BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, negara Indonesia dikenal juga sebagai negara kepulauan, dimana dihuni oleh berbagai macam suku bangsa, ras dan agama. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, selain 80% keatas dari penduduk Indonesia yang beragama Islam, masih terdapat agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Khonghucu adalah sebuah ajaran yang berasal dari dataran China kuno, yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya sebelum Khongcu lahir. Khongcu bukanlah pencipta dari agama Khonghucu ini, melainkan seseorang yang meneruskan dan menyempurnakan ajaran yang sudah ada sebelum beliau lahir (Ikhsan Tanggok, 2005: 1). Khongcu dianggap sebagai nabi oleh para penganutnya, bahkan orang-orang China peranakan menyebut beliau sebagai guru pertama (Huston Smith, 2004: 223). China peranakan adalah kalangan China kelahiran Indonesia yang menggunakan Bahasa Melayu atau salah satu dialek pribumi sebagai media komunikasi mereka, secara budaya sebagian dari mereka menyesuaikan diri dengan komunitas pribumi. Ajaran dari agama Khonghucu adalah mementingkan hubungan antara manusia dan langit, dimana manusia itu merupakan titik keseimbangan antara langit dan bumi.
Maksudnya adalah bahwa manusia diajarkan untuk tetap mengingat nenek moyang mereka. Ajaran ini merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajarkan bagaimana manusia itu seharusnya bertingkah laku di dalam kehidupan ini. Agama Khonghucu sudah ada di Indonesia sejak masyarakat China datang ke Indonesia. Perkembangan agama Khonghucu di Indonesia sangat fenomenal, karena keberadaannya selalu diperdebatkan bagaikan air laut yang pasang dan surut. Hal ini dapat dilihat pada masa Orde Lama, agama ini disetarakan dengan lima agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha), kemudian pada masa Orde Baru agama ini tidak lagi masuk dalam jajaran lima agama tersebut. Pada masa pemerintahan Orde Lama, agama Khonghucu diakui setara dengan lima agama lain, hal ini dapat dilihat dari Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1969 yang menyatakan bahwa jenis-jenis agama yang ada di Indonesia dan dianut oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Situasi ini tentu saja tidak
bertahan
lama,
karena
kondisi
politik
setelah
kemerdekaan
kurang
menguntungkan bagi orang China peranakan di Indonesia. Kemudian seiring dengan adanya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, terjadilah pergantian kekuasaan negara dari kekuatan politik yang disebut Orde Lama menjadi Orde Baru. Dengan lahirnya Orde Baru ini tidaklah mendatangkan kebaikan pada masyarakat, khususnya pada orang China peranakan yang beragama Khonghucu. Karena kuatnya desakan dari pemerintah Orde Baru untuk membaurkan orang China
peranakan ke dalam kelompok pribumi, dan ditambah lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 yang menyebutkan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha (Ikhsan Tanggok, 2005: 87). Sejak saat itu status keberadaan agama Khonghucu di negara Indonesia ini tidak jelas. Karena memiliki status yang tidak jelas, maka umat Khonghucu-pun tidak mendapatkan pelayanan Administrasi yang selayaknya. Dengan tidak memiliki Hak Sipil sebagai warga negara Indonesia, banyak umat Khonghucu yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka tercantum dengan agama lain. Demikian juga dengan perkawinan umat Khonghucu yang tidak dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil, yang kemudian mempengaruhi status anak-anak mereka. Tidak hanya itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya peranakan China dilarang dipertunjukkan di depan umum, seperti pertunjukan barongsai, liong dan lain sebagainya. Tidak lama kemudian, pemerintahan Orde Baru lengser dan digantikan dengan pemerintahan Reformasi. Dengan pergantian pemerintahan ini, sedikit memberikan angin segar kepada orang China peranakan. Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid umat Khonghucu diperbolehkan untuk merayakan Imlek secara nasional. Dari tahun 2000 sampai dengan 2006 sudah 7 kali terhitung umat Khonghucu merayakan hari raya Imlek secara nasional. Selain itu, budaya peranakan China mulai hidup kembali, karena larangan pada masa pemerintahan Orde Baru sudah dihapuskan! Dilihat dari uraian di atas, berarti secara sosial agama Khonghucu sudah mulai
mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Tetapi sangat disayangkan, pada kenyataannya secara hukum masih banyak dijumpai hambatan-hambatan. Seperti pencantuman agama Khonghucu di KTP, masih banyak daerah yang belum dapat mencantumkannya. Selain itu adalah perkawinan, masih banyak pula daerah yang masih belum bisa mencatatkan perkawinan umat Khonghucu di Kantor Catatan Sipil (Lihat: Ikhsan Tanggok dalam makalah yang disampaikan dalam seminar agama Khonghucu di Bina Nusantara Jakarta, 13 Desember 2005). Dapat dilihat bahwa selama tiga dekade lebih agama Khonghucu mengalami masa-masa yang kurang memuaskan. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2006, melalui surat Menteri Agama (Menag) Muh. Maftuh Basyuni No. MA/12/2006 perihal mengenai status perkawinan menurut agama Khonghucu dan pendidikan agama Khonghucu, akhirnya seluruh umat Khonghucu dapat bernafas lega. Penantian dan perjuangan seluruh umat Khonghucu selama tiga dekade ini ternyata tidak sia-sia. Pengakuan konkret mengenai agama Khonghucu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006 tentang pelayanan administrasi kependudukan penganut agama Khonghucu. Intisari dari surat Menag tersebut bahwa UU No. 1/PNPS/1965 pasal 1 yang menyatakan bahwa agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu., sebagaimana diketahui UU tersebut sampai saat ini masih berlaku dan karena itu Departemen Agama (Depag) melayani umat Khonghucu sebagai umat penganut agama Khonghucu. Selanjutnya berkaitan
