang semakin pesat. Banyak masyarakat yang menjadi Golput dengan berbagai alasan, dari alasan yang sepele yaitu malas sampai yang sudah capek akan pemerintahan-pemerintahan yang terdahulunya. Kebanyakan mereka kecewa dengan pemerintahan yang berjalan, yang katanya tidak ada perubahan dan lainnya. Bahkan menurut data KPU (Komisi Pemilihan Umum) kemungkinan pada pemilu 2009 yang akan datang golput bisa mencapai 30% dari seluruh pemilih yang berjumlah 174,4 juta pemilih. Dan angka itu termasuk angka yang cukup fantastis untuk bisa menduduki kursi pemerintahan.
8
Kekhawatiran terhadap berkembangnya Golput sendiri membuat beberapa pihak menjadi resah, contohnya saja MUI yang belum lama ini menyatakan fatwa haram terhadap Golput. Dan sejumlah pihak menganggap putusan controversial itu tidak memiliki relevansi, namun ada juga yang mengapresiasikan hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ada 4 faktor fenomena Golput ini terjadi, yaitu: •
Pertama, Golput yang terjadi karena faktor teknis, yakni karena sebab-sebab teknis tertentu, misalnya keluarga meninggal, ketiduran, dan lainnya yang membuat orang tersebut berhalangan hadir atau juga karena faktor kekeliruan dalam memilih sehingga dinyatakan tidak sah dan dianggap golput.
•
Kedua, Golput karena faktor teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena ksesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
•
Ketiga, karena faktor politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pilkada atau Pilpres akan membawa perubahan dan perbaikan.
•
Keempat, ada pula golput karena alasan ideologis, yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal dan tidak mau terlibat didalamnya, baik karena alasan fundamentalisme agama maupun alasan politik-ideologi lain.
9
Data tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 1999, pemilu 2004 dan pemilu presiden dan wakil presiden:
*Sumber KPU Tabel. 2.1
Data tingkat partisipasi rata-rata pemilih PILKADA:
*Sumber Cetro Tabel. 2.2
10
Data Golput dari pemilu 1955 Suara Golput sepanjang pemilu (1)
Tabel. 2.3
Suara Golput sepanjang pemilu (2)
Tabel. 2.4
11
Keterangan : Angka Golput = DPT – (pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya + jumlah suara tidak sah). *Sumber IndoBarometer
Golput, Hak atau Kewajiban Bagi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya golput merupakan sebuah hak, bukan kewajiban. Dan sementara bagi pihak yang mengklaim bahwa golput itu haram, mubazir, dan sebagainya menilai bahwa hak untuk memilih (menggunakan suaranya) adalah kewajiban. Golput di Kalangan Anak Muda Indonesia Anak muda merupakan bibit yang nantinya akan ikut mengembangkan Negaranya, termasuk Indonesia. Tetapi justru sekarang ini anak muda di Indonesia banyak yang lebih memilih untuk golput dan tidak menggunakan hak pilihnya, mereka kebanyakan telah kecewa dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada. Beberapa blog banyak menyerukan Golput pada pemilu mendatang, ada juga yang mengajak anak muda lainnya ataupun pembaca blog untuk golput. Berikut data tentang alasan anak muda kenapa memilih golput dan alasan kenapa anak muda mau menggunakan hak pilihnya pada pemilu:
12
Anak muda yang memilih golput dengan alasan
Tabel. 2.5
Kemudian untuk Anak muda yang lebih memilih memakai hak pilihnya dengan alasan
Tabel. 2.6 *data diambil dari hasil polling forum kaskus.us (http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1432078 = untuk yang golput) (http://www.kaskus.us/showthread.php?t=1432144 = untuk yang memakai hak pilih)
13
Dari data diatas dapat dilihat bahwa anak muda sekarang lebih banyak memilih untuk golput dengan alasan terbanyak yaitu kecewa dengan pemerintah yang tidak membawa perubahan. Ada beberapa data tambahan (lingkupnya kurang menyeluruh atau hanya lingkup sekitar saja) dan kebanyakan mereka lebih memilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak ingin menyia-nyiakan hak yang ada pada dirinya, tetapi ada juga yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dengan alasan para calon yang ada sekarang ini hampir semua tidak berkualitas, selain itu juga terlalu banyak partai jadi terkesan kalau di Indonesia seperti tercerai berai dan tidak kokoh untuk bersatu.
2.4 KPU (Komisi Pemilihan Umum) KPU
(Komisi
Pemilihan
Umum)
adalah
lembaga
negara
yang
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang bertugas menyelenggarakan, mengawasi, memfasilitasi, dll selama pemilu berlangsung agar pemilu berjalan dengan lancar. KPU yang sekarang ini dibentuk merupakan KPU yang ketiga setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998, KPU pertama dibentuk dari tahun 1999-2001, KPU kedua dibentuk dari tahun 2001-2007, dan KPU ketiga dibentuk dari 20072012.
14
Visi dan Misi KPU Visi : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel,
demi
terciptanya
demokrasi
Indonesia
yang
berkualitas
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi : •
Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
•
Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
•
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
•
Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
•
Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
15
Tugas dan Kewenangan Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut : •
Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
•
Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
•
Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
•
Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
•
Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
•
Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
•
Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
16
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf : •
Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
2.5 LSM Cetro CETRO (Centre for Electoral Reform) atau Pusat Reformasi Pemilu adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memperkokoh gagasan dan pranata Pemilu serta menyebarluaskan gagasan pemilihan umum yang jujur dan adil melalui pembaharuan Sistem Pemilu. CETRO melalui kegiatan-kegiatan yang diadakannya berusaha untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. CETRO sangat mengharapkan partisipasi dan bantuan anda semua untuk mencapai tujuan utama organisasi yaitu Indonesia baru yang lebih demokratis dan terbuka.
2.6 Target Kampanye Target/sasaran pada kampanye ini adalah anak muda (pria dan wanita) yang berumur 17-25 tahun karena pada usia tersebut anak muda baru pertama kalinya atau yang kedua kalinya menggunakan hak pilihnya pada pemilu.
17
2.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor Pendukung pada kampanye ini adalah: •
Masih adanya masyarakat yang peduli terhadap Negara Indonesia dan mau menggunakan hak pilihnya pada pemilu;
•
Kemajuan Negara Indonesia juga untuk masyarakatnya;
•
Satu suara sangat berarti dalam pemilu.
Faktor Penghambat pada kampanye ini adalah: •
Kekecewaan masyarakat kepada pemerintah yang sebelumnya;
•
Pikiran buruk masyarakat terhadap calon-calon yang ada;
•
Banyak masyarakat yang terpancing oleh ajakan-ajakan orang lain untuk menjadi golput.
