BAB I PENDAHULUAN. sampai Merauke yang memiliki banyak aspek dalam hasil kreasi intelektual yang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan memiliki jumlah penduduk melebihi dari 250 juta dan keanekaragaman yang muncul dari Sabang sampai Merauke yang memiliki banyak aspek dalam hasil kreasi intelektual yang terwujud dalam keanekaragaman warisan budaya yang khas dan tidak di temukan di negara lain. Warisan budaya ini berunsur budaya etnik, sakral, dan kreatif yang menunjukkan kearifan budaya tradisional yang dijalankan masyarakat Indonesia.1 Hasil kreasi intelektual yang termasuk dalam warisan budaya tersebut adalah termasuk batik.Batik merupakan hasil karya seni dan budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi dunia.Seni batik bukan hanya terkenal di dalam negeri, tetapi jugaterkenal di mancanegara.Kepopuleran seni batik Indonesia inimenjadikan seni batik tidak berhenti sebagai ikon wisata tetapi juga sebagai hasil kegiatan ekonomidan menjadi komoditas internasional.Batik telah menjadikan Indonesia sebagai negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus ini di dunia. Suatu hasil karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia akan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkannya. Apabila seorang pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. 1

http://azmicivillization.wordpress.com/2010/05/08/payung-hukum-folklor-danraditional-knowledge/, tanggal akses 1April 2015.

Universitas Sumatera Utara

HKI sebenarnya merupakan hal baru bagi Indonesia. Bahkan dapat dikatakan Indonesia ketinggalan lebih 100 tahun dari negera-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, maupun Jerman, serta Inggris. 2 Pembahasan tentang perlunya perlindungan bagi hasil karya intelektual telah menjadi isu penting dalam pertemuan-pertemuan Dewan HKI (Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) di WTO.Alasan inilah yang membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB)

membentuk

WIPO

(World

Intellectual

Property

Organizaton) berkedudukan di Jenewa Swiss. WIPO dibentuk sebagai sarana untuk

merundingkan

kesepakatan

mengenai

perlindunganHKI

secara

internasional. Namun negara-negara maju beranggapan bahwa perlindungan HKI dalam WIPO tidak cukup kuat dibandingkan dengan WTO (World Trade Organization) di mana Dispute Settlement Body (DSB) dalam WTO dinilai mampu menegakkan hukum perlindungan HKI lebih ketat dibandingkan dengan WIPO. Negara-negara maju ingin menempatkan HKI dalam rejim perdagangan bebas, seperti dalam WTO-TRIPs.

3

Perdebatan panjang ini lebih banyak

berkenaan dengan perlu-tidaknya perlindungan hasil karya intelektual diatur tersendiri (sui generis) atau dimasukkan ke dalam perundang-undangan HKI masing-masing negara anggota. Telah terjadi tarik-ulur kepentingan antara negara maju (developed country) dan negara berkembang (developing country) dalam hal perlindungan terhadap hasil karya intelektual negaranya masing-masing.4 2

http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisionaldi-indonesia/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/, tanggal akses 1 April 201.5 3 http://perlindungan-hak-atas-kekayaan-intelektual-tradisional-indonesia-dalamperdagangan-bebas-dunia« New Blue Print.htm/, tanggal akses 3 April 2015 4 http://pengetahuantradisional.blogspot.com/, tanggal akses 3 April 2015


Banyak masyarakat asli dan pedesaan dari negara-negara berkembang di seluruh dunia memprotes bahwa hukum Hak Kekayaan Intelektual hanya bertujuan untuk melindungi ciptaan dari negara-negara maju saja, namun gagal melindungi karya-karya tradisional dan pengetahuan mereka. Kegagalan sistem HKI untuk melindungi pengetahuan dan karya tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan hak masyarakat.5 Berkenana dengan HKI, ada sejumlah hak yang dilindungi, seperti Hak Cipta dan Hak Paten dengan peruntukan yang berbeda.Hak Cipta adalah perlindungan untuk ciptaan di bidang seni budaya dan ilmu pengetahuan, seperti lagu, tari, batik, dan program komputer. Sementara Hak Paten adalah perlindungan untuk penemuan (invention) di bidang teknologi atau proses teknologi. Ini adalah prinsip hukum di tingkat nasional dan internasional, jadi paten itu tidak ada urusannya dengan seni budaya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya berupa (folklore) dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

