BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal akan selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidup ini berkaitan dengan masalah kesejahteraan manusia yang akan terus diperjuangkan. Usaha peningkatan kualitas hidup manusia merupakan persoalan semua bangsa di dunia ini. Akan tetapi dalam meningkatkan kualitas hidup ini tidak semua bangsa memiliki modal dan kesempatan yang sama untuk memulai dan mencapai tingkat kualitas hidup yang diinginkan. Masalah modal dan kesempatan yang dimaksud tersebut adalah faktor utama dalam usaha untuk mendapatkan kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan manusia yaitu masalah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki setiap bangsa. Modal dan kesempatan yang tidak sama inilah yang menjadikan adanya ketidakseimbangan kualitas hidup antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Ketidakseimbangan ini juga yang menjadi penyebab kerusakan bumi, melalui penjarahan, eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak terkendali dan juga melalui peperangan. Hal-hal tersebut berarti juga akan mengurangi kualitas hidup manusia, padahal manusia ingin meningkatkan kualitas hidup. Upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut antara lain dengan memanfaatkan kemampuan otak manusia untuk mencapai apa yang
1
Universitas Sumatera Utara
2
diinginkannya. Kelompok manusia yang memanfaatkan kemampuan otak pada umumnya adalah kelompok manusia atau bangsa yang tidak mempunyai Sumber Daya Alam yang cukup, tetapi berkeinginan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, bangsa yang mempunyai Sumber Daya Alam cukup seringkali memiliki Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Akibatnya Sumber Daya Alam yang ada akan dimanfaatkan oleh bangsa lain yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Selain hal tersebut, ada satu lagi masalah penting yang harus dipikirkan oleh semua bangsa di dunia ini, yaitu masalah pemanasan global yang dampaknya dapat menjadi ancaman bagi umat manusia.1 Isu lingkungan yang menarik di era milenium ini adalah pemanasan global yang berpengaruh pada perubahan iklim, yang ditandai dengan peningkatan kadar emisi (CO2) di udara dan peningkatan tinggi muka air laut, sebagai akibat mencairnya es di kutub utara, perubahan cuaca yang radikal, bencana alam merupakan dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak pemanasan global akhir-akhir ini juga dapat dilihat dari serangan udara dingin yang melanda dan melumpuhkan sejumlah wilayah di Ameriika Serikat pada awal Januari 2014. Suhu di beberapa wilayah mencapai -36° Celcius, bahkan dengan pengaruh angin warga bisa merasakan seolah berada di tempat bersuhu hingga -50° Celcius.2 Bagian selatan Bumi, Australia malah mengalami hal sebaliknya, panas ekstrem melanda hingga suhu mencapai 45° Celcius.
1 Wisnu Arya Wardana, Dampak Pemanasan global, Yogyakarta, ANDI, 2010. Hal. 2. 2 Yunanto Wiji Utomo, “Bagaimana Musim Dingin Ekstrem di Amerika Terkait Pemanasan Global? ”http://sains.kompas.com/read/2014/01/07/1028583/Bagaimana.Musim.Dingi n.Ekstrem.di.Amerika.Terkait.Pemanasan.Global, diakses pada 17 Januari 2014.
Universitas Sumatera Utara
3
Isu pemanasan global ini selalu ditempatkan dalam daftar agenda terpenting pada kelompok manapun yang peduli terhadap lingkungan. Suhu ratarata permukaan bumi semakin hari semakin meningkat selama beberapa tahun belakangan.
Sebagian
besar
peningkatan
suhu bumi
disebabkan
oleh
meningkatnya aktivitas dan fasilitas hidup manusia. Fasilitas yang semakin mewah dan berteknologi modern, ternyata berdampak negatif terhadap bumi yang menyebabkan pemanasan global. Peningkatan suhu dapat menyebabkan tidak stabilnya cuaca di permukaan bumi. Pemanasan global merupakan permasalahan yang semakin hangat. Seluruh negara di dunia ini semakin gencar berjuang untuk menghadapi permasalahan pemanasan global ini, berusaha untuk menanggulanginya dan berusaha untuk mencegah
berkembangnya
pemanasan
global
tersebut.
