1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, industri properti pada
umumnya juga mengalami peningkatan. Meningkatnya aktivitas pada industri properti dapat pula dijadikan sebagai pentujuk mulai membaiknya atau bangkitnya kembali kegiatan ekonomi. dengan kata lain, kegiatan ekonomi dalam bidang properti dapat dijadikan sebagai indikator seberapa aktifnya kegiatan ekonomi
secara
umum
yang
sedang
berlangsung.
Namun
demikian,
perkembangan industri properti perlu dicermati secara hati-hati karena dapat memberikan dampak pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, industri properti dapat menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi karena meningkatnya suatu kegiatan dalam bidang properti akan mendorong naiknya berbagai kegiatan di sektor-sektor lain yang terkait. Dalam hal ini sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (multiplier effect) dimana dengan mendorong serangkaian suatu aktifitas sektor ekonomi yang lain. Namun di sisi lain, perkembangan industri properti yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Meningkatnya suatu industri properti yang tidak terkendali sehingga jauh melampaui kebutuhan (over supply) dapat mengakibatkan pada terganggunya perekonomian nasional. Gangguan tersebut khususnya terjadi apabila harga mengalami penurunan dalam sektor properti secara drastis dengan terjadinya buble burst.
2
Pada tahun 1998 di masa krisis ekonomi industri properti mengalami penurun, yang ditengarai dengan adanya pola pembiayaan dalam suatu industri properti dimana suatu peran perbankan menjadi relatif berkurang. Tetapi pada tahun 2000 setelah terjadinya masa krisis, industri properti mengalami proses pemulihan dan mengalami peningkatan pesat sehingga sampai tahun 2004 telah mencapai kapitalisasi Rp 66,18 triliun dan Rp 9,88 triliun pada tahun 2000 atau meningkat sekitar 570% dalam selang waktu 4 tahun (Wuryandani. et al, 2005). Pada tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam sistem keuangan, baik global maupun di Indonesia. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008 telah menganggu suatu stabilitas sistem keuangan yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan properti, termasuk dengan peran industri perbankan dalam hal pembiayaan. Karena bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam hal suatu perekonomian negara. dalam menjalankan suatu kegiatan operasionalnya, bank konvensional mengambil keuntungan dengan menggunakan suatu sistem bunga pada produk yang ditawarkan. Dan seiring dengan perkembangan suatu negara munculah industri perbankan yang menawarkan suatu ekonomi yang berbasis islami atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi syari‟ah yang ditujukan bagi masyarakat. Dimana sistem perbankan syari‟ah ini memiliki suatu prinsip bagi hasil (profit and lost sharing)
dan
operasionalnya.
mengharamkan
riba
di
dalam
melaksanakan
kegiatan
3
Dengan melihat pangsa pasar yang ada di Indonesia yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama islam, Indonesia mulai menjalankan kegiatan perbankan yang berbasis syari‟ah. setelah mengetahui tentang sistem ekonomi yang berbasis syari‟ah,
maka didirikanlah bank yang menjalankan kegiatan
usaha berbasis syari‟ah dengan ditandai berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 mei 1992. Industri perbankan syari‟ah sendiri mengalami peningkatan pesat ketika pada tahun 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mengalami penurunan. Hal ini juga didukung dengan UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari‟ah. undangundang ini menjadikan landasan hukum perbankan syari‟ah dari sisi suatu kelembagaan dan operasional perbankan syari‟ah sendiri, sehingga dapat memicu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan syari‟ah dengan sepenuhnya sesuai dengan syari‟ah islam. Beberapa produk pada perbankan syari‟ah pun ditawarkan dengan sistem akad (perjanjian), diantaranya produk tabungan dengan menggunakan akad wadiah (titipan), akad murabahah (jual beli), akad ijarah (sewa), akad mudharabah (bagi hasil), akad musyarakah (penyertaan), mudharabah (investasi). Dalam layanan perbankan syari‟ah sendiri yang berhubungan dengan penyaluran dana seperti pembiayaan kepada nasabah, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk akad (perjanjian) sesuai dengan kebutuhan nasabah sendiri. salah satu bentuk pembiayaan yang diminati oleh masyarakat (nasabah) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah adalah pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif sendiri terbagi dalam berbagai macam produk yang dapat diberikan
4
