BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pemerintah telah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan serangkaian Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik mensyaratkan pemerintah mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23E memberikan wewenang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa pejabat
wajib
menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut Murwanto et al., (2009) tujuan tindak lanjut audit adalah:
1
2
1.
Memastikan bahwa saran/rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa;
2.
Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam laporan hasil audit lalu yang masih belum selesai;
3.
Memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa;
4.
Memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai dalam audit yang sedang dilaksanakan. Auditor harus mengikuti pelaksanaan tindak lanjut audit atas temuan
material
dari
audit
sebelumnya
beserta
rekomendasinya
yang
dapat
mempengaruhi audit atas laporan keuangan (Murwanto et al., 2009). Auditor melaksanakan hal ini untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah secara tepat waktu melaksanakan tindakan koreksi yang semestinya. Auditor harus melaporkan status temuan audit yang material beserta rekomendasi yang berasal dari audit sebelumnya yang berdampak terhadap audit atas laporan keuangan. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut peraturan tersebut, tindak lanjut dilakukan setelah BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Jawaban atau penjelasan yang disampaikan kepada BPK tersebut dilampiri dengan bukti pendukung.
3
BPK kemudian melakukan telaah atas penjelasan yang diterima dari pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai: 1.
Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2.
Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3.
Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
4.
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk menentukan klasifikasi
tindak lanjut
telah sesuai
dengan
rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti diperlukan persetujuan Anggota BPK. Hasil penelaahan dituangkan dalam resume pemantauan tindak lanjut. Hasil pemantauan tindak lanjut berupa resume pemantauan tindak lanjut dihimpun dalam rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberi waktu 60 hari setelah LHP diterima kepada pejabat yang wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat rendah. Kesimpulan
bahwa
tindak
lanjut
rekomendasi
pemeriksaan
pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat rendah diperoleh setelah menganalisis data tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dari 720 rekomendasi yang dihasilkan, yang telah ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomendasi sebanyak 259 atau 35,92%, belum sesuai dengan
4
rekomendasi sebanyak 396 atau 54,92%, belum ditindaklanjuti sebanyak 64 atau 8,88%, dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2 atau 0,3% (BPK RI, 2015(b)). 1.2 Rumusan Permasalahan Dari data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat rendah. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penyebab rendahnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 1.3 Pertanyaan Penelitian Dari pemaparan latar belakang dan rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitan ini adalah mengapa tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat rendah? 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 1.5 Motivasi Penelitian Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena: 1.
Kurangnya referensi atau penelitian mengenai topik tindak lanjut rekomendasi
pemeriksaan,
khususnya
tindak
lanjut
rekomendasi
pemeriksaan pada audit sektor publik sehingga hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan di masa yang akan datang;
5
2.
Membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengidentifikasi penyebab lambatnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Setelah penyebab tersebut
teridentifikasi,
diharapkan
Pemerintah
Provinsi
dapat
menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dengan segera. 1.6 Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: 1.
Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya topik penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik berupa penelitian tentang tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK;
2.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPK untuk merumuskan kebijakan percepatan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.
1.7 Sistematika Penulisan Secara garis besar, penelitian ini akan dibagi menjadi 7 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.
6
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab
ini
memuat
Pemeriksaan
tinjauan
Keuangan
di
pustaka
yang
Indonesia,
membahas
Tindak
Lanjut
Rekomendasi Pemeriksaan BPK, dan Penelitian Terdahulu. BAB III
: LATAR
BELAKANG
KONTEKSTUAL
OBJEK
PENELITIAN Bagian ini menjelaskan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. BAB IV
: RANCANGAN PENELITIAN STUDI KASUS Rancangan
penelitian
studi
kasus
berisi
pembahasan
mengenai rancangan penelitian, srategi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas data, dan analisa data. BAB V
: PEMAPARAN TEMUAN Bab ini membahas tentang temuan-temuan yang didapatkan selama proses investigasi lapangan yang menggambarkan fakta yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pemaparan temuan berisi pembahasan mengenai uji validitas dan reliabilitas data, proses penelitian dan identitas responden, dan analisis data.
7
BAB VI
: RINGKASAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi ringkasan dan pembahasan tema yang muncul dari analisis data. Tema tersebut antara lain: komitmen kepala daerah, kebijakan mutasi, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan,
penghapusan piutang, dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. BAB VII
: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI Bab ini simpulan yang dapat diambil setelah melakukan rangkaian
penelitian,
keterbatasan
penelitian,
dan
rekomendasi yang dapat dirumuskan dari penelitian yang telah dilakukan.