5

Tim Lindsey (et.al)., Hak kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, kerjasama Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni, Bandung, 2005, hlm.261


Secara eksplisit pengaturan mengenai perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (Ulos Batak) diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Ciptaan

yang

dilindungi

meliputi

Ciptaan

dalam

bidang

ilmu

pengetahuan,seni, dan sastra, terdiri atas : 1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 4. Lagu dan / musik dengan atau tanpa teks; 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, seni patung, atau kolase; 7. Karya seni terapan; 8. Karya arsitektur; 9. Peta; 10. Karya seni batik atau motif lain; 11. Karya fotografi; 12. Potret; 13. Karya sinematografi; 14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;


15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi, ekspresi budaya tradisional; 16. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya; 17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; 18. Permainan video; 19. Program komputer. Menurut Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia, hak kebudayaan adalah hak asasi. Hak Kekayaan Intelektual bisa dikatakan sebagai bagian dari hak kebudayaan karena kesamaan objek. Apalagi, jika objek itu juga sudah jelas terkait dengan Hak Atas Identitas, yakni sebagai salah satu faktor penentu identitas kultural. Menariknya, penegakan hak kebudayaan sebagai hak kolektif menuntut peran aktif pemerintah.6 Pemerintah

wajib

mengambil

langkah

konkret,

tanpa

menunda,

melindungi, mengisi, dan menegakkan Hak Kebudayaan itu. Jika tidak, identitas suatu kelompok budaya, yang merupakan sumber kekuatan mental kolektif, akan runtuh juga. Ulos adalah pakaian berupa kain, yang ditenun oleh wanita Batak dengan pelbagai pola, dan biasanya dijual di pekan-pekan. Menenun kain ulos memerlukan kordinasi yang baik terhadap sejumlah besar benang menjadi

6

http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisionaldiindonesia/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/, tanggal diakses 3 April 2015.


sepotong kain utuh yang digunakan untuk melindungi tubuh. Menurut konsep orang Batak, ulos adalah suatu tindakan yang diresapi oleh suatu kualitas religius dan magis. Oleh karena itu, dalam pembuatan dan pemungsiannya disertai sejumlah pantanga. Dalam kepercayaan masyarakat Batak, ulos dianggap sebagai benda yang diberkati oleh kekuatan supernatural. Panjangnya harus tepat, kalau tidak dapat membawa kematian dan kehancuran pada tondi (roh) si penenun. Jika ulos dibuat dengan pola tertentu maka ia dapat digunakan sebagai pembimbing dalam kehidupan. Ulos adalah salah satu sarana yang dipakai oleh hula-hula (pihak pemberi isteri) untuk mengalihkan sahala (kekuatan diri)nya kepada boru (pihak penerima isteri). Ulos memancarkan pengaruh yang melindungi tidak hanya badan tetapi juga Tondi (ruh) orang yang dikenakan ulos. Kata ulos juga menjadi istilah yang digunakan untuk pemberian berupa barang selain kain, misalnya tanah. Jika selembar kain yang terbentang, ulos herbang diberikan, maka ulos itu pun dibentangkan menutupi badan bagian atas dari si penerima, diiringi dengan katakata yang bersesuaian seperti: “Sai horas ma helanami maruloshon ulos on, tumpahon ni Ompunta martua Debata dohot tumpahon ni sahala nami. Artinya:“Selamat sejahteralah kau menantu kami, semoga peruntungan baik menjadi milikmu dengan memakai kain ini dan semoga berkat Tuhan Yang Maha Pengasih dan sahalakami menopangmu.”7 Pemberian perlindungan bagi karya seni tradisional Ulos Batak menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada 7

http://www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/0/0/1800340/takariulos.pdf, tanggal 7 Januari 2016.