Demikian
usaha
pencegahan tidak sedikit juga usaha-usaha maupun tindakan-tindakan yang membuat permasalahan pemanasan global itu semakin melebar dan semakin parah sehingga keadaan dunia semakin mengenaskan dan perlu ditanggulangi lebih lanjut. Banyak orang menyadari bahwa untuk menghentikan pemanasan global, kita tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama yang melibatkan komunitas di dunia. Namun demikian, masih banyak orang yang tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghentikan pemanasan global. Jika tidak segera bertindak maka dampaknya akan sangat serius.3
3
Team SOS, Pemanasan global Solusi dan Peluang Bisnis, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. Hal. 2.
Universitas Sumatera Utara
4
Pemanasan global itu sendiri tidak terjadi secara seketika, tetapi berangsur-angsur. Ketika revolusi industri baru dimulai sekitar tahun 1850, konsentrasi salah satu gas rumah kaca penting yaitu CO2 di atmosfer baru 290 ppmv (part per million by volume), saat ini (150 tahun kemudian) telah mencapai sekitar 350 ppmv. Jika pola konsumsi, gaya hidup, dan pertumbuhan penduduk tidak berubah, 100 tahun yang akan datang konsentrasi CO2 diperkirakan akan meningkat menjadi 580 ppmv atau dua kali lipat dari zaman pra-industri. Akibatnya, dalam kurun waktu 100 tahun yang akan datang suhu rata-rata bumi akan meningkat hingga 4,5ºC dengan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan manusia yang luar biasa besarnya. Tidak semua negara industri penyebab masalah ini siap mengatasinya karena upaya mitigasi yang menangani penyebabnya memerlukan biaya yang tinggi. Pada saat yang bersamaan hampir semua negara yang tidak menimbulkan masalah perubahan iklim, yaitu negara berkembang, sangat merasakan dampaknya, namun tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan adaptasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.4 Dalam
rangka
untuk
menghadapi
perubahan
iklim
masyarakat
Internasional yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan konferensi mengenai perubahan iklim di New York pada tahun 1992 yang mendasari terciptanya Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan beberapa konferensi-konfrensi berikutnya yang selengkapnya akan dibahas pada bab selanjutnya. 4
Daniel Murdiyarso, Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang, Jakarta, Kompas, 2003. Hal. 2.
Universitas Sumatera Utara
5
Perhatian
masyarakat
dunia
tersebut
terhadap
lingkungan
hidup
memberikan gambaran bahwa persoalan lingkungan hidup bukan persoalan yang mudah. Masyarakat dunia sudah mulai cemas terhadap masalah lingkungan hidup sehingga mereka mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas dan melindungi lingkungan hidup dari dampak yang dilakukan oleh manusia akan perubahan iklim. Menurut Mattias Finger: “Krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh berbagai hal, yaitu kebijakan yang salah dan gagal, teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan, merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme, serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik.”5 Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya menurut Finger jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik, teknologi baru dan berbeda, penguatan komitmen politik dan publik, menciptakan gagasan dan ideologi baru yang prolingkungan (green thinking), serta merubah pola kebudayaan, tingkah laku, dan kesadaran tiap-tiap individu.6 Gerakan penyelamatan bumi ini sebenarnya sudah ada sejak Konferensi Lingkungan Hidup sedunia di Stockholm 1972, bahwa penyelesaian masalah lingkungan merupakan peran seluruh negara-negara di dunia, baik negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Butuh kerjasama antara keduanya. 5
Pan Mohamad Faiz, “Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berprespektif Hukum Konstitusi”, disampaikan sebagai paper position pada Forum Diskusi Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 2009. Hal. 1. 6 Pan Mohamad Faiz, Loc.Cit.