dengan UU No. 1/ 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu, maka Depag memperlakukan perkawinan para penganut agama Khonghucu adalah sah menurut pasal 2 ayat (1) tersebut. Meskipun demikian, ternyata umat Khonghucu masih menemukan sedikit kendala. Masih ada di beberapa daerah yang masih belum mau menjalankan SE Mendagri tersebut, antara lain wilayah Tangerang, Surabaya dan Jakarta Barat (Perkawinan Khonghucu Harus Dicatat SE Mendagri Belum Dilaksanakan, http://kompas.com, 06 Maret 2006). 1.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 470/336/SJ mengenai pelayanan administrasi kependudukan penganut agama Khonghucu, sudah selayaknya umat Khonghucu mendapatkan pelayanan administrasi sesuai dengan hak mereka. Pada kenyataannya masih ada beberapa daerah yang masih belum mau melaksanakan SE Mendagri tersebut, salah satu daerah itu adalah wilayah Tangerang. Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini, penulis akan meneliti beberapa permasalahan pokok mengenai Hak-hak Sipil umat Khonghucu tersebut, yaitu: z
Apakah benar Kantor Catatan Sipil di wilayah Tangerang masih belum mencatatkan perkawinan umat Khonghucu. Jika iya, mengapa hal tersebut dapat terjadi?
z
Apakah pemerintah daerah setempat masih belum mencantumkan agama
Khonghucu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) umat Khonghucu di wilayah Tangerang. Jika iya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? z
Apakah umat Khonghucu di wilayah Tangerang yang masih duduk di bangku
sekolah
masih
belum
mendapatkan
pendidikan
agama
Khonghucu. Jika iya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? 1.3 Ruang Lingkup Penulis membatasi daerah penelitian hanya di Kota Tangerang dan penelitian ini akan ditujukan kepada orang China peranakan Kota Tangerang yang beragama Khonghucu. Penulis memilih masyarakat yang beragama Khonghucu di Kota Tangerang, karena berdasarkan keterangan dari seorang ahli Khonghucu dan seorang dosen agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dr. M. Ikhsan Tanggok dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 6 Maret 2006, bahwa umat Khonghucu yang bermukim di Kota Tangerang tersebut cukup banyak, disana terdapat pula tempat beribadah umat Khonghucu, yang disebut dengan litang (礼堂), sehingga layak untuk diteliti. Litang (礼堂) sebagai tempat ibadah umat Khonghucu, di tempat inilah mereka secara rutin melakukan ritual keagamaan setiap minggu, bulan dan tahun. 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui secara nyata, apakah benar setelah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 470/336/SJ, umat Khonghucu masih belum
mendapatkan Hak Sipil mereka sebagaimana mestinya. Selain itu ingin mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan pelayanan administrasi umat Khonghucu di Kota Tangerang sedikit terhambat, terutama pencatatan perkawinan umat Khonghucu di Kantor Catatan Sipil. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan atau informasi tentang masalah yang dihadapi umat Khonghucu di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang. 1.5 Metode Penelitian/ Penulisan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode etnografi, yaitu metode yang pengumpulan data melibatkan terutama melalui pengamatan dan wawancara (Lexy J. Moleong, 2005: 237). Wawancara dilakukan pada tokoh-tokoh umat Khonghucu, khususnya di Kota Tangerang. Sumber data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, baik berasal dari kepustakaan kampus, MATAKIN serta MAKIN Tangerang dan lain-lain. 1.6 Sistematika Penulisan Berikut adalah gambaran susunan skripsi yang akan disusun oleh penulis: Bab 1 : Pendahuluan Bab ini memuat Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab 2 : Landasan Teori
Bab ini akan memuat pengertian agama dari Wikipedia Indonesia, penjelasan singkat mengenai Hak Sipil, pengertian dari politik dengan konsep politik: kekuasaan, serta tiga bentuk kekuasaan menurut Boulding, dimana salah satu dari teori kekuasaan dari Boulding ini akan digunakan sebagai acuan dari penulisan skripsi ini. Bab 3 : Isi Bab ini akan memuat sejarah singkat dari nabi Khongcu beserta ajarannya, sejarah perkembangan singkat agama Khonghucu di Indonesia yang mengalami pro dan kontra. Kemudian, akan diuraikan analisis dari hasil lapangan yang telah diteliti oleh penulis mengenai Hak Sipil yang diterima umat Khonghucu di Kota Tangerang, antara lain: pencatatan perkawinan umat Khonghucu di Kantor Catatan Sipil, pencantuman agama Khonghucu di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pendidikan agama Khonghucu di sekolah-sekolah. Bab 4 : Kesimpulan Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang telah diteliti oleh penulis di Kota Tangerang. Bab 5 : Ringkasan Bab ini memuat ringkasan isi skripsi dari bab-bab sebelumnya.
