BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Manusia
disebut
sebagai
makhluk
ekonomi,
yaitu
makhluk
yang
selalu
mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan dari tindakan yang dilakukannya serta tidak pernah merasa puas (Kardiman dkk, 2006). Kebutuhan dan keinginan yang melimpah memaksa manusia untuk terus berusaha keras agar segalanya dapat terpenuhi. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah bekerja. Pekerjaan yang ditekuni tentu saja harus halal, baik, dan tidak merugikan orang lain. Tetapi, demi memenuhi hawa nafsu banyak orang yang rela melakukan apa saja, bahkan tindak kejahatan. Pelaku kejahatan bukan hanya mereka yang terpaksa karena terdesak oleh kondisi ekonomi, banyak pula manusia dengan background pendidikan tinggi dan ekonomi kelas atas melakukan hal yang sama. Pekerjaan haram menjadi halal di mata manusia serakah. Mereka rela melakukan berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan, korupsi, penggelapan dana, money laundering atau pencucian uang, dan tindakan tak beradab lainnya demi memuaskan dirinya sendiri. Salah satu kejahatan kerah putih yang sangat populer adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) di Indonesia. Jumlahnya yang semakin meningkat, mencerminkan bahwa perilaku korup merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Pradiptyo (2012) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia tidak saja bersifat sistemik, namun lebih cenderung bersifat struktural. Sifat tersebut membuat para koruptor tidak jera akan hukuman yang telah ditetapkan pemerintah. Justru, dengan adanya korupsi struktural, para koruptor semakin terdorong untuk melakukan korupsi di negara ini. Korupsi struktural terjadi akibat
1
sistem yang berlaku di suatu negara cenderung mendorong individu yang tinggal di negara tersebut untuk melakukan korupsi. Statusnya sebagai kejahatan luar biasa tentu harus diatasi dengan luar biasa pula. Pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah menjalar luas, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak berwenang saja. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk menanggulangi tindak korupsi ini. Indonesia telah mendirikan sebuah lembaga independen yang bertugas khusus untuk memerangi korupsi. Lembaga tersebut adalah KPK (Korupsi Pemberantasan Korupsi). KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Komisi ini bekerja secara independen tanpa kekuasaan dan tekanan dari pihak maupun lembaga negara lainnya. Statusnya yang istimewa ini menjadikan KPK salah satu lembaga negara yang masih menyalakan harapan tentang Indonesia bersih. Kasus korupsi yang tak kunjung selesai penanganannya adalah kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). BLBI adalah kebijakan pemerintah untuk menangani krisis moneter tahun 1998 dengan cara memberikan pinjaman kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Kasus BLBI telah menyeret banyak nama. Dari pihak Bank Indonesia (BI) nama-nama yang tersandung antara lain, Hendro Budiyanto, Heru Supratomo, dan Paul Sutopo Tjokronegoro. Nama-nama lainnya meliputi, Samadikun Hartono, HR Rembert, Wiryatin Nusa, dan pemilik-pemilik bank yang juga menerima aliran dana BLBI. Kasus BLBI merupakan kasus lama yang belum juga mendapatkan titik terang. Hingga saat ini, masih banyak pihak-pihak terlibat yang berkeliaran bebas tanpa jeratan hukum. Dana BLBI telah banyak diselewengkan oleh para pemilik bank yang menerimanya. Kerugian yang telah ditanggung negara kurang lebih sebesar Rp550 triliun. Kasus BLBI terjadi karena adanya
2
kesalahan sistem. Pada saat krisis moneter, BI terus memberikan bantuan kepada sejumlah bank tanpa melakukan pre-audit maupun post-audit terhadap bank yang menerima aliran dana tersebut. Oleh sebab itu, kini pemerintah harus menanggung semua beban BLBI dan kasus ini harus diusut tuntas sampai seluruh uang negara bisa kembali. Kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau yang lebih dikenal SKK Migas merupakan kasus yang menyeret nama Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas. Dalam kurun waktu periode Februari 2013 hingga 13 Agustus 2013, Rudi menerima hadiah berupa uang dari Widodo Ratanachaitong sejumlah SGD200.000. Hadiah juga telah diterima oleh Rudi dari PT KOPL Indonesia sebanyak SGD900.000. Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri juga memberikan uang sejumlah USD522.500 kepada Rudi agar memberikan persetujuan untuk menurunkan formula harga gas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Wakil Kepala SKK Migas, Yohanes Widjonarko juga turut memberikan uang sebanyak SGD600.000. Terdakwa juga telah menerima uang dari Gerhard Rumesser selaku Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas dan Iwan Ratman selaku Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, masing-masing sebesar USD200.000 dan USD50.000. Pemberian uang tersebut bertujuan agar Rudi melakukan sesuatu dalam jabatannya yang menguntungkan pihak tertentu. Rudi Rubiandini telah terbukti menyalahgunakan jabatnnya dan melakukan tindak pidana pencucian uang serta korupsi. Rudi dijerat hukuman 7 tahun penjara serta denda Rp200.000.000,00. Apabila Rudi tidak membayar denda tersebut, maka hukuman penjara akan ditambah 3 bulan. Kasus korupsi di Indonesia juga telah masuk ke dalam lembaga-lembaga penegak hukum, seperti pengadilan dan kepolisian. Salah satu kasus yang terungkap adalah kasus proyek simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang melibatkan anggota Polri. Polri yang
3