Universitas Sumatera Utara
6
Persoalan lingkungan tidak akan selesai jika negara-negara maju saja yang melakukan mitigasi, sementara negara-negara berkembang terus merusak alam dengan deforestasi, degradasi, pencemaran air dan udara.7 Selanjutnya tahun 1992 lahirlah KTT Bumi yang dilaksanakan di Rio de Jeneiro, Brazil dalam rangka penyelesaian persoalan lingkungan dunia. Selanjutnya pada tahun 1997, dibentuklah Protokol Kyoto yang merupakan kelanjutan dari salah satu hasil KTT Bumi yakni Konvensi Perubahan Iklim, juga membahas tentang pemanasan global dan perubahan iklim, dalam Protokol Kyoto muncul konsep Clean Development Mechanism (CDM). Bentuk aplikasi dari CDM salah satunya adalah Carbon Trade (Perdagangan Karbon). Perdagangan karbon yang memiliki makna yaitu melindungi karbon dan menjualnya kepada negara-negara emisi. Negara-negara emisi memberikan kompensasi
dana
untuk
pembangunan
bagi
negara-negara
yang
telah
mempertahankan karbon. Namun perlu juga dicermati apakah nilai tukar yang ditawarkan oleh negara-negara emisi sudah pantas terhadap negara yang telah mempertahankan karbon.8
7
Mitigasi adalah proses pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena penyebab utama dari perubahan iklim adalah penggunaan bahan bakar fosil, seperti batubara dan minyak bumi, maka negara-negara seperti Amerika, Inggris dan Jepang, dan negara-negara industri lainnya diharuskan mengurangi 80% emisi mereka pada tahun 2050. Namun, menurut masyarakat adat pada negara berkembang, cara terbaik bagi mitigasi perubahan iklim adalah dengan mengubah produksi dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan yang masih mendominasi sistem yang berlaku di dunia ini. Langkah mitigasi terbaik mencakup perubahan gaya hidup secara individu atau kolektif dan perubahan jalur pembangunan secara struktural menuju ke arah pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon. Lihat: “Apa Itu Mitigasi?” dimuat dalam http://rumahiklim.org/masyarakatadat-dan-perubahan-iklim/mitigasi/, diakses pada 24 Februari 2014. 8 Abdul Razak, “Kelayakan Kompensasi yang Ditawarkan Dalam Perdagangan Karbon”. Makalah Manajemen Hutan Lanjutan Program Pascasarjana Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan UGM, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2008. Hal. 1.
Universitas Sumatera Utara
7
Walau jalan kearah Clean Developmen Mechanism (CDM) ini cukup banyak mendapat tantangan terutama negara-negara industri, dimana negara industri tidak mungkin mengurangi emisi-emisi dengan menutup industri-industri penyumbang karbon, sehingga menurut negara industri mekanisme perdagangan karbon dianggap paling tepat. Penerapan dan mekanisme perdagangan karbon ini tentu harus dipahami, agar tujuan utamanya yaitu mengurangi pemanasan global dapat ditekan. Konsep perdagangan karbon ini juga tidak mutlak menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan pemanasan global, karena masih banyak cara lain seperti penggunaan energi alternatif yang bersifat non polutan (tidak mengakibatkan pencemaran). Kemudian mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca yang belakangan berkembang adalah melalui sektor kehutanan yaitu baik berupa aktivitas afforestation dan reforestation9 dalam skema Clean Development Mechanism (CDM) ataupun melalui program Reducing Emmisions from Deforestation and Degradation (REDD).10
9
Ada dua objek utama dalam regenerasi buatan yaitu afforestation dan reforestation. Affoestation adalah suatu upaya menciptakan hutan atas bantuan manusia pada area bervegetasi hutan yang telah lama hilang. Reforestation adalah upaya membangun kembali suatu kawasan hutan dengan cara regenerasi buatan pada suatu areal yang sebelumnya berhutan dan telah dilakukan penebangan (tebang habis) pada masa lampau. Lihat dalam Frans Wanggai, Manajemen Hutan, Manokwari, Grasindo, 2009. Hal. 158. 10 REDD adalah Skema untuk memberikan insentif bagi negara-negara yang berhasil mengurangi emisi karbon dengan menekan tingkat kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Insentif ini dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih lestari dengan menyediakan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Pengurangan emisi atau deforestasi yang dihindari dapat diperhitungkan sebagai kredit karbon. Kredit tersebut selanjutnya dapat diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara-negara peserta yang melindungi hutannya. Lihat dalam “Hal-Hal Yang Sering Ditanyakan Tentang REDD”, sebagaimana dimuat dalam http://www.redd-indonesia.org/tentang-redd/faq, diakses pada 11 Januari 2014.