diakses


beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi karya seni tradisional Ulos Batak, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.8 Berikut ini adalah daftar artefak budaya Indonesia yang diduga dicuri, dipatenkan, diklaim, dan atau dieksploitasi secara komersial oleh korporasi asing, oknum warga negara asing ataupun negara lain:9 1. Kain Ulos oleh Malaysia; 2. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia; 3. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia; 4. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia; 5. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia; 6. Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing; 7. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia; 8. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia; 9. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia; 10. Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia; 11. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia; 8

http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/07/24/traditional-knowledge-dan-upayaperlindungannya-di-indonesia/, tanggal diakses 3 April 2015. 9 http://isidunia.blogspot.com/2010/11/data-klaim-negara-lain-atas-budaya.html, tanggal diakses 3 April 2015.


12. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia; 13. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia; 14. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia; 15. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia; 16. Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis; 17. Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Inggris; 18. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia; 19. Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika; 20. Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co.Ltd; 21. Badik Tumbuk Lada oleh Malaysia; 22. Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda; 23. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang; 24. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia; 25. Batik dari Jawa oleh Adidas; 26. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia; 27. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia; 28. Wayang Kulit oleh Malaysia; 29. Keris oleh Malaysia; 30. Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia.


Kasus klaim yang terakhir adalah klaim Malaysia terhadap lagu daerah Rasa Sayange dan Reog Ponorogo yang terjadi pada tahun 2009 lalu. Berawal dari beredarnya kabar dari situs internet milik Kementrian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia yang mengklaim bahwa tarian Barongan yang mirip dengan kesenian Reog Ponorogo tersebut adalah milik pemerintah Malaysia.Hal tersebut kemudian memancing protes keras dari sejumlah pihak di Indonesia. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan tarian Reog Ponorogo sebagai hak cipta milik Kabupaten Ponorogo yang diketahui langsung oleh Menteri Hukum dan perundang-undangan.10 Berbagai kasus klaim di atas sungguh ironis karena justru terjadi setelah perlindungan HKI diterapkan di Indonesia dan juga dalam perdagangan internasional. Dengan latar belakang inilah tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai permasalahan seputar perlindungan HKI dalam bidang Hak Cipta Ulos Bataktradisional Indonesia. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan pemerintah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan HKI dalam bidang Hak Cipta terhadap Ulos Batak Indonesia dan diakhiri dengan rumusan langkah bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas Ulos Batak menurut Undangundang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul ”Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ulos Batak (studi pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)” 10

http://isidunia.blogspot.com/2010/11/data-klaim-negara-lain-atas-budaya.html, tanggal diakses 3 April 2015


B. Permasalahan Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas diperlukan perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta atas Ulos Batak menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014? 2. Bagaimana kendala-kendala Perlindungan Hukum terhadap Motif Ulos Batak? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah dalam melindungi Ulos Batak Tradisional?

C. Tujuan Penulisan Permasalahan yang dikemukan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta atas Ulos Batak menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala Perlindungan Hukum terhadap Motif Ulos Batak. 3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam melindungi Ulos Batak Tradisional.

D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat secara teoritis Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional khususnya dalam kajian di bidang Perdagangan dan tentang Hak Kekayaan Intelektual. 2. Manfaat secara praktis Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun, dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam hal perlindungan terhadap karya seni tradisional Ulos Batak untuk lebih menjamin kepastian perlindungan yang akan diberikan oleh pemerintah.

E. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam upaya mencapai tujuan tertentu di dalam penulisan skripsi. Hal ini agar terhindar dari suatu penilaian bahwa penulisan skripsi dibuat dengan sembarangan dan tanpa di dukung dengan data yang lengkap. Oleh karena itu, dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Sifat penelitian Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskripstif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.


Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.11 2. Sumber data Data dapat dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan sumber data yang diperoleh, yaitu data primer dan data sekunder.Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, hak melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder, yaitu daya yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan denagn objek penelitian, hasil pebelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.12 Didalam penulisan sripsi in, data sekunder yang digunakan berupa : a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Yaitu dokumen peraturan mengikat yang telah dAitetapkan oleh pemerintah antara lain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang “Hak Cipta”. b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mmberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukumyang terkait sdengan objek penelitian ini. c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang member petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, yaitu yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, internet, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi. 11 12

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105-106 Ibid, hlm 106.


3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam pebulisan skripsi ini, digunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara ini yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor Tahun 19 Tahun 2002 tentang “Hak Cipta”, buku-buku literature, makalah, dan lain sebagainya. Selain itu dilakukan juga wawancara tersruktur dengan pegawai kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. 4. Analisa Data Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara bertingkat (hierarki). Teknik analisis data kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel melainkan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.


F. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan kepustakaan maupun dilapangan, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) memang cukup banyak yang diangkat dan dibahas, namun penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ulos Batak” belum ada yang menulis sebagai skripsi dan merupakan hasil karya sendiri, dengan demikian maka penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi skripsi yang telah ada, sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik. Rita Silvia (2008), Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Ulos Batak Toba (Penelitian Kerajinan Ulos Di Kabupaten Samosir). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum atas Ulos Batak Toba dalam UndangUndang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak cipta atas Ulos Batak Toba? Faktor-faktor Apakah yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif Ulos di Kabupaten Samosir. Rahmadany

(2011)

Perlindungan

Hukum

Terhadap

Pengetahuan

Tradisional (Kajian Terhadap Motif Ulos Batak Toba). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pengetahuan tradisional dalam pengaturan hak kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional atas motif ulos Batak Toba dan kendala-kendala perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional atas motif ulos Batak Toba.


G. Sistematika Penulisan Penulisan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, sistematika penulisan merupakan suatu bagian yang sangat penting.Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik maka pembahasannya harus diuraikan dengan sistematis, agar pembahasannya dapat diarahkan untuk menjawab masalah-masalah dan membuktikan kebenaran hipotesanya. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam beberapa bab serta sub bab secara berurutan dan saling berkaitan satu sama lain.Susunan dari sistematika penulisan yang tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan penulisan skripsi dan juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Penulisan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab di dalam skripsi ini disusun secara sistematis dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Uraian singkat atas babbab dan sub-sub bab tersebut adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Di dalam bab ini dipaparkan sistematika penulisan skripsi ini mulai dari latar belakang penulisan, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


BAB II

TINJAUAN

UMUN

TENTANG

HAK

KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI) Bab ini akan dibahas mengenai sejarah hak kekayaan intelektual (HKI), pengertian hak kekayaan intelektual (HKI), dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual (HKI), prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. BAB III

PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Bab ini akan dibahas mengenai hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, jenis-jenis ulos, ulos batak sebagai bagian dari pengetahuan tradisional, dan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap motif ulos batak.

BAB IV

PERLINDUNGAN

HUKUM

HAK

KEKAYAAN

INTELEKTUAL (HKI) ULOS BATAK Bab ini akan dibahas mengenai Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Ulos Batak Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Melindungi Ulos Batak Tradisional, dan Kendala-Kendala Perlindungan Hukum terhadap Motif Ulos Batak.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya dimana dalam bab ini penulis akan menyimpulkan isi dari skripsi yaitu berupa jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran terhadap analisa bab-bab sebelumnya.


BAB I PENDAHULUAN. sampai Merauke yang memiliki banyak aspek dalam hasil kreasi intelektual yang

Recommend Documents