seharusnya menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang bersih, justru ikut melakukan tindakan tak bermartabat ini. Irjen Djoko Soesilo selaku mantan Kakorlantas Polri telah terbukti melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada tahun 2014, Mahkamah Agung telah mengeluarkan vonis putusan terhadap Djoko Susilo. Mantan Kakorlantas Polri ini telah dicabut hak politiknya, dihukum 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, serta membayar uang pengganti Rp32 miliar. Beberapa kasus korupsi yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kejahatan kerah putih ini telah mewabah di Indonesia. Pentingnya memiliki integritas menjadi senjata utama untuk memerangi penyakit sosial yang mematikan seperti korupsi. Perekonomian negara yang semakin terperosok salah satunya juga disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Tugas untuk memberantas korupsi bukan hanya tugas KPK. Dibuthkan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga negara lainnya dan juga masyarakat luas untuk memberantas perilaku koruptif sampai ke akar. Respon masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi bermacam-macam. Ada masyarakat yang sangat anti, pro, atau bahkan tidak peduli dengan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat pada respon mereka terhadap isu yang sedang beredar mengenai upaya pelemahan KPK. Beberapa pihak menilai KPK bekerja sewenang-wenang dan melampaui batas. Namun, tidak sedikit juga pihak yang menolak pelemahan lembaga independen ini dengan alasan KPK sudah bekerja secara benar untuk mengusut tuntas korupsi. Sebagian besar masyarakat paham dengan bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi, mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang korupsi tersebut. Korupsi juga dianggap sebagai hal yang negatif dan merugikan banyak pihak. Namun, terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan sikap dan perilaku yang mereka cerminkan terhadap upaya pemberantasan korupsi, seperti menyetujui upaya pelemahan KPK. Di satu sisi, masyarakat sangat menentang korupsi. Terbukti dengan banyaknya unjuk rasa terkait upaya pemberantasan korupsi. Hal ini 4
merupakan cerminan bahwa korupsi sebenarnya dipersepsikan sebagai hal yang buruk di mata masyarakat. Namun, di sisi lain perbuatan korup juga sudah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap lumrah. Korupsi merupakan kejahatan yang harus dibasmi tuntas. Jika tidak, korupsi akan melahirkan efek domino di berbagai sektor. Tetapi, perilaku korup yang masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti pemberian uang damai saat ditilang, pemberian suap untuk memudahkan sebuah urusan, dan masih banyak perbuatan korup lainnya secara tidak langsung menjadikan korupsi semakin tumbuh subur. Menghentikan perilaku korup harus dimulai dari sendiri. Masyarakat harus menggunakan pengetahuan mengenai korupsi dengan baik dan meluruskan persepsi mereka bahwa korupsi merupakan hal yang negatif. Mereka harus mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi ketika mereka dihadapkan dengan situasi sulit yang memicu timbulnya perilaku korup. Bersikap anti korupsi merupakan langkah terbaik dan melaporkan setiap kejadian korupsi merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Sejak zaman penjajahan hingga awal kemerdekaan Indonesia, segudang peristiwa telah melibatkan peran mahasiswa. Sebut saja peristiwa Reformasi pada tahun 1998. Mahasiswa berada di baris pertama sebagai sosok intelektual muda yang tampil membela rakyat. Dalam hal pemberantasan korupsi, mahasiswa juga diharapkan masih tampil di barisan terdepan sebagai pencekik pertama para koruptor. Sosoknya yang memiliki segenap semangat, pengetahuan, dan idealisme tinggi menjadikan mereka mampu berpikir kritis serta memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat. Mahasiswa yang memiliki latar pendidikan berbeda tentu akan memiliki pandangan yang berbeda pula terhadap upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan Akuntansi. Mereka
5
adalah mahasiswa yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan. Dalam hal pemberantasan korupsi, peran mahasiswa akuntansi juga sangat diperlukan. Mereka adalah mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk bekerja di dunia keuangan yang dituntut memiliki integritas tinggi agar jauh dari perilaku korup. Oleh karena itu, peneliti ingin mengadakan sebuah penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Mahasiswa Akuntansi Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi”.
1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah pengetahuan mahasiswa akuntansi mengenai korupsi mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi? 2. Apakah persepsi mahasiswa akuntansi mengenai korupsi mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi? 3. Apakah pengetahuan dan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai korupsi mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi?
6
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis pengaruh pengetahuan mahasiswa akuntansi mengenai korupsi terhadap sikap dan perilaku mereka dalam upaya pemberantasan korupsi. 2. Menganalisis pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi mengenai korupsi terhadap sikap dan perilaku mereka dalam upaya pemberantasan korupsi. 3. Menganalisis pengaruh pengetahuan dan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai korupsi terhadap sikap dan perilaku mereka dalam upaya pemberantasan korupsi.
1.4 Manfaat Penelitian Dengan dicapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi: 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia akademis terutama sebagai sumber referensi dan rujukan terkait sikap dan perilaku mahasiswa akuntansi terhadap upaya pemberantasan korupsi. b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya
dalam menganalisis, membandingkan,
serta mengembangkan
penelitian baru yang memiliki tema serupa di masa mendatang. 2. Manfaat Praktis a. Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pendidik untuk mengarahkan dan memotivasi mahasiswa akuntansi agar bisa menjadi lulusan yang berkualitas serta bermartabat b. Mahasiswa
7
1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa akuntansi terhadap upaya pemberantasan korupsi. 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan, referensi, dan rujukan untuk melaksanakan penelitian dengan tema serupa di masa mendatang agar hasil penelitian dapat lebih disempurnakan.
1.5 Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab: 1. Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 2. Landasan Teori Bab ini berisi mengenai teori-teori yang relevan dengan variabel-variabel yang digunakan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 3. Metode Penelitian Bab ini berisi tentang desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, desain instrumen, uji instrumen, dan teknik analisis data. 4. Analisis Data dan Pembahasan Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan pada Bab 3. 5. Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian yang diberikan dari hasil penelitian yang diperoleh.
8