Universitas Sumatera Utara
8
Keseluruhan mekanisme pengurangan emisi mengupayakan agar karbon sebanyak mungkin berada atau tetap berada pada sumber alam. Upaya pengurangan emisi tersebut kemudian berkembang menjadi bisnis karbon yang sangat menguntungkan.11 Konsep Perdagangan Karbon menjadi kajian menarik karena dianggap sebagai ‘win win solution’ yang dikuatkan dengan adanya jargon ‘when profit and ethic unite’, ‘solving the problem with the thinking created it’. Keunggulan yang diusung oleh konsep ini adalah keberhasilannya menggabungkan dua kepentingan yang selama ini dinilai saling bertolak belakang, yaitu kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomis.12 Kajian lain yang perlu dicermati adalah apakah setiap negara yang melakukan perdagangan karbon telah siap dengan instrumen baik teknis maupun pelaksanaannya,
termasuk
payung
hukum,
yang
mengatur
mekanisme
perdagangan karbon, baik internasional maupun nasional. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk menjadi acuan dalam mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan karbon baik antara negara-negara yang telah menyetujui dan atau meratifikasi Protokol Kyoto. Kesepakatan jual beli karbon antara negara maju dan negara berkembang dapat dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, atau swasta dengan swasta. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pihak negara maju (swasta atau pemerintah) sepakat dengan 11 Feby Ivalerina, “Konsep Hak‐Hak Atas Karbon”, Kertas Kerja Epistema No.01/2010, Jakarta : Epistema Institute sebagaimana dimuat dalam http://epistema.or.id/publikasi/working‐paper/145‐ konsep‐hak‐hak‐atas‐karbon.html,2010. Diunduh pada 23 September 2013. 12 Erna Meike Naibaho, Tinjauan Hukum Dalam Perdagangan Karbon Kredit. Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011. Hal. 3.
Universitas Sumatera Utara
9
pihak negara berkembang (swasta atau pemerintah) untuk membeli sejumlah karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pihak negara berkembang. Jadi dalam hal ini pihak negara maju hanya memberikan jaminan pasar bagi kredit karbon yang akan dihasilkan oleh pihak negara berkembang. Kedua, pihak negara maju sepakat untuk membeli kredit karbon dari pihak negara berkembang, tetapi pihak negara maju terlibat aktif dalam proses pesiapan seperti penyusunan kriteria untuk pemilihan proyek, penentuan harga, ukuran proyek dan lain sebagainya, sampai pada tahap pelaksana dan pengeluaran sertifikat kredit pengurangan emisi.13 Dalam pelaksanaan perdagangan karbon antar negara sebagai bentuk kerjasama negara-negara di dunia dalam menyelamatkan bumi dari Pemanasan global membutuhkan perjanjian (persetujuan) yang nantinya akan mengikat para pihak dalam melakukan proses perdagangan karbon. ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement) merupakan perjanjian perdagangan karbon dalam rangka pelaksanaan program CDM (Clean Development Mechanism) yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebagai salah satu cara untuk menagani masalah pemanasan global. ERPA memperjelas bagaimana perdagangan karbon tersebut dilakukan. Para pihak disebutkan dalam ERPA, cara pelaksanaan perdagangan karbon, jumlah dan harga yang disepakati, juga dijelaskan berbagai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perdagangan karbon tersebut. Sebagai salah satu contoh, dalam program pengurangan emisi ini, pada tahun 2006 salah satu 13
CIFOR, Perangkat Hukum Proyek Karbon Hutan di Indonesia,Carbon Brief 3, Bogor, Cifor, 2005. Hal. 3.