nasabah, diantaranya mulai dari barang, mobil, sampai dengan kepemilikan rumah. Khusus pada pembiayaan kepemilikan rumah atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama KPR (kredit kepemilikan rumah) bank syari‟ah memiliki berbagai sistem akad juga, diantaranya akad jual beli (murabahah), dan penyertaan (musyarakah mutanaqisah). Pada setiap akad atau perjanjian sendiri memiliki suatu ciri atau karakteristik masing-masing dan memiliki kekurangan serta kelebihannya. Pada akad murabahah (jual beli) sistem pelaksanaanya dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dapat berupa uang tunai setelah menerima barang, dapat juga ditangguhkan dengan anggsuran (cicilan) setelah proses penerimaan barang atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan pembayaran tunggakan yang dapat dibayarkan sekaligus dikemudian hari. Sedangkan untuk pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah sendiri adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk pembiayaan rumah atau KPR dengan menggunakan akan musyarakah mutanaqisah yang memiliki pengertian perjanjian kerjasaama antara bank dengan nasabah dengan cara berkogsi dalam suatu pengadaan hunian atau rumah.dalam sistem pembiayaan rumah dengan menggunakan musyarakah mutanaqisah ini memiliki keunikan sendiri dalam aplikasi pembiayaan serta dalam praktek lapanganya, dan pada perbankan syari‟ah sendiri masih jarang menggunakan pembiayaan rumah menggunakan sistem akad musyarkah mutanaqisah dalam pembiayaan KPR. Hal
5
ini yang menyebabkan untuk diteliti lebih lanjut sistem akad
musyarakah
mutanaqisah dalam pembiayaan rumah atau KPR. Peneliti juga memilih PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai nara sumber penelitian untuk tinjauan praktis dari akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan rumah atau KPR. Pemilihan objek pada PT. Bank Muamalat Indonesia sendiri dikarenakan Bank Muamalat merupakan bank pertama murni syari‟ah di Indonesia yang menjadi contoh bagi tumbuhnya perbankan syari‟ah serta perbankan yang pertama kali menggunakan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiyaan rumah atau KPR. Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti dan memilih judul : “ Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank Muamalat Tbk “. 1.2
Rumusan Masalah Agar lebih mudah dan lebih mengerti dalam melakukan penelitian ini,
maka penulis membuat suatu rumusan masalah. Sehingga ada batasan-batasan dalam melakukan suatu penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana suatu proses pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah atau Kredit Pemilikan Rumah dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah pada Bank Muamalat Indonesia ?
2.
Bagaimana perlakuan akuntansi atas pemberian pembiayaan kepemilikan rumah atau Kredit Pemilikan Rumah dengan menggunakan akad
6
musyarakah mutanaqisahdalam tinjauan praktis dan tinjauan teoritis pada Bank Muamalat Indonesia? 1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
proses serta penerapan akuntansi dalam pemberian pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR dengan menggunakan akad musayarakah mutanaqisah yang ada pada Bank Muamalat Indonesia secara langsung atau praktek di lapangan. 1.4
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti
maupun dimana peneliti mengadakan penelitian atau perusahaan yang menjadi objek penelitian serta bagi masyarakat. Oleh karena itu terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari peneliti, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Penulis Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis
yaitu dengan memadukan pengetahuan yang didapatkan dari perusahaan dengan pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah. Serta penulis juga dapat lebih mengetahui tentang aplikasi perbankan syari‟ah khususnya dalam pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah atau disingkat dengan KPR.
7
2.
Perusahaan Sebagai sumber informasi bagi lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang
terkait dalam penerapan pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (pembiayaan dengan prinsip bagi hasil), baik dari segi perlakuan akuntansinya dan bagaiman penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. 3.
Lingkungan Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan
pengetahuan mengenai konsep serta sistem perlakuan akuntansi dengan transaksi pemberian
pembiayaan
kepemilikan
rumah
dengan
menggunakan
akad
Musyarakah Mutanaqisah ( pembiayaan dengan prinsip bagi hasil). 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan batasan dari suatu pembahasan. Dengan adanya batasan ini diharapkan pembahasan tidak menyimpang dari masalah yang sedang dibahas didalam penelitian itu sendiri dan diharapkan penelitian tersebut menjadi jelas permasalahannya, dengan ini maka penulis memberikn batasan-batasan penelitian yakni sebagai berikut: 1.
Subjek penelitian Penelitian dilakukan pada PT. Bank Muamalat, Tbk. Cabang Surabaya
Darmo di Surabaya.
8
2.
Objek Penelitian Dalam skripsi ini objek penelitian hanya fokus pada proses akuntasi dan
sistem pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah. Dalam hal ini sistem pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqisah digunakan dalam perjanjian pembiayaan KPR atau kepemilikan rumah.