Universitas Sumatera Utara
10
perusahaan swasta India Amrit Bio-Energy & Industries Ltd dan Perusahaan Negara Irlandia Ecosecurities Group Plc mengadakan kerjasama untuk mengurangi emisi dengan cara perdagangan emisi (karbon) dengan menggunakan ERPA.
B. Rumusan Masalah Isu pemanasan global yang hangat diperbincangkan dalam lingkungan masyarakat internasional muncul suatu konsep untuk menanggulangi pemanasan global tersebut, yaitu konsep perdagangan karbon. Dalam konsep perdagangan karbon sebagai kolaborasi internasional dalam upaya penyelamatan dunia dari pemanasan global muncul beberapa permasalahan yang akan menjadi lingkup kajian tulisan ini: 1. Bagaimana aturan-aturan hukum internasional tentang pemanasan global? 2. Bagaimana perangkat hukum Internasional mengatur tentang perdagangan karbon? 3. Bagaimana aspek hukum kerjasama internasional terkait perdagangan karbon dalam upaya menanggulangi dampak pemanasan global menurut ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement)?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah: 1.
Untuk mengetahui aturan-aturan hukum internasional tentang pemanasan global.
Universitas Sumatera Utara
11
2.
Untuk mengetahui perangkat hukum Internasional mengatur tentang perdagangan karbon.
3.
Untuk mengetahui aspek hukum kerjasama internasional terkait perdagangan karbon dalam upaya menanggulangi dampak pemanasan global menurut ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement).
Manfaat penulisan skripsi ini adalah : a. Manfaat teoritis 1. Untuk memberikan informasi mengenai aspek hukum internasional dalam melaksanakan
perdagangan
karbon
antar
negara
dalam
upaya
penyelamatan dunia dari pemanasan global. 2. Untuk menambah bahan pustaka bagi penelitian di bidang yang sama yakni pengaturan mengenai perdagangan karbon dan pemanasan global yang berkaitan erat dengan hukum lingkungan internasional. b. Manfaat praktis 1. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah akan guna perdagangan karbon
bagi
pembangunan
berkelanjutan
negara
dalam
upaya
penyelamatan dunia dari pemanasan global serta peran hukum di dalamnya. 2. Untuk memberikan gambaran bahwa perdagangan karbon dapat memberikan
peluang
bisnis
yang
mengedepankan
keberlanjutan
lingkungan hidup bagi pelaku bisnis internasional.
Universitas Sumatera Utara
12
D. Keaslian Penulisan Adapun skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Perdagangan Karbon Sebagai International Collaborative Dalam Upaya Penyelamatan Dunia Dari Pemanasan Global” merupakan tulisan yang masih baru dan belum ada tulisan lain dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai masalah ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, judul skripsi ini belum pernah dikemukakan dan permasalahan yang diajukan juga belum pernah diteliti. Maka penulisan skripsi ini masih orisinil dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan Pemanasan global dalam bahasa inggris disebut dengan Global Warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi.14 Pemanasan global sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi
gas rumah kaca (Green House
Gases/GHG) yang ada di atmosfer bumi. Hal ini dikemukakan oleh Panel Antar Pemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) bahwa sebagian besar manusia di Bumi bertanggung jawab atas pemanasan global yang terjadi. Menurut laporan Panel Antar Pemerintah mengenai perubahan iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) didapati bahwa konsentrasi gas rumah kaca (Green House Gases) meningkat, 14
“Pemanasan Global”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global, diakses pada 29 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
13
atmosfer dan laut menghangat, rata-rata permukaan laut dunia telah meningkat, dan es dan salju di kutub utara maupun selatan telah berkurang. Menurut Paulus Agus Winarso perubahan iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim (suhu, tekanan, kelembaban, hujan, angin,dan sebagainya) secara global terhadap normalnya. Ini bisa terjadi karena efek alami. Namun, saat ini yang terjadi adalah perubahan iklim akibat kegiatan manusia. Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan suhu udara yang berpengaruh terhadap kondisi parameter iklim lainnya. Perubahan iklim mencakup perubahan dalam tekanan udara, arah dan kecepatan angin, dan curah hujan.15 Panel Antar Pemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) diberi tanggungjawab untuk melakukan penilaian terhadap situasi tentang iklim, sistem iklim, perubahan iklim, lingkungan, dampak sosial maupun dampak ekonomi dari perubahan iklim, juga strategi yang memungkinkan dilakukan untuk menangani masalah perubahan iklim. Berdasarkan laporan IPCC mengenai perubahan iklim serta tekanan publik internasional mendorong PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membentuk The Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change (INC/FCCC) yang merupakan wadah tunggal dalam proses negosisasi yang dilakukan antar pemerintah dibawah naungan Majelis Umum
15
Hery Purnobasuki, “Perubahan Iklim Global”, 2012. Dimuat dalam http://herypurbafst.web.unair.ac.id/artikel_detail-41623-Umum-PERUBAHAN%20IKLIM%20GLOBAL.html, di akses pada 29 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
14
PBB untuk membentuk kerangka kerja perubahan iklim yang selanjutnya disebut The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).16 Kelanjutan dari The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) adalah dibentuknya Protokol Kyoto (Kyoto Protocol to the United Nation Framework Convention on Climate Change) yang merupakan amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerjasama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.17 Dalam Protokol Kyoto18 terdapat tiga mekanisme yang diatur untuk menurunkan kadar emisi gas rumah kaca (Green House Gases) yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim yaitu: Joint Implementation, Clean Development Mechanism, dan Emmision Trading. Program penanggulangan perubahan iklim dengan cara Joint Implementation, atau Emission Trading dapat dilakukan oleh negara-negara maju. Sementara Clean Development Mechanism (CDM) yaitu mekanisme pembangunan bersih berdasarkan win win solution 16
Bernadinus Steni, “Sejarah Konvensi Perubahan Iklim”, 2011. dimuat dalam http:/ /reddandrightsindonesia.wordpress.com/2011/03/17/sejarah-konvensi-perubahan -iklimbernad-steni/ , diakses pada 30September 2013. 17 “Protokol Kyoto”, sebagaimana dimuat dalam http:// id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto, diakses pada 30 September 2013. 18 Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional mengenaipemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. “Protokol Kyoto”, Loc. Cit.
Universitas Sumatera Utara
15
antara negara maju dan negara berkembang. Pada mekanisme CDM negara maju dapat berinvestasi di negara berkembang dalam proyek yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.19 Perdagangan karbon yang merupakan bagian dari Clean Development Mechanism (CDM) adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer.20 Pemilik industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer
memiliki
ketertarikan
atau
diwajibkan
oleh
hukum
untuk
menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan melalui mekanisme sekuestrasi karbon (penyimpanan karbon). Pemilik yang mengelola hutan atau lahan pertanian bisa menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan, atau bisa juga pengelola industri yang mengurangi emisi karbon dengan menjual emisi yang telah dikurangi kepada emitor lain. Perjanjian jual beli dalam proyek pengurangan emisi tersertifikasi (perdagangan karbon) yang dibuat antara penjual dan pembeli biasa disebut Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA). Kontrak ini diperlukan karena ERPA mengatur hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, landasan hukum bagi pelaksanaan proyek, serta mengatur penyelesaian perselisihan. Dalam ERPA dicantumkan sejumlah klausula, seperti para pihak yang terdiri atas penjual, pembeli, pihak pelaksana proyek, otoritas atau regulator. Klausula ERPA juga memuat definisi, yaitu keterangan rinci kegiatan yang akan menjadi objek dalam ERPA, kuantitas CER (Certified Emission Reduction), validitas kepemilikan, 19 Wisnu Arya Wardana, Dampak Pemanasan global, Op. Cit, Hal. 12. 20 “Perdagangan Karbon”, Dimuat dalam http:// id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_Karbon, Diakses pada 1 September 2013.
Universitas Sumatera Utara
16
pengiriman, kegagalan dalam pengiriman, harga dan cara pembayaran, serta pernyataan dan jaminan.21
F. Metode Penelitian Suatu
metode
ilmiah
dapat
dipercaya
apabila
disusun
dengan
mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang
bersangkutan.
Metode
adalah
pedoman-pedoman,
cara
seseorang
mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Sebagaimana suatu tulisan yang bersifat ilmiah dan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan judul dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan data-data yang valid dan relevan tersebut sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan Yuridis Normatif (legal research) yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi
konsep
perdagangan
karbon,
aturan-aturan
mengenai
perdagangan karbon, dan apakah benar perdagangan karbon dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani pemanasan global di dunia, serta peran hukum dan masyarakat internasional dalam menerapkan konsep tersebut demi usaha 21
Dayita Putri K, Telaahan Staf , Jakarta, PT. PLN, Satuan Pelayanan Hukum Korporat. http://xa.yimg.com/kq/groups/23981699/305214726/name/4.doc, diunduh pada 3 Oktober 2013.
Universitas Sumatera Utara
17
menyelamatkan bumi dari pemanasan global dengan adanya konsep perdagangan karbon. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penaikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, dalam hal ini adalah konsep perdagangan karbon sebagai international collaborative dalam upaya penyelamatan dunia dari pemanasan global. 2. Sumber Data Data yang diperlukan adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, buku-buku, pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menulis skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan studi pustaka (library research) yakni pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Metode Library Research adalah dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalampenulisan skripsi ini. Berupa rujukan buku-buku, wacana yang dikemukakan oleh para sarjana hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum internasional yang sudah mempunyai
Universitas Sumatera Utara
18
nama besar dibidangnya, dokumen, artikel, peraturan yang berkaitan, koran, dan majalah. 4. Metode Analisis Data Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif, yakni data yang ada adalah data yang digambarkan dalam kalimat, tidak ada unsur angka tetapi tidak mengurangi validitas data tersebut.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan atau gambaran isi yang dimaksud adalam mengemukakan garis-garis besar dari uraian skripsi. Secara garis besar pembahasan skripsi ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab menguraikan masalah-masalah tersendiri secara sistematis dan berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Masing-masing bab dibagi lagi dalam sub bab sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi ini. Dengan pembagian tersebut diharapkan akan mempermudah pemahaman pembaca untuk mengetahui inti pembahasan secara keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini, yaitu: BAB I
Merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
Menerangkan mengenai sejarah terjadinya pemanasan global di tingkat internasional, upaya internasional dalam menyelamatkan dunia dari pemanasan global, dan bagaimana aturan-aturan hukum internasional tentang pemanasan global.
Universitas Sumatera Utara
19
BAB III
Menguraikan tentang konsep perdagangan karbon secara umum, akibat
dari
perdagangan
karbon,
serta
perangkat
hukum
internasional yang mengatur tentang perdagangan karbon. BAB IV
Mengurai tentang campur tangan hutan dalam pelaksanaan konsep perdagangan karbon, peran masyarakat internasional dalam pelestarian hutan dan perdagangan karbon, dan mengurai aspek hukum kerjasama internasional terkait perdagangan karbon dalam upaya
menanggulangi
dampak
pemanasan
global
menurut
persetujuan ERPA (Emission Reduction Purchase Agreement). BAB V
Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian pembahasan dan beberapa saran penulis yang mungkin dapat bermanfaat.
Universitas Sumatera Utara